TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) menegaskan keseriusannya menjadikan Pulau Kumala sebagai pusat rekreasi keluarga modern. Salah satu proyek andalan yang tengah disiapkan adalah pembangunan wahana waterboom di lahan seluas 3,2 hektare, dengan target rampung pada 2026.
Proyek ini digadang-gadang menjadi ikon baru pariwisata Kukar, sekaligus magnet bagi wisatawan lokal dan luar daerah. Tidak hanya berfungsi sebagai tempat hiburan, waterboom ini juga dirancang untuk mendongkrak ekonomi masyarakat sekitar.
Waterboom direncanakan mampu menampung hingga 1.000 pengunjung per hari, namun demi aturan dan keselamatan, jumlahnya akan dibatasi hanya sekitar 500 orang. Pembatasan ini dinilai penting agar kenyamanan dan keamanan pengunjung tetap terjaga.
Fasilitas yang akan tersedia pun beragam, mulai dari kolam anak, playground, kolam arus, kolam ombak, hingga area bermain dewasa. Pemerintah juga memastikan konsep yang diusung bukan sekadar rekreasi air, tetapi juga edukatif dan ramah keluarga.
Meski nantinya akan dikenakan tiket masuk, skema harga dan pengaturannya masih dibahas bersama pimpinan daerah. Pemerintah berupaya agar tarif tetap terjangkau tanpa mengurangi kualitas layanan.
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Pariwisata Dispar Kukar, M. Ridha Fatrianta, menjelaskan pembangunan dilakukan dalam tiga tahap dan kini fokus pada persiapan teknis serta kajian keselamatan. “Target kita tahun 2026 sudah bisa difungsikan. Kita harap tidak ada kendala seperti anggaran,” ucapnya.
Selain proyek waterboom, pemerintah juga menyiapkan revitalisasi destinasi wisata lain di Kukar, baik wisata alam, budaya, maupun buatan. Setiap kawasan akan memiliki karakter unik agar wisatawan tidak merasa monoton saat berkunjung.
Sejumlah titik kumpul publik seperti taman akan diberi tema berbeda untuk memperkaya pengalaman wisata. “Kita perlu dukungan OPD, masyarakat, maupun dunia usaha agar pengelolaan wisata ini berjalan maksimal,” tambahnya.
Ridha menegaskan pengembangan Pulau Kumala merupakan bagian dari arah besar pembangunan pariwisata Kukar yang berkelanjutan. Dukungan lintas sektor menjadi kunci agar Kukar bisa bersaing dengan daerah wisata lain di Kalimantan Timur (Kaltim).
Dispar Kukar juga menegaskan pengembangan Pulau Kumala dan destinasi lain akan terus berlanjut sesuai arahan pimpinan daerah. “Nantinya kita akan diskusi lagi terkait pengembangan wisata, khususnya di Kecamatan Tenggarong,” pungkasnya. (Adv)
TENGGARONG – Dukungan penuh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) kembali ditegaskan dalam momentum pelantikan Pengurus Asosiasi Futsal Kabupaten (AFKAB) Kukar periode 2025–2029 di Ballroom Hotel Grand Fatma Tenggarong, Minggu (12/10/2025).
Bupati Kukar, melalui Sekretaris Dinas Pemuda dan Olahraga (Dispora), Syafliansyah, menegaskan komitmen pemerintah menjadi mitra strategis dalam memajukan cabang olahraga yang digemari generasi muda ini.
Ia menilai futsal bukan sekadar olahraga populer, tetapi juga sarana pembinaan karakter dan solidaritas sosial di kalangan anak muda Kukar.
Lapangan-lapangan futsal yang ramai di setiap kecamatan mencerminkan semangat masyarakat untuk berolahraga sekaligus membangun komunitas yang sehat dan kompetitif.
“Futsal menjadi sarana strategis untuk menempa generasi masa depan. Tidak hanya melatih fisik, tetapi juga membangun pilar-pilar karakter fundamental seperti disiplin, sportivitas, dan solidaritas,” jelasnya.
