BANDUNG – Tim medis melakukan penanganan kesehatan terhadap 109 siswa yang menjadi korban gejala keracunan diduga setelah menyantap menu sajian Makan Bergizi Gratis (MBG) di sekolahnya, Kecamatan Cipatujah, Kabupaten Tasikmalaya, Jawa Barat.

“Ada 109 orang korban yang sudah terdata,” kata Kepala Puskesmas Cipatujah, Cepi Anwar di Tasikmalaya, Kamis (2/10/2025).

Ia menuturkan jumlah pasien yang terdata itu mendapatkan penanganan medis tidak hanya di Puskesmas Cipatujah, tapi juga di puskesmas lain seperti Puskesmas Bantarkalong, Culamega, Karangnunggal, Darawati, dan empat klinik swasta.

Namun kondisi kesehatan mereka, kata dia, sebanyak 73 orang sudah mulai membaik dan diperbolehkan pulang, tinggal 36 orang yang dirawat di beberapa puskesmas dan klinik.

“Di PKM Cipatujah sebagian besar sudah bisa pulang,” katanya.

Pasien gejala keracunan itu menimpa siswa SMK Negeri Cipatujah, SMP Negeri 4 Cipatujah, kemudian ada santri juga siswa SMP di Pondok Pesantren Nursyamsi.

Siswa yang mengalami gejala keracunan itu merasakan pusing, mual, muntah, dan sesak napas setelah menyantap menu MBG yang dibagikan di sekolah.

Wakil Bupati Tasikmalaya Asep Sopari Al-Ayubi menyampaikan keprihatinannya atas adanya keracunan massal yang diduga setelah menyantap sajian program MBG, apalagi kejadian tersebut sudah beberapa kali terjadi di Tasikmalaya.

Beruntung kejadian itu, kata dia, berhasil cepat ditangani secara medis, sehingga pasien korban keracunan kembali sehat.

“Kondisi para korban sekarang sudah stabil, bahkan sebagian sudah dipulangkan,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengungkapkan telah menyita enam aset milik mantan Ketua DPRD Jawa Timur Kusnadi (KUS).

KPK juga mengatakan Kusnadi menerima uang Rp32,2 miliar terkait kasus dugaan korupsi dalam pengelolaan dana hibah untuk kelompok masyarakat (pokmas) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2019–2022.

“Dalam perkara ini, KPK telah melakukan penyitaan terhadap aset milik KUS yang meliputi tiga bidang tanah dengan total luas mencapai 10.566 meter persegi di Kabupaten Tuban, dua bidang tanah beserta bangunan dengan total luas 2.166 meter persegi di Kabupaten Sidoarjo, serta satu unit kendaraan roda empat bermerek Mitsubishi Pajero,” ujar Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (2/10) malam.

Untuk uang Rp32,2 miliar, Asep menjelaskan bahwa Kusnadi menerima biaya komitmen secara transfer melalui rekening istri dan staf pribadi, ataupun tunai yang berasal dari beberapa koordinator lapangan (korlap).

“Dengan rincian, dari JPP sejumlah Rp18,6 miliar atau 20,2 persen dari total dana hibah yang dikelola sebesar Rp91,7 miliar; dari HAS sejumlah Rp11,5 miliar atau 30,3 persen dari total dana hibah yang dikelola sebesar Rp 30 miliar; serta dari SUK bersama WK dan AR sebesar Rp2,1 miliar atau 21 persen dari dana hibah yang dikelola sebesar Rp10 miliar,” katanya.

Sementara itu, Asep menjelaskan bahwa kasus yang melibatkan Kusnadi, JPP, HAS, SUK, WK, dan AR sebagai tersangka tersebut bermula dari adanya dugaan pertemuan antara pimpinan DPRD Jatim bersama fraksi untuk menentukan jatah hibah pokok pikiran (pokir) atau pokmas tahun 2019-2022 bagi setiap anggota DPRD Jatim.

Kusnadi kemudian mendapatkan jatah dana hibah pokmas dengan total Rp398,7 miliar selama 2019-2022, yakni dengan rincian Rp54,6 miliar pada 2019, Rp84,4 miliar pada 2020, Rp124,5 miliar pada 2021, dan Rp135,2 miliar pada 2022.

