JAKARTA – Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan (Satgas PKH) menagih denda kepada perusahaan yang menanam sawit atau membuka tambang secara ilegal di kawasan hutan negara.

“Sudah dilakukan per hari ini terhadap 71 korporasi yang terdiri dari korporasi sawit dan tambang,” kata Ketua Tim Tenaga Ahli Jaksa Agung RI Barita Simanjuntak di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Barita menerangkan terdapat 49 perusahaan sawit yang total dendanya diperkirakan sebesar Rp9,4 triliun. Puluhan perusahaan tersebut pun ditagihkan denda.
Dari 33 perusahaan yang hadir, terdapat 15 perusahaan yang sudah membayar dengan total Rp1,7 triliun, lima perusahaan siap membayar, dan ada 13 perusahaan yang mengajukan keberatan.

“Karena di dalam satgas ini ada 12 kementerian/lembaga, termasuk Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) yang sudah melakukan penghitungan sesuai regulasi yang berlaku, tentunya keberatan itu sepanjang dapat diterima akan dilakukan verifikasi,” ucapnya.

Selain itu, kata Barita, kemudian juga terdapat tiga perusahaan yang belum hadir dalam penagihan dan 13 perusahaan yang menunggu jadwal penagihan.

“Khusus untuk perkebunan sawit, telah masuk ke dalam rekening escrow sawit, sebesar Rp1.761.579.500.000,00,” ucapnya.
Adapun perusahaan sawit yang sudah menyatakan kesanggupan membayar denda totalnya sebesar Rp83.386.250.000,00.

Dengan demikian, jika direkapitulasi, jumlah denda dari perusahaan sawit yang akan diterima negara totalnya sebesar Rp1.844.965.750.000,00.

Selanjutnya, untuk tambang, Barita menyebut bahwa terdapat 22 perusahaan tambang yang dilakukan penagihan denda. Dari puluhan perusahaan tersebut, 13 perusahaan hadir, sementara sembilan perusahaan masuk jadwal tagih.

Dari 13 perusahaan yang hadir, satu korporasi sudah membayar senilai Rp500 miliar dari total Rp2,094 triliun.
Lalu, terdapat tiga perusahaan yang menerima denda dan siap membayar dengan total Rp1.643.731.412.940,00, sedangkan satu perusahaan masih mengajukan keberatan.

Jika direkapitulasi, total terdapat Rp3.738.431.987.940,00 yang akan diterima negara dari penagihan denda perusahaan tambang.

Barita pun mengimbau para korporasi yang berkewajiban membayar denda agar kooperatif dan dapat bekerja sama untuk menyelesaikan seluruh pertanggungjawaban dalam rangka kepatuhan pada regulasi.

“Tidak menutup kemungkinan, Satgas PKH melalui instrumen hukum yang dimiliki, melakukan langkah-langkah hukum. Bilamana ternyata upaya pemenuhan kewajiban administrasi denda, pemenuhan kepatuhan regulasi tidak diindahkan, maka langkah-langkah hukum sesuai dengan kewenangan dan regulasi akan dilaksanakan,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membenarkan bahwa Peraturan Pemerintah (PP) tentang Devisa Hasil Ekspor Sumber Daya Alam (DHE SDA) sedang direvisi, dengan perubahan utama agar eksportir wajib menempatkan devisa tersebut di bank-bank anggota Himpunan Bank Milik Negara (Himbara).

Menkeu mengungkapkan bahwa selama ini DHE bisa dipindahkan ke bank-bank lain, dikonversi ke dolar Amerika Serikat (AS), dan dibawa keluar negeri, sehingga tidak efektif dalam menambah suplai dolar domestik.

“Jadi tujuannya adalah memastikan DHE-nya betul-betul efektif, tentu saja, sehingga suplai dolar di sini betul-betul bertambah,” kata Purbaya, di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (8/12/2025).

Purbaya menambahkan bahwa perubahan aturan ini juga bertujuan menutup “kebocoran” dan memudahkan pengawasan, karena pengelolaan DHE hanya dilakukan melalui bank Himbara. Selain itu, konversi DHE ke rupiah juga akan dibatasi dalam jumlah tertentu untuk menjaga stabilitas pasar.

