SIDOARDJO – Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat (Menko PM) Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin mengangkat empat korban selamat dari kejadian ambruknya salah satu bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Sidoarjo, Jawa Timur, sebagai anak angkat.
Menko PM mengatakan dirinya akan menanggung pendidikan korban atas nama Haikal, Syaiful Rozi, Nur Ahmad, dan Maulana, hingga perguruan tinggi.
“Insyaallah saya akan mengurus mereka sampai kuliah. Ini bentuk tanggung jawab moral agar mereka tetap punya masa depan yang cerah,” ujar Menko PM dalam keterangan yang dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (2/10/2025).
Sementara itu, dia menyampaikan belasungkawa secara mendalam atas musibah yang melukai dan menewaskan sejumlah santri tersebut.
Ia berharap keluarga korban diberi ketabahan dalam menghadapi musibah tersebut.
“Semoga keluarga yang ditinggalkan senantiasa diberi kekuatan dan ketabahan menghadapi cobaan berat ini,” katanya.
Sebelumnya, salah satu bangunan Ponpes Al Khoziny di Sidoarjo ambruk pada 29 September 2025.
Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Suharyanto mengungkapkan berdasarkan data sementara yang dihimpun Basarnas tercatat 108 orang menjadi korban dengan rincian 103 selamat dan dirawat, serta lima orang dinyatakan meninggal dunia. (ANT/KN)
SAYA memang cukup penasaran dengan gaung sukses Nusantara International Choir Folk Festival (NICFF) 2025 yang berlangsung di Kawasan Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 4–7 September lalu.
Festival paduan suara bertaraf internasional ini diikuti sekitar 800 peserta dari 19 grup vokal. Dengan menghadirkan juri berpengalaman dari Singapura, Jakarta, dan Manado, serta artistic director dari Medan, acara ini memberi warna baru di jantung IKN.
Karena itulah, Kamis (2/10) saya bersama istri melakukan perjalanan ke Penajam Paser Utara (PPU) dan akan melanjutkan agenda ke IKN hingga Minggu (5/10). Dari sejumlah agenda yang saya rencanakan, salah satunya adalah bertemu langsung dengan Sandry Ernamurti, Ketua Pelaksana NICFF 2025 sekaligus Ketua Dewan Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Deparekraf) PPU.
Saya mengenal Sandry sejak dua tahun lalu melalui Direktur Radaribukota.com, Nur Robbi Syai’an. Pertemuan kali ini terasa istimewa karena saya sengaja memilih menginap di The Rich Hotel—yang juga dikelola Sandry—agar ada cukup waktu untuk berdiskusi dan bersilaturahmi.
Sandry (kiri) bersama Siska Tangdibali (dua dari kiri), berbincang dengan tim Mediakaltim.com di Sky Resto, The Rich Hotel. (Foto: Dedy)
Perkiraan saya tepat. Malam itu, Robbi sudah menunggu di lobi hotel bersama Sandry. Tak lama hadir Siska Tangdibali, owner The Rich Hotel yang juga pengurus Deparekraf PPU, disusul Dedy Prawito, Marketing & Creative Content Mediakaltim.com. Dari lobi kami beranjak ke Sky Resto di rooftop hotel. Suasana langsung cair, obrolan mengalir, dan di situlah saya mendengar langsung kisah di balik sukses NICFF.
Sandry bercerita, gagasan ini lahir dari keinginan menghadirkan panggung seni berkelas di IKN. Terinspirasi dari kakak iparnya di Manado yang juga pelatih paduan suara, ia memberanikan diri mengusulkan festival ini meski tidak memiliki pengalaman menggelar event serupa. Serangkaian pertemuan pun digelar hingga akhirnya dukungan penuh datang dari Kepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono. Selain menyediakan lokasi acara, panitia juga mendapat dukungan dana, fasilitas menginap di tower ASN, bahkan peserta diberi kesempatan bisa masuk ke area istana negara.
Obrolan malam itu membuat saya semakin paham mengapa nama Sandry sering disebut dalam percakapan seputar pariwisata dan ekonomi kreatif di PPU.
