Beranda blog Halaman 284

Belanja Negara di Kaltim Capai Rp1,69 Triliun, Didominasi Infrastruktur IKN

0
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Tjahjo Purnomo (ANTARA/ M Ghofar)

SAMARINDA – Kinerja belanja pemerintah pusat di Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Januari hingga Februari 2026 mencapai Rp1,69 triliun, didominasi oleh serapan pembangunan jalan dan jembatan terutama untuk jalan tol pendukung infrastruktur Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Nilai sebesar Rp1,60 triliun ini sama dengan terealisasi sebesar 8,92 persen dari total pagu anggaran yang sebesar Rp18,91 triliun pada 2026,” ujar Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (Kanwil DJPb) Kaltim Tjahjo Purnomo di Samarinda, Senin (30/3/2026).

Sedangkan dominasi belanja modal berupa pembangunan jalan bebas hambatan dukungan infrastruktur IKN tersebut dengan serapan sebesar Rp810 miliar, atau sebesar 7,57 persen dari total pagu untuk pembangunan IKN.

Belanja lainnya yang terus bergerak hingga kini adalah untuk pembangunan pada kawasan yudikatif, legislatif, serta kompleks perkantoran di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) Nusantara.

Ia melanjutkan, pagu belanja pemerintah pusat di Kaltim yang sebesar Rp18,91 triliun pada 2026 ini mengalami sedikit penurunan ketimbang pagu 2025 yang sebesar Rp24,41 triliun.

Realisasi serapan lainnya adalah untuk belanja pegawai yang tercatat Rp610 miliar, atau sebesar 14,25 persen dari pagu. Sementara untuk belanja barang terealisasi Rp250 miliar, atau sebesar 6,69 persen dari total pagu.

“Sedangkan untuk belanja bantuan sosial, hingga saat ini alokasi pagunya belum ditetapkan, kemudian belanja fungsi pemerintahan 2026 didominasi penyaluran sektor pelayanan umum senilai Rp3,4 triliun. Disusul belanja fungsi ekonomi sebesar Rp970 miliar, meningkat 1.367 persen (yoy),” katanya.

Ia melanjutkan, untuk penyaluran transfer ke daerah (TKD) sejak Januari hingga 28 Februari 2026 menunjukkan peningkatan persentase, yakni terealisasi sebesar 6,59 persen (yoy), dengan total penyaluran mencapai Rp3,35 triliun.

Kemudian untuk dana alokasi umum (DAU) dan dana alokasi khusus (DAK) nonfisik tumbuh positif, sedangkan dana bagi hasil (DBH) turun hingga 74,67 persen sebagai akibat dinamika kebijakan fiskal nasional dan penyesuaian alokasi berbasis kapasitas fiskal daerah.

Tjahjo juga mengatakan, untuk pagu belanja negara dari APBN regional Kaltim 2026 sebesar Rp40,99 triliun, dengan realisasi mencapai Rp5,04 triliun atau 12,30 persen hingga Februari 2026. (ANT/KN)

Kalsel Kucurkan Rp750 Miliar per Tahun untuk Jembatan Pulau Laut

0
Penandatanganan kontrak kerja pembangunan Jembatan Pulau Laut, di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Senin (30/3/2026). (ANTARA/HO-Pemprov Kalsel)

BANJARBARU – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan (Pemprov Kalsel) mulai membangun Jembatan Pulau Laut dengan skema tahun jamak (multiyears) 2026-2028 senilai Rp750 miliar per tahun untuk memperkuat konektivitas antara Kabupaten Tanah Bumbu dan Kabupaten Kotabaru.

Gubernur Kalsel Muhidin menyaksikan penandatanganan kontrak kerja oleh Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kalsel M Yasin Toyib bersama pihak kontraktor, didampingi Ketua DPRD Kalsel Supian HK, Sekretaris Daerah Provinsi Kalsel, serta Bupati Tanah Bumbu dan Kotabaru, di Banjarbaru, Senin (30/3/2026).

Gubernur Muhidin menegaskan penandatanganan kontrak tersebut menjadi titik awal dimulainya pekerjaan fisik sehingga tidak boleh ada penundaan dalam pelaksanaannya.

“Kontrak sudah diteken, artinya kontraktor harus siap bekerja dan tidak boleh ada keterlambatan,” ujarnya.

Ia menekankan pentingnya profesionalitas kontraktor, mulai dari kesiapan peralatan, sumber daya manusia, hingga manajemen proyek agar pekerjaan dapat berjalan sesuai target waktu.

