JAKARTA – Senior Investment Information Mirae Asset Sekuritas Nafan Aji Gusta mengungkapkan perombakan kabinet, termasuk pergantian posisi menteri keuangan (Menkeu), menyebabkan Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di pasar modal Indonesia melemah signifikan sebesar 1,28 persen ke posisi 7.766,84.

“Dinamika pergantian Sri Mulyani Indrawati dari jabatan Menteri Keuangan menyebabkan IHSG langsung berada di zona merah dari zona positif,” ujar Nafan saat dihubungi oleh Antara di Jakarta, Senin (8/9/2025).

IHSG tercatat melemah 100,49 poin atau 1,28 persen ke posisi 7.766,84 pada penutupan perdagangan Senin, dengan frekuensi perdagangan tercatat 2.231.184 kali dan volume perdagangan sebanyak 36,65 miliar dan nilai transaksi senilai Rp20,15 triliun.

Padahal, selama perdagangan hari hingga pukul 15.30 WIB, IHSG terpantau di zona positif dengan penutupan sesi I tercatat menguat 0,58 persen atau 45,60 persen ke posisi 7.912,94 persen.

“Dinamika pergantian Sri Mulyani dari jabatan Kemenkeu membuat pasar melakukan aksi jual,” ujar Nafan.

Sebagai informasi, Presiden RI Prabowo Subianto melakukan perombakan atau reshuffle di lima kementerian strategis, serta melantik satu pejabat instansi baru di Kabinet Merah Putih.

Mensesneg Prasetyo menyebut reshuffle terjadi di Kemenko Politik dan Keamanan, Kementerian Keuangan Kementerian Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kementerian Koperasi, dan Kementerian Pemuda dan olahraga.

“Atas berbagai pertimbangan, masukan, dan evaluasi, yang dilakukan terus menerus oleh Presiden, maka pada sore ini sekaligus Presiden putuskan untuk melakukan perubahan susunan Kabinet Merah Putih pada beberapa jabatan kementerian,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kepala Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) Ahmad Haikal Hasan menyatakan pada pekan ini pihaknya berencana mengunjungi pabrik di China yang memproduksi nampan makanan yang digunakan dalam program Makan Bergizi Gratis (MBG).

Ia menyampaikan upaya tersebut dilakukan untuk memeriksa kesesuaian prosedur produksi peralatan makan tersebut dengan prinsip halal, mengingat adanya isu kontaminasi minyak babi pada produk tersebut.m
“Mudah-mudahan dalam minggu ini kami akan berangkat ke China karena kami tidak melayani (komentar berdasarkan) isu, tidak melayani (komentar berdasarkan) berita-berita yang hoaks. Kami harus menyaksikan lebih dulu (proses produksinya). Kami harus audit lebih dulu semuanya,” ujarnya saat ditemui di Jakarta, Senin (8/9/2025).

Haikal mengakui bahwa sebagian nampan makanan yang digunakan dalam program MBG diimpor dari China, karena produsen lokal tidak mampu memenuhi kekurangan 70 juta nampan.

Meskipun demikian, ia memastikan pihaknya berkomitmen untuk memaksimalkan penggunaan produk-produk dalam negeri.

“Karena kan kebutuhan lokal ini tidak sanggup memenuhi, sehingga sebagian impor. Kami memang sama (dengan kementerian dan lembaga lainnya), sepakat (dengan slogan) ‘Cintailah produk-produk Indonesia’, itu sepakat. Namun, kalau ternyata kebutuhannya belum memenuhi, dengan sangat terpaksa juga impor,” kata Haikal Hasan pula.

Sebelumnya, beredar di media sosial laporan dari Indonesia Business Post yang melakukan investigasi di wilayah Chaoshan, bagian timur Provinsi Guangdong, China, yang diduga merupakan importir ompreng untuk program MBG di Indonesia.

