JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyatakan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI masih menghitung kerugian keuangan negara pada kasus dugaan korupsi penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024.

“Teman-teman di BPK juga sedang menghitung kerugian keuangan negaranya,” ujar Juru Bicara KPK Budi Prasetyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Oleh sebab itu, dia mengajak seluruh pihak untuk sama-sama menunggu progres perhitungan kerugian keuangan negara oleh BPK RI.

Di sisi lain, dia mengatakan KPK masih melakukan penyidikan kasus kuota haji dengan mendalami sejumlah hal.

“Kami harus hati-hati juga karena memang praktik-praktik di lapangan dalam penyelenggaraan ibadah haji ini, termasuk mekanisme mendapatkan kuota haji khusus, kemudian jual beli kuota khusus ini kepada para calon jemaah itu kondisinya beragam. Nah ini yang kemudian didalami satu-satu,” katanya.

Sebelumnya, KPK mengumumkan memulai penyidikan perkara dugaan korupsi dalam penentuan kuota dan penyelenggaraan ibadah haji pada Kementerian Agama tahun 2023–2024, yakni pada 9 Agustus 2025.

Pengumuman dilakukan KPK setelah meminta keterangan kepada mantan Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas dalam penyelidikan kasus tersebut pada 7 Agustus 2025.

Pada saat itu, KPK juga menyampaikan sedang berkomunikasi dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI untuk menghitung kerugian keuangan negara dalam kasus kuota haji tersebut.

Pada 11 Agustus 2025, KPK mengumumkan penghitungan awal kerugian negara dalam kasus tersebut mencapai Rp1 triliun lebih dan mencegah tiga orang untuk bepergian ke luar negeri, salah satunya adalah mantan Menag Yaqut Cholil Qoumas.

Pada 18 September 2025, KPK menduga sebanyak 13 asosiasi dan 400 biro perjalanan haji terlibat kasus tersebut.

Selain ditangani KPK, Pansus Angket Haji DPR RI sebelumnya juga menyatakan pihaknya telah menemukan sejumlah kejanggalan dalam penyelenggaraan ibadah haji 2024.

Poin utama yang disorot pansus adalah perihal pembagian kuota 50 berbanding 50 dari alokasi 20.000 kuota tambahan yang diberikan Pemerintah Arab Saudi.

Saat itu, Kementerian Agama membagi kuota tambahan 10.000 untuk haji reguler dan 10.000 untuk haji khusus.

Hal tersebut tidak sesuai dengan Pasal 64 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah, yang mengatur kuota haji khusus sebesar delapan persen, sedangkan 92 persen untuk kuota haji reguler. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Darat Kementerian Perhubungan (Kemenhub) segera menyusun tim kecil percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan (over dimension over loading/ODOL) guna menciptakan sistem transportasi serta distribusi logistik nasional yang aman dan berkeselamatan.

“Pembentukan tim kecil ini juga merupakan tindak lanjut Rapat Koordinasi bersama Pimpinan Kementerian, Pimpinan DPR RI, Kementerian Sekretariat Negara dan Asosiasi Pengemudi Angkutan Barang yang telah dilaksanakan pada tanggal 1 Oktober 2025,” kata Direktur Jenderal Perhubungan Darat Kemenhub Aan Suhanan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia mengatakan kementeriannya telah menggelar Rapat Koordinasi Penyusunan Rancangan Keputusan Menteri tentang Tim Percepatan Penanganan Pelanggaran Lebih Muatan dan Lebih Dimensi.

Tujuan dari dibentuknya tim kecil itu untuk merumuskan langkah percepatan revisi UU Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, khususnya pada aspek penegakan hukum dan perlindungan pengemudi, katanya, menjelaskan.

Lebih lanjut ia mengatakan tim kecil itu juga akan menyiapkan mekanisme evaluasi secara berkala atas efektivitas kebijakan dan penanganan kendaraan lebih dimensi dan muatan di seluruh wilayah.

“Walaupun, hingga saat ini sebetulnya masing-masing Kementerian/Lembaga secara paralel juga telah melakukan evaluasinya,” katanya.