Menurut dia, kelengkapan sarana dan kesiapan teknis menjadi faktor penting untuk memastikan proyek strategis tersebut selesai tepat waktu dan memberikan manfaat optimal bagi masyarakat.

Proyek Jembatan Pulau Laut direncanakan berlangsung selama periode 2026 hingga 2028 dengan total pembiayaan Rp750 miliar per tahun yang bersumber dari APBD Provinsi Kalsel sebesar Rp550 miliar serta kontribusi masing-masing senilai Rp100 miliar dari Pemerintah Kabupaten Tanah Bumbu dan Pemerintah Kabupaten Kotabaru.

Selain dukungan pemerintah daerah, proyek ini juga memperoleh sokongan anggaran dari pemerintah pusat melalui Kementerian Pekerjaan Umum sekitar Rp3 triliun yang dialokasikan melalui skema multiyears hingga 2028.

Muhidin berharap penyerapan anggaran dapat lebih optimal sejak awal tahun, mengingat realisasi anggaran pada proyek sebelumnya cenderung rendah pada tahap awal pelaksanaan.

Pemprov Kalsel menegaskan pembangunan Jembatan Pulau Laut menjadi pengungkit konektivitas antarwilayah di Kalimantan Selatan sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi, khususnya di Tanah Bumbu dan Kotabaru, melalui kelancaran distribusi barang dan peningkatan mobilitas masyarakat. (ANT/KN)

Rupiah Tembus ke Rp17.002 per Dolar AS, Tertekan Eskalasi Konflik Timur Tengah

0
Ilustrasi - Uang pecahan seratus ribu rupiah di atas uang dolar AS, Cash Center Bank Mandiri, Jakarta. (ANTARA FOTO/Yudhi Mahatma/ed/pd/aa.)

JAKARTA – Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan hari Senin (30/3/2026), melemah 22 poin atau 0,13 persen menjadi Rp17.002 per dolar AS dari penutupan sebelumnya di level Rp16.980 per dolar AS.

Pengamat mata uang dan komoditas Ibrahim Assuaibi mengatakan pelemahan ini dipicu eskalasi perang Iran pasca kelompok Houthi membuka front baru dalam perang.

“Pasar tetap waspada terhadap potensi eskalasi perang Iran setelah kelompok Houthi yang berbasis di Yaman menyerang Israel pada akhir pekan lalu. Kelompok Houthi dapat membuka front baru dalam perang, mengingat mereka memiliki kemampuan untuk melancarkan serangan di Laut Merah,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Mengutip Sputnik, Gerakan Ansar Allah Yaman, atau Houthi, menyerang Israel dengan rudal untuk kedua kalinya dalam sehari dan akan melanjutkan serangan sampai Israel menghentikan serangannya terhadap Iran dan Lebanon.

Sebagaimana dilaporkan Anadolu, Pemimpin Houthi Yaman Abdul-Malik al-Houthi telah mengatakan bahwa kelompoknya akan mendukung Iran melawan “agresi AS-Israel,” dan siap menghadapi perkembangan apapun dalam konfrontasi yang sedang berlangsung.

Serangan ilegal AS dan Zionis Israel terhadap Iran dianggap oleh Houthi sebagai “perang terhadap Islam dan Muslim” dan memperingatkan bahwa konflik tersebut menargetkan seluruh wilayah.

Sentimen lainnya berasal dari kesiapan Iran menghadapi invasi darah oleh AS pasca Washington mengerahkan ribuan pasukan ke Timur Tengah.

“Presiden Donald Trump mengatakan bahwa negosiasi dengan Iran berjalan dengan baik dan kesepakatan mungkin akan segera tercapai. Namun, ia tidak menyebutkan tenggat waktu yang jelas, sambil juga memperingatkan akan adanya serangan lebih lanjut terhadap Tehran,” ujar dia.

Melihat data ekonomi AS, Universitas Michigan mengungkapkan bahwa rumah tangga Amerika mulai pesimis tentang kondisi ekonomi.