Dalam laporan tersebut tim Indonesia Business Post melaporkan penemuan 30-40 pabrik yang memproduksi ompreng makanan untuk pasar global, termasuk salah satunya diduga untuk program MBG di Indonesia.

Laporan tersebut mengklaim penemuan dugaan praktik pemalsuan label “Made in Indonesia” dan logo SNI pada ompreng yang sebenarnya diproduksi di China, penggunaan ompreng tipe 201 yang diduga mengandung mangan (logam berwarna putih keabu-abuan) yang tinggi dan tidak cocok untuk makanan asam.

Selain itu, ditemukan indikasi adanya penggunaan minyak babi atau lard dalam ompreng yang diproduksi. (ANT/KN)

JAKARTA – Hotman Paris Hutapea, kuasa hukum Nadiem Makarim, mengatakan bahwa pihaknya masih menimbang untuk mengajukan gugatan praperadilan atas penetapan kliennya sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

“Praperadilan masih akan dibicarakan dengan keluarga,” katanya dalam konferensi pers di kawasan Jakarta Pusat, Senin.
Dia mengakui masih terlalu dini untuk memutuskan mengajukan gugatan praperadilan.

“Ini, ‘kan, baru satu hari,” ujarnya.

Pada Kamis (5/9), Kejaksaan Agung (Kejagung) menetapkan Nadiem Makarim selaku mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) sebagai tersangka baru dalam kasus dugaan korupsi dalam pengadaan laptop Chromebook di Kemendikbudristek pada tahun 2019-2022.
Direktur Penyidikan pada Jampidsus Kejagung Nurcahyo Jungkung Madyo mengatakan bahwa pada tahun 2020, Nadiem selaku Mendikbud saat itu bertemu pihak dari Google Indonesia.

Pertemuan itu dalam rangka membicarakan mengenai produk dari Google, salah satunya adalah program Google for Education dengan menggunakan Chromebook yang bisa digunakan oleh kementerian, terutama kepada peserta didik.

Dalam beberapa kali pertemuan yang dilakukan Nadiem Makarim dengan pihak Google Indonesia, telah disepakati bahwa produk dari Google, yaitu Chrome OS dan Chrome Devices Management (CDM) akan dibuat proyek pengadaan alat TIK.

Kemudian, dilaksanakan rapat tertutup guna membahas pengadaan dengan menggunakan Chromebook. Padahal, pada saat itu, pengadaan alat TIK belum dimulai.
Untuk meloloskan Chromebook, pada awal tahun 2020, Nadiem Makarim selaku menteri menjawab surat Google untuk ikut partisipasi dalam pengadaan alat TIK di Kemendikbudristek.

Padahal, sebelumnya surat Google tersebut tidak dijawab oleh Menteri Pendidikan sebelumnya, Muhadjir Effendy.

“(Muhadjir Effendy) tidak merespons karena uji coba pengadaan Chromebook tahun 2019 telah gagal dan tidak bisa dipakai untuk Sekolah Garis Terluar (SGT) atau daerah terluar, tertinggal, terdepan (3T),” kata Nurcahyo.

Lalu, atas perintah Nadiem soal pelaksanaan pengadaan TIK tahun 2020 yang akan menggunakan Chromebook, tersangka SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur PAUD dan tersangka MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020-2021, membuat petunjuk teknis maupun petunjuk pelaksanaan yang spesifikasinya sudah mengunci (Chrome OS).

“Selanjutnya, tim teknis membuat kajian review teknis yang dijadikan spesifikasi teknis dengan menyebut Chrome OS,” imbuh Nurcahyo.

Akhirnya, Nadiem Makarim pada bulan Februari 2021 menerbitkan Permendikbud Nomor 5 Tahun 2021 tentang Petunjuk Operasional Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik Reguler Bidang Pendidikan Tahun Anggaran 2021 yang dalam lampirannya sudah mengunci spesifikasi Chrome OS.