Lebih lanjut ia mengatakan tim tersebut nantinya akan menjamin sinergi lintas sektoral agar kebijakan tidak hanya menekan angka pelanggaran tetapi juga bisa meningkatkan kesejahteraan pengemudi dan keselamatan.

Adapun, sebagai upaya peningkatan kesejahteraan termasuk merupakan aspirasi dari para pengemudi angkutan barang, melalui tim itu akan dilakukan peningkatan kualitas SDM Pengemudi dengan penerapan standar kompetensi dan pelaksanaan diklat pengemudi.

“Akan dilakukan juga penetapan jam kerja maksimal pengemudi serta pemberian jaminan sosial, perpanjangan SIM B1/B2 Umum tanda biaya PNBP sebagai bentuk afirmasi,” katanya, menjelaskan.

“Penyediaan perumahan khusus melalui skema subsidi, serta program beasiswa dan akses pendidikan hingga perguruan tinggi bagi anak-anak pengemudi,” ujar dia.

Kementeriannya, menurut Aan, berharap hal itu menjadi bentuk kehadiran pemerintah bagi kesejahteraan pengemudi yang akhirnya akan mewujudkan keselamatan berlalu lintas.

Ia mengatakan kementerian/lembaga yang tergabung dalam tim kecil percepatan penanganan kendaraan lebih dimensi dan lebih muatan meliputi Komisi V DPR RI; Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Kementerian Keuangan, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Nasional, Kementerian Dalam Negeri.

Selanjutnya Kementerian Pekerjaan Umum, Kementerian Perdagangan, Kementerian Perindustrian; Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Kementerian Ketenagakerjaan; Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah; Kepolisian Negara Republik Indonesia; Kementerian Perhubungan, Berikutnya Ketua Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), Ketua Umum Asosiasi Pengemudi Logistik Nusantara (AP-LOG), Ketua Umum Rumah Berdaya Pengemudi Indonesia (RBPI), Ketua Umum Organisasi Angkutan Darat (Organda), dan Ketua Umum Asosiasi Karoseri Indonesia (Askarindo). (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa membuka kans adanya penambahan dana transfer ke daerah (TKD) pada pertengahan tahun 2026, apalagi jika daerah-daerah mampu memperbaiki tata kelola penggunaan anggarannya, mengoptimalkan penyerapan anggaran, dan mencegah terjadinya kebocoran.

“Saya bilang ya pertengahan tahun depan mungkin ada ruang untuk ini, ke atas, meng-update kalau ekonomi sudah mulai bagus, dan pajak kita membaik. Kalau ekonomi bagus, otomatis ya pajaknya naik ya. Nanti kita lihat, saya pesan ke mereka pastikan saja penyerapan anggaran bagus, tepat waktu, dan nggak ada yang bocor. Kalau itu terjadi, maka tahun depan kita bisa surplus untuk ke atas, dan (minta) ke DPR untuk menambah (alokasi TKD, red.),” kata Purbaya saat ditemui di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Menjawab pertanyaan ANTARA soal protes sejumlah gubernur mengenai pemotongan dana TKD, Purbaya memperingatkan kepala daerah jika mereka tak dapat mencegah adanya kebocoran, dan tidak memaksimalkan penyerapan anggaran untuk program-program yang produktif, maka sulit bagi pemerintah pusat untuk menambah alokasi dana TKD pada pertengahan tahun depan.

“Ketika itu tidak bisa dihilangkan, susah kita menjalankan, atau menambah anggaran ke daerah, (dan) mereka juga setuju,” ujar Purbaya.

Menurut Purbaya, pemerintah daerah saat ini perlu fokus merancang kebijakan yang dapat menyerap anggaran dengan produktif dan optimal.

“Harusnya, kalau bagus, selama ini (penyerapan anggaran, red.) juga (daerah, red.) gak akan tarik ke atas, ke pusat. Jadi, pastikan desentralisasi bisa jalan lagi dengan implementasi kebijakan yang lebih bagus,” kata Purbaya.