Mengenai waktu pemberlakuan aturan baru, Purbaya mengatakan bahwa aturan akan berlaku begitu PP diterbitkan. Aturan baru kini dalam tahap penyelesaian akhir, dengan sebagian besar proses telah rampung.

Menjawab pertanyaan mengenai ketidakseimbangan likuiditas antara Himbara dan bank non-Himbara, ia menyatakan bahwa fokus utama adalah menstabilkan suplai dolar AS terlebih dahulu. Sementara penyesuaian untuk bank non-Himbara akan dipertimbangkan setelah mekanisme ini berjalan lancar.

Purbaya pun menegaskan bahwa kebijakan baru merupakan bentuk penyesuaian terhadap kondisi yang selama ini terjadi, untuk memastikan kebijakan pemerintah berjalan optimal dalam pengelolaan DHE SDA.

Terpisah, Direktur Jenderal Strategi Ekonomi dan Fiskal Kemenkeu Febrio Kacaribu juga membenarkan proses revisi PP DHE SDA.

Ia mengatakan bahwa sebelumnya telah dilakukan pertemuan dengan pihak perbankan dan pelaku usaha, yang dilanjutkan dengan proses harmonisasi agar peraturan baru dapat segera diundangkan.

“Terutama untuk perbaikan pengawasan itu, kami minta (DHE SDA) ditempatkan di bank Himbara saja supaya lebih mudah pengawasan oleh Bank Indonesia,” kata Febrio.

Sebelumnya, pemerintah telah menerbitkan PP No. 8 Tahun 2025 tentang DHE SDA pada 17 Februari 2025. Aturan tersebut tidak spesifik menyebut kewajiban penempatan DHE SDA di bank Himbara, melainkan hanya “sistem keuangan Indonesia”.

Secara rinci, merujuk pada Pasal 7 ayat (1) dan (2) PP 8/2025, DHE SDA yang dimasukkan dan ditempatkan eksportir ke dalam rekening khusus (reksus) wajib tetap ditempatkan sebesar 100 persen dalam sistem keuangan Indonesia untuk jangka waktu paling singkat 12 bulan.

Dikecualikan dari ketentuan ayat (1) dan ayat (2), untuk DHE SDA yang berasal dari sektor pertambangan berupa minyak dan gas bumi, besaran persentase DHE SDA yang wajib tetap ditempatkan dalam reksus paling sedikit sebesar 30 persen untuk jangka waktu penempatan paling singkat tiga bulan.

Menyusul PP 8/2025, Bank Indonesia (BI) juga telah menerbitkan Peraturan BI (PBI) Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan atas PBI Nomor 7 Tahun 2023 tentang Devisa Hasil Ekspor (DHE) dan Devisa Pembayaran Impor (DPI) yang berlaku efektif pada 1 Maret 2025.

Sebelumnya dalam konferensi pers hasil Rapat Dewan Gubernur (RDG) Oktober 2025, Deputi Gubernur Senior BI Destry Damayanti telah mengungkapkan bahwa kebijakan DHE SDA sebesar 100 persen memiliki dampak positif dengan pasokan dolar di pasar valas domestik terus membaik, meski hal ini tidak secara otomatis meningkatkan cadangan devisa nasional.

Menurut Destry, tingkat kepatuhan eksportir dalam menyimpan DHE SDA pada reksus juga sangat tinggi sejak diberlakukan PP 8/2025, yakni mencapai sekitar 95 persen. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum (PU) mempercepat pemasangan jembatan bailey di Bireun, Aceh, dalam rangka pemulihan konektivitas pasca-bencana banjir dan tanah longsor di daerah itu.

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo menyampaikan konektivitas merupakan urat nadi pemulihan wilayah pasca-bencana.

“Akses jalan dan jembatan adalah kunci utama pergerakan logistik, pelayanan darurat dan pemulihan ekonomi masyarakat. Karena itu, kami bekerja tanpa jeda sejak awal untuk memastikan keterisolasian wilayah bisa ditangani secepat mungkin. Keselamatan masyarakat dan kelancaran mobilitas menjadi prioritas kami,” kata Dody dalam keterangannya di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Kementerian PU telah melakukan penanganan jalur Bireuen Provinsi Aceh pasca bencana banjir dan tanah longsor dengan pengerahan personel serta peralatan berat untuk membuka keterisolasian wilayah.