Uang tersebut didistribusikan oleh Kusnadi kepada JPP sebagai korlap pengondisian dana pokmas di Kabupaten Blitar, Kota Blitar, dan Kabupaten Tulungagung.
Kemudian HAS sebagai korlap di Kabupaten Gresik, Kabupaten Bojonegoro, Kabupaten Trenggalek, Kabupaten Pasuruan, Kabupaten Malang, dan Kabupaten Pacitan. Sementara SUK, WK, dan AR sebagai korlap di Kabupaten Tulungagung.

Kelima korlap kemudian membuat proposal permohonan dana hibah dengan menentukan jenis pekerjaan, membuat rencana anggaran biaya (RAB), dan laporan pertanggungjawaban (LPJ) kepada Kusnadi yang menghasilkan kesepakatan pembagian biaya komitmen.

Pembagian tersebut meliputi untuk Kusnadi sekitar 15-20 persen, korlap sekitar 5-10 persen, pengurus pokmas sekitar 2,5 persen, dan admin pembuatan proposal dan LPJ sekitar 2,5 persen.

“Bayangkan, dari anggaran yang 100 persen, kemudian hanya 55 persen (untuk masyarakat, red.). Itu pun kemudian belum diambil keuntungannya oleh yang pelaksana,” kata Asep.

Ia melanjutkan, ”Nah pelaksana misalkan mengambil 10 atau 15 persen. Jadi, yang nanti diterapkan hanya sekitar 40 persenan dari nilai anggarannya. Tentu saja ini sangat berpengaruh terhadap kualitas bangunan yang ada atau kualitas pekerjaan, jalan mudah rusak, bangunan mudah roboh, dan lain-lain, seperti itu imbasnya.”

Selanjutnya, dana hibah yang disetujui tersebut dicairkan melalui rekening di Bank Jatim atas nama pokmas atau lembaga yang mengajukan proposal.

“Seluruh dananya diambil oleh para korlap yang kemudian membagi jatah kepada pengurus pokmas, serta admin pembuatan dan LPJ. Sementara untuk aspirator atau dalam hal ini adalah oknum anggota DPRD Jatim diberikan di awal atau sebagai ijon,” kata Asep.

Sebelumnya, KPK mengumumkan telah menetapkan 21 orang tersangka dalam pengembangan penyidikan kasus dugaan korupsi dana hibah Jatim tersebut.

Pengembangan perkara tersebut terkait kegiatan operasi tangkap tangan pada Desember 2022, yakni terhadap Wakil Ketua DPRD Jatim 2019-2024 Sahat Tua Simanjuntak.

KPK pada 20 Juni 2025, mengungkapkan pengucuran dana hibah yang berkaitan dengan kasus tersebut untuk sementara terjadi pada sekitar delapan kabupaten di Jatim. (ANT/KN)

LOMBOK – Simulasi flag marshal atau petugas pengibar bendera keselamatan MotoGP Indonesia berjalan lancar di Sirkuit Mandalika, Lombok, Nusa Tenggara Barat, Kamis.

Pengibar bendera di balapan hadir sebagai garda terdepan dalam memastikan balapan berjalan aman. Selain itu, mereka juga memiliki tugas untuk memberikan sinyal kepada pembalap selama balapan berlangsung.

“Keselamatan adalah prioritas utama dalam sebuah balapan MotoGP. Marshal memiliki tanggung jawab besar, karena mereka adalah mata dan telinga pertama di lintasan,” ujar Direktur Utama MGPA Priandhi Satria dalam keterangan resmi, Jumat (3/10/2025).

“Melalui simulasi ini, kami ingin memastikan seluruh marshal memahami perannya, sigap mengambil keputusan, dan mampu bekerja sama dengan baik,” imbuhnya.

Pengibar bendera mempunyai empat jenis tanda bendera yang dikibarkan sebagai penanda sepanjang balapan.

Bendera kuning menandakan ada insiden di lintasan, bendera merah berarti balapan dihentikan, bendera hijau memberi tanda lintasan aman, sementara bendera biru memberi peringatan kepada pembalap bahwa ada pembalap lain yang akan menyalip.

Simulasi pengibar bendera digelar di sepanjang lintasan Sirkuit Mandalika, setelah sebelumnya mereka menjalani pelatihan intensif selama beberapa pekan terakhir.

Pengibar bendera ditempatkan di berbagai titik strategis sirkuit, terutama di area tikungan yang berpotensi rawan insiden seperti tikungan 10, 11, dan 16.

