Beranda blog Halaman 284

Kondisi Santri di Bawah Reruntuhan Ponpes Al-Khoziny Makin Kritis

redaksi2
-
0
Kondisi Santri di Bawah Reruntuhan Ponpes Al-Khoziny Makin Kritis

SIDOARJO – Basarnas mengungkapkan kondisi sejumlah santri yang masih tertimbun reruntuhan bangunan Pondok Pesantren (Ponpes) Al-Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur semakin kritis karena posisi tubuh mereka kian terhimpit beton.

“Kami menemukan satu korban masih bisa merespons suara, tetapi posisinya sudah sangat sempit. Bordes bangunan yang runtuh turun signifikan 10–12 sentimeter, sehingga ruang gerak korban semakin terbatas,” kata Kepala Subdirektorat Pengarahan dan Pengendalian Operasi (RPDO) Basarnas, Emi Freezer, dalam rekaman suara konferensi pers yang diterima di Jakarta, kemarin.

Di hadapan puluhan pewarta di tenda media center darurat itu, Emi menjelaskan bahwa pola runtuhan bangunan berbentuk “pancake collapse” menyulitkan tim SAR untuk menembus ruang sempit di antara kolom utama. Maka walaupun sudah menggunakan peralatan berteknologi modern akses menuju lokasi korban sangat terbatas.

“Dari 15 titik yang sudah teridentifikasi, delapan berstatus hitam (tidak responsif) dan tujuh masih merah (masih ada respons). Tantangan kami adalah bagaimana mempertahankan nyawa korban, dengan kondisi struktur yang rapuh,” ujarnya.

Basarnas bersama 375 personel gabungan tetap mengutamakan fase “golden time” 72 jam untuk penyelamatan.

Upaya yang ditempuh tim SAR gabungan salah satunya adalah pembuatan terowongan kecil di bawah reruntuhan agar korban bisa segera dibebaskan.

Sementara penggunaan alat berat sejauh ini masih ditunda karena dikhawatirkan dapat memicu pergeseran konstruksi dan membahayakan korban maupun tim penyelamat.

“Sedikit getaran saja bisa berdampak seperti gempa kecil di lokasi runtuhan,” kata Emi.

Dia memastikan, Basarnas melibatkan ahli konstruksi untuk mendampingi proses assessmen struktur bangunan dan memastikan langkah evakuasi dilakukan seaman mungkin hinggga operasi penyelamatan santri berhasil, salah satunya dari ahli Institut Teknologi Sepuluh November (ITS).

“Kami mohon doa dan dukungan agar setiap upaya penyelamatan bisa membuahkan hasil. Satu nyawa sangat berharga, dan kami akan berusaha semaksimal mungkin,” kata Emi.

Basarnas mengkonfirmasi dalam operasi hari ketiga ini berhasil mengevakuasi dua dari 15 orang santri yang terdeteksi dari bawah reruntuhan. Jadi masih ada sebanyak 13 orang yang masih diupayakan.

“Semua dilakukan dengan penuh kehati-hatian,” ujarnya. (ANT/KN)

Otorita IKN: Kebakaran Cepat Diatasi, 15 Unit Pemadam Dikerahkan

redaksi2
-
0
Otorita IKN: Kebakaran Cepat Diatasi, 15 Unit Pemadam Dikerahkan

NUSANTARA – Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) memastikan insiden kebakaran yang terjadi di Hunian Pekerja Konstruksi (HPK) 1 Tower 14 pada Rabu (1/10/2025) telah berhasil ditangani. Sebanyak 15 unit pemadam kebakaran dikerahkan dalam proses pemadaman.

Staf Khusus Kepala Otorita IKN Bidang Komunikasi Publik, Troy Harrold Yohanes Pantouw, dalam keterangan tertulis menyebutkan, kebakaran terjadi sekitar pukul 17.30 Wita dan melanda beberapa ruangan di lantai 2, 3, dan 4.

Troy menerangkan, proses pemadaman sudah berlangsung secara cepat didukung oleh 7 mobil pemadam kebakaran (damkar), dan 8 tangki water supply.

Sekitar pukul 19.00 Wita seluruh kebakaran sudah berhasil diatasi oleh petugas, didukung bersama aparat pemadam kebakaran terkait yang sudah berada di lapangan tepat waktu dan berhasil untuk mengatasi insiden tersebut.