Tim Borneo Cantata berpose usai dinobatkan sebagai Grand Champion NICFF 2025. foto: Riski/Mediakaltim.comKepala Otorita IKN, Basuki Hadimuljono bersama peserta NICFF 2025. foto: Riski/Mediakaltim.com
Ia bukan hanya penggerak NICFF, tetapi juga Ketua BPC Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia (PHRI) PPU periode 2022–2027, pengelola Kampung Inggris SanSis, hingga penerima penghargaan internasional di bidang pendidikan nonformal. Sosoknya energik, penuh gagasan, dan berani mengeksekusi ide-ide besar. Tak heran jika banyak pihak percaya dan memberi dukungan penuh pada NICFF.
Kompetisi berlangsung intensif selama empat hari, 4–7 September 2025, di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. Venue utama adalah Multifunction Hall Kemenko 3, tempat babak penyisihan hingga Grand Final digelar. Sementara pembukaan resmi dilaksanakan di Auditorium Gedung Kemenko 3.
Peserta tercatat sebanyak 19 tim dari tujuh provinsi dengan total sekitar 800 orang. Dua delegasi dari Filipina yang sempat mendaftar batal hadir karena kondisi darurat di negara mereka.
Beberapa grup yang tampil di hari pembukaan antara lain Asisi Nusantara Choir (Samarinda), PSM BM Universitas Mulawarman (Samarinda), Telkom University Choir (Bandung), Idaman Voice (Kutai Kartanegara), Melody of Aisyiyah Voice (Yogyakarta), dan Institut Teknologi Kalimantan (ITK).
Aturan lomba cukup ketat. Setiap tim boleh mendaftar lebih dari satu kategori, tetapi lagu yang dibawakan harus berupa karya daerah yang diaransemen untuk paduan suara. Tidak diperbolehkan menggunakan minus one atau playback, semua murni vokal. Judul lagu, nama komposer atau arranger, dan partitur wajib diserahkan jauh hari sebelum lomba. Kedisiplinan pun dijaga. Peserta harus hadir tepat waktu tanpa toleransi keterlambatan.
Selain lomba, malam hari diisi pertunjukan seni budaya dan konser musik. Penutupan sekaligus pengumuman pemenang digelar pada 7 September di venue yang sama. Puncaknya, Borneo Cantata dari Samarinda tampil gemilang dan menyabet gelar Grand Champion.
Mereka sebelumnya juga meraih juara pertama Mixed Choir dan juara kedua Folksong. Kemenangan ini membuktikan bahwa kualitas paduan suara Kaltim mampu bersaing di tingkat nasional maupun internasional.
Dalam sambutannya, Basuki Hadimuljono menegaskan NICFF adalah momentum penting untuk memperkenalkan wajah IKN lewat seni dan budaya. Menurutnya, kegiatan produktif seperti ini harus dijalankan dengan serius agar hasilnya maksimal. Kehadirannya di penutupan sekaligus menegaskan kesiapan IKN menjadi tuan rumah event-event internasional.
NICFF 2025 memberi pelajaran penting. Bahwa pembangunan IKN tidak cukup diukur dari infrastruktur, melainkan juga dari roh kebudayaan yang hidup di dalamnya. Dari paduan suara kita belajar kebersamaan. Dari lintas daerah kita melihat Indonesia yang beragam namun tetap satu.
Jika sebuah festival bisa menghadirkan energi positif seperti ini, kita patut percaya IKN bisa tumbuh menjadi pusat peradaban baru. Kuncinya menjaga semangat kolaborasi agar terus hidup, tidak berhenti di satu festival, melainkan berlanjut dalam karya berikutnya. (*)
TENGGARONG – Desa Purwajaya, Kecamatan Loa Janan, kini kian dikenal sebagai salah satu pusat pangan di Kutai Kartanegara (Kukar). Dengan mengandalkan padi dan hortikultura, desa ini bukan hanya menggerakkan ekonomi warga, tetapi juga menjadi penopang kebutuhan pasar lokal.