Dalam simulasi ini, skenario kecelakaan dibuat secara terencana untuk menguji kecepatan dan kekompakan marshal dalam memberikan respons. Misalnya, ketika sebuah motor “jatuh” di tikungan cepat, marshal dituntut segera mengibarkan bendera kuning, memberi tanda peringatan, dan memastikan lintasan kembali aman sebelum bendera hijau kembali dikibarkan.

Priandhi menyebut pelatihan marshal ini bukan hanya untuk kepentingan penyelenggaraan MotoGP tahun ini, tetapi juga sebagai investasi jangka panjang agar Indonesia memiliki tenaga marshal berstandar internasional yang bisa dipercaya di berbagai ajang balap dunia.

Terlebih saat ini pengibar bendera yang terlibat adalah warga lokal Lombok yang telah direkrut dan dilatih khusus. Mereka menunjukkan dedikasi tinggi untuk menjadi bagian dari sejarah penyelenggaraan MotoGP di Indonesia. Banyak dari mereka yang bahkan sudah bertugas sejak seri pertama MotoGP di Mandalika pada 2021. (ANT/KN)

JAKARTA – Research and Development Indonesia Commodity and Derivatives Exchange ICDX Taufan Dimas Hareva mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah dipicu government shutdown (penutupan pemerintah) Amerika Serikat (AS) yang melemahkan kepercayaan pasar terhadap stabilitas fiskal AS.

“Ini memberi tekanan pada dolar AS, sehingga membuka ruang penguatan bagi mata uang Asia, termasuk rupiah,” ujarnya kepada ANTARA di Jakarta, Kamis (2/10/2025).

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Kamis sore menguat sebesar 37 poin atau 0,22 persen menjadi Rp16.598 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.635 per dolar AS.

Kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini turut menguat ke level Rp16.612 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.680 per dolar AS.

Mengutip Sputnik, pemerintah federal AS kembali menjalani penutupan sebagian setelah Partai Republik dan Demokrat gagal mencapai kesepakatan mengenai pendanaan sementara sebelum batas waktu tengah malam.

Tahun fiskal 2024 telah berakhir pada 30 September, namun Kongres belum menyepakati anggaran untuk tahun mendatang.

Kebuntuan ini bermula dari ketegangan sengit antara Partai Republik dan Demokrat di Senat, di mana Partai Republik tidak memiliki suara mayoritas yang dibutuhkan.
Senat Demokrat menolak versi resolusi berkelanjutan yang disahkan DPR yang akan mendanai pemerintah federal selama tujuh minggu tambahan, hingga 21 November.

Mereka berpendapat bahwa Rancangan Undang-Undang (RUU) pendanaan yang digagas Partai Republik tidak cukup menjawab kekhawatiran mereka terkait kebijakan layanan kesehatan.

Sebaliknya, Partai Republik berpendapat bahwa versi resolusi berkelanjutan mereka, yang bertujuan mencegah penutupan pemerintah, merupakan proposal “bersih” yang mempertahankan tingkat pengeluaran saat ini sekaligus memberikan waktu tambahan untuk menegosiasikan rancangan undang-undang alokasi anggaran penuh untuk Tahun Anggaran 2025.

Menambahkan dari Anadolu, Wakil Presiden AS JD Vance memprediksi bahwa penutupan Pemerintah AS akan berlangsung singkat, meskipun hanya ada sedikit bukti bahwa Gedung Putih maupun Kongres dari Partai Demokrat bersedia mengalah.

Vance menyampaikan komentar itu satu jam setelah Senat dari Partai Demokrat kembali menolak proposal Partai Republik, yang telah disahkan oleh Dewan Perwakilan Rakyat, untuk mendanai pemerintah hingga akhir November.

Hanya tiga anggota Demokrat yang mendukung proposal tersebut, jauh di bawah total yang dibutuhkan untuk melewati ambang batas 60 suara penting untuk meloloskan undang-undang di majelis tersebut.

Meskipun penutupan pemerintah tak secara otomatis mengakibatkan krisis ekonomi yang parah, hal itu menciptakan gangguan besar bagi banyak aspek kehidupan Amerika.

Banyak pegawai federal akan dirumahkan, atau dipaksa bekerja tanpa bayaran, sementara yang lain akan ditempatkan pada cuti wajib hingga anggaran baru disetujui.

Presiden AS Donald Trump telah menambahkan ancaman Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), dan Gedung Putih menolak untuk merinci apakah PHK tersebut bersifat jangka pendek atau permanen.

