JAKARTA – Analis mata uang sekaligus Direktur Laba Forexindo Berjangka Ibrahim Assuabi mengatakan penguatan nilai tukar (kurs) rupiah ditopang cadangan devisa (cadev) Indonesia bulan September 2025 yang tetap kuat kendati mengalami penurunan.

Nilai tukar rupiah pada penutupan perdagangan Selasa sore menguat sebesar 22 poin atau 0,13 persen menjadi Rp16.561 per dolar AS dari sebelumnya Rp16.583 per dolar AS.

Bank Indonesia (BI) melaporkan cadev pada September 2025 sebesar 148,7 miliar dolar Amerika Serikat (AS), lebih rendah dari posisi pada akhir Agustus 2025 sebesar 150,7 miliar dolar AS. Dengan demikian, cadangan devisa turun sebesar 2 miliar dolar AS pada September 2025.

“Posisi cadangan devisa akhir September 2025 tersebut setara dengan pembiayaan 6,2 bulan impor atau 6,0 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri pemerintah serta berada di atas standar kecukupan internasional sekitar 3 bulan impor. BI menilai cadangan devisa ini tetap kuat mendukung ketahanan sektor eksternal serta menjaga stabilitas makroekonomi dan sistem keuangan,” ucapnya dalam keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Salah satu yang menyebabkan penurunan posisi cadev dipengaruhi kebijakan stabilisasi nilai tukar rupiah Bank Indonesia dalam menghadapi ketidakpastian pasar keuangan global yang tetap tinggi.

Ke depan, BI meyakini ketahanan sektor eksternal tetap kuat sejalan dengan prospek ekspor yang tetap terjaga. Selain itu, neraca transaksi modal dan finansial juga diprakirakan tetap mencatatkan surplus sejalan persepsi positif investor terhadap prospek perekonomian domestik dan imbal hasil investasi yang menarik.

Ibrahim juga menyampaikan bahwa BI terus meningkatkan sinergi dengan pemerintah dalam memperkuat ketahanan eksternal guna menjaga stabilitas perekonomian untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan.

Meninjau sentimen dari global, penutupan pemerintah (government shutdown) AS telah memasuki hari keenam pasca negosiasi akhir pekan lalu gagal mencapai kesepakatan pendanaan. Ini membuat sebagian besar pemerintahan federal tutup.

“Sementara, Senat gagal mengumpulkan 60 suara yang dibutuhkan untuk memajukan langkah-langkah pendanaan jangka pendek,” kata dia.

Sementara, kurs Jakarta Interbank Spot Dollar Rate (JISDOR) Bank Indonesia pada hari ini juga menguat ke level Rp16.560 per dolar AS dari sebelumnya sebesar Rp16.598 per dolar AS. (ANT/KN)

LOMBOK – Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB) mencatat sebanyak 1.852 transaksi pembayaran digital menggunakan QRIS selama perhelatan Lombok Sumbawa Festival dalam rangkaian ajang MotoGP Mandalika 2025.

Kepala Perwakilan BI Provinsi NTB Hario Pamungkas mengatakan transaksi tersebut mencakup penggunaan QRIS tap dan QRIS pindai yang menunjukkan meningkatnya adopsi sistem pembayaran digital di sektor pariwisata.

“Implementasi QRIS di MotoGP Mandalika menjadi bukti bahwa NTB siap bersaing di era digital. Kami ingin menjadikan Mandalika sebagai showcase inovasi pembayaran digital Indonesia kepada dunia,” ujarnya dalam pernyataan di Mataram, Selasa (7/10/2025).

QRIS atau Quick Response Code Indonesian Standard merupakan sebuah standar nasional kode QR untuk transaksi pembayaran digital di Indonesia yang dikembangkan oleh Bank Indonesia dan Asosiasi Sistem Pembayaran Indonesia (ASPI).

Bank Indonesia terus memperkuat komitmen dalam memperluas digitalisasi transaksi ekonomi daerah, khususnya pada sektor pariwisata dan UMKM.

Melalui kolaborasi dengan NTB Mall dan Lokala Project, Bank Indonesia memfasilitasi 60 gerai UMKM binaan Pemerintah NTB agar dapat bertransaksi menggunakan QRIS.