Pada Selasa (7/10), Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) yang beranggotakan gubernur-gubernur se-Indonesia mendatangi Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, untuk memprotes pengurangan dana TKD. Ketua Umum APPSI sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan kesulitan yang dialami pemerintah provinsi manakala dana TKD itu dipangkas oleh pusat.

“Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya, daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya, operasional belanja pegawai besar sekali apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” kata Haris di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

TPP merupakan tunjangan tambahan penghasilan, sementara PPPK merupakan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja.

Tidak hanya itu, Haris melanjutkan daerah-daerah yang pendapatan asli daerahnya kecil sangat bergantung pada transfer ke daerah dan dana desa (TKDD) sehingga pengurangan dana TKD berpotensi menurunkan kemampuan daerah menjalankan berbagai program pembangunan prioritas.

Alokasi dana TKD secara nasional dalam Rancangan APBN tahun 2026 sebesar Rp649,99 triliun, turun signifikan dari perkiraan realisasi tahun 2025 sebesar Rp864 triliun atau dibandingkan dengan alokasi dalam APBN 2025 sebesar Rp919,9 triliun.

Kompensasi dari pengurangan itu, Kementerian Keuangan menaikkan belanja program pemerintah pusat untuk daerah yang dikucurkan langsung melalui kementerian/lembaga (K/L), yang nilainya mencapai sekitar Rp1.300 triliun, naik signifikan dari alokasi sebelumnya Rp900 triliun. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri RI Sugiono mengemukakan usulan perdamaian di Gaza yang digagas Presiden Amerika Serikat Donald Trump sebagai langkah yang konkret dan progresif.

“Kita menganggap ini sebuah langkah yang konkret, yang progresif setelah sekian lama,” ujar Sugiono di Istana Negara, Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia mengatakan Indonesia sejak awal turut terlibat dalam pembahasan tersebut bersama sejumlah menteri luar negeri di sela-sela Sidang Majelis Umum PBB, New York, Amerika Serikat.

Sugiono menjelaskan seluruh pihak dalam pertemuan itu sepakat mengenai pentingnya keterlibatan Amerika Serikat dalam upaya penyelesaian konflik di Gaza.
Proposal perdamaian yang disampaikan juga telah mendapat tanggapan positif dari kedua pihak yang berkonflik.

Sugiono menegaskan bahwa fokus utama Indonesia tetap pada penghentian kekerasan di Gaza dan pembukaan akses bagi bantuan kemanusiaan.

“Inti utama dari proposal itu tentu saja detail dari semua item dari proposal tersebut harus dibicarakan. Akan dibicarakan. Ini juga dalam proses negosiasi,” kata Menlu Sugiono.

Menlu menambahkan bahwa pihaknya terus memantau perkembangan dan berharap langkah ini dapat menjadi awal bagi terwujudnya perdamaian yang sesungguhnya di Gaza.

Presiden Amerika Serikat Donald Trump telah mengumumkan 20 poin rencana perdamaian untuk menghentikan konflik berkepanjangan di Gaza.

Rencana ini diberi nama Comprehensive Plan to End the Gaza Conflict atau rencana komprehensif untuk mengakhiri konflik Gaza. Hal ini disampaikan langsung saat konferensi pers bersama Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu di Gedung Putih, Washington DC, Senin (29/9/2025).

Pada kesempatan itu, Trump menyebut hari pengumuman itu sebagai historic day for peace atau hari bersejarah bagi perdamaian.

Netanyahu pun menilai rencana Trump dapat mendukung tujuan perang Israel dan memberikan harapan baru untuk mengakhiri pertumpahan darah di Gaza.

Rencana perdamaian yang ditawarkan Trump memuat sejumlah poin, mulai dari penghentian perang, pembebasan sandera, hingga pembangunan kembali Gaza dengan dukungan dari komunitas internasional. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Pertanian (Mentan) Andi Amran Sulaiman menegaskan capaian stok beras tertinggi sepanjang sejarah merupakan hasil nyata kolaborasi seluruh pihak dan kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto yang menjaga ketahanan pangan nasional berkelanjutan.

