JAKARTA – Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) Mabes TNI Mayjen TNI (Mar) Freddy Ardianzah membenarkan bahwa bendera Merah Putih yang terbentang di Monas sempat robek saat gladi kotor perayaan HUT Ke-80 TNI pada Kamis (2/10/2025).

Menurut Freddy, bendera tersebut robek karena tertiup angin kencang saat ingin dibentangkan.

“Pada saat kemarin kan, angin di atas 20 knot itu cukup kencang. Jadi bahan kain yang kita gunakan juga kurang bagus,” kata Freddy saat ditemui awak media di halaman Monas, Jakarta Pusat, Jumat (3/10/2025).

Karena peristiwa itu, pihak TNI melakukan evaluasi dan menggantinya dengan bendera yang lebih kuat. Alhasil bendera tersebut berkibar dengan sempurna di Monas saat gladi bersih hari ini.

“Sehingga Alhamdulillah di gladi bersih ini berjalan dengan lancar, Merah Putih berkibar,” jelas Freddy.

Freddy berharap seluruh rangkaian acara dari mulai upacara, pengibaran bendera, simulasi tempur hingga defile berjalan dengan lancar padai hari H nanti.

Untuk diketahui, TNI akan menggelar acara perayaan HUT Ke-80 di Monas, Jakarta Pusat, Minggu (5/10). Dalam acara tersebut, TNI akan memamerkan 1.047 alat utama sistem senjata (alutsista) darat, laut dan udara.

TNI juga akan mengerahkan 133.480 orang yang terdiri dari prajurit dan masyarakat sipil untuk terlibat dalam hari perayaan nanti.

Mereka akan ditugaskan untuk berbagai hal dari mulai peserta upacara, peserta simulasi tempur, pasukan penerjun, pilot tempur maupun pesawat angkut, defile, awak alutsista yang akan berparade hingga pasukan pengamanan. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyiapkan 31 ribu bus mendukung kelancaran angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026, untuk memastikan masyarakat mendapat layanan transportasi aman, nyaman, dan tertib.

“Ditjen Hubdat (Direktorat Jenderal Perhubungan Darat) menyiapkan sarana dan prasarana transportasi yang terdiri dari 178 titik terminal penumpang Tipe A dan Tipe B, sekitar 31 ribu bus sebagai sarana angkutan jalan,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Aan menuturkan dari 31 ribu bus, sebanyak 11 ribu di antaranya merupakan armada angkutan antar kota antar provinsi (AKAP), lalu sekitar 17 ribu angkutan bus pariwisata, dan 2 ribu angkutan antar jemput antar provinsi/sewa.

Selain itu, Ditjen Hubdat Kemenhub juga memastikan kesiapan 29 pelabuhan penyeberangan dengan 15 lintasan, termasuk 251 unit kapal dan 72 unit dermaga.

Mantan Kepala Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri itu menjelaskan dalam penyiapan sarana dan prasarana tersebut, pihaknya berkolaborasi dengan Balai Pengelola Transportasi Darat dan Satuan Pelayanan di wilayah kerja masing-masing.

Menurutnya, kunci sukses penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru terletak pada sinergisitas, koordinasi, serta kolaborasi bersama seluruh pemangku kepentingan dalam sektor transportasi.

Oleh karena itu, ia menekankan semangat kebersamaan sebagai satu kesatuan menjadi fondasi penting untuk menjamin kenyamanan, keselamatan, serta kelancaran mobilitas masyarakat selama periode puncak pergerakan arus transportasi tersebut.

“Sinergi, koordinasi dan kolaborasi bersama para pemangku kepentingan kunci sukses angkutan Natal dan Tahun Baru, karena kita adalah satu untuk yaitu menjamin kenyamanan, keselamatan dan kelancaran mobilitas masyarakat,” imbuh Aan.

Ia juga berharap semua pihak yang berkepentingan bisa menyiapkan dengan sebaik-baiknya penyelenggaraan angkutan Natal dan Tahun Baru sehingga masyarakat dapat terlayani dengan baik. (ANT/KN)

JAKARTA – Kementerian Keuangan meminta pemerintah daerah  mengakselerasi penyaluran belanja sehingga dana yang mengendap di bank dapat memberikan stimulus bagi perekonomian daerah.

“Ini menjadi tantangan bagi daerah, bagaimana mereka mempercepat itu (belanja) sehingga saldo kasnya bisa lebih baik, tidak kelihatan tinggi,” kata Direktur Jenderal Perbendaharaan Kemenkeu Astera Primanto Bhakti dalam taklimat media di Jakarta, Jumat (3/10/2025).

Berdasarkan data Kemenkeu, dana pemda di perbankan tercatat mencapai Rp233,11 triliun per 31 Agustus 2025. Angka itu menjadi yang tertinggi sejak 2021, di mana umumnya dana mengendap berada pada kisaran Rp178 triliun hingga Rp203 triliun.

Menurut Astera, dana mengendap itu umumnya disebabkan oleh kendala perencanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Desain anggaran biasanya disusun pada September-Oktober sebelum tahun anggaran, yang kemudian diikuti oleh proses pengadaan dan kontrak.