Kepala Desa Purwajaya, Adi Sucipto, mengungkapkan desanya bahkan menyuplai sebagian besar kebutuhan sayuran di Kukar. “Alhamdulillah, sebagian besar pasokan sayuran di pasar berasal dari Purwajaya,” ucapnya, Kamis (2/9/2025).
Saat ini, kawasan KM 10 menjadi sentra hortikultura. Dengan komoditas unggulan cabai, tomat, sayuran hijau, hingga tanaman obat. Beberapa dusun lain pun mulai berkembang sebagai pusat produksi pertanian.
Menurut Adi, capaian ini tidak terlepas dari kerja keras para petani yang didukung penuh oleh program pemerintah desa. Agar produktivitas meningkat, pihaknya berencana memperluas lahan dengan menggandeng perusahaan sekitar.
“Kami akan memanfaatkan lahan perusahaan agar produksi meningkat,” jelasnya.
Selain dukungan internal, pemerintah daerah juga turut memperkuat langkah Purwajaya. Disketapang Kukar menghadirkan program ketahanan pangan berbasis jagung, sementara Distanak Kukar memberi pembinaan teknis bagi para petani.
Langkah tersebut diyakini akan memperkuat ketahanan pangan sekaligus menjaga stabilitas harga. Petani tak hanya mampu memenuhi kebutuhan lokal, tetapi juga berpeluang memperluas pasar.
Adi menekankan, pertanian bukan sekadar soal hasil panen. Lebih dari itu, ada dampak kesejahteraan dan kemandirian desa yang ikut tumbuh bersama. “Kalau petani sejahtera, desa maju, otomatis masyarakat ikut merasakan dampaknya,” pungkasnya. (Adv)
TENGGARONG – Sejumlah ruas jalan di Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, tak lagi menyimpan gelap dan sepi ketika malam hari. Cahaya dari Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) tenaga surya melalui program Terang Kampongku, kini menjelma simbol perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Program yang digagas Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kutai Kartanegara (Kukar) itu, sudah berjalan sejak dua tahun terakhir. Kehadirannya perlahan mengubah wajah desa yang dulunya rawan dan gelap, menjadi lebih aman dan hidup.
Kepala Desa Margahayu, Rusdi, mengingat betul masa ketika warganya hanya bergantung pada lampu rumah seadanya. “Kalau dulu penerangan minim dan warga bergantung pada lampu rumah seadanya, sekarang desa kami terang benderang,” ungkap Rusdi.
Awalnya, lampu hanya dipasang di jalan poros desa. Namun kini, lebih dari 120 titik penerangan tersebar hingga lingkungan perkampungan, memberi rasa aman bagi seluruh warga. Anak-anak lebih leluasa bermain hingga sore, lansia tak ragu berjalan malam, dan warga bisa melintas tanpa rasa waswas di jalan yang dulu dikenal rawan.
Bagi masyarakat, cahaya lampu tenaga surya bukan sekadar penerangan jalan. Lebih dari itu, ia hadir sebagai wujud nyata perhatian pemerintah terhadap kebutuhan desa. Apalagi, penggunaan energi matahari membuat biaya perawatan lebih ringan sekaligus ramah lingkungan.
“Kalau tahun ini realisasi kegiatannya sudah merata. Terang Kampongku benar-benar dirasakan manfaatnya oleh seluruh warga Desa Margahayu,” tegas Rusdi. (Adv)
TENGGARONG – Desa Margahayu, Kecamatan Loa Kulu, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar), kini bukan lagi sekadar daerah penghasil pertanian tradisional. Perlahan, wajah desa berubah menjadi pusat ekonomi berbasis perkebunan karet dan sawit.
Awal perjalanan ini dimulai satu dekade lalu ketika pemerintah menyalurkan bibit karet. Langkah sederhana itu kini menjelma penggerak utama perekonomian warga. Kepala Desa Margahayu, Rusdi, menuturkan keberhasilan ini terasa nyata saat kebun warga mulai produktif.
“Alhamdulillah, bantuan bibit dulu sekarang sudah membuahkan hasil. Warga bisa merasakan manfaatnya,” ujar Rusdi, Kamis (2/10/2025).