Amran mengatakan kebijakan pangan nasional kini menunjukkan hasil nyata. Stok beras nasional mencapai lebih dari empat juta ton, tertinggi sepanjang sejarah Indonesia, sekaligus menandai berakhirnya impor beras medium yang selama ini membebani negara.

“Kalau dibandingkan tahun lalu, kita masih impor. Sekarang tidak lagi. Ini hasil dari gagasan besar Bapak Presiden RI, mulai dari regulasi, kolaborasi, sampai eksekusi,” kata Mentan dalam keterangan di Jakarta, Rabu (8/10/2025).

Ia mengatakan pemerintah berani melakukan deregulasi besar-besaran dengan mencabut 240 aturan yang menghambat sektor pertanian. Dalam 10 bulan, ada 17 Peraturan Presiden (Perpres) dan Instruksi Presiden (Inpres) yang diterbitkan mengubah banyak hal. Ini belum pernah terjadi sebelumnya.

Kementerian Pertanian (Kementan), menurut dia, juga berbenah menjadi institusi yang bersih dan bebas korupsi.

“Ada korupsi, kita pecat. Belum tersangka pun, kalau ada indikasi, langsung kita tindak. Tidak ada kompromi,” ujar dia.

Langkah tegas turut diterapkan terhadap mafia pangan, pupuk palsu, dan beras oplosan, katanya, menegaskan.  Selain itu ia mengatakan penyederhanaan regulasi pupuk menjadi kunci peningkatan produksi.

“Dulu pupuk langka, sekarang tidak lagi. Dari 145 regulasi disederhanakan agar produsen bisa langsung ke petani,” kata Amran, menjelaskan.

Kementan juga memfokuskan anggaran Rp1,7 triliun untuk penguatan sektor produktif, mulai dari benih hingga alat mesin pertanian. Keberhasilan itu, menurut dia, tak lepas dari kolaborasi lintas lembaga.

“Kita bergerak bersama Bulog, PIHC (Pupuk Indonesia), Kemendag (Kementerian Perdagangan), ESDM (Kementerian Energi Sumber Daya Mineral), Menko Pangan (Menteri Koordinator Bidang Pangan), BUMN, Polri, TNI, bupati, dan gubernur. Semua berorkestra,” ujar dia.

Hasilnya terlihat nyata, stok beras tertinggi, tidak ada impor beras medium, nilai tukar petani (NTP) naik ke 124,36, Produk Domestik Bruto (PDB) pertanian meningkat, dan Food and Agriculture Organization (FAO) memprediksi produksi beras Indonesia naik hingga 33,1 juta ton pada November.

Amran mengakui membela petani bukan hal mudah karena ada perlawanan dari mafia impor. Namun kini posisi Indonesia justru diburu negara lain untuk ekspor pangan.

“Tahun lalu kita impor 7 juta ton, sekarang negara lain ingin impor dari Indonesia,” katanya, optimistis.

Pemerintah juga menaikkan harga pembelian pemerintah (HPP) gabah menjadi Rp6.500 per kg dan jagung Rp5.500 per kg, meningkatkan pendapatan petani hingga Rp113 triliun. Biaya produksi ditekan dengan teknologi dan alat pertanian yang nilainya mencapai hampir Rp10 triliun.

Selain itu, Indonesia mulai memberi kontribusi global, seperti pengiriman bantuan 10.000 ton beras ke Palestina.

“Kami juga siapkan solusi permanen dengan pengembangan lahan hortikultura di Kalimantan Utara untuk mendukung Palestina,” katanya, menjelaskan.

Ia menutup dengan optimisme, bahwa Indonesia menuju negara emas melalui pertanian. Dirinya terus berkomitmen untuk meningkatkan produksi pertanian sekaligus kesejahteraan para pelaku di dalamnya.

“Ke depan fokus kita ada enam komoditas unggulan-kakao, kelapa, kopi, mente, pala, dan sawit-dengan nilai investasi Rp371,6 triliun dan serapan tenaga kerja 8,6 juta orang,” kata Amran. (ANT/KN)