Ia menambahkan, seluruh pekerja di hunian terdampak telah didata dan saat ini dipindahkan ke tower lain sebagai langkah antisipasi. Aparat berwenang juga tengah melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kebakaran.

“Seluruh para pekerja di hunian terdampak tersebut sudah di data dengan lengkap berdasarkan data sampai saat ini. Para pekerja sedang dalam proses dipindahkan ke hunian tower lainnya,” terangnya.

Sementara itu, Budi Setiawan, petugas Damkar Sepaku, menyebut unit pemadam yang diterjunkan berasal dari berbagai posko, antara lain Posko Sepaku, PT IHM, Posko Jenebora, Posko Sotek, dan Posko Maridan. (RIZ/MK)

Presiden Prabowo Pimpin Upacara Perdana Hari Kesaktian Pancasila

redaksi2
-
0
Presiden Prabowo Pimpin Upacara Perdana Hari Kesaktian Pancasila

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto untuk pertama kalinya memimpin upacara peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Monumen Pancasila Sakti, Lubang Buaya, Jakarta, Rabu (1/10/2025), untuk mengenang tragedi gugurnya Pahlawan Revolusi pada 30 September 1965.

Upacara berlangsung sekitar pukul 08.00 WIB, tidak lama setelah Presiden Prabowo selaku inspektur upacara tiba di Monumen Pancasila Sakti. Di lokasi upacara, kedatangan Presiden disambut oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, Menteri Kebudayaan Fadli Zon, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah sekaligus Wakil Menteri Komunikasi dan Digital Angga Raka Prabowo, Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya, Panglima TNI Jenderal TNI Agus Subiyanto, dan Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo.

Prosesi upacara diisi di antaranya dengan laporan komandan upacara oleh Kolonel Pnb. M. Amry Taufanny, kemudian dilanjutkan dengan mengheningkan cipta.

“Marilah kita sejenak mengenang arwah dan jasa-jasa para Pahlawan Revolusi dan para pendahulu kita yang telah berkorban untuk kedaulatan, kehormatan, kemerdekaan bangsa Indonesia dan untuk mempertahankan Pancasila. Mengheningkan cipta, mulai,” kata Presiden Prabowo.

Prosesi berikutnya, Ketua MPR RI Ahmad Muzani membacakan teks Pancasila.
Selepas itu, pembacaan teks Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dibacakan oleh Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, kemudian pembacaan Ikrar Kesetiaan Kepada Pancasila oleh Ketua DPR RI Puan Maharani.

Prosesi berikutnya pembacaan doa oleh Menteri Agama Nasaruddin Umar.
Selepas itu, prosesi upacara berakhir, Presiden pun meninggalkan mimbar kehormatan. Presiden Prabowo, didampingi oleh Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka, bersama jajaran menteri Kabinet Merah Putih, meninjau Monumen Pancasila Sakti.

Jajaran menteri dan pejabat negara yang mengikuti upacara hari ini, antara lain Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago, Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Agus Andrianto, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pratikno, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, Menteri Perdagangan Budi Santoso.

Kemudian, ada pula Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, Wakil Menteri Pariwisata Ni Luh Puspa, Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor, kemudian ada Kepala Staf TNI Angkatan Darat Jenderal TNI Maruli Simanjuntak, Kepala Staf TNI Angkatan Laut Laksamana TNI Muhammad Ali, dan Kepala Staf TNI Angkatan Udara Marsekal TNI M. Tonny Harjono. (ANT/KN)

Kemenhaj Targetkan Keputusan BPIH 2026 Rampung November

redaksi2
-
0
Kemenhaj Targetkan Keputusan BPIH 2026 Rampung November

JAKARTA – Kementerian Haji dan Umrah menargetkan Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH) 2026 bisa diputuskan pada November 2025, sehingga meminta Komisi VIII DPR RI untuk segera membentuk Panitia Kerja (Panja) BPIH.

“Kita harapkan mungkin November akan sudah ada putusan tentang BPIH-nya,” ujar Menteri Haji dan Umrah Mochammad Irfan Yusuf di Jakarta, Rabu (1/10/2025).

Irfan mengatakan percepatan penetapan BPIH diperlukan agar jamaah calon haji reguler dapat segera melunasi biaya haji dan mempersiapkan diri lebih awal.