Kerugian keuangan negara yang timbul dari kegiatan pengadaan alat TIK tersebut diperkirakan sekitar Rp1,98 triliun yang saat ini masih dalam penghitungan lebih lanjut oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). (ANT/KN)

TANGERANG SELATAN – Kepolisian Resor (Polres) Tangerang Selatan (Tangsel), Polda Metro Jaya, menetapkan sebanyak 11 orang sebagai tersangka dalam kasus penjarahan rumah Sri Mulyani di kawasan Bintaro, Tangerang Selatan, Banten.

“Kita sudah menetapkan 11 orang tersangka dugaan pencurian dengan pemberatan dan perusakan yang terjadi di kediaman Ibu Sri Mulyani,” kata Kapolres Tangsel, AKBP Victor Inkiriwang di Tangerang, Senin (8/9/2025).

Ia menyebut, dari ke 11 orang tersangka ini diketahui merupakan warga Tangerang Selatan dan Jakarta. Dimana, lanjutnya, saat ini mereka telah dilakukan penahanan di Mapolres setempat.

“Sudah kita lakukan penahanan. Mereka sudah dewasa yang berasal dari Tangerang Selatan serta dari Jakarta,” ucapnya.

Victor menegaskan, dalam hal ini pihaknya ditugaskan untuk fokus terhadap penanganan kasus penjarahan di kediaman Sri Mulyani. Sedangkan terkait kasus penjarahan rumah Nafa Urbach telah ditangani langsung oleh Ditreskrimum Polda Metro Jaya.

“Barang bukti nanti kami akan sampaikan, karena kami sedang kembangkan. Yang jelas 11 orang tersangka ini adalah pelaku aktif, mereka ini memang sudah berniat untuk melakukan kejahatan dan terlibat aktif dalam tindak pidana di rumah Ibu Sri Mulyani,” jelasnya.

Dia juga menambahkan, tim penyidik kini masih mencari tersangka lainnya terkait kasus pencurian di rumah Sri Mulyani tersebut melalui dengan pemeriksaan atas 11 pelaku yang telah ditahan.

“Tidak hanya berhenti yang 11 orang tersangka ini, kita masih kembangkan dan kita akan melakukan pengembangan secara maksimal,” kata dia.

Sebelumnya, rumah yang disebut-sebut sebagai kediaman Menteri Keuangan Sri Mulyani di Jalan Mandar, Bintaro Sektor 3A, Tangerang Selatan, dijarah oleh orang-orang tak dikenal pada Minggu (31/8) dini hari.

Berdasarkan kesaksian sejumlah warga, penjarahan itu berlangsung dalam dua gelombang.

“Gelombang pertama sekitar jam 1 (dini hari), gelombang kedua terjadi sekitar jam 3 (dini hari),” kata Joko Sutrisno, staf pengamanan di rumah Sri Mulyani.

Dari keterangan Joko dan warga lain, tidak ada korban jiwa dalam peristiwa di rumah itu. Pun tak ada kendaraan roda empat yang dirusak karena memang sedang tidak ada di sana.

Menurut para saksi mata, penjarahan gelombang kedua adalah yang paling mengerikan karena melibatkan ratusan orang, bahkan mungkin seribuan orang. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa menilai tidak perlu ada memberlakukan pungutan pajak yang baru untuk masyarakat mengingat sistem perpajakan yang saat ini digunakan cukup efektif untuk menghimpun pajak yang merupakan salah satu sumber penerimaan negara.

“Menurut saya pribadi, selama ini gak usah (ada pungutan pajak baru),” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui selepas dilantik sebagai menteri keuangan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Purbaya menjelaskan salah satu prioritasnya saat ini meningkatkan pertumbuhan, karena itu juga berkorelasi positif dengan pendapatan negara. “Dengan sistem yang ada pun, kalau pertumbuhannya bagus, anggap tax to GDP ratio-nya konstran, income -nya kenceng juga,” sambung Purbaya.