Menurut Syafliansyah, setiap pertandingan futsal mengandung nilai pendidikan karakter yang penting. Setiap operan bola mengajarkan kerja sama, setiap hasil pertandingan mendidik kerendahan hati dan kebesaran jiwa.
“Nilai-nilai inilah yang akan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi yang tangguh, berintegritas, dan siap bersaing di panggung global,” imbuhnya.
Pemkab Kukar, lanjutnya, siap memperkuat kolaborasi dengan AFKAB dan KONI dalam memperluas akses dan pembinaan futsal hingga ke tingkat kecamatan.
Komitmen itu diwujudkan melalui peningkatan sarana dan prasarana, pembinaan atlet dan pelatih, serta dukungan terhadap event berkelanjutan seperti Liga Futsal Kukar, turnamen antar pelajar, dan Bupati Cup.
“Saya berharap Afkab Kukar bergerak lebih cepat dan berprestasi lebih gemilang. Mari kita wujudkan mimpi bersama untuk melihat putra-putri terbaik Kukar berlaga di panggung yang lebih besar,” tuturnya.
Sementara itu, Ketua AFKAB Kukar terpilih, Rudy Octa Fitriansyah, menyebut amanah yang diembannya merupakan bentuk kepercayaan besar dari para pemilih dan insan futsal Kukar.
Ia menegaskan bahwa dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan untuk membangun ekosistem futsal yang kuat dan berkelanjutan.
“Terutama pemerintah daerah dan Asprov, sangat dibutuhkan. Selain itu, keterlibatan dunia usaha dan komunitas pecinta futsal juga menjadi hal penting dalam pengembangan futsal di Kukar,” pungkasnya. (Adv)
MINGGU pagi (12/10) tadi, saya dan istri jogging di sekitar Jembatan Mahakam. Biasanya saya melintasi jembatan ini dengan kendaraan, tapi kali ini saya ingin mencobanya dengan berjalan kaki.
Rute saya mulai dari Harris Hotel Samarinda, melewati Jembatan Mahakam I, lalu memutar lewat Jalan Cipto Mangunkusumo, menyeberang lagi di Jembatan Mahakam I, dan kembali ke arah Mahakam Square. Di kawasan pertokoan ini saya berputar, kemudian kembali ke Harris Hotel Samarinda.
Baru beberapa menit berjalan menyeberangi jembatan, saya merasakan getaran di lantai baja ketika sebuah ponton bermuatan batu bara lewat persis di bawah. Dari jarak itu, terlihat jelas bagaimana arus sungai mendorong kapal besar mendekati pilar jembatan. Getarannya cukup kuat sampai saya sempat khawatir. Beberapa menit kemudian, getaran serupa kembali terasa ketika ponton berikutnya melintas. Pagi tadi pergerakan ponton di Sungai Mahakam cukup padat, bergiliran melintas satu per satu.
Jembatan Mahakam di pagi hari dengan aktivitas pelayaran batu bara. (Foto: Agus Susanto/Mediakaltim.com)Bagian pilar Jembatan Mahakam yang sering menjadi titik rawan tabrakan ponton. (Foto: Agus Susanto/Mediakaltim.com)
Pemandangan ini membuat saya teringat beberapa pemberitaan yang ditulis wartawan Media Kaltim dalam beberapa bulan terakhir tentang seringnya Jembatan Mahakam I ditabrak ponton.
Dalam catatan berita tersebut, pada 16 Februari 2025 sebuah ponton bermuatan kayu sengon menabrak pilar ke-3. Kemudian pada 26 April 2025, ponton bermuatan batu bara kembali menghantam pilar ke-4 setelah tali penariknya putus. Insiden itu menambah panjang daftar tabrakan ponton terhadap Jembatan Mahakam yang kini sudah terjadi sebanyak 23 kali.
Kerusakan umumnya terjadi di bagian fender atau pelindung pilar, yang memang berfungsi menahan benturan. Di sisi atas jembatan, saya juga memperhatikan beberapa kerusakan fisik. Pagar pembatas yang bengkok, jaringan kabel yang semrawut, serta sejumlah titik pada struktur jembatan yang tampak tidak terawat.
