JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengagendakan pemanggilan bos minyak Muhammad Riza Chalid untuk pemeriksaan sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada pekan depan.

“Yang bersangkutan (Muhammad Riza Chalid) akan segera dipanggil nanti oleh penyidik sebagai tersangka. Itu dijadwalkan sekitar pekan depan,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Dia mengatakan bahwa pemanggilan ini merupakan panggilan pertama terhadap Riza sebagai tersangka, kendati saat ini keberadaan Riza Chalid masih diburu lantaran diduga sedang berada di Singapura.

“Terhadap MRC (Muhammad Riza Chalid) ini kan belum diperiksa, yang terdahulu pun belum kami periksa sebagai saksi. Kami butuh keterangan yang bersangkutan terlebih dahulu sebagai tersangka,” katanya.

Anang mengatakan bahwa saat ini penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) masih memastikan keberadaan bos minyak itu.

“Mungkin informasi terakhir seperti berada di negara lain. Nanti kami akan pastikan lagi dengan negara-negara tetangga, barangkali ada yang bersangkutan. Nanti kami akan segera menindaklanjuti ini dengan mengomunikasikan bersama pihak yang memiliki otoritas,” ucapnya.

Diketahui, Riza Chalid selaku beneficial owner PT Orbit Terminal Merak merupakan salah satu dari delapan tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada PT Pertamina Subholding dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) tahun 2018–2023.

Direktur Penyidikan pada Jampidsus Abdul Qohar mengatakan bahwa Riza melakukan perbuatan melawan, antara lain menyepakati kerja sama penyewaan Terminal BBM Tangki Merak dengan melakukan intervensi kebijakan tata kelola PT Pertamina berupa memasukkan rencana kerja sama penyewaan Terminal BBM Merak.

Saat itu, imbuh Qohar, PT Pertamina belum memerlukan tambahan penyimpanan stok BBM. “Kemudian, menghilangkan skema kepemilikan aset Terminal BBM Merak dalam kontrak kerja sama serta menetapkan harga kontrak yang sangat tinggi,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua umum PSSI sekaligus pemegang saham Oxford United, Erick Thohir, menyebut penyerang timnas Indonesia Ole Romeny harus menjalani operasi.

Romeny, yang juga merupakan penyerang Oxford, mengalami cedera akibat ditekel pemain Arema FC, Paulinho Moccelin, saat bermain di ajang Piala Presiden 2025.

“Ole Romeny sudah dicek dengan tim kedokteran Oxford, lalu sekarang sedang konsultasi dengan tim kedokteran tim nasional di Belanda. Sepertinya sudah diputuskan Ole akan menjalankan operasi hari Kamis. Jadi recovery-nya cukup panjang,” kata Erick di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Erick menyadari bahwa absennya Ole akan menjadi kehilangan bagi timnas Indonesia. Namun ia menilai masalah seperti ini adalah hal biasa dalam sepak bola.

Dengan waktu pemulihan yang diperkirakan berlangsung selama beberapa bulan, Ole hampir pasti tidak akan tampil pada laga FIFA Match Day September.

“Kami ya kembali fokus kepada persiapan tim untuk putaran 4 (kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia). Saya tahu pasti banyak pihak merasa pesimis atau saling membuat pemikiran negatif. Ya itulah sepak bola. Enggak apa-apa kita harus tetap siapkan dengan baik,” ujar Erick.

“Saya tidak mau pola pikir kita selalu dibelenggu oleh pesimisme. Tapi ya kita terus bangun,” lanjutnya.

Terkait kemungkinan promosi pemain muda seperti Jens Raven ke tim senior untuk mengisi kekosongan lini depan, Erick menyerahkan sepenuhnya kepada tim pelatih.

“Nanti pelatih yang menilai. Mereka akan lihat seperti apa talenta pool yang ada dan siapa yang bisa dimaksimalkan,” ujarnya.
Erick menambahkan bahwa kedalaman skuad menjadi hal krusial, terutama saat menghadapi jadwal padat dan risiko cedera pemain.