Kebijakan Purbaya sejalan dengan pendahulunya, Sri Mulyani Indrawati, yang saat rapat kerja dengan DPD RI secara virtual, Selasa (2/9) minggu lalu, menyebut pemerintah tidak memberlakukan pungutan pajak baru pada tahun ini, dan pada tahun 2026. Keputusan itu diambil oleh Sri meskipun target pendapatan negara naik sebesar 9,8 persen.

“Dari sisi pendapatan negara, karena kebutuhan negara dan bangsa begitu banyak, maka pendapatan negara terus ditingkatkan tanpa ada kebijakan-kebijakan baru,” kata Sri Mulyani saat rapat kerja tersebut.

Dia melanjutkan pemerintah menempuh strategi lain untuk mencapai target penerimaan negara, di antaranya dengan memperbaiki sistem perpajakan, kemudian meningkatkan kepatuhan. Sri Mulyani juga meminta para pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) tidak perlu khawatir, karena UMKM dengan omzet hingga Rp500 juta tidak perlu membayar pajak penghasilan (PPh), sementara usaha yang omzetnya Rp500 juta sampai dengan Rp4,8 miliar kena PPh final 0,5 persen.

Di Istana Negara, Jakarta, Senin (8/9/2025) sore, Presiden Prabowo memberhentikan Sri Mulyani sebagai menteri keuangan, dan melantik Purbaya Yudhi Sadewa untuk menggantikan Sri. Selepas dilantik, Purbaya menyebut beberapa prioritasnya, antara lain mengatasi perlambatan ekonomi, dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Purbaya yakin dalam waktu 2 bulan sampai dengan 3 bulan ke depan, masalah perlambatan ekonomi itu dapat diatasi. “Kalau saya lihat masih ada pengelolaan uang yang masih belum optimal, kita akan perbaiki itu. Jadi, walaupun anggarannya, misalnya terserap, kita akan pastikan dananya tidak mengganggu sistem perbankan kita. Itu yang kita kerjakan nanti. Jadi tidak usah khawatir,” kata Purbaya menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas pelantikan di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Senin (8/9/2025).

Dalam kesempatan yang sama, Purbaya juga menyampaikan pesan yang disampaikan oleh Presiden Prabowo kepada dirinya setelah pelantikan.

“Pokoknya ciptakan pertumbuhan ekonomi yang baik, sejahterakan rakyat semaksimal mungkin. Kita gak boleh gagal dengan program-program yang menyejahterakan rakyat kita. Itu yang akan saya kerjakan,” ujar Purbaya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi membantah perombakan susunan menteri (reshuffle) di Kabinet Merah Putih yang dilakukan Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara pada Senin ini bertujuan menghapus para menteri di era pemerintahan Presiden Ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi).

Pernyataan Mensesneg Prasetyo Hadi tersebut menanggapi pertanyaan awak media perihal para menteri yang dilantik sejak era pemerintahan Jokowi yang diberhentikan pada reshuffle atau perombakan susunan kabinet.

“Enggak ada, enggak ada,” kata Prasetyo Hadi membantah isu tersebut dan menjawab pertanyaan awak media di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (8/9/2025).

Pras, sapaan akrabnya, menjelaskan bahwa para menteri yang dilantik pada Senin ini merupakan putra terbaik yang dimiliki bangsa Indonesia. Pemilihan menteri tersebut juga merupakan hak prerogatif Presiden Prabowo.

“Enggak ada orang siapa, orang siapa, adalah orang itu putra terbaik bangsa Indonesia,” kata Pras melanjutkan.

Adapun Presiden Prabowo Subianto memberhentikan para menteri di Kabinet Merah Putih, yakni Sri Mulyani yang sebelumnya menjabat sebagai Menteri Keuangan dan Dito Ariotedjo dari jabatannya sebagai Menteri Pemuda dan Olahraga. Kedua menteri tersebut dilantik sebagai menteri sejak periode kedua pemerintahan Presiden Ke-7 RI Jokowi.