Penanganan difokuskan pada sejumlah titik kritis, termasuk jembatan penghubung yang putus akibat terjangan banjir dengan pemasangan jembatan bailey sebagai akses sementara.

Berdasarkan data penanganan pasca bencana di Provinsi Aceh per 8 Desember 2025, pemulihan jembatan penghubung di ruas strategis Bireuen yang terdampak cukup parah dilakukan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) Aceh pada ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Aceh Utara. Akses ini sempat terputus akibat runtuhnya satu bentang Jembatan Krueng Tingkeum/Kuta Blang.

Sebagai langkah tanggap darurat, telah disiapkan jalur alternatif dengan akses terbatas melalui Jembatan Bailey di Awe Geutah.

Saat ini, pemasangan Jembatan Bailey pada jalur alternatif sedang berlangsung, dengan target penyelesaian 14 Desember 2025.

Secara paralel, BPJN Aceh juga melakukan penanganan pada jembatan eksisting Krueng Tingkeum pemasangan Jembatan Bailey.

Selanjutnya penanganan juga dilakukan pada ruas Jalan Kota Bireuen – Batas Bireuen/Bener Meriah yang terputus terjadi akibat kerusakan pada oprit Jembatan Teupin Mane. Kementerian PU tengah melakukan penimbunan oprit dan pemasangan Jembatan Bailey, dengan target penyelesaian 15 Desember 2025.

Pada Ruas Jalan Batas Bireuen/Bener Meriah – Batas Bener Meriah/Aceh Tengah tercatat ada 6 titik jembatan putus serta longsor dan amblas badan jalan.

Setelah Jembatan Teupin Mane selesai, penanganan akan dilanjutkan dengan pemasangan jembatan bailey pada titik-titik putus lainnya, dengan target penyelesaian bertahap hingga 30 Desember 2025.

Kementerian PU memastikan bahwa sebagian besar ruas jalan nasional di Provinsi Aceh saat ini telah kembali fungsional dan dapat dilalui kendaraan setelah penanganan cepat pascabencana.

Ruas Banda Aceh–Meureudu kini telah kembali terhubung, sementara ruas Lhokseumawe/Aceh Utara–Kota Langsa sudah dapat dilalui dan masih dalam tahap pembersihan sedimen yang ditargetkan rampung pada 10 Desember 2025.

Kemudian ruas Kota Langsa–Kuala Simpang juga telah dibersihkan dengan target penyelesaian 9 Desember 2025.

Selanjutnya, ruas Kuala Simpang–Batas Provinsi Sumatera Utara telah dapat dilalui seluruh jenis kendaraan dan bersifat fungsional dengan terus dilakukan pembersihan material lumpur serta kayu.

Selain itu, ruas Simpang Uning (Takengon)–Uwaq–Batas Aceh Tengah/Gayo Lues–Blangkejeren saat ini sudah dapat dilalui kendaraan roda dua dan tengah dibuka untuk akses kendaraan roda empat dengan target 15 Desember 2025. Ruas Kota Kutacane–Batas Provinsi Sumatera Utara juga sudah dapat dilalui secara fungsional.

Terakhir ruas Genting Gerbang–Celala–Batas Aceh Tengah/Nagan Raya juga telah terhubung untuk kendaraan roda dua, sedangkan akses dari arah Nagan Raya menuju Jembatan Krueng Beutong masih dalam tahap perbaikan dengan target penyelesaian 17 Desember 2025.

Kementerian PU terus bekerja secara progresif hingga seluruh akses vital di Aceh pulih sepenuhnya, dengan tetap mengutamakan keselamatan, ketepatan teknis dan kecepatan layanan bagi masyarakat terdampak. (ANT/KN)

JAKARTA – Upaya peningkatan kualitas layanan publik terus diperkuat melalui penyempurnaan kebijakan digitalisasi pemerintahan. Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) tengah menyusun Rancangan Peraturan Presiden (RPerpres) tentang Pemerintah Digital sebagai dasar baru dalam transformasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE).