Namun, melihat tren historis, kontrak cenderung baru mulai berjalan sekitar bulan April dan realisasi belanja baru terakselerasi pada tiga bulan terakhir tahun berjalan.
Dengan siklus seperti itu, dana yang sudah ditransfer cenderung tertahan di bank pembangunan daerah (BPD).

Bila dana tahun sebelumnya serta dana transfer baru terkumpul tanpa diiringi penyaluran belanja, saldo dana daerah di bank makin tinggi.

Kendati begitu, Astera menyebut nilai dana mengendap pemda di bank cenderung menurun pada akhir tahun, menjadi kisaran Rp95 triliun hingga Rp100 triliun.

“Walaupun kami tetap tidak menutup mata, karena ada daerah-daerah yang tidak bisa membelanjakan dengan optimal,” tuturnya.

Sebagai catatan, sebaran dana pemda di perbankan berdasarkan wilayah per Agustus 2025 rinciannya yaitu Jawa (119 pemda) Rp84,77 triliun atau memakan porsi 36,37 persen; Kalimantan (61 pemda) Rp51,34 triliun atau 22,03 persen; Sumatera (164 pemda) Rp43,63 triliun atau 18,71 persen.

Selanjutnya Sulawesi (87 pemda) Rp19,27 triliun atau 8,27 persen; Maluku dan Papua (67 pemda) Rp17,34 triliun atau 7,44 persen; serta Bali dan Nusa Tenggara (44 pemda) Rp16,75 triliun atau 7,19 persen. (ANT/KN)

SIDOARJO – Badan Nasional Pencarian dan Pertolongan (Basarnas) kembali menemukan tiga jenazah akibat runtuhnya musala Pondok Pesantren (Ponpes) Al Khoziny di Sidoarjo hingga Jumat (3/10/2025) petang.

Kepala Kantor Basarnas Surabaya Nanang Sigit mengatakan tambahan tiga korban dalam keadaan meninggal dunia itu ditemukan secara beruntun pada sore hari, yakni pukul 17.15 WIB, 17.20 WIB, dan 17.30 WIB.

“Dengan demikian total korban yang berhasil dievakuasi hari ini sebanyak delapan orang. Sehingga total yang sudah berhasil dievakuasi mencapai 116 orang,” ujarnya.

Ia menjelaskan, dari total korban yang dievakuasi 13 orang dinyatakan meninggal dunia, dengan penemuan masih berada di sektor A3, dekat sektor A2 atau tidak jauh dari titik sebelumnya.

Menurut Nanang, kondisi tubuh para korban yang ditemukan masih utuh meskipun terdapat pembengkakan.

Proses evakuasi, lanjutnya, dilakukan dengan menghentikan sementara penggunaan alat berat setiap kali korban terlihat, kemudian dilanjutkan kembali setelah evakuasi selesai.

“Alat berat tidak digunakan untuk membongkar seluruh puing sekaligus, melainkan membuka akses menuju titik korban,” ucapnya.

Ia menambahkan, proses pembersihan material reruntuhan telah mencapai sekitar 50 persen.

Saat ini, kata Nanang, proses pencarian terus dilakukan secara kombinasi antara penggunaan alat berat dan metode manual, bergantung pada kondisi di lapangan.
Nanang juga menyebutkan, pihak keluarga korban diperkenankan menyaksikan evakuasi secara terbatas melalui perwakilan agar proses pencarian tetap berjalan konsisten.

“Korban mulai terlihat setelah sebagian beton berhasil dipotong, sehingga akses cahaya masuk ke dalam runtuhan,” ujarnya.

Nanang juga menjelaskan jika operasi pembongkaran material reruntuhan bangunan dan pencarian korban akan terus dilakukan hingga 24 jam ke depan, dan diperkirakan secara matematis selesai Sabtu (4/10) sore.

Dalam operasi tersebut, tim lapangan menggunakan berbagai peralatan khusus, mulai dari search cam flexible Olympus, Xaver 400 wall scanner, hingga multi search leader.

Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) juga mengerahkan dukungan logistik dan peralatan, termasuk 200 kantong jenazah, 250 set alat pelindung diri, serta alat berat berupa crane, excavator breaker, truk jungkit hingga mobil ambulans. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto meminta seluruh perguruan tinggi di Indonesia untuk ikut aktif dalam melakukan riset terapan.

Melalui keterangan di Jakarta, Sabtu (4/10/2025) Menteri Brian menyebut penguatan riset terapan dan kolaborasi nyata dengan sektor industri melalui pendekatan riset yang terukur dan dapat direproduksi (replicable), serta berorientasi pada skala ekonomi dapat meningkatkan inovasi masyarakat agar lebih terstruktur dan memiliki daya saing pasar.

“Setidaknya kita punya marketplace sendiri yang pro terhadap produk Indonesia,” katanya.

Mendiktisaintek menekankan bahwa pihaknya siap mendukung pendanaan riset, asalkan ada kepastian hasilnya benar-benar digunakan di dunia industri.