Pemerintah Indonesia mendapatkan kuota haji sebanyak 221 ribu orang, yang terbagi atas 203.320 kuota reguler dan 17.680 kuota haji khusus. Jumlah itu sama seperti tahun sebelumnya dan menjadi kuota tetap yang diberikan Pemerintah Arab Saudi tiap tahunnya.

“Sehingga calon jamaah kita bisa segera melunasinya, kemudian semua persiapan akan segera berjalan,” kata dia.

Irfan mengatakan pemerintah juga terus berupaya menurunkan biaya haji 2026 sesuai arahan Presiden Prabowo. Nantinya Kementerian Haji dan Umrah akan menyisir komponen-komponen yang dinilai bisa menurunkan biaya haji.

Apalagi Kementerian Haji dan Umrah, kata dia, memandang ada 10 komponen pengadaan barang dan jasa, baik dari dalam maupun luar negeri, yang diduga terjadi kebocoran dan membuat biaya haji tinggi.

“Ya pada prinsipnya terkait dengan BPIH karena sesuai dengan perintah Presiden, kami berharap bisa bareng-bareng bahas dengan DPR itu bisa menurunkan BPIH,” ujar Irfan.

Terkait pembagian kuota haji per provinsi, Irfan Yusuf menekankan pentingnya penetapan kuota berdasarkan amanat Undang-Undang. Ia menyebut selama ini pembagian kuota per provinsi menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

“Penetapan kuota harus merujuk daftar tunggu, agar prinsip keadilan bisa ditegakkan. Ke depan, tidak ada lagi daerah yang antre sampai 48 tahun, semuanya akan setara menunggu 26 tahun,” kata Irfan Yusuf.

Ia juga memastikan kuota untuk haji khusus tetap mengacu pada proporsi yang ada, yakni delapan persen dari total kuota nasional.

“Haji khusus tetap tidak bisa langsung berangkat. Tetap harus mengikuti antrean, paling lama sekitar lima tahun,” kata dia.

Pemerintah dan DPR, kata dia, berkomitmen untuk menerapkan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan ibadah haji, baik untuk jalur reguler maupun khusus. (ANT/KN)

BMPS Kaltim Resmi Terbentuk, Sekolah Swasta Kini Punya Wadah Perjuangan Bersama

redaksi2
-
0
BMPS Kaltim Resmi Terbentuk, Sekolah Swasta Kini Punya Wadah Perjuangan Bersama

TERBENTUKNYA Badan Musyawarah Perguruan Swasta (BMPS) Wilayah Kalimantan Timur (Kaltim) masa bakti 2025–2030 menandai lahirnya wadah perjuangan baru bagi dunia pendidikan swasta di Bumi Etam.

Kehadiran BMPS Kaltim membawa mandat untuk menghimpun kekuatan sekolah dan madrasah swasta, membangun kemitraan dengan pemerintah, serta memastikan mutu pendidikan berjalan setara, adil, dan berdaya saing. Landasan hukumnya ditegaskan melalui SK BMPS Nasional Nomor 45/SKEP/P-BMPS-NAS/XI/2025 yang disahkan pada 15 September 2025.

BMPS sendiri adalah organisasi wadah berhimpun sekolah dan madrasah swasta dari berbagai jenjang pendidikan, mulai dari PAUD, pendidikan dasar, hingga pendidikan menengah. Istilah perguruan swasta dalam konteks BMPS merujuk pada seluruh sekolah swasta yang menjadi anggota.

Organisasi ini lahir dari kebutuhan memperkuat posisi sekolah swasta dalam sistem pendidikan nasional, menjadi mitra strategis pemerintah, serta menyuarakan kepentingan agar keberlangsungan sekolah swasta mendapat jaminan kebijakan yang adil.

Tujuan eksistensinya pun jelas: meningkatkan mutu pendidikan agar sejajar dengan negeri, mengonsolidasikan kekuatan sekolah swasta dalam pembangunan nasional, menjadi wadah koordinasi, advokasi, dan pembinaan, serta membangun kemitraan berkeadilan dengan pemerintah pusat maupun daerah. Semua tujuan itu ditegaskan dalam AD/ART BMPS dan diperkuat dalam dokumen strategis hasil musyawarah nasional.

Tonggak penting arah perjuangan BMPS terjadi pada Munas XI tahun 2018 di Rantepao, Toraja Utara. Forum tersebut melahirkan Garis-Garis Besar Program Kerja (GBPK) serta pernyataan sikap dan rekomendasi yang menjadi pijakan lima tahun ke depan.