Menteri PANRB Rini Widyantini menyatakan bahwa diperlukan persiapan matang dalam masa transisi dari SPBE menuju Pemerintah Digital.

“Karena kita harus menggeser paradigma transformasi digital pemerintah dari penataan prosedural menuju orientasi dampak,” ujar Menteri Rini saat memimpin Rapat Percepatan Penyusunan Rancangan Perpres Pemerintah Digital, di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Rancangan Perpres Pemerintah Digital disiapkan untuk memperkuat tata kelola administrasi pemerintahan dan pelayanan publik yang berbasis data serta teknologi digital. Aturan tersebut akan menjadi payung kebijakan nasional guna mendorong integrasi dan peningkatan kualitas layanan digital di seluruh instansi pemerintah.

Ruang lingkup RPerpres mencakup tata kelola pemerintah digital, ekosistem digital, riset dan inovasi, penyelenggara pemerintah digital, serta evaluasi kinerja. Menteri Rini menekankan perlunya perencanaan terpadu, holistik, dan agile untuk menjawab kebutuhan perubahan.

“Bukan lebih banyak aplikasi, tapi keterpaduan layanan yang memudahkan dan memberdayakan,” imbuhnya.

Pemerintah juga terus mengembangkan pendekatan use case prioritas sebagai strategi percepatan transformasi digital. Sejumlah use case prioritas dalam RPJMN meliputi pengentasan kemiskinan, layanan berusaha, administrasi pemerintahan, penerimaan negara, hingga layanan siklus hidup.

“Transformasi digital pemerintah harus mencakup penyederhanaan proses bisnis tematik yang berorientasi kemudahan layanan. Penentuan fokus inisiatif betul-betul diselaraskan dengan program prioritas presiden dan sektor pendukung strategis,” pungkas Rini.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA — Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menegaskan bahwa upaya pemulihan layanan pendidikan di wilayah terdampak banjir dan longsor terus dilakukan dengan mengedepankan semangat optimisme dan gotong royong.

Dalam Rapat Kerja bersama Komisi X DPR RI, Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Abdul Mu’ti, memaparkan perkembangan terbaru langkah pemulihan yang ditempuh pemerintah untuk memastikan keberlangsungan layanan pendidikan bagi seluruh peserta didik.

“Sejak awal bencana, Kemendikdasmen melalui Sekretariat Nasional Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB) langsung bergerak bersama dengan UPT di daerah terdampak dan berkoordinasi dengan pemerintah daerah untuk melakukan kaji cepat dampak bencana dan kebutuhan di bidang pendidikan,” ucap Mendikdasmen di Jakarta, Senin (8/12/2025).

Bencana banjir dan longsor yang terjadi sejak 25 November 2025 memberikan dampak sangat besar terhadap sektor pendidikan. Hingga 7 Desember 2025, tercatat 2.798 satuan pendidikan terdampak dengan tingkat kerusakan yang beragam. Sebanyak 208 ribu siswa dan 19 ribu guru serta tenaga kependidikan terdampak secara langsung.

Mempertimbangkan skala kerusakan tersebut, Kemendikdasmen menegaskan tiga kebutuhan utama pemulihan, yaitu penyediaan ruang kelas darurat, perlengkapan belajar bagi siswa, serta layanan dukungan psikososial untuk mempercepat kesiapan peserta didik mengikuti pembelajaran dalam situasi darurat.

Di tengah tantangan tersebut, Kemendikdasmen menekankan bahwa pemulihan pendidikan bukan kerja satu pihak saja. Gotong royong, atau partisipasi semesta, menjadi landasan utama percepatan penanganan. Koordinasi multipihak dilakukan melalui kerja bersama Pos Pendukung Nasional BNPB di tiga provinsi terdampak, koordinasi dengan Kemenko PMK, serta jejaring klaster penanggulangan bencana lainnya. Di lapangan, UPT Kemendikdasmen maupun satuan kerja pusat juga ditugaskan untuk pendampingan agar langkah pemulihan berjalan baik.

