JAKARTA – Ketua Komisi Percepatan Reformasi Polri Jimly Asshiddiqie mengatakan Polri sudah membebaskan sejumlah tersangka demonstrasi Agustus 2025 yang ditangkap dari berbagai daerah di Indonesia.

“Kan sudah ada, sudah ada yang dikurangi. Ada di beberapa daerah,” ujar Jimly kepada para jurnalis di Jakarta, Rabu (10/12/2025) malam.

Jimly menjelaskan pihak kepolisian sedang melakukan evaluasi terkait penangkapan ribuan demonstran Agustus dan sejumlah tersangka yang telah naik ke tahap pengadilan tidak dapat diupayakan untuk dibebaskan.

“Cuma mereka lagi evaluasi, kalau sudah masuk ke pengadilan, kan nggak bisa lagi,” katanya.

Menurut Jimly, dari 1.038 orang yang ditangkap pihak kepolisian dan naik ke tahap pengadilan seharusnya dapat dibebaskan meskipun para demonstran tersebut melakukan kesalahan.

“Ini tidak perlu masuk penjara. Walaupun dia salah, maka di pengadilan negeri dia sudah dibebaskan, tetapi dibawa lagi oleh jaksa ke pengadilan tinggi sampai mahkamah agung,” ucapnya.

Di tahap pengadilan, kata Jimly, hakim wajib menimbang putusan bersalah kepada ribuan demonstran Agustus dengan melihat apakah terdapat niat jahat seseorang dalam tindakannya tersebut.

“Jadi, untuk kasus-kasus yang sudah masuk itu [seharusnya] bukan sekedar mencari kesalahan. Tapi cari mens-rea, niat kejahatan. Jadi, penjara itu hanya dimaksudkan untuk orang jahat, bukan orang salah,” tuturnya.

Selain itu, Jimly berharap hakim yang mengadili para demonstran Agustus tidak mengulangi keputusan yang mengharuskan Presiden mengeluarkan hak istimewanya, berkaca dari peristiwa pembebasan terdakwa kasus dugaan korupsi PT ASDP Ferry Indonesian Ira Puspadewi, Sabtu (28/11).

“Mudah-mudahan hakim jangan mengulangi lagi putusan-putusan yang mengharuskan presiden turun tangan memberi grasi, amnesti, abolisi, dan rehabilitasi,” katanya.

Sebelumnya (4/12), Tim Percepatan Reformasi Polri meminta Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo untuk mengkaji ulang penindakan ribuan demonstran dalam unjuk rasa akhir Agustus 2025.

Tim Reformasi Polri juga merekomendasikan agar kepolisian mempertimbangkan untuk meringankan penegakan hukum kepada ribuan demonstran Agustus yang ditangkap. (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Indonesia membantah adanya isu perundingan tarif dagang antara Indonesia dan Amerika Serikat (AS) terancam batal.

Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian Haryo Limanseto memastikan negosiasi kedua negara masih terus berlanjut.

“Perundingan dagang Indonesia dan Amerika Serikat masih berproses, tidak ada permasalahan spesifik dalam perundingan yang dilakukan, dinamika dalam proses perundingan adalah hal yang wajar,” kata Haryo dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (10/12/2025).

Haryo menambahkan pemerintah saat ini masih berupaya agar negosiasi tarif dengan AS segera mencapai kesepakatan.

“Pemerintah Indonesia berharap kesepakatan dapat segera selesai dan menguntungkan kedua belah pihak,” ujarnya.

Hal ini disampaikan sebagai respons atas isu yang beredar mengenai negosiasi tarif dagang Indonesia dan AS terancam batal. Dalam sejumlah pemberitaan, salah satu pejabat AS mengungkap ancaman gagalnya negosiasi.

Penyebabnya, Pemerintah Indonesia disinyalir menarik kembali sejumlah komitmen yang sebelumnya sudah disepakati sebagai bagian dari paket negosiasi. Adapun Pemerintah Indonesia saat ini masih berupaya menyepakati tarif 0 persen dengan AS untuk sejumlah komoditas Indonesia yang tidak diproduksi Negeri Paman Sam.