Seluruh gerai tersebut dilengkapi dengan sound box dan perangkat pendukung agar transaksi berjalan cepat dan efisien menggunakan QRIS tap.

Bank Indonesia juga memperkenalkan QRIS crossborder bagi wisatawan mancanegara asal Malaysia, Singapura, dan Thailand yang memungkinkan pembayaran langsung menggunakan aplikasi dari negara asal tanpa perlu menukar uang tunai.

Selama penyelenggaraan MotoGP Mandalika 2025, Bank Indonesia bekerja sama dengan Pemerintah NTB dan Penyelenggara Jasa Pembayaran (PJP) untuk menghadirkan area pembayaran digital di berbagai titik strategis seperti area kuliner, kerajinan, dan festival.

“Langkah tersebut diharapkan dapat meningkatkan efisiensi dan kenyamanan transaksi, sekaligus memperkuat citra NTB sebagai destinasi wisata digital berkelas dunia,” papar Hario.

Deputi Gubernur Bank Indonesia Filianingsih Hendarta mengatakan inovasi QRIS tap dan QRIS crossborder menunjukkan kesiapan Indonesia menghadirkan ekosistem ekonomi digital yang terintegrasi, baik di dalam negeri maupun lintas negara.

Filianingsih menegaskan bahwa digitalisasi tersebut menjadi peluang besar bagi UMKM dan sektor pariwisata untuk memperkuat daya saing daerah.

Bank Indonesia berharap dapat mendorong digitalisasi UMKM, meningkatkan literasi keuangan masyarakat, serta memperkuat ekosistem ekonomi digital yang inklusif dan berkelanjutan di Nusa Tenggara Barat.

Gubernur NTB Lalu Muhammad Iqbal mengapresiasi langkah Bank Indonesia dalam menghadirkan sistem pembayaran digital di ajang internasional.

“Inovasi itu tidak hanya memudahkan wisatawan, tetapi juga meningkatkan daya saing dan omzet pelaku UMKM lokal,” sebut Iqbal. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) sekaligus Gubernur Jambi Al Haris mengungkapkan sejumlah tantangan yang dihadapi daerah akibat pengurangan transfer ke daerah (TKD), usai bertemu Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa.

Haris menuturkan penurunan TKD berdampak besar terhadap kemampuan daerah di antaranya dalam membayar tunjangan tambahan penghasilan (TPP) dan mengelola belanja operasional pegawai.

“Karena dengan TKD yang dikirim ke daerah ini luar biasa turunnya, daerah tentu banyak sekali yang merasakan dampak dari TKD itu sendiri. Di antaranya ada daerah yang mungkin sulit membayar TPP-nya, operasional belanja pegawai besar sekali apalagi ada keharusan membayar PPPK dan sebagainya,” kata Haris di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Menurutnya, banyak daerah kini menghadapi kesulitan menjaga keseimbangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2026 akibat berkurangnya alokasi Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Bagi Hasil (DBH), dan tunda salur.

Ia menambahkan, pemerintah daerah dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecil sangat bergantung pada Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD), sehingga pengurangan dana ini berpotensi menurunkan kemampuan daerah dalam menjalankan program pembangunan prioritas.

Ia menyebut beberapa kepala daerah menyampaikan kekhawatiran bahwa penurunan TKD bisa mengganggu kinerja aparatur sipil negara karena keterlambatan pembayaran hak pegawai yang berdampak pada produktivitas pemerintahan daerah.

Gubernur Jambi ini menjelaskan daerahnya mengalami penurunan TKD cukup besar, dari Rp4,6 triliun menjadi Rp3,1 triliun, yang bisa mempengaruhi stabilitas fiskal daerah.

“Kalau saya sih besar juga dari Rp4,6 triliun tinggal Rp3,1 triliun. Dari DAU, DBH, tunda salur. Nah itu semua gabung ke sana semuanya gitu,” bebernya.