“Sentimen Konsumen pada bulan Maret turun dari 55,5 menjadi 53,3, di bawah perkiraan 54. Ekspektasi inflasi untuk 12 bulan ke depan melonjak dari 3,4 persen pada bulan Februari menjadi 3,8 persen, sementara untuk lima tahun tetap tidak berubah di 3,2 persen,” ungkap Ibrahim.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate(JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga bergerak melemah ke level Rp16.993 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.957 per dolar AS. (ANT/KN)

Pertemuan Prabowo–Kaisar Jepang Fokus Persahabatan, Tanpa Bahas Isu Politik

0
Presiden Prabowo Subianto dalam kunjungan kehormatan kepada Kaisar Jepang Naruhito di Istana Kekaisaran, Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026). (ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden)

TOKYO – Menteri Luar Negeri (Menlu) Sugiono menyatakan pertemuan Presiden Prabowo Subianto dengan Kaisar Jepang Naruhito berlangsung dalam suasana hangat dan tidak membahas isu-isu yang bersifat politis.

Menurut Sugiono, pembicaraan antara Presiden Prabowo dan Kaisar Naruhito lebih difokuskan pada hubungan persahabatan Indonesia dan Jepang sebagai mitra strategis yang telah lama terjalin.

“Seperti kita ketahui bersama bahwa posisi Kaisar sebagai simbol kenegaraan Jepang. Tidak membicarakan hal-hal yang sifatnya politis, tetapi lebih kepada hubungan bilateral, hubungan people to people,” kata Sugiono melalui keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Dalam pertemuan yang berlangsung selama 20 menit tersebut, kata Sugiono, Kaisar Naruhito mengharapkan agar warga negara Indonesia yang tinggal di Jepang mendapatkan perlakuan yang baik.
Selain itu, Kaisar Naruhito juga meminta agar kedua negara dapat berkomunikasi secara terbuka untuk saling memperkuat hubungan masyarakatnya.

“Kemudian jika ada sesuatu yang sifatnya perlu menjadi concern, pihak mereka meminta kita untuk menyampaikannya sehingga tercapai suatu kerjasama yang benar-benar erat antara masyarakat kedua negara,” jelas Sugiono.

Dalam kunjungan kerja ke Jepang, Presiden Prabowo juga menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang bersama sejumlah anggota Kabinet Merah Putih serta pengusaha asal Indonesia.

Pada kesempatan tersebut, terdapat 10 kesepakatan kerja sama business-to-business dengan nilai 22,6 miliar dolar AS. Kerja sama itu menjadi langkah strategis dalam memperkuat hubungan ekonomi Indonesia dan Jepang.

Tak hanya itu, kesepakatan antar pelaku usaha Indonesia dan Jepang juga membuka peluang kolaborasi yang lebih luas di berbagai sektor prioritas, termasuk untuk peluang di sektor industri, energi, dan pengembangan teknologi. (ANT/KN) 

Pemerintah Percepat Proyek Blok Masela, Investasi Capai Rp300 Triliun

0
Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia menghadiri Forum Bisnis Indonesia-Jepang di Tokyo, Jepang, Senin (30/3/2026). ANTARA/HO-Dokumentasi Pribadi

TOKYO – Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Bahlil Lahadalia memastikan pemerintah mendorong percepatan pengembangan Proyek Strategis Nasional Blok Masela, Maluku.

Bahlil mengatakan Presiden Prabowo Subianto telah memberikan arahan untuk melakukan dua agenda utama pada kunjungan kerja di Jepang, Senin (30/3/2026), yakni mempercepat investasi transisi energi serta memastikan keberlanjutan proyek minyak bumi dan gas (migas) Blok Masela yang telah lama tertunda.

“Blok Masela ini kan sudah 27 tahun dikuasai konsesinya, dan kita masih ingat 5-10 tahun lalu perdebatannya adalah antara di laut atau di darat. Atas arahan Bapak Presiden di tahun 2025, kami melakukan pertemuan intensif dan alhamdulillah sudah selesai total project-nya 20,9 miliar dolar AS,” kata Bahlil dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Senin (30/3/2026).

Ia menjelaskan, nilai investasi awal proyek Blok Masela mencapai 20,9 miliar dolar AS, termasuk tambahan teknologi carbon capture and storage (CCS). Namun, dinamika geopolitik global berpotensi meningkatkan nilai investasi hingga sekitar Rp300 triliun pada tahap implementasi.

Menurut Bahlil, pemerintah kini fokus mempercepat realisasi proyek karena Blok Masela merupakan salah satu lapangan gas raksasa dengan kapasitas produksi sekitar 1.200 juta kaki kubik per hari (MMscfd).