Komoditas itu meliputi minyak sawit mentah (CPO), karet, teh, kopi, serta produk karet lainnya. Sementara, tarif untuk tekstil dan alas kaki masih dalam tahap pembahasan. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto tidak ingin peristiwa kebakaran yang merenggut nyawa kembali terulang, seperti yang terjadi di sebuah gedung ruko Terra Drone di Jakarta Pusat (Jakpus).

Dia mengatakan hal tersebut setelah dihubungi oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi yang menaruh perhatian atas kebakaran tersebut. Menurut dia, tragedi itu menjadi evaluasi bagi pemerintah untuk menata kembali prosedur gedung-gedung demi mencegah kebakaran.

“Saya yakin Bapak Presiden tidak menginginkan ini terulang kembali. Oleh karena itu, Pak Mensesneg menelepon kami dan ya kita segera, saya selaku Mendagri tentu pembina wilayah, ini memiliki tanggung jawab untuk menangani, jangan sampai terulang kembali,” kata Tito usai mengecek langsung kondisi gedung yang terbakar, Rabu (10/12/2025).

Dia yakin Presiden Prabowo pun memberikan atensi atas tragedi itu karena menimbulkan korban jiwa yang tak sedikit, yakni sebanyak 22 orang tewas.

“Jangan kita beranggapan bahwa eh sudah selesai, nanti diam-diam setelah itu kejadian yang sama terulang,” katanya.

Menurut dia, pemerintah pun akan mengkaji persoalan penerbitan izin pembangunan gedung tersebut, termasuk mengecek status risiko gedung itu, baik risiko rendah, sedang, atau tinggi.

Dari pengamatan sejauh ini, dia menilai bahwa gedung itu memiliki risiko tinggi karena terdapat peralatan yang mudah terbakar, yakni baterai drone yang berada di lantai satu gedung.

“Tapi karena dianggap risiko rendah, ya di-approve saja tanpa melihat lokasi mungkin, sehingga petugas Dinas Pemadam Kebakaran nggak dilibatkan mungkin saat itu,” katanya.

Korban tewas akibat kebakaran di Ruko Terra Drone, Kemayoran, Jakarta Pusat, pada Selasa siang bertambah menjadi 22 orang.

“Sampai pukul 17.00 WIB data korban, sudah 22 orang meninggal dunia,” kata Kapolres Metro Jakarta Pusat Kombes Pol Susatyo Purnomo Condro di Jakarta, Selasa.

Menurut dia, dari jumlah tersebut tujuh orang berjenis kelamin laki-laki dan 15 lainnya orang lainnya merupakan perempuan. (ANT/KN)

PADANG PANJANG – Wakil Menteri Pekerjaan Umum Diana Kusumastuti menginstruksikan pengetatan penataan ruang, khususnya terkait keberadaan bangunan di sepadan sungai kawasan Mega Mendung dan Lembah Anai Kota Padang Panjang, Kabupaten Tanah Datar dan Padang Pariaman, Sumatera Barat.

“Penataan ulang wilayah merupakan langkah penting untuk meminimalkan risiko bencana di masa mendatang. Integrasi lintas sektor menjadi keharusan, terutama dalam upaya penertiban bangunan yang berdiri di sepadan sungai di tiga daerah itu,” katanya usai meninjau lokasi sejumlah titik terdampak bencana, bersama rombongan Komisi V DPR RI di Lembah Anai, Rabu (10/12/2025).

Menurutnya penataan yang baik akan menentukan keselamatan masyarakat ke depan. Tidak boleh ada lagi permukiman berada di wilayah rawan.

Menurut dia, koordinasi antara Balai Wilayah Sungai dan Balai Jalan dalam pembangunan infrastruktur pengendali banjir sangat penting termasuk pembangunan cek dam di hulu untuk mengendalikan aliran air.

Dia menyebutkan saat melihat kondisi sungai di titik bencana Jembatan Kembar, Mega Mendung, dan Lembah Anai tidak melihat adanya tumpukan kayu.
“Tumpukan kayu sering memperparah dampak banjir bandang di sejumlah wilayah lain,” ujarnya.

Dia mengingatkan pemerintah setempat memperketat penataan ruang, khususnya terkait keberadaan bangunan di sepadan sungai kawasan Mega Mendung dan Lembah Anai.