Meski begitu, ia menyatakan bahwa pada pertemuan tersebut Menteri Keuangan merespons positif aspirasi daerah dan berjanji akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan APBN dan APBD pada tahun anggaran 2026.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menerima Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan yang membahas penguatan sinergi fiskal melalui mekanisme Transfer ke Daerah (TKD) dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Pertemuan yang berlangsung terbatas di Kantor Kementerian Keuangan Jakarta, Selasa, dihadiri sejumlah kepala daerah lainnya di antaranya Gubernur Sumatera Utara Bobby Nasution, Gubernur Sumatera Barat (Sumbar) Mahyeldi, Gubernur Maluku Utara (Malut) Sherly Tjoanda Laos, Gubernur Aceh Muzakir Manaf dan sejumlah kepala daerah lainnya. (ANT/KN)

SEMARANG – PT Pertamina Patra Niaga mengimbau masyarakat untuk tidak mudah terpengaruh dengan isu negatif dan menyesatkan terkait campuran etanol pada bahan bakar minyak (BBM).

Area Manager Communication, Relation anf CSR Pertamina Patra Niaga Regional Jawa Bagian Tengah–DIY Taufik Kurniawan, di Semarang, Selasa (7/10/2025), mengatakan bahwa etanol digunakan sebagai campuran BBM di banyak negara.

“Etanol ini juga digunakan di Brazil, digunakan di Amerika Serikat, kemudian Uni Eropa. Karena memang tujuannya untuk menekan emisi gas buang supaya lebih ramah lingkungan,” katanya.

Menurut dia, etanol sebenarnya merupakan hasil fermentasi dari bahan bakar nabati, seperti tebu, jagung, atau singkong yang diolah sedemikian rupa sehingga menghasilkan molase yang itu bisa digunakan untuk sebagian pendukung atau bahan baku dari BBM.

Ia mengatakan bahwa kandungan etanol secara khusus di Pertamax Green sebesar 5 persen, dan di beberapa produk BBM lain dengan kadar jauh lebih rendah.

“(Campuran etanol, red.) Hasilnya, pembakarannya lebih bersih dan ini kami gunakan pada Pertamax Green sebesar 5 persen etanol,” katanya.

Tak hanya mengurangi emisi karbon, kata dia, sifat etanol juga tidak merusak logam dan karet sehingga pembakarannya menjadi lebih sempurna.

Meski ada isu miring soal etanol, ia mengatakan bahwa penjualan produk Pertamax Green, khususnya di wilayah Jateng justru mengalami peningkatan.

Ia menyebutkan sudah ada 14 stasiun bahan bakar umum (SPBU) di Jawa bagian tengah yang menyediakan Pertamax Green dengan total realisasi penjualan sebesar 348 kilo liter atau 228 persen dari target pada 2025.

“Jadi, targetnya sebetulnya hanya delapan outlet saja. Antusiasmenya luar biasa. Kami akan mengikuti perkembangan untuk penambahan outlet maupun volume sales-nya,” katanya.

Untuk outlet di Jateng, kata dia, terdapat di Semarang sebanyak empat outlet, Kendal, Batang, dan Tegal masing-masing satu outlet, serta tambahan satu outlet di rest area jalur tol di Brebes.

“Secara pertumbuhan, untuk di area Semarang, Kendal dan Batang masih mendominasi total penjualannya, yaitu 248 kilo liter. Sedangkan rerata penjualan harian di Semarang sekitar 7.000-8.000 liter per hari,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa seorang petinggi Google Indonesia berinisial PRA diperiksa sebagai saksi oleh penyidik guna mendalami kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook.

“Yang jelas, penyidik mendalami yang bersangkutan masih sebagai saksi. Itu saja. Masih sebagai saksi dimintai keterangan untuk pendalaman,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Selasa (7/10/2025).

Terkait detail materi pemeriksaan, ia tidak bisa membeberkannya.

“Kalau materinya, masih dirahasiakan,” katanya.

Pada Senin (6/10), penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) memeriksa 11 saksi dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pada Kemendibudristek dalam Program Digitalisasi Pendidikan tahun 2019–2022.

Para saksi itu adalah PRA selaku Direktur Hubungan Pemerintah dan Kebijakan PT Google Indonesia, DS selaku ASN pada Lembaga Kebijakan dan Pengadaan Barang dan Jasa (LKPP), dan APU selaku Anggota Pokja Pemilihan Penyedia Katalog Elektronik LKPP tahun 2020.