Rangkaian kejadian dan kondisi tersebut menunjukkan perlunya evaluasi menyeluruh terhadap sistem keselamatan pelayaran, sekaligus perawatan rutin terhadap infrastruktur Jembatan Mahakam.
Peserta Apotek K-24 Fun Run Samarinda 5K melintas di Jembatan Mahakam. (Foto: Agus Susanto/Mediakaltim.com)Jalur pejalan kaki di sisi Jembatan Mahakam. (Foto: Agus Susanto/Mediakaltim.com)
Perjalanan berlanjut ke arah Jalan Cipto Mangunkusumo. Di sisi Bawah Jembatan Mahakam II, saya melihat banyak poster dan selebaran ditempel di batang pohon. Mulai iklan kerja hingga penawaran kredit. Hal-hal seperti ini sering dianggap sepele. Padahal jelas merusak pemandangan dan mengotori ruang publik. Seharusnya segera ditertibkan.
Tak jauh dari situ, ratusan pelari terlihat melintas di jalur utama. Rupanya pagi itu bersamaan dengan kegiatan Apotek K-24 Fun Run Samarinda 5K. Acara dimulai dari Taman Bebaya, melewati Jembatan Mahakam II, Jalan Cipto Mangunkusumo, Jembatan Mahakam I, Untung Suropati, hingga Jalan Slamet Riyadi. Para peserta tampak antusias menikmati suasana lari pagi dengan pemandangan jembatan di sisi kanan dan kiri.
Siluet pagi di Jembatan Mahakam saat matahari terbit. (Foto: Rini/Mediakaltim.com)
Saya juga melihat beberapa fotografer berada di titik-titik strategis mengambil gambar para pelari. Biasanya hasil foto mereka langsung diposting melalui aplikasi Fotoyu, dan peserta bisa menebusnya jika foto yang diambil dirasa cocok.
Saya menutup jogging di Harris Hotel Samarinda. Panas matahari mulai terasa, tapi pemandangan sepanjang rute cukup memberi gambaran jelas tentang Kota Samarinda. Jembatan yang sering ditabrak, sungai yang padat ponton batu bara, dan warga yang tetap semangat berolahraga. (*)
PASER – Guna menanggulangi persoalan sosial yang kian kompleks, Panitia Khusus (Pansus) I DEWAN Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser belum lama ini melakukan kunjungan kerja (Kunker) ke Dinas Sosial (Dinsos) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim).
Kunker itu dilakukan sebagai upaya DPRD Kabupaten Paser dalam berkonsultasi untuk membahas penyusunan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penanggulangan Gelandangan, Pengemis dan Anak Jalanan (Gepeng-Anjal) di Kabupaten Paser.
Dalam pertemuan itu, Anggota DPRD Kabupaten Paser, Muhammad Nasir, menegaskan bahwa penyusunan Raperda ini bertujuan menciptakan regulasi yang kuat dan aplikatif, agar penanganan terhadap gepeng dan anjal tidak hanya berfokus pada penindakan semata.
“Kami ingin Raperda ini bukan hanya memenuhi aspek hukum, tapi juga memberikan solusi yang nyata. Harus ada keseimbangan antara ketegasan dan pendekatan sosial yang manusiawi,” ujar Muhammad Nasir.
Raperda yang tengah digodok ini nantinya tidak hanya mengatur soal pelanggaran ketertiban umum, tetapi juga mencakup pendekatan rehabilitatif dan reintegrasi sosial. Harapannya, Gepeng-Anjal yang selama ini hidup di jalanan dapat dikembalikan ke lingkungan yang lebih layak.
Dengan dukungan Pemerintah Daerah, Provinsi, dan masukan dari tingkat pusat, DPRD Kabupaten Paser berharap Raperda ini segera rampung dan disahkan menjadi Perda yang efektif dalam menciptakan ketertiban dan kesejahteraan sosial.