“Itulah kenapa isu waktu istirahat pemain juga jadi sorotan di Piala Dunia Antarklub kemarin. Ini bagian dari sepak bola modern,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya mengatakan Presiden Prabowo Subianto melakukan pembicaraan telepon dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump selama 17 menit untuk mencapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen.

“Dalam percakapan yang sangat serius, namun dalam suasana penuh kehangatan dan keakraban selama hampir 17 menit, kedua pemimpin membahas sejumlah isu, terutama mengenai kebijakan tarif Amerika Serikat,” ujar Teddy dikutip dari unggahan akun Sekretariat Kabinet, Rabu (16/7/2025).

Teddy menuturkan, Presiden Prabowo menerima sambungan telepon dari Trump, pada Selasa (15/7) malam saat Kepala Negara masih berada di Eropa.

Komunikasi tersebut terjalin setelah Indonesia melakukan berbagai upaya negosiasi dengan pihak Amerika Serikat terkait kebijakan tarif impor.

Dalam pembicaraan tersebut, kedua pemimpin negara membahas sejumlah isu, dengan fokus utama pada kebijakan tarif Amerika Serikat terhadap produk-produk Indonesia.

“Presiden Prabowo sendiri secara langsung melakukan negosiasi penurunan tarif dengan Presiden Donald Trump yang adalah seorang negosiator tangguh,” ucap dia.

Kepala Negara pun terus berunding hingga tercapai titik temu untuk memperjuangkan kepentingan Indonesia.

Setelah melalui proses negosiasi yang alot dan dengan memahami kepentingan masing-masing negara, akhirnya dicapai kesepakatan penurunan tarif impor dari 32 persen menjadi 19 persen pada produk-produk Indonesia.

Seskab mengatakan, dengan penurunan yang sangat signifikan ini, tarif dagang yang dikenakan Amerika ke Indonesia menjadi salah satu yang terendah di Asia.

“Kesepakatan yang dicapai dalam negosiasi kali ini merupakan kabar baik, yang datang setelah tercapainya kesepakatan tarif dagang nol persen antara Indonesia dengan Uni Eropa,” kata dia.

Seskab Teddy menambahkan bahwa detail hasil kesepakatan tarif dagang Amerika Serikat terhadap Indonesia ini akan ditindaklanjuti oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto.

Diketahui, Presiden AS Donald Trump menyatakan tarif impor senilai 19 persen akan diberlakukan terhadap produk-produk Indonesia yang masuk ke AS, berdasarkan negosiasi langsung yang dilakukannya dengan Presiden Prabowo.

“Indonesia akan membayar tarif 19 persen kepada Amerika Serikat untuk semua barang impor dari mereka ke negara kita,” ucap Trump. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Kesehatan (Menkes) Budi Gunadi Sadikin menyampaikan tujuan Presiden Prabowo Subianto memberikan izin bagi rumah sakit asing membuka cabang di Indonesia antara lain agar masyarakat mendapatkan layanan kesehatan yang lebih baik, terutama terkait dengan akses.

“Yang beliau (Prabowo) inginkan adalah rumah sakitnya masuk ke sini, membuka investasi di sini, sehingga, balik lagi, nomor satu prioritasnya adalah masyarakatnya,” kata Menkes Budi kepada wartawan usia mengikuti rapat bersama Komisi IX DPR RI di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Menurut dia, selama ini banyak masyarakat Indonesia pergi ke luar negeri untuk memperoleh pelayanan kesehatan sehingga mengeluarkan biaya yang lebih mahal. Oleh karena itu, dia berpandangan pemberian izin bagi rumah sakit asing untuk berinvestasi dan mendirikan cabang di Indonesia merupakan langkah penting yang memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan kesehatan berkualitas dan lebih murah.

Berikutnya, Budi mengatakan rumah sakit asing yang membuka cabang di Indonesia pun berpotensi memperbesar peluang kerja bagi tenaga kesehatan (nakes) dalam negeri.
“Kalau mereka buka rumah sakit di sini, ya pasti dong melibatkan tenaga kesehatan lokal. Itu justru menciptakan lapangan kerja bagi ratusan ribu nakes kita,” ujarnya.