Berikutnya, SR selaku Kepala Divisi Imaging Solution PT Samafitro, GH selaku Direktur PT Turbo Mitra Perkasa, dan CI selaku Auditor Ahli Utama pada Inspektorat IB Inspektorat Jenderal Kemendikbudristek tahun 2013–2024.

Selanjutnya, INRK selaku Plt. Direktur Sekolah Menengah Pertama, Direktorat Jenderal Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah tahun 2022–2024, WJA selaku Plt. Direktur SMA pada Kementerian Riset dan Teknologi tahun 2022–2024, dan MWD selaku Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) tahun 2020.

Terakhir, TRI selaku Kepala Biro Umum dan Pengadaan Barang dan Jasa Kemendikbudristek tahun 2021 dan HK selaku Bendahara Pengeluaran Pembantu Kemendikbudristek tahun 2022.
Sebanyak 11 saksi tersebut diperiksa untuk tersangka Mulyatsyah.

Diketahui, Kejagung telah menetapkan lima orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi pada Kemendikbudristek dalam program digitalisasi pendidikan periode tahun 2019–2022.

Kelima tersangka itu adalah JT (Jurist Tan) selaku Staf Khusus Mendikbudristek tahun 2020–2024. Lalu, BAM (Ibrahim Arief) selaku mantan konsultan teknologi di Kemendikbudristek.

Kemudian, SW (Sri Wahyuningsih) selaku Direktur SD Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Dasar pada tahun anggaran 2020–2021.

Berikutnya, MUL (Mulyatsyah) selaku Direktur SMP Direktorat PAUD Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah Kemendikbudristek Tahun 2020–2021 sekaligus sebagai kuasa pengguna anggaran di lingkungan Direktorat Sekolah Menengah pertama tahun anggaran 2020–2021.

Terakhir, mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nadiem Makarim. (ANT/KN)

JAMBI – Progres pembangunan jalan tol yang akan menyambungkan Betung-Jambi menuju Supat Induk telah mencapai 49 persen per akhir September 2025.

Pembangunan Jalan Tol Trans Sumatera (JTTS) konstruksinya dikerjakan PT Hutama Karya Infrastruktur (HKI) terus berlanjut, salah satunya proyek Tol Betung-Jambi Seksi 1A, kata Direktur Operasi III HKI Aditya Novendra Jaya dalam keterangannya, di Jambi, Selasa (7/10/2025).

Jalan Tol Betung-Jambi Seksi 1A, HKI mengerjakan mainroad sepanjang 30,8 km, akses road interchange Betung sepanjang 2,2 km, Gerbang Tol Betung, Intersection Betung dan jembatan underpass.

Tol Betung-Jambi Seksi 1A ini akan memotong waktu tempuh dari Betung ke Supat Induk yang sebelumnya 90 menit melalui jalan nasional menjadi hanya 30 menit.

Selain menyambung konektivitas di Sumatera Bagian Selatan, proyek ini juga mendatangkan manfaat bagi masyarakat sekitar.

Aktivitas proyek mendorong peningkatan penjualan bahan pokok di Betung, karena banyaknya pekerja, serta membuka lapangan pekerjaan untuk masyarakat setempat dengan 38 persen karyawan proyek merupakan warga lokal.

Proyek ini tidak hanya menekankan percepatan pembangunan fisik, tetapi juga peningkatan mutu melalui penerapan teknologi konstruksi modern, katanya lagi.

Teknologi yang digunakan meliputi Building Information Modelling (BIM) untuk koordinasi desain dan pelaksanaan secara efisien, survei topografi berbasis Lidar untuk akurasi perencanaan, serta Electronic Density Gauge (EDG) untuk verifikasi kepadatan tanah tanpa merusak permukaan.

Selain itu, UAV Photogrammetry dan Terrestrial Laser Scanner (TLS) dimanfaatkan untuk memastikan keakuratan data volume pekerjaan, sementara Load Scanner digunakan untuk verifikasi volume material.