“Kami menargetkan Raperda ini segera disahkan, agar menjadi dasar hukum dalam mengambil tindakan yang tepat dan terarah,” tegasnya.
Kepala Dinsos Provinsi Kaltim, Andi Muhammad Ishak, menyambut baik inisiatif DPRD Kabupaten Paser. Ia menilai persoalan Gepeng-Anjal merupakan masalah sosial multidimensi yang kerap kali melibatkan eksploitasi, kemiskinan struktural, hingga kurangnya edukasi masyarakat.
“Ini bukan sekadar soal pelanggaran. Di balik wajah-wajah di persimpangan jalan, ada potensi eksploitasi dan ketergantungan yang perlu ditangani secara komprehensif,” katanya.
Dinsos Provinsi Kaltim juga mendorong agar Raperda ini memperhatikan aspek pencegahan jangka panjang, seperti peningkatan koordinasi lintas sektor, pendataan terpadu, serta penyediaan rumah singgah dan layanan rehabilitasi.
PASER – Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Paser telah memberikan rekomendasi kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Paser agar meningkatkan kualitas pembangunan venue olahraga.
Peningkatan Pembangunan venue olahraga itu direkomendasikab, tidak lain untuk mendukung pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) ke VIII Kalimantan Timur (Kaltim) 2026 di Bumi Daya Taka, sesuai standar yang berlaku.
“DPRD Paser merekomendasikan agar kualitas pembangunan venue dalam rangka Porprov Kaltim 2026 harus memenuhi standar teknis, keamanan dan kenyamanan bagi atlet maupun masyarakat,” kata Anggota DPRD Kabupaten Paser, Hamransyah.
Ia menegaskan Porprov ke VIII Kaltim 2026 bukan hanya ajang olahraga, tetapi juga momentum strategis untuk menunjukkan kesiapan Kabupaten Paser sebagai tuan rumah dalam menyelenggarakan kegiatan berskala provinsi.
Oleh karena itu, venue olahraga yang dibangun harus benar-benar memenuhi standar teknis, keamanan, serta kenyamanan bagi atlet maupun masyarakat. Menurutnya, pembangunan venue olahraga memerlukan perencanaan yang matang sejak awal.
Dengan perencanaan yang baik, setiap fasilitas yang dibangun dapat dimanfaatkan secara maksimal, tidak hanya saat Porprov berlangsung, tetapi juga untuk kegiatan olahraga dan kemasyarakatan kedepannya.
“Keberadaan venue berkualitas tidak hanya mendukung kesuksesan Porprov, tetapi juga bermanfaat secara berkelanjutan untuk pembinaan olahraga dan kegiatan masyarakat dikemudian hari,” ujar Hamransyah.
Ia juga menekankan pentingnya pengawasan ketat terhadap proses pembangunan. Hal tersebut bertujuan agar seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga serah terima, berjalan sesuai aturan dan menghasilkan fasilitas yang berkualitas.
“Dalam pembangunan, diperlukan perencanaan yang matang dan pengawasan ketat harus diperhatikan,” katanya.
Selain itu, penggunaan anggaran juga menjadi perhatian DPRD Paser. Efektivitas dan transparansi dalam pengelolaan anggaran harus menjadi prioritas, sehingga setiap dana yang digunakan benar-benar memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
“Penggunaan anggaran secara efektif dan transparan diharapkan dapat menghasilkan venue berkualitas,” imbuhnya.
Hamransyah mengemukakan, keberadaan fasilitas olahraga yang memadai juga memiliki dampak ekonomi. Selama pelaksanaan Porprov, aktivitas masyarakat dan pelaku usaha lokal akan meningkat, sehingga mendorong perputaran ekonomi daerah.
Tidak hanya itu, jika venue dikelola secara optimal setelah Porprov, fasilitas tersebut dapat menjadi pusat kegiatan olahraga maupun event masyarakat yang mendukung geliat ekonomi lokal. Dengan begitu, manfaat pembangunan tidak hanya dirasakan sesaat, tetapi terus berlanjut di masa mendatang.