Sebelumnya diberitakan Presiden RI Prabowo Subianto menyatakan bahwa pemerintah Indonesia kini membuka sektor kesehatan untuk partisipasi asing, termasuk memperbolehkan rumah sakit dan klinik dari luar negeri membuka cabang di Indonesia.

Pernyataan ini disampaikan saat pertemuan dengan Presiden Dewan Eropa, António Costa, di Brussels pada Minggu (13/7).
Kebijakan ini merupakan bagian dari strategi pemerintah dalam dua tahun terakhir untuk meningkatkan keterlibatan asing di berbagai sektor strategis.

Presiden Prabowo juga menyampaikan bahwa jika perjanjian kerja sama ekonomi komprehensif (CEPA) antara Indonesia dan Uni Eropa ditandatangani, maka rumah sakit dari Eropa pun berpeluang hadir di tanah air. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan sebagian penerbangan maskapai Batik Air dan Citilink dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) akan dipindahkan ke Bandar Udara Internasional Soekarno-Hatta (CGK) mulai 1 Agustus 2025.

Kementerian Perhubungan telah mengambil kebijakan untuk melakukan pemindahan sebagian penerbangan berjadwal dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma (HLP) ke Bandar Udara Soekano Hatta (CGK).

“Rencana tersebut dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik di Bandar Udara Halim Perdanakusuma dan Bandar Udara Internasional Soekarno Hatta,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Lukman F. Laisa dalam keterangan di Jakarta, Rabu (16/7/2025).

Dia menyampaikan pihaknya telah melakukan koordinasi dan menggelar sejumlah rapat terkait rencana perpindahan penerbangan tersebut.

“Kami telah menginformasikan kepada operator penerbangan terkait rencana pelaksanaan perpindahan penerbangan dari Halim ke Soetta dan pada prinsipnya operator penerbangan menyetujui,” ujar Lukman.

Dia menyebutkan bahwa pihak PT Batik Air Indonesia dan PT Citilink Indonesia mendukung rencana tersebut serta akan menindaklanjuti pelaksanaan perpindahan penerbangan dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma ke Bandar Udara Soekarno Hatta.

“Perpindahan sebagian penerbangan berjadwal dari Bandar Udara Halim Perdanakusuma ke Bandar Udara Soekarno Hatta akan dilaksanakan efektif mulai 1 Agustus 2025,” jelasnya.

Terkait rencana perpindahan penerbangan ini, Lukman berharap agar operator penerbangan dan operator bandar udara serta pihak terkait lainnya dapat memberikan informasi kepada penumpang dan calon penumpang agar meminimalisasi keluhan dan miskomunikasi dalam penerbangan.

Ia menegaskan informasi mengenai hal itu penting disampaikan melalui semua kanal informasi agar semua masyarakat terutama calon penumpang pesawat mengetahuinya.

“Kami juga berharap calon penumpang yang biasa terbang dari Halim senantiasa mengikuti perkembangan informasi penerbangan ini,” ucap Lukman. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menghibahkan enam bidang tanah hasil rampasan kasus korupsi bantuan sosial COVID-19 kepada Pemerintah Kabupaten Badung, Bali.

Berdasarkan keterangan yang diterima di Jakarta, Rabu (16/7) malam, penyerahan aset senilai lebih dari Rp26 miliar dilakukan melalui Direktorat Pelacakan Aset, Pengelolaan Barang Bukti, dan Eksekusi (Labuksi).

Aset-aset tersebut sebelumnya telah melalui proses lelang, namun belum berhasil terjual. Sesuai ketentuan, KPK kemudian menyerahkannya kepada pemerintah daerah melalui skema hibah yang sah dan akuntabel.

Menurut Direktur Labuksi KPK Mungki Hadipratikto, langkah tersebut merupakan bentuk nyata pemanfaatan barang rampasan demi kepentingan masyarakat.