Terkait apakah rupiah bisa menyentuh Rp15 ribu per dolar AS akibat sentimen ini, Taufan menilai berpotensi itu masih terbatas.

“Peluang untuk kembali ke level Rp15 ribuan dalam waktu dekat masih terbatas, kecuali terjadi pelemahan yang lebih dalam pada dolar AS seiring ketidakpastian politik di Washington yang berkepanjangan,” ungkap dia. (ANT/KN)

JAKARTA – Jaksa Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Denpasar menuntut seorang selebgram, Vienna Varella Angeli Parinussa (19) dengan pidana dua tahun enam bulan (2,5 tahun) penjara dalam kasus judi online (judol) di sidang Pengadilan Negeri Denpasar, Kamis (2/10/2025).

Dalam surat tuntutannya, JPU Ni Putu Eriek Sumyanti menyatakan terdakwa Vienna terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja dan tanpa hak mendistribusikan dan atau mentransmisikan dan atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan perjudian.

Terdakwa dinilai mempromosikan situs judi online (judol) melalui akun media sosial miliknya.

“Menuntut, menyatakan terdakwa dengan pidana penjara selama 2 tahun dan 6 bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan menjatuhkan pidana denda sebesar Rp30 juta, subsider selama empat bulan,” kata JPU.

Adapun hal yang memberatkan terdakwa yakni tidak mendukung program pemerintah yang sedang giat-giatnya memberantas penyakit masyarakat berupa perjudian online.

Sementara hal yang meringankan, terdakwa bersikap kooperatif selama persidangan, belum pernah dihukum, serta merasa bersalah dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi.

Dalam sidang JPU mengatakan terdakwa telah melanggar Pasal Pasal 27 ayal (2) Jo Pasal 45 ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia No 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang No 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Hal ini bermula dari terdakwa, yang merupakan seorang selebgram, freelancer dan endorser kelahiran Tangerang, mengelola sejumlah akun media sosial, diantaranya Instagram @Viennaa.Parinussaaa yang dibuat sejak 2014 dengan lebih dari 57 ribu pengikut, akun TikTok dengan nama serupa sejak 2023, dan akun WhatsApp aktif dengan nomor 081311544748.

Dari akun Instagram itu, ia memposting story berisi tautan dan watermark situs judi online ‘KYOTA98’.

“Postingan tersebut dibuat antara Februari hingga Maret 2025, menggunakan telepon genggam iPhone 15 warna hitam milik terdakwa,” terang JPU.

Perbuatan Vienna berlangsung mulai 11 Februari hingga 16 April 2025 di rumahnya yang berada di Jalan Gunung Lebah No. 14, Kelurahan Monang Maning, Denpasar Barat.

Penasehat hukumnya, Mochammad Lukman Hakim ditemui usai sidang menerangkan, kliennya itu ditawarkan seseorang bernama ‘Cindy’ untuk mengunggah tautan situs judol.
Komunikasi dilakukan lewat WhatsApp nomor +6282211212128.

“Ia hanya menempelkan link dan watermark sesuai arahan, lalu mempostingnya di Instagram,” kata Lukman.

Setelah itu, ia diwajibkan mengirim bukti postingan ke akun WhatsApp lain atas nama Justin maupun akun admin bernama crypto endorsement (cindy).

Sebagai imbalan, Vienna menerima pembayaran Rp100 ribu hingga Rp 300 ribu per posting, ditransfer ke rekeningnya. Catatan transaksi yang diungkap di pengadilan menunjukkan sejumlah pemasukan, antara lain Rp4 juta pada Februari 2024, beberapa kali transfer ratusan ribu pada Februari 2025, serta Rp1 juta pada 16 Maret 2025.

“Uang itu diakui dipakai untuk kebutuhan hidup sehari-hari,” tutur Lukman.
Diterangkan juga akun Instagram miliknya itu bersifat privat, sehingga hanya pengikut yang disetujui yang dapat melihat postingan.

Namun, dengan jumlah pengikut mencapai puluhan ribu, unggahannya tetap dianggap berpotensi luas menyebarkan akses perjudian.

Dalam aksinya, Vienna membuat story Instagram tentang situs itu menggunakan telepon genggam iPhone 15 miliknya, dilengkapi foto atau video sebagai latar, lalu disematkan watermark dan tautan menuju situs judi online tersebut. (ANT/KN)