Sri Mulyani dan Dito Ariotedjo terpilih kembali menjabat posisi yang sama pada pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, dan dilantik pada 21 Oktober 2024 saat Kabinet Merah Putih baru terbentuk saat itu.

Presiden Prabowo, pada Senin, melantik Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan, menggantikan Sri Mulyani Indrawati. Sementara itu, pengganti Menteri Pemuda dan Olahraga Dito Ariotedjo belum disebutkan.

Presiden juga melantik Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi serta Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umroh beserta Wakilnya, Dahnil Azhar.

Untuk posisi Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Presiden turut mengangkat Muktaruddin.

Seluruh prosesi pelantikan dan pengangkatan pejabat itu didasari atas Keppres No 86P 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024-2029. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga (Wamenpora) Taufik Hidayat menegaskan seluruh program Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora) tetap berjalan meskipun posisi Menteri definitif masih menunggu penunjukan Presiden Prabowo Subianto.

“Besok kami ikuti seperti biasa, apa yang sudah dijadwalkan kami jalan terus. Kami ikut arahan Pak Presiden. Jadi jangan sampai apa yang sudah dilegasiin Pak Dito (Ariotedjo) tidak dijalankan,” kata Taufik kepada pewarta di Kantor Kemenpora, Jakarta, Senin (8/9/2025) malam.

Taufik menambahkan, seluruh kegiatan kepemudaan dan olahraga akan tetap dilaksanakan sesuai agenda, termasuk peringatan Hari Olahraga Nasional (Haornas) ke-42 di Cibubur, Jakarta Timur, pada Selasa (9/9/2025).

“Yang pasti besok ada, Haornas ada, akan jalan juga. Siapa pun nanti Menporanya, kami belum tahu, tapi olahraga harus tetap steady,” ujarnya.

Ia menyebut hingga saat ini belum ada informasi mengenai siapa pengganti Menpora Dito Ariotedjo atau pun kapan pelantikan akan dilakukan.

Namun, ia menegaskan program yang sudah berjalan akan terus dilanjutkan, dengan perbaikan pada bagian yang masih kurang.

“Harapannya Menpora baru nanti bisa lebih baik lagi. Apa yang sudah baik kita teruskan, yang kurang kita perbaiki,” kata Taufik.

Terkait sejumlah isu yang beredar termasuk Peraturan Menteri Pemuda dan Olahraga RI Nomor 14 Tahun 2024, Taufik menyebut keputusan akhir akan ditentukan setelah adanya Menpora definitif.

“Nanti setelah ada Menteri yang baru, kami diskusi lagi bagaimana ke depannya,” ujarnya menambahkan.

Dalam reshuffle Kabinet Merah Putih Senin, Dito termasuk dalam daftar menteri yang diganti. Prabowo kemudian melantik lima pejabat baru Kabinet Merah Putih di Istana Negara, Jakarta.

Mereka adalah Purbaya Yudhi Sadewa sebagai Menteri Keuangan menggantikan Sri Mulyani Indrawati, Ferry Juliantono sebagai Menteri Koperasi, Irfan Yusuf sebagai Menteri Haji dan Umrah beserta Wakilnya Dahnil Azhar, serta Muktaruddin sebagai Kepala Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI).

Pelantikan tersebut didasarkan pada Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 86P Tahun 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Menteri dan Wakil Menteri Kabinet Merah Putih 2024–2029.

Hingga kini, pengganti Dito Ariotedjo sebagai Menpora belum diumumkan, sementara perayaan puncak Haornas dijadwalkan berlangsung besok.

Dito sebelumnya ditunjuk Presiden Joko Widodo sebagai Menpora pada 3 April 2023 menggantikan Zainudin Amali. Ia kemudian kembali dipercaya Presiden Prabowo untuk melanjutkan tugas dalam Kabinet Merah Putih sejak 20 Oktober 2024. (ANT/KN)