Sekitar 1.200 Kepala Keluarga (KK) di Margahayu, 35 persennya kini hidup dari hasil kebun karet dan sawit. Sementara sisanya masih mengandalkan sektor pertanian padi sebagai sumber nafkah.
Pemerintah desa pun tak tinggal diam. BUMDes Mandiri Sejahtera didorong menjadi perantara antara petani dengan pabrik pengolahan. Strategi ini dirancang untuk memangkas biaya distribusi sekaligus memperluas akses pasar.
“Kami ingin petani fokus produksi. Urusan distribusi biar BUMDes yang urus, supaya lebih efisien,” tegas Rusdi.
Selain karet, sektor sawit mulai mencuri perhatian, terutama di kalangan pemuda. Sekitar 10 persen lahan desa kini beralih menjadi kebun sawit yang dikelola generasi muda. Kehadiran pabrik PT Niaga Emas di sekitar wilayah menambah keyakinan bahwa komoditas sawit akan menjadi motor baru perekonomian desa.
“Anak-anak muda sekarang melihat sawit sebagai peluang besar. Pasarnya jelas, pabriknya dekat,” tambah Rusdi.
Kini, Margahayu telah memiliki 20 kelompok tani dengan legalitas resmi. Namun, tantangan distribusi karet masih membayangi karena biaya angkut cukup tinggi. Untuk mengatasinya, Pemdes tengah menyiapkan program pelatihan pengolahan hasil perkebunan agar produk lokal bisa naik kelas dan bernilai jual lebih tinggi.
Rusdi optimistis, dengan gotong royong warga, dukungan pemerintah, dan terobosan BUMDes, Margahayu bisa menjelma desa sejahtera berbasis potensi lokal. (Adv)
BERAU – Pemerintah Kabupaten Berau terus menunjukkan komitmennya dalam mendorong pertumbuhan ekonomi berbasis desa.
Wakil Bupati Berau, Gamalis, menegaskan bahwa pemerintah daerah siap berkolaborasi dengan berbagai pihak, mulai dari lembaga swasta hingga instansi terkait, untuk memperkuat peran Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di kampung.
Menurutnya, UMKM memiliki posisi strategis sebagai penggerak ekonomi lokal. Dengan adanya dukungan dan kerja sama yang tepat, produk-produk desa tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga berkembang dan bersaing di pasar yang lebih luas.
“Pemerintah tidak bisa bekerja sendiri. Kita perlu kolaborasi dengan semua pihak agar UMKM desa semakin berkembang dan berdaya saing,” ujar Gamalis.
Ia juga berharap masyarakat desa terus berinovasi dalam mengembangkan produk unggulan masing-masing. Dengan kreativitas dan pemanfaatan peluang, produk lokal dari Bumi Batiwakkal diyakini dapat menjadi identitas ekonomi yang memiliki daya tarik kuat.
Lebih lanjut, Gamalis menekankan pentingnya sinergi antara inovasi masyarakat dengan fasilitasi pemerintah. Menurutnya, dukungan berupa pelatihan, pendampingan, hingga perluasan akses pasar akan membuat UMKM semakin berdaya saing.
“Kalau masyarakat konsisten berinovasi, sementara pemerintah dan swasta memberi dukungan penuh, saya yakin produk lokal Berau bisa dikenal lebih luas, bahkan menjadi ikon daerah,” pungkasnya. (adv/srn/set)
BERAU – Upaya mendorong produk lokal agar tidak hanya berhenti di pasar desa mendapat perhatian khusus dari Wakil Bupati Berau, Gamalis. Ia menekankan perlunya strategi memperluas akses pasar, salah satunya melalui penguatan pasar kampung dan pemanfaatan digitalisasi.
Menurut Gamalis, UMKM dan pelaku usaha di kampung selama ini masih banyak yang mengandalkan pasar tradisional sebagai tempat utama memasarkan hasil produksi.
Padahal, peluang untuk memperluas jangkauan penjualan terbuka lebar jika masyarakat mampu memanfaatkan teknologi digital dan jejaring pemasaran modern.