“Tahun ini, 2026 tender EPC-nya akan kita lakukan, FID-nya (final investment decision) juga akan selesai dan kita minta untuk dipercepat. Kenapa ini harus dipercepat, karena ini penghasil migas salah satu yang giant 1.200 MM. Kalau ini mampu kita lakukan maka ketahanan energi kita di sektor migas itu akan semakin kuat,” jelas Bahlil.

Ia menilai, pengembangan Blok Masela akan memperkuat posisi Indonesia di sektor gas dunia sekaligus meningkatkan ketahanan energi domestik.

Pemerintah juga menyiapkan skema penyerapan gas dalam negeri apabila pasar ekspor belum sepenuhnya terbentuk.
Bahlil mengusulkan agar gas produksi Masela dapat diserap Danantara melalui PT Perusahaan Gas Negara (PGN) guna mendorong hilirisasi energi.

Selain proyek migas, Bahlil menegaskan Indonesia terus mempercepat agenda transisi energi dengan mengoptimalkan potensi energi baru dan terbarukan seperti panas bumi, tenaga air, surya, hingga angin.

“Kita lagi dorong untuk mempergunakan seluruh potensi energi lain selain fosil yang kita punya. Kenapa, karena geopolitik ini, kita nggak pernah tahu kapan selesai. Jadi mau geotermal, mau air, mau matahari mau angin, selama ada teknologi harganya efisien kita akan dorong,” imbuhnya. (ANT/KN)

Di Tengah Isu Efisiensi, Mendikdasmen: Pembelajaran Tatap Muka Tetap Normal

0
Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti . (Foto: Nicha/ Media Kaltim)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti, menegaskan bahwa kegiatan pembelajaran tatap muka di seluruh sekolah tetap berjalan normal tanpa pengurangan.

Penegasan ini disampaikan untuk menjawab kekhawatiran terkait kemungkinan perubahan sistem belajar di tengah berbagai penyesuaian kebijakan pendidikan dalam kondisi efisiensi dampak konflik geopolitik di Timur Tengah.

“Tidak ada pengurangan tatap muka. Pembelajaran tetap berjalan sebagaimana biasa,” tegas Abdul Mu’ti kepada wartawan usai acara Halal Bihalal di Gedung Kemendikdasmen, Senin (30/3/2026).

Ia memastikan, pemerintah telah menerbitkan surat edaran (SE) sebagai dasar pelaksanaan kegiatan belajar mengajar secara penuh di sekolah. Dengan demikian, seluruh satuan pendidikan dapat menjalankan proses pembelajaran secara optimal.

Menurutnya, kepastian ini penting untuk menjaga kualitas pendidikan sekaligus memastikan capaian pembelajaran siswa tetap sesuai target.

Selain menegaskan keberlanjutan pembelajaran tatap muka, Abdul Mu’ti juga mendorong penerapan pola hidup sehat di lingkungan sekolah, termasuk penggunaan transportasi ramah lingkungan seperti bersepeda dan angkutan umum.

Namun demikian, ia menekankan bahwa kebijakan utama saat ini adalah memastikan proses belajar mengajar berlangsung normal dan kondusif.

“Kami ingin memastikan sekolah menjadi tempat yang aman, nyaman, dan mendukung proses belajar siswa secara maksimal,” katanya.

Dengan kebijakan tersebut, pemerintah berharap stabilitas sistem pendidikan tetap terjaga serta mampu meningkatkan kualitas pembelajaran di seluruh Indonesia.

Pewarta/ Editor : Nicha R

Perlu Keseriusan Pemerintah dalam Pembangunan Jalan Usaha Tani

0
FOTO: Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah.

BERAU – Masih banyak wilayah di Kabupaten Berau yang belum memiliki fasilitas penunjang perkebunan dan pertanian, seperti jalan usaha tani. Padahal fasilitas penunjang itu disebut menjadi penyangga kedua sektor tersebut.

Hal itu diungkapkan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Suriansyah. Dia mengatakan, masih banyaknya jalan usaha tani yang belum terpenuhi di beberapa wilayah harus menjadi target yang segera dipenuhi oleh pemerintah.

“Masyarakat juga berharap fasilitas itu dipenuhi. Akses jalan sudah menjadi kebutuhan utama,” sebutnya.

Dia menilai, kebutuhan jalan usaha tani dapat memicu peningkatan ekonomi suatu wilayah. Khususnya, wilayah atau masyarakat yang mengantungkan ekonomis mereka dari bertani maupun berkebun. “Saya harap dapat direalisasikan dan bisa memberi manfaat kepada masyarakat,” harapnya.

Menurutnya, tidak ada alasan bagi pemerintah daerah untuk tidak merealisasikan jalan usaha tani tersebut. Apalagi, sektor pertanian dan perkebunan menjadi salah satu sumber pendapatan utama sebagian besar masyarakat di Kabupaten Berau.

“Dengan baiknya seluruh fasilitas penunjang, saya yakin pertanian dan perkebunan kita bisa lebih baik,” tandasnya. (adv)

Maksimalkan Pengolahan Sampah di Maratua

0
FOTO: Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga.

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Saga soroti pengolahan sampah di Kecamatan Maratua. Sebagai pulau terluar di Kabupaten Berau dan menjadi salah satu destinasi wisata unggulan, tentu pengolahan sampah menjadi keperluan mendasar bagi pulau tersebut.

Berkaitan dengan itu, dirinya menjelaskan Pemerintah Kecamatan Pulau Maratua telah menyiapkan lahan yang bisa dipergunakan untuk pengolahan sampah secara profesional.

“Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau perlu mengkaji ulang di lahan tersebut. Motode apa yang akan dilakukan untuk mengatasi permasalahan sampah di Pulau Maratua,” ujarnya.

Politikus PPP itu menyebut, jangan sampai Kabupaten Berau menggaungkan destinasi wisata Pulau Maratua tapi tidak dibarengi dengan infrastruktur atau fasilitas yang memadai. Terutama dalam pengolahan sampah.

Ditambahkannya, setiap tahunnya jumlah kunjungan wisata di Pulau Maratua digadang-gadang akan meningkat. Baik wisatawan domestik maupun mancanegara. Berkaitan dengan itu, tentu jumlah sampah pun akan meningkat.

“Maka diperlukan penanganan yang baik untuk membatasi peningkatan sampah di Pulau Maratua. Baik yang dihasilkan dari masyarakat Pulau Maratua maupun wisatawan,” tegasnya.

Dirinya berharap, jangan sampai terkesan bahwa Pemkab Berau hanya menjual potensinya saja. Namun, segala sesuatu yang berkaitan dengan daya dukung penunjang pembangunan Pulau Maratua maupun pariwisatanya tidak ditangani dengan baik.

“Itu sudah menjadi tugas pemerintah untuk memikirkan solusi sampah ini. Baik membangun Tempat Pembungan Akhir (TPA), pengadaan kapal pengangkut sampah, dan sebagainya,” tandasnya. (adv)

Perlu Keterbukaan ke Investor, Grace: Berdampak Terhadap Ekonomi

0
FOTO: Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa.

BERAU – Anggota Komisi III DPRD Berau, Grace Warastuty Langsa mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk lebih terbuka terhadap investor.

Ia menuturkan, keterbukaan terhadap investor berdampak positif ke perekonomian, sehingga ke depan tak lagi bergantung pada sektor pertambangan dan perkebunan sawit.“Pembangunan daerah harus memperhatikan dari segi investasi, dengan catatan tidak memilih-milih calon investor,” ungkapnya.

Jika ada peluang investasi baru, sebut Grace, Pendapatan Asli Daerah (PAD) Berau juga semakin meningkat dengan adanya sektor baru.

“Pemkab Berau perlu mempertimbangkan pengembangan industri kreatif, restoran kekinian, hotel dan wahana hiburan yang dapat menarik wisatawan,” bebernya.

“Pemerintah harus siap menerima perubahan zaman. Banyak investor yang kini bergerak di industri modern, dan ini bisa menjadi peluang besar bagi Berau,” tambahnya.

Dirinya juga mendorong pemerintah untuk gencar mempromosikan setiap kecamatan, agar investasi tak hanya terpusat di wilayah perkotaan. “Karena setiap kecamatan tentu memiliki potensi,” terangnya.

Politikus PDI-P ini berharap Pemkab Berau juga menetapkan target tahunan untuk investasi yang dapat membawa roda perekonomian ekonomi lokal menjadi lebih baik. “Investasi yang masuk harus memberikan kontribusi nyata, tidak hanya untuk pertumbuhan ekonomi, tetapi juga untuk kesejahteraan masyarakat Berau,” tandasnya. (adv)

Kunjungan ke Jepang, Presiden Prabowo Akan Saksikan Penandatanganan Investasi

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn30mar2026/mobile/