“Kita perlu sama-sama riset. Dana riset bisa dari kementerian, tapi harus ada jaminan bahwa hasilnya terpakai,” katanya menegaskan.

Dalam konteks pendidikan, Brian menyinggung perlunya memperkuat pendekatan interdisipliner antara bidang Science, Technology, Engineering, and Mathematics (STEM) dan sosial humaniora.
Menurut dia, penguasaan fundamental STEM tetap penting, tapi juga harus diimbangi dengan wawasan bisnis, kebijakan, dan aspek sosial agar inovasi bisa lebih cepat masuk ke pasar.

“Mahasiswa teknik perlu juga memahami ekosistem kebijakan dan pasar. Jadi tidak hanya membuat, tapi juga bisa memengaruhi dan mendorong pemanfaatannya,” ucap Brian.

Maka dari itu, melalui penguatan pendidikan STEM, Brian berharap gagasan baru dapat dilahirkan untuk menguatkan peran perguruan tinggi dalam menjawab tantangan industrialisasi nasional. (ANT/KN)

JAKARTA — Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada Jumat (3/10/2025) menggelar sidang perdana praperadilan yang diajukan mantan Mendikbudristek Nadiem Makarim. Sidang dipimpin Hakim Tunggal I Ketut Darpawan.

Dalam permohonan ini, Nadiem meminta agar penetapan status tersangkanya oleh Kejaksaan Agung dalam kasus pengadaan laptop Chromebook dinyatakan tidak sah dan dibatalkan oleh hakim.

Kuasa hukum Nadiem yang dipimpin oleh Hotman Paris Hutapea berserta timnya menyampaikan bahwa kliennya tidak pernah diperiksa sebagai calon tersangka sebelum ditetapkan. Penetapan itu dianggap terburu-buru dan dilakukan bersamaan dengan keluarnya surat perintah penahanan.

“Bahwa sejak diterbitkannya Sprindik tanpa menyebutkan identitas tersangka pada tanggal 20 Mei 2025, termohon ternyata baru menetapkan pemohon sebagai tersangka pada 4 September 2025,” ujar tim kuasa hukum Nadiem.

Ia menambahkan bahwa penahanan langsung dilakukan pada hari yang sama dengan keluarnya surat penetapan tersangka. Hal ini dinilai bertentangan dengan prinsip keadilan dan asas due process.

“Kemudian, pada hari yang sama dengan penetapan tersangka terhadap pemohon, termohon melakukan penahanan terhadap pemohon berdasarkan Surat Perintah Penahanan tertanggal 4 September 2025,” tambahnya.

Pihak Nadiem juga menyoroti tidak adanya hasil audit resmi dari BPKP terkait kerugian negara. Padahal, menurut hukum, audit menjadi syarat penting dalam menetapkan tersangka.

“Telah tidak disertai dengan hasil audit perhitungan kerugian keuangan negara yang bersifat nyata, actual loss oleh BPKP. Saat itu auditor masih melakukan pendalaman,” ucapnya.

Ia juga menilai penetapan tersangka dilakukan tanpa adanya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP). Hal tersebut membuat langkah Kejagung dianggap sewenang-wenang.

“Tanpa diterbitkan surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau SPDP terlebih dahulu, sebelum melakukan upaya paksa tersebut maupun setelah dikeluarkan surat perintah penyidikan,” katanya.

Selain itu, kuasa hukum mempersoalkan identitas yang tercantum dalam surat penetapan tersangka. Disebutkan Nadiem sebagai karyawan swasta, padahal menjabat sebagai menteri saat perkara itu berlangsung.

“Dalam hal ini pemohon ditetapkan sebagai tersangka dalam program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022, yang mana mencantumkan pemohon sebagai karyawan swasta, bukan menteri,” ujarnya.

“Bahwa berdasarkan kartu identitas penduduk (KTP) pemohon jelas tercantum sebagai anggota kabinet kementerian, bukan pekerja swasta sebagaimana disebutkan dalam penetapan tersangka tersebut,” tambahnya.

Kuasa hukum juga menekankan Nadiem tidak pernah menikmati keuntungan pribadi dari proyek ini. Bahkan, program digitalisasi pendidikan tidak tercantum dalam RPJMN 2020–2024 yang disahkan pemerintah.

“Program digitalisasi pendidikan tahun 2019–2022 tidak ada dalam RPJMN. Dokumen itu merupakan penjabaran visi, misi, dan program Presiden hasil Pemilu 2019,” ucapnya.

Sebagai alternatif, tim hukum meminta agar jika proses hukum tetap berjalan, Nadiem mendapat penangguhan penahanan dengan status tahanan kota atau rumah demi menghormati hak-hak dasarnya.

Petitum yang diajukan berisi permintaan agar semua surat perintah penyidikan dan penahanan terhadap Nadiem dinyatakan tidak sah, serta memohon rehabilitasi dan pemulihan kedudukan hukum.

Tim kuasa hukum menegaskan, bila hakim praperadilan berpendapat lain, mereka berharap putusan tetap diambil dengan prinsip keadilan seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R