“Produk kita jangan hanya berhenti dikonsumsi di tingkat lokal. Harus ada terobosan agar bisa masuk ke pasar luar daerah, bahkan nasional. Karena itu, penguatan pasar kampung dan digitalisasi sangat penting,” ungkapnya.
Ia menyebut, pemerintah daerah siap memberikan dukungan berupa pelatihan dan pendampingan, baik dalam hal peningkatan kualitas produk maupun strategi promosi.
Selain itu, Gamalis juga menilai kolaborasi dengan platform digital dan e-commerce perlu terus diperluas agar UMKM desa tidak tertinggal dalam persaingan pasar.
Lebih lanjut, ia berharap setiap kampung dapat memiliki identitas produk unggulan yang bisa menjadi daya tarik tersendiri.
“Dengan dukungan pemasaran yang tepat, produk lokal kita pasti mampu bersaing dan dikenal lebih luas,” pungkasnya. (adv/srn/set)
JAKARTA – Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara Indonesia) berhasil mengumpulkan dana obligasi patriot (patriot bond) senilai Rp50 triliun, yang akan digunakan untuk proyek energi baru dan terbarukan (EBT), serta konversi sampah menjadi energi (Waste to Energy).
“Ya, pokoknya dananya sudah tercapai Rp50 triliun, fokus untuk Waste to Energy dan juga energi baru terbarukan,” ujar CEO Danantara Indonesia Rosan Roeslani ketika ditemui di sela Rapat Koordinasi Persiapan Indonesia International Sustainability Forum (ISF) 2025, di Kantor BKPM, Jakarta, Rabu (1/10/2025).
Obligasi patriot atau patriot bond merupakan surat utang perdana yang diterbitkan oleh Danantara, yang ditargetkan menghimpun dana hingga Rp50 triliun.
Patriot bond diterbitkan dalam dua seri, yaitu seri dengan jangka tenor lima tahun dan tujuh tahun. Kedua seri tersebut menawarkan imbal hasil sebesar dua persen.
Saat ini, kata Rosan, dana yang terkumpul melalui patriot bond akan difokuskan untuk proyek Waste to Energy, yang sudah diluncurkan oleh Danantara pada Selasa (30/9). Rosan menargetkan, pada akhir Oktober, Waste to Energy sudah memulai proses tender.
“Harapannya pada akhir Oktober ini kami akan mulai proses untuk tendernya Waste to Energy, tetapi untuk patriot bond itu sudah selesai, ya,” kata dia lagi.
Sebelumnya, Presiden Prabowo Subianto memuji obligasi patriot (patriot bond) yang diluncurkan oleh Badan Pengelola Investasi Danantara untuk membiayai berbagai program pembangunan nasional termasuk pembangunan pembangkit listrik tenaga sampah (PLTSa) pada 33 lokasi di berbagai daerah Indonesia.
CIO Danantara Pandu Sjahrir pada Agustus menjelaskan patriot bond merupakan instrumen pembiayaan strategis yang lazim digunakan di berbagai negara untuk memperkuat kemandirian pembiayaan nasional.
Beberapa negara yang telah menggunakan skema obligasi patriot itu, di antaranya Jepang dan Amerika Serikat.
Adanya patriot bond, Pandu menjelaskan, negara dapat memperoleh sumber pendanaan jangka menengah hingga panjang yang stabil, sementara pelaku usaha memiliki akses kepada instrumen investasi yang aman dan bermanfaat bagi perekonomian nasional. (ANT/KN)
LOMBOK – Mandalika Grand Prix Association (MGPA) intens melaksanakan pelatihan kepada para marshal menjelang MotoGP Indonesia 2025 di Sirkuit Mandalika, Nusa Tenggara Barat (NTB) untuk meningkatkan respons cepat mereka ketika terjadi kecelakaan.
“Para marshal dilatih untuk merespons berbagai kondisi darurat, mulai dari kecelakaan ringan hingga situasi yang membutuhkan tindakan cepat dan tepat,” kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria di Lombok Tengah, Kamis (2/10/2025).