“Setelah diserahkan, KPK akan memonitoring guna memastikan aset tersebut sudah balik nama menjadi barang milik daerah. Kami juga akan memastikan aset tersebut dimanfaatkan sebagaimana mestinya,” ujar Mungki.

Lebih lanjut Mungki mengatakan seluruh bidang tanah yang dihibahkan berlokasi di Kelurahan Kerobokan Kelod, Kecamatan Kuta Utara.

Bidang tanah tersebut direncanakan mendukung program strategis Pemkab Badung, yakni Sapta Kruya Adi Cipta, antara lain pembangunan taman kreatif desa.

“Hibah tanah ini akan kami manfaatkan dengan baik guna mendukung pembangunan di Kabupaten Badung, terutama dalam meningkatkan pelayanan publik, fasilitas umum, dan kesejahteraan masyarakat,” ujar Wakil Bupati Badung Bagus Alit Sucipta.

Bagus juga menyampaikan apresiasi atas kepercayaan yang diberikan KPK. Dia menyebut hibah tersebut sebagai katalisator untuk memperkuat pelayanan publik dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Adapun rincian keenam bidang tanah yang diserahkan KPK kepada Pemkab Badung adalah sebagai berikut:
1. Tanah dengan SHM No. 7904 seluas 300 meter persegi: Rp3.885.890.000,00
2. Tanah dengan SHM No. 7905 seluas 115 meter persegi: Rp1.489.591.000,00
3. Tanah dengan SHM No. 7897 seluas 150 meter persegi: Rp1.942.945.000,00
4. Tanah dengan SHM No. 7986 seluas 300 meter persegi: Rp3.885.890.000,00
5. Tanah dengan SHM No. 7906 seluas 610 meter persegi: Rp7.901.310.000,00
6. Tanah dengan SHM No. 79898 seluas 590 meter persegi: Rp7.642.251.000,00
Total nilai aset mencapai Rp26.747.877.000,00. (ANT/KN)

JAKARTA – Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mengatakan penurunan tarif balasan atau resiprokal dari Amerika Serikat (AS) terhadap produk Indonesia yang semula dikenakan tarif 32 persen turun menjadi 19 persen bisa memacu ekspor produk domestik ke pasar AS hingga dua kali lipat.

Ketua Umum Kadin Indonesia Anindya Bakrie dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Kamis (17/7/2025), mengatakan hasil negosiasi pemerintah Indonesia dengan AS lebih baik dibanding banyak negara lain, sekaligus itu menjadi peluang bagi peningkatan ekspor nasional.

Menurut Anindya, keberhasilan tersebut patut diapresiasi karena tercapai di tengah posisi Indonesia yang memang mencatat surplus perdagangan dengan AS.

“Pertama, selamat kepada pemerintah. Karena menurut saya, apa yang telah disepakati itu bagus untuk Indonesia,” kata Anindya yang akrab disapa Anin itu.

Anin menilai wajar jika banyak pihak mempertanyakan mengapa tarif tidak bisa ditekan lebih rendah lagi. Namun, dibanding kondisi global, tarif ini dianggap lebih ringan.

Dirinya mencontohkan tarif Indonesia lebih rendah daripada Meksiko yang dikenakan 35 persen dan China sebesar 30 persen. Ia juga membandingkan dengan Inggris yang hanya dikenai tarif 10 persen, namun neraca dagangnya dengan AS justru defisit, berbeda dengan Indonesia yang surplus.

Kesepakatan itu, kata Anin, dinilai dapat mendorong kenaikan signifikan nilai perdagangan bilateral antara AS dengan Indonesia.

“Kalau saya lihat, perdagangan yang tadinya 40 miliar dolar AS, dalam lima tahun bisa mencapai 80 miliar dolar AS. Kita mesti lihat bukan hanya untungnya buat mereka, tapi apa untungnya buat kita,” ujar dia.

Untuk memanfaatkan peluang tersebut, ia mengatakan Kadin berencana segera menggelar rapat dengan pelaku industri dalam negeri, khususnya sektor tekstil, garmen, alas kaki, dan elektronik guna memastikan kapasitas produksi untuk memenuhi lonjakan permintaan. (ANT/KN)