“Inovasi Immersite 360 dari HKI, program yang menggabungkan realitas virtual dengan dunia nyata, memungkinkan pemantauan kondisi lapangan secara virtual dan interaktif, sehingga meningkatkan transparansi, efektivitas pengawasan dan percepatan pengambilan keputusan berbasis data,” kata Aditya pula.

Pembangunan Jalan Tol Betung-Jambi Seksi 1A menerapkan prinsip konstruksi ramah lingkungan melalui berbagai langkah berkelanjutan. Pemantauan kualitas udara, air, emisi, dan pengelolaan limbah dilakukan sejak pra-konstruksi hingga pelaksanaan melalui program berbasis risiko.

Alat berat yang digunakan berumur muda untuk menekan emisi, sementara limbah B3 (bahan berbahaya dan beracun) dikelola secara komprehensif. Mutu dan kepedulian lingkungan dijaga melalui program QHSSE Pass, serta dilakukan replantasi di lahan terbuka guna menjaga ekosistem.

Melalui langkah-langkah di atas, HKI menegaskan komitmennya agar pembangunan infrastruktur tetap selaras dengan prinsip keberlanjutan.

“Ke depan, kami berharap keberlangsungan proyek ini dapat terus memberikan nilai tambah bagi masyarakat sekitar, tidak hanya melalui menyambungkan konektivitas tetapi juga peningkatan ekonomi lokal,” kata Aditya Novendra Jaya pula.

Hingga saat ini, HKI masih mengerjakan sejumlah proyek pembangunan JTTS lainnya, seperti Jalan Tol Lingkar Pekanbaru, Palembang-Betung Seksi III, Jalan Tol Palembang-Betung Struktur, Betung-Jambi Seksi 1B, Betung-Jambi Seksi 2A, Betung-Jambi Seksi 2B. Untuk proyek jalan tol Non-JTTS, HKI kini tengah mengerjakan proyek Jalan Tol Cikampek Selatan Paket 2A.   (ANT/KN)

JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur (Pemprov Kaltim) tengah fokus menjalankan program penguatan kondisi fiskal daerah dan kemandirian pangan melalui swasembada, menyikapi situasi dan kondisi kebijakan efisiensi anggaran dari Pemerintah Pusat.

Gubernur Provinsi Kaltim Rudy Mas’ud di Samarinda, Senin (6/10/2025) mengatakan Pemprov Kaltim tengah dihadapkan pada kondisi penurunan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dan tantangan ekonomi, seluruh Perangkat Daerah (PD) harus meningkatkan kualitas kinerja.

“Menghadapi berbagai situasi saat ini, semua PD harus bekerja jenius, tidak cukup hanya bekerja cerdas,” kata Rudy Mas’ud yang akrab disapa Harum saat memimpin Morning Briefing di Inspektorat Daerah Kaltim.

Ia juga mengatakan akan memperjuangkan tambahan anggaran pembangunan bagi Kaltim.

“Besok saya akan bertemu Menteri Keuangan. Kita akan berjuang untuk anggaran pembangunan Kaltim, terutama sebagai daerah penghasil migas dan batu bara,” ujar dia.

Untuk itu, Rudy meminta seluruh pimpinan Perangkat Daerah menyiapkan data akurat mengenai sumber-sumber pendapatan daerah.

Selain berjuang di pusat, Gubernur juga menyoroti pentingnya kemandirian fiskal. Ia meminta seluruh Unit Pelaksana Teknis Daerah (UPTD) agar lebih optimal dalam menggali potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, percepatan serapan anggaran menjelang akhir tahun juga menjadi fokus utama, demi mendorong pertumbuhan ekonomi Kaltim.

Sedangkan di sektor pertanian, dengan keberhasilan perluasan lahan sawah sebesar 1.800 hektare, Harum mengaku optimistis Kaltim bisa mewujudkan ambisi besar yang telah dicanangkan.

“Tahun depan kita optimis bisa swasembada beras”.

Di tengah tuntutan efisiensi anggaran, Wakil Gubernur Seno Aji memberikan kabar baik dari sektor pertanian. Ia melaporkan bahwa sektor itu terus menunjukkan tren positif.

“Kita sudah mampu memanen 300 ribu ton gabah kering, dan target akhir tahun kita mencapai 350 ribu ton,” kata Seno Aji. (ANT/KN)