Marshal merupakan salah satu pilar penting dalam penyelenggaraan ajang balap motor kelas dunia, bertugas menjaga keamanan lintasan, mengatur alur balapan, serta memastikan keselamatan pembalap dan penonton.
“Pelatihan marshal berlangsung beberapa hari sebelum balapan, dengan fokus pada simulasi insiden lintasan, evakuasi pembalap, serta koordinasi dengan race control,” katanya.
Ia mengatakan latihan ini dilakukan di seluruh area lintasan, termasuk titik-titik kritis seperti tikungan-tikungan berisiko tinggi dan zona pitlane.
Setiap marshal diberikan pengarahan mengenai prosedur standar internasional, komunikasi radio, penanganan alat pengaman, hingga pengaturan pergerakan pembalap dan kendaraan keselamatan di lintasan.
“Pelatihan marshal tidak hanya mengajarkan teknik penanganan insiden, tetapi juga menanamkan kekompakan tim dan profesionalisme,” katanya.
Mandalika Grand Prix Association menekankan bahwa seluruh pelatihan marshal mengikuti standar Federation Internationale de Motocyclisme (FIM).
Hal ini termasuk prosedur penanganan insiden, koordinasi dengan tim medis, dan penggunaan peralatan keselamatan terbaru.
“Tujuannya adalah memastikan bahwa penyelenggaraan MotoGP di Mandalika tidak hanya meriah, tetapi juga aman dan profesional di tingkat internasional,” katanya.
Ia mengatakan marshal memiliki peran yang sangat vital dalam menjaga keselamatan balapan dan memastikan setiap kegiatan di lintasan berjalan lancar. Pelatihan intensif ini menjadi bukti keseriusan MGPA dalam menyiapkan seluruh aspek teknis ajang MotoGP Mandalika agar sesuai standar internasional.
“Marshal adalah tulang punggung operasional sirkuit,” katanya. (ANT/KN)
LOMBOK – Puluhan warga di Kabupaten Lombok Tengah, Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) dikeluarkan sebagai penerima bantuan sosial program keluarga harapan (PKH) di 2025, karena terlibat dalam pinjaman online (Pinjol).
“Sebanyak 22 orang penerima bantuan sosial program PKH dikeluarkan dari sistem oleh pemerintah pusat,” kata Kepala Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah Masnun di Lombok Tengah, Kamis (2/10/2025).
Ia mengatakan puluhan warga yang sebelumnya mendapatkan bantuan PKH tersebut dikeluarkan, karena nomor induk kependudukan (NIK) mereka ditemukan terdaftar dalam sistem pinjaman onlinesetelah dilakukan pendataan atau evaluasi.
Selain itu, mereka dikeluarkan, karena NIK mereka terdeteksi memiliki kendaraan mobil maupun roda dua, sehingga secara otomatis dikeluarkan dari sistem penerima bantuan.
“Secara otomatis yang tidak sesuai dengan kriteria penerima bantuan langsung dikeluarkan dari sistem,” katanya.
Ia mengatakan penerima PKH harus berasal dari keluarga miskin atau rentan ekonomi yang terdaftar dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang merupakan evaluasi dari data sebelumnya yang digunakan dalam penentuan penerima bantuan.
“Penerima bantuan saat ini menggunakan data tunggal, yakni DTSEN,” katanya.
Ia mengatakan data DTSEN tersebut menggantikan sistem manual dalam pengajuan bantuan pemerintah, karena aplikasi ini terintegrasi langsung dengan sistem pemerintah dan digunakan dalam penyaluran bantuan.
“Penyaluran bantuan sosial seperti PKH, BPNT dan lainnya itu menggunakan DTSEN,” katanya.
Ia mengatakan jumlah penerima bantuan sosial berdasarkan DTSEN di Lombok Tengah mencapai 52 ribu jiwa atau mengalami pengurangan dari data sebelumnya saat menggunakan data manual yang mencapai 100 ribu jiwa.
“Penerima bantuan sosial di Lombok Tengah juga berkurang saat ini, sekitar 50 persen pengurangan setelah dilakukan pendataan menggunakan DTSEN,” katanya. (ANT/KN)