“Venue berkualitas yang tidak hanya mendukung kesuksesan Porprov, tetapi juga dimanfaatkan secara berkelanjutan serta mampu menggerakkan potensi ekonomi masyarakat di Kabupaten Paser,” pungkasnya.
SUASANA ruang pertemuan Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (11/10) sore masih terasa hidup ketika sesi terakhir Dialog “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights” memasuki pembahasan penutup.
Setelah dua narasumber sebelumnya mengulas etika dan inovasi media, giliran Wakil Ketua Umum Serikat Perusahaan Pers (SPS) Pusat, Suhendro Boroma, memberikan pandangan strategis tentang arah industri pers nasional.
Berbicara di hadapan peserta Musdalub SPS Kaltim 2025, Suhendro menegaskan bahwa verifikasi perusahaan pers oleh Dewan Pers merupakan langkah mendasar dalam membangun ekosistem media yang kredibel dan sehat. “Saya sangat mendukung percepatan verifikasi. SPS Kaltim bisa langsung berkoordinasi dengan pengurus pusat agar prosesnya di Dewan Pers bisa dipercepat,” katanya.
Suhendro menjelaskan, sistem verifikasi saat ini memang jauh lebih ketat dibanding beberapa tahun lalu. Kini, hanya tim resmi Dewan Pers yang berwenang melakukan verifikasi, sementara organisasi konstituen seperti SPS, SMSI, AMSI, dan JMSI tidak lagi memiliki kewenangan langsung. Langkah ini, katanya, dilakukan untuk menjaga integritas data dan memastikan media benar-benar memenuhi standar hukum, kesejahteraan karyawan, serta etika profesi.
Ia kemudian menyinggung Deklarasi Palembang 2014, momen penting yang melahirkan dua instrumen dasar bagi industri pers Indonesia: uji kompetensi wartawan dan verifikasi perusahaan pers. “Itu kesepakatan besar antara para pemilik media nasional — Kompas, Jawa Pos, dan grup-grup besar lainnya. Tujuannya agar jurnalis dan perusahaannya sama-sama berstandar tinggi, tidak asal terbit,” jelasnya.
Namun perhatian utama Suhendro dalam forum kali ini tertuju pada Publisher Rights, yang ia sebut sebagai tonggak baru kedaulatan digital bagi media Indonesia.
Ajid Kurniawan memberikan sambutan usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SPS Kaltim periode 2025.
(Foto: Istimwa)
Ia menjelaskan, melalui Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2024, pemerintah sebenarnya telah memberi dasar hukum agar raksasa digital seperti Google dan Meta membayar kompensasi kepada media lokal atas pemanfaatan konten berita.
“Negara lain sudah jauh lebih maju. Di Australia, Google membayar sekitar 200 juta dolar AS per tahun kepada media. Kanada bahkan mencapai 100 juta. Tapi di Indonesia, karena masih level Perpres, belum bisa diberlakukan sanksi. Harus naik jadi undang-undang,” tegasnya.
Suhendro menekankan bahwa Publisher Rights bukan semata soal uang, tetapi soal keadilan bagi media nasional dan lokal yang setiap hari membayar pajak serta menggaji wartawan. “Sekarang 75 persen belanja iklan di Indonesia, sekitar Rp105 triliun per tahun, justru lari ke platform global. Sementara media di dalam negeri megap-megap menjaga idealisme sambil tetap taat pajak,” bebernya.
Ia juga mengingatkan bahwa media yang belum terverifikasi tidak akan mendapatkan hak distribusi dan kompensasi dari mekanisme Publisher Rights. “Kalau belum terverifikasi, tidak akan masuk dalam daftar resmi. Jadi verifikasi itu bukan sekadar administrasi, tapi pintu masuk agar media daerah bisa ikut menikmati kue digital secara adil,” katanya.