Tujuh prioritas nasional yang dirumuskan mencakup peningkatan mutu pendidikan, penyusunan perencanaan yang berpihak pada sekolah swasta, penguatan organisasi dan tata kelola, perluasan kerja sama lintas pemangku kepentingan, advokasi regulasi dan kebijakan, pendanaan berkelanjutan, serta pertumbuhan organisasi. Semua itu diarahkan untuk mewujudkan postur BMPS 2023: organisasi yang kuat, solid, dipercaya publik, serta memastikan sekolah swasta mendapatkan peran dan pengakuan sejajar dalam kebijakan pendidikan nasional.

Kini mandat nasional itu diterjemahkan ke Kaltim melalui susunan kepengurusan yang inklusif dan representatif. Ketua Umum dijabat Dr. Y. Yophie Turang, didampingi Drs. Darwis, M.Si. sebagai Ketua I dan Zainul Muttaqin, S.E., M.M. sebagai Ketua II. Sekretaris Umum dipegang Reza Jakaria Rahmanto, S.Kom., M.Kom., bersama Hj. Siti Qomariah, S.E., M.M. dan Henrik Situmeang, S.E. sebagai sekretaris pendamping. Posisi bendahara diamanahkan kepada Suster Albertha, S.Pd., MASF dan Musdalifah Machmud, S.H.

Struktur ini diperkuat lagi oleh bidang-bidang strategis: Peningkatan Mutu (Dr. Syamsuddin Mailala), Humas & Kerja Sama (Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.), Litbang (Dr. Evi Palinewen), Dana & Sarpras (KH. Nasihin), Advokasi & Regulasi (Cintya Ayu Rishanty), serta Data & TI (Addy S. Hadiyatno).

Komposisi lintas yayasan, ormas, dan profesi ini menjadikan BMPS Kaltim hadir sebagai wadah kolaborasi yang nyata, bukan sekadar organisasi formalitas.

Namun legitimasi formal hanyalah awal. Tantangan sesungguhnya adalah bagaimana membumikan dokumen nasional menjadi langkah konkret di sekolah-sekolah. Peningkatan mutu tidak boleh berhenti pada jargon, melainkan hadir melalui diklat guru, literasi digital, layanan konseling, hingga keterhubungan SMK dengan industri.

Bidang advokasi juga harus berani menyuarakan kesetaraan negeri–swasta, memperjuangkan inpassing dan sertifikasi guru non-ASN, serta menyiapkan langkah hukum jika ada regulasi yang merugikan. Dari sisi pendanaan, BMPS harus mendorong diversifikasi sumber melalui filantropi, CSR, hingga dana abadi, agar sekolah swasta tidak selalu bergantung pada skema bantuan pemerintah yang terbatas.

Dalam dua belas bulan pertama, ada tiga target cepat yang bisa segera diwujudkan.

Pertama, menyusun peta jalan BMPS Kaltim 2025–2030 sebagai arah jangka panjang organisasi.

Kedua, menghadirkan klinik regulasi dan advokasi bulanan yang melayani persoalan BOS, aset, sertifikasi, hingga perizinan.

Ketiga, meluncurkan program peningkatan kompetensi guru dengan prioritas literasi, numerasi, dan keterampilan abad 21.

“Ini langkah nyata yang dapat segera dirasakan manfaatnya oleh sekolah dan guru,” tegas Ketua Umum Dr. Y. Yophie Turang.

Lebih jauh, Yophie menekankan pentingnya dukungan pemerintah daerah. “Kami berharap Gubernur Kaltim bersama seluruh kepala daerah kabupaten dan kota dapat memberi ruang lebih besar bagi pendidikan swasta. Dukungan itu bisa berupa kebijakan, anggaran, maupun kolaborasi program. Pendidikan swasta adalah mitra sejajar yang selama ini ikut memikul beban mencerdaskan bangsa,” ungkapnya.

Menurutnya, tanpa kemitraan yang adil, sulit bagi sekolah swasta untuk berkembang di tengah tuntutan mutu dan daya saing yang semakin tinggi.

Akhirnya, lahirnya BMPS Kaltim menjadi titik temu antara idealisme nilai dasar BMPS—keimanan, kemandirian, kebersamaan, keunggulan, dan kebangsaan—dengan realitas lapangan yang kompleks.