“Kami juga telah melaksanakan rapat koordinasi yang melibatkan seluruh dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota terdampak, yang menghasilkan beberapa langkah penting, di antaranya validasi data kerusakan, percepatan pemulihan pembelajaran, distribusi bantuan secara berjenjang, penetapan klasifikasi kerusakan sekolah untuk menentukan intervensi prioritas, serta fleksibilitas penjadwalan pembelajaran dan ujian sekolah sesuai kondisi setiap daerah,” urai Mendikdasmen.

Sejumlah bantuan langsung telah disalurkan ke provinsi terdampak. Total bantuan yang tersedia mencakup Rp21,1 miliar dana tanggap darurat untuk mendukung pelaksanaan pembelajaran darurat, penyediaan tenda kelas, pengadaan perlengkapan belajar, kegiatan dukungan psikososial, serta distribusi logistik pendidikan di area terdampak.

Di Sumatra Barat, bantuan operasional tanggap darurat senilai Rp5,7 miliar dan Rp293 juta santunan bagi GTK serta peserta didik korban meninggal dan luka berat telah disalurkan. Di Aceh, bantuan Rp560 juta diberikan kepada tiga kabupaten yang terdampak yaitu Pidie, Pidie Jaya, dan Bireun. Sementara itu, di Sumatra Utara, Rp220 juta telah disalurkan untuk mendukung pemulihan di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan. Bantuan logistik seperti tenda kelas darurat, paket perlengkapan belajar, paket kebutuhan dasar keluarga, sembako, dan bingkisan anak juga terus didistribusikan.

Lebih lanjut, dari sisi kebijakan penyelenggaraan pembelajaran, Mendikdasmen menyampaikan, “Mulai 8 Desember 2025, kami mengarahkan pelaksanaan pembelajaran darurat melalui berbagai pendekatan, termasuk pendirian ruang kelas sementara, penempatan siswa ke sekolah sekitar yang tidak terdampak, pengaktifan jadwal pembelajaran fleksibel, kegiatan dukungan psikososial dengan serta penggunaan modul pembelajaran kedaruratan.”

Untuk jangka menengah dan panjang, Kemendikdasmen kembali menegaskan pentingnya penguatan program SPAB sebagai fondasi kesiapsiagaan satuan pendidikan di daerah rawan bencana. Penguatan dilakukan melalui pelatihan mitigasi, penyusunan rencana aksi kedaruratan, peningkatan kapasitas sekolah, serta penguatan mekanisme kesiapsiagaan yang berkelanjutan.

Ketua Komisi X DPR RI, Hetifah Sjaifudian, menyoroti langkah Kemendikdasmen dalam memastikan keberlangsungan pendidikan–bukan saja layanan pembelajaran tidak terhenti, namun juga memastikan berbagai sarana prasarana termasuk bahan-bahan pembelajaran tetap tersedia.

“Pak Menteri juga mengatakan bahwa sudah berkolaborasi dengan berbagai institusi lain untuk memperkuat upaya yang sedang dilakukan, sehingga pendidikan bukan sekadar ruang untuk akademik, tapi menjadi ruang pelindungan dan pemulihan bagi  mereka yang saat ini terdampak,” ucap Hetifah.

Fraksi Partai PDI Perjuangan, Mercy Chriesty Barends, mengapresiasi Kemendikdasmen atas seluruh kebijakan dan tindakan darurat yang telah diambil untuk memastikan bahwa proses pembelajaran pasca kebencanaan bisa tertangani. “Pada waktunya kita semua bisa bekerja gotong-royong untuk memastikan dari sektor pendidikan kita bekerja keras untuk ikut menanggulangi seluruh seluruh proses pendidikan pasca penanggulangan bencana ini,” ujarnya.

Kemendikdasmen menegaskan komitmennya untuk memastikan bahwa setiap peserta didik tetap memperoleh hak pendidikan tanpa terputus, sekalipun dalam kondisi bencana. Melalui sinergi pemerintah pusat dan daerah, penyaluran bantuan darurat, penguatan program SPAB, dan pendampingan berkelanjutan, pemerintah terus bekerja agar layanan pendidikan dapat pulih dengan lebih cepat dan lebih tangguh di masa mendatang. (MK/KN)