Suhendro turut menyoroti perilaku sejumlah lembaga pemerintah dan BUMN yang masih menyalurkan belanja iklan ke platform asing ketimbang media nasional. “Padahal sudah ada imbauan agar iklan pemerintah diarahkan ke media nasional dan lokal. Kalau semua diserahkan ke Google dan Meta, media kita tinggal menunggu waktu,” ucapnya.
Meski begitu, ia memberikan apresiasi kepada Pemprov Kaltim serta sejumlah Pemkot dan Pemkab se-Kaltim yang dinilainya masih memiliki kepedulian tinggi terhadap ekosistem pers daerah. “Saya mengelola media di banyak provinsi. Kaltim termasuk yang paling sehat hubungan antara pemerintah dan medianya. Itu perlu dijaga dan ditingkatkan,” tuturnya.
Menutup paparannya, Suhendro menegaskan pentingnya solidaritas dan inovasi bersama di tubuh SPS agar organisasi ini benar-benar menjadi wadah yang adaptif terhadap perubahan. “Jangan menunggu regulasi, kita harus bergerak dulu. Media yang punya integritas dan inovasi pasti bertahan. Publisher Rights hanyalah pintu, tapi etika dan profesionalisme adalah kuncinya,” pungkasnya.
Dialog ditutup oleh moderator Sugito, setelah beberapa peserta menyampaikan pertanyaan dan tanggapan atas paparan para narasumber. Dalam kesimpulannya, Sugito menegaskan bahwa Publisher Rights tidak hanya dimaknai sebagai kebijakan hukum, tetapi harus diterjemahkan menjadi langkah nyata untuk mewujudkan bisnis media yang berkelanjutan.
Ia mengatakan, SPS ke depan perlu menjadi wadah yang mendorong kreativitas dan inovasi agar media anggota dapat memperoleh pendapatan dengan cara yang sehat dan profesional. “Kerja-kerja kita harus berorientasi pada bisnis berkelanjutan, berlandaskan verifikasi administrasi dan faktual,” ujarnya.
Sugito juga mengingatkan pentingnya menjaga keseimbangan antara kebebasan pers, etika, dan keberlanjutan ekonomi. Menurutnya, media harus membangun trust atau kepercayaan publik melalui berita yang akurat dan berimbang, karena kepercayaan merupakan modal utama dalam membangun kerja sama dan kemitraan.
Dikatakannya, tantangan media saat ini bukan hanya hoaks, tetapi juga fenomena informasi yang diglorifikasi secara berulang hingga tampak seperti kebenaran. “Itu yang berbahaya. Informasi salah yang terus disebarluaskan akhirnya dipercaya publik. Di sinilah peran media berkualitas dibutuhkan,” kata Sugito.
Sebagai penutup, ia mengajak seluruh peserta dan pengurus SPS Kaltim untuk terus memperkuat kolaborasi dengan pemerintah daerah serta membangun sistem kerja yang kreatif dan transparan. “Keterbatasan anggaran bukan alasan berhenti berinovasi. Justru dari kreativitas dan kepercayaan publik, media bisa bertahan dan tumbuh,” tutupnya. (Habis)
MASIH dalam forum Dialog “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights” di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (11/10), giliran Kepala Dinas Kominfo Kaltim, HM Faisal, memaparkan pandangannya.
Dikenal dengan gaya bicara santai dan terbuka, Faisal membuka sesinya dengan candaan ringan yang langsung mencairkan suasana. “Saya sudah dua, Alhamdulillah istri masih satu,” ujarnya disambut tawa peserta.
Namun di balik guyon itu, Faisal menyampaikan keprihatinan mendalam terhadap merosotnya etika komunikasi publik di ruang digital. Ia menyoroti derasnya arus viral di media sosial yang sering kali berisi bahasa kasar, provokatif, bahkan merendahkan martabat. “Coba lihat bahasanya sekarang, gila-gilaan. Ada yang jorok, ada yang nggak jelas, dan banyak ditulis oleh akun anonim. Kita mau marah pun bingung, karena penulisnya nggak kompeten dan medianya juga tak jelas,” ungkapnya.