Wadah perjuangan ini tidak boleh berhenti di atas kertas, melainkan harus benar-benar hadir di ruang kelas, mendampingi guru, menguatkan manajemen yayasan, serta menjadi mitra sejajar negara dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. (*)

Oleh: Agus Susanto, S.Hut., S.H., M.H.

Belanja Modal Naik, Pembangunan Infrastruktur di Berau Digenjot

redaksi2
-
0
Belanja Modal Naik, Pembangunan Infrastruktur di Berau Digenjot

BERAU – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau memastikan pembangunan infrastruktur akan semakin masif pada tahun 2025. Hal ini seiring dengan disahkannya Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, di mana alokasi belanja modal naik signifikan.

Berdasarkan data, total belanja daerah setelah perubahan mencapai Rp6,04 triliun, meningkat Rp788 miliar lebih dibanding APBD murni. Dari jumlah itu, belanja modal mendapat tambahan terbesar, yakni Rp452,1 miliar lebih, sehingga totalnya kini mencapai Rp3,09 triliun.

Bupati Berau, Sri Juniarsih, menegaskan kenaikan belanja modal akan difokuskan pada sektor infrastruktur dasar yang menunjang pelayanan publik dan perekonomian masyarakat.

“Alokasi tambahan belanja ini diarahkan untuk pembangunan jalan, jembatan, irigasi, gedung pelayanan publik, hingga pengadaan peralatan strategis. Semua proyek harus dikerjakan cepat dan tepat, karena waktunya terbatas sampai akhir tahun anggaran 2025,” ujarnya.

Sri juga menginstruksikan seluruh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) agar segera memulai proses pengadaan barang dan jasa, serta mempercepat penandatanganan kontrak kerja. Hal ini dilakukan agar tidak ada pekerjaan yang tertunda atau gagal terlaksana akibat keterbatasan waktu.

“Pengalaman tahun lalu menjadi pembelajaran penting. Kita ingin realisasi anggaran 2025 jauh lebih baik dibanding 2024. Oleh karena itu, saya minta pimpinan SKPD benar-benar mengoptimalkan anggaran yang sudah tersedia,” tegasnya.

Selain infrastruktur perkotaan, Pemkab Berau juga berkomitmen mendorong pemerataan pembangunan di wilayah kampung-kampung.

Beberapa proyek strategis yang akan digarap meliputi perbaikan jalan penghubung antar kecamatan, peningkatan fasilitas kesehatan, pembangunan jaringan irigasi pertanian, serta penguatan sarana pendidikan.

Dengan tambahan belanja modal ini, Pemkab Berau optimistis pembangunan bisa lebih terarah, berkelanjutan, serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.

“Harapan kita, infrastruktur yang terbangun nantinya benar-benar dapat dirasakan manfaatnya oleh seluruh masyarakat Berau, bukan hanya untuk hari ini, tetapi juga untuk keberlangsungan pembangunan di masa depan,” pungkasnya. (adv/srn/set)

Pemkab Berau Tak Larang Kecamatan Gelar Expo

redaksi2
-
0
Pemkab Berau Tak Larang Kecamatan Gelar Expo

BERAU – Beberapa waktu lalu, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Berau, Muhammad Said membuka langsung acara expo yang digelar di Kecamatan Talisayan.

Berlangsungnya acara tersebut tentu menjadi bukti bahwa Pemkab Berau tak melarang kecamatan untuk menggelar expo. Terlebih jika kegiatan yang digelar dapat dinikmati masyarakat secara langsung.

Muhammad Said mengungkapkan, acara yang sifatnya bersentuhan langsung dengan masyarakat tentu akan didukung, apalagi jika berdampak positif ke roda perekonomian.

“Tentunya semua hal yang bersangkutan dengan ekonomi masyarakat akan kami dukung. Itu tak masalah,” tegasnya.

Dia menjelaskan, expo yang digelar di Talisayan merupakan hasil swadaya pemerintah kampung yang ingin menggelar event yang mudah diakses masyarakat.

Sehingga, dipastikan pendanaan event tersebut bersumber dari iuran setiap kampung yang diambil dari Alokasi Dana Kampung (ADK) yang dikelola langsung oleh kampung.

“Selama tidak menyalahi prosedur administrasi, itu tidak masalah,” ucapnya.

Diketahui, sudah ada tiga kampung yang menggelar expo, yakni Talisayan, Biatan dan Tanjung Redeb. Tentu hal itu diapresiasi, pasalnya sebagai wujud kemandirian kampung itu sendiri.

“Apalagi event itu dilaksanakan di tengah efisiensi anggaran pemerintah daerah yang cukup besar,” tuturnya.

Diterangkan Said, terkait imbauan Kementerian Dalam Negeri mengenai larangan menggelar event skala besar hanya diberikan kepada pemerintah kabupaten. Sementara, kampung dan kecamatan tak menjadi subjek imbauan tersebut.

“Ya itu kan hanya untuk di kabupaten karena eventnya besar. Jadi kita tunda dulu, sembari menunggu arahan dari Kemendagri,” tuturnya.

Said menyampaikan, saat ini, pemerintah belum mengambil keputusan pelaksanaan Berau Expo 2025. Sebab, belum ada keputusan langsung dari kepala daerah maupun arahan Kemendagri.

Dia pun mengakui, di beberapa daerah tetap melaksanakan event besar yang dihadiri para tamu kehormatan selevel menteri.

“Taat saja. Selama untuk kebaikan dan sinergi dengan pusat, kenapa harus dilanggar,” tegasnya. (adv/srn/set)

Pendapatan Daerah Menyusut, Wabup Rendi Ajak DPRD Gali Inovasi PAD

redaksi2
-
0
Pendapatan Daerah Menyusut, Wabup Rendi Ajak DPRD Gali Inovasi PAD

TENGGARONG – Persetujuan bersama DPRD Kutai Kartanegara (Kukar) dan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kukar terhadap Perubahan APBD 2025, menjadi sinyal kuat bahwa daerah ini harus bersiap menghadapi kondisi fiskal yang lebih ketat.

Rapat Paripurna ke-16 DPRD Kukar, pada Selasa (30/9/2025) malam, mengungkapkan penurunan pendapatan daerah dari Rp 11,5 triliun menjadi Rp 11,18 triliun. Angka ini dipicu turunnya komponen lain-lain pendapatan daerah yang sah. Sementara itu, Pendapatan Asli Daerah (PAD) tetap stagnan di Rp 953 miliar.

Tak hanya sisi pendapatan, belanja daerah juga menyesuaikan dari Rp 12 triliun menjadi Rp 11,35 triliun. Penyesuaian ini paling besar terjadi pada belanja operasi, belanja modal, dan belanja tidak terduga. Bahkan, pembiayaan netto juga anjlok dari Rp 500 miliar menjadi Rp 165,9 miliar.

Wakil Bupati Kukar, Rendi Solihin, menegaskan bahwa tantangan terberat ke depan adalah penurunan Dana Bagi Hasil (DBH). “Biasanya uang berputar di Kukar bisa lebih dari Rp 10 triliun, tapi tahun depan hanya sekitar Rp 5 triliun. Artinya, setengahnya hilang. Ini pasti berimbas pada pendapatan, perekonomian, hingga inflasi,” ungkap Rendi.

Menurutnya, kondisi ini harus jadi momentum bagi Pemkab Kukar bersama DPRD untuk mencari terobosan baru dalam menggali potensi daerah. “Potensi Kukar memang harus digali lebih dalam. Kita tidak bisa hanya mengandalkan yang sudah ada. Inovasi baru dan ide segar dari DPRD maupun pemerintah daerah sangat dibutuhkan,” tambahnya.

Meski kondisi fiskal menurun, Rendi memastikan APBD Perubahan tidak menghapus program prioritas. Ia menegaskan tidak ada proyek infrastruktur baru dalam APBD-P 2025, hanya terjadi pergeseran anggaran dari pos yang sudah dianggarkan sebelumnya.

“Semua program tetap berjalan sesuai APBD murni. Perubahan ini hanya pergeseran, tidak ada substansi yang berubah,” ujarnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Disdikbud Kukar Andalkan Pendidikan Non-Formal untuk Atasi Putus Sekolah

redaksi2
-
0
Disdikbud Kukar Andalkan Pendidikan Non-Formal untuk Atasi Putus Sekolah

TENGGARONG – Tingginya angka putus sekolah di Kutai Kartanegara (Kukar), masih menjadi pekerjaan rumah besar bagi pemerintah daerah. Namun, alih-alih hanya mengandalkan jalur pendidikan formal, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kukar kini menempuh strategi berbeda dengan menghidupkan kembali semangat belajar anak-anak lewat jalur pendidikan non-formal.

Pelaksana Tugas (Plt) Sekretaris Disdikbud Kukar, Pujianto, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa bekerja sendiri. Untuk itu, mereka menjalin sinergi dengan berbagai pihak, mulai dari Kementerian Agama, pemerintah desa, hingga kecamatan.

“Pendekatan yang kami lakukan tidak hanya melalui pendidikan formal, namun juga mengedepankan jalur pendidikan non-formal yang saat ini menjadi pilihan utama bagi anak-anak yang putus sekolah,” jelasnya.

Di Kukar saat ini terdapat 19 Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan 11 Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang siap menampung anak-anak putus sekolah. Dengan total 30 lembaga, jalur non-formal ini menawarkan kesempatan baru untuk menamatkan pendidikan dasar hingga menengah tanpa harus kembali ke bangku sekolah reguler.

Meski wadah sudah tersedia, tantangan terbesar justru datang dari motivasi anak-anak itu sendiri. Banyak diantara mereka yang enggan kembali ke sekolah, meski dengan jalur non-formal.

“Tim kami sudah beberapa kali turun ke lapangan melakukan edukasi dan sosialisasi, namun motivasi untuk sekolah ulang masih cukup sulit ditumbuhkan,” ungkap Pujianto.

Bagi Disdikbud Kukar, menghidupkan kembali semangat belajar anak-anak adalah misi utama. Prosesnya tidak sebentar, tapi diyakini penting untuk membuka masa depan yang lebih baik bagi generasi muda.

“Kami berkomitmen terus memperkuat koordinasi dan pendekatan agar semakin banyak anak putus sekolah yang mau kembali menempuh pendidikan,” tegas Pujianto. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Pemkab Kukar Tekankan Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

redaksi2
-
0
Peringati Hari Kesaktian Pancasila, Pemkab Kukar Tekankan Sebagai Landasan Pembangunan Daerah

TENGGARONG – Peringatan Hari Kesaktian Pancasila di Kutai Kartanegara (Kukar) tahun ini, tidak sekadar menjadi agenda rutin kenegaraan. Upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati Kukar, Rabu (1/10/2025), justru dijadikan momentum untuk menegaskan kembali bahwa nilai-nilai Pancasila harus menjadi arah pembangunan daerah kedepan.

Upacara dipimpin oleh Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setdakab Kukar, Ahyani Fadianur Diani, dan dihadiri Wakil Ketua DPRD Kukar, bersama unsur Forum Komunikasi Pimpina Daerah (Forkopimda).

Dalam sambutannya, Ahyani menegaskan Pancasila telah terbukti kokoh selama 80 tahun sejak kelahirannya pada 1 Juni 1945. Namun, ia menekankan bahwa Pancasila tidak boleh hanya menjadi slogan atau pajangan di dinding sekolah maupun kantor.

“Pancasila harus diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jika benar-benar diamalkan, tidak akan ada korupsi, tawuran pelajar, ataupun pejabat yang abai terhadap pelayanan publik,” tegasnya.

Menariknya, Ahyani mengaitkan peringatan Hari Kesaktian Pancasila dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025–2029 yang akan segera ditetapkan. Menurutnya, nilai-nilai persatuan, gotong royong, serta keadilan sosial harus menjadi landasan moral dalam setiap kebijakan pembangunan.

“Kebesaran bangsa ditopang oleh kemajuan daerah, termasuk Kutai Kartanegara yang kita cintai. Dengan persatuan dan nilai Pancasila, kesejahteraan masyarakat Kukar akan lebih mudah tercapai,” ujarnya.

Dengan mengusung tema nasional “Pancasila Perekat Bangsa Menuju Indonesia Raya”, peringatan kali ini menegaskan peran Pancasila sebagai pemersatu di tengah keberagaman suku, agama, ras, dan golongan.

“Kemajemukan bangsa ini berhasil dibingkai oleh semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Hingga kini kita tetap kokoh dalam persatuan,” tambah Ahyani.

Menutup sambutannya, Ahyani mengajak seluruh elemen, baik pemerintah maupun masyarakat, untuk menjadikan peringatan ini sebagai bahan refleksi bersama.

“Jika kita merasa masih jauh dari nilai-nilai Pancasila, mari bersama-sama memperbaiki. Dengan sepenuh hati, kita wujudkan Kukar yang maju dan sejahtera,” pungkasnya. (Adv)

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

1...283284285...1,104Halaman 284 dari 1,104