Rombongan Wamen PU dipimpin Wakil Ketua Komisi V DPR RI Ridwan Bae dan diikuti sejumlah anggota lainnya diantaranya Anggota Dapil Sumbar Zigo Rolanda.

Ridwan Bae menegaskan larangan pembangunan di sepadan sungai demi mencegah kejadian serupa di masa depan.
Ia mengingatkan seluruh pihak tidak terburu-buru mengambil keputusan dan memastikan setiap perencanaan dari Kementerian PU dilakukan dengan matang.

Sementara itu Wakil Wali Kota Padang Panjang Allex Saputra menyebutkan Pemkot Padang Panjang telah menyiapkan lokasi relokasi hunian tetap bagi warga terdampak terutama yang bermukim di sekitar Jembatan Kembar.

“Pemkot Padang Panjang sudah menjalin koordinasi intensif dengan Kementerian PU dan Staf Khusus Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) terkait penyediaan hunian permanen,” ujar Allex.

Ia menambahkan, adanya dukungan dari pihak eksternal seperti Willie Salim dan Ustaz Derry Sulaiman serta dukungan Kementerian PU dan Balai Wilayah Sungai Sumatera V dalam proses pemulihan serta menindaklanjuti arahan Wamen, sangat membantu mempercepat penyiapan hunian bagi warga yang kehilangan rumah. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengungkapkan ada sejumlah pemerintah daerah (pemda) di Sumatera yang terkena bencana hanya memiliki sisa anggaran belanja tak terduga (BTT) sebesar Rp2 miliar, Rp1 miliar, bahkan ada yang hanya tersisa Rp750 juta.

Menurut dia, kondisi keuangan yang hanya tersisa sedikit yang dimiliki Pemda karena saat ini sudah akhir tahun. Dia pun sudah melaporkan hal tersebut kepada Presiden Prabowo Subianto, yang langsung direspons dengan penyaluran anggaran sebesar Rp4 miliar bagi masing-masing kabupaten terdampak bencana.

“Sangat surprise kami, saya sangat berterima kasih betul atas nama rekan-rekan kepala daerah ya terutama yang 52 kabupaten ditambah 3 gubernur, karena beliau (Presiden) menyampaikan langsung bukan Rp2 miliar tapi dibantu Rp4 miliar,” kata Tito di Gedung Kementerian Dalam Negeri, Jakarta, Selasa (9/12/2025).

Dia menyampaikan bahwa penyaluran uang tersebut diperkirakan akan sampai kepada rekening pemda pada hari ini maupun besok, Rabu (10/12).

Untuk mengelola anggaran itu, dia pun sudah mengeluarkan surat edaran kepada seluruh daerah agar dana tersebut betul-betul dipakai untuk kebutuhan masyarakat yang mengungsi.

“Karena spesifik gitu ya. Masalah kebutuhan perempuan, masalah popok, pampers, kemudian ada yang minta sabun, detergen, sampo, lain-lain itu bisa diambil dari situ. Plus cadangan punya pemerintah daerah sendiri BTT yang masih ada,” katanya.

Menurut dia, seluruh kepala daerah perlu mempertanggungjawabkan tambahan anggaran dari Presiden tersebut dan jangan sampai disalahgunakan. Dia menegaskan anggaran itu harus digunakan hanya untuk kepentingan rakyat.

“Bapak Presiden minta jangan sampai mengambil kesempatan di tengah-tengah kesempitan, kesulitan rakyat. Ini sanksinya akan sangat berat, dunia akhirat,” kata dia.

Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto menganggarkan Rp4 miliar per kabupaten/kota untuk menangani dampak bencana di daerahnya masing-masing setelah sejumlah wilayah di Aceh, Sumatra Utara, dan Sumatra Barat diterjang banjir bandang dan longsor pada 25 November 2025.

Alokasi Rp4 miliar yang diberikan oleh Presiden Prabowo itu berawal dari permintaan Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian yang mengajukan permohonan dukungan anggaran pemerintah pusat kepada 52 kabupaten/kota yang terdampak bencana dalam rapat koordinasi penanganan dampak bencana Sumatra di Posko Terpadu Lanud Sultan Iskandar Muda, Kabupaten Aceh Besar, Provinsi Aceh, Minggu (7/12) malam. (ANT/KN)