Menurutnya, kondisi ini menjadi alarm bagi insan pers dan lembaga komunikasi pemerintah untuk bersama-sama memulihkan etika ruang publik digital. Faisal mengaku telah berdiskusi dengan sejumlah pimpinan redaksi untuk menginisiasi gerakan bersama membangun kembali kesadaran etika penulisan dan penyebaran informasi. “Kalau perlu kita bikin gerakan literasi media tentang bahasa dan etika. Supaya publik sadar, viral itu tidak selalu benar,” tegasnya.
Setelah membahas etika, Faisal beralih ke topik kebijakan anggaran dan verifikasi media. Ia menjelaskan bahwa selama dua tahun terakhir, Diskominfo Kaltim menahan kerja sama dengan media nasional agar anggaran daerah dapat lebih dulu diperuntukkan bagi media lokal yang sedang berproses menuju verifikasi Dewan Pers. “Saya tahan dulu supaya teman-teman lokal bisa melengkapi diri. Mulai tahun ketiga baru saya buka lagi untuk nasional,” jelasnya.
Faisal menegaskan bahwa mulai 2024, verifikasi Dewan Pers menjadi harga mati untuk bekerja sama dengan Pemprov Kaltim. Meski demikian, ia masih memberi ruang bagi media yang dalam proses menuju verifikasi administratif. “Saya masih toleran untuk yang berproses. Tapi dua tahun ke depan, semua harus tuntas,” katanya.
Dalam pandangannya, media seharusnya mengikuti hukum pasar: kualitas menentukan nilai. Ia menggambarkan dengan perumpamaan sederhana, “Kalau tas branded harganya mahal karena kualitasnya bagus, ya media juga begitu. Kalau pembacanya banyak, trafiknya kuat, wajarlah dapat porsi lebih. Tapi kalau pengunjungnya sedikit, ya harus tahu diri,” ujarnya.
Kepala Diskominfo Kaltim H.M. Faisal
Faisal juga menyinggung kondisi keuangan daerah yang mulai tertekan akibat pemotongan Dana Bagi Hasil (DBH) oleh pemerintah pusat. Menurutnya, Pemprov Kaltim kini dipaksa berhemat di semua sektor, termasuk komunikasi publik.
“Kalau DBH terus dipotong, imbasnya ke mana-mana. Mungkin nanti gaji saya juga ikut berkurang,” ujarnya setengah berkelakar. “Tapi yang jelas, kondisi ini memaksa semua pihak untuk efisien, termasuk media,” sambungnya.
Dari situ, Faisal menekankan pentingnya inovasi dan adaptasi dalam bisnis media. Ia mencontohkan beberapa model efisiensi kreatif yang ditemuinya di berbagai daerah, mulai dari radio yang tetap eksis dengan konsep siaran bergerak hingga studio podcast sewaan yang efisien dan berorientasi hasil.
Ia bercerita tentang sebuah stasiun radio di Bandung yang keluar dari studio konvensional dan menyiarkan langsung dari mobil van yang berkeliling ke pusat keramaian. Mobil itu dipasangi branding sponsor dan disertai tim promosi di lapangan. “Mereka siaran, jualan, dan branding sekaligus. Itu efisiensi sekaligus inovasi,” katanya.
Faisal juga menuturkan pengalamannya berkunjung ke kantor Icon Plus di Jakarta, anak perusahaan PLN yang menyewakan studio podcast profesional di dalam pusat perbelanjaan. “Saya pikir diajak ke kantor, ternyata ke mall. Begitu masuk, ada ruang-ruang kecil seperti karaoke room tapi disulap jadi studio podcast. Kita tinggal datang, rekam, dan langsung dikasih hasilnya dalam flashdisk. Selesai satu jam, efisien sekali,” ceritanya.
Dari pengalamannya itu, Faisal menyimpulkan bahwa inovasi adalah satu-satunya jalan agar media bertahan di tengah tekanan ekonomi digital. Ia mengajak media lokal untuk tidak bergantung sepenuhnya pada dana pemerintah, melainkan berani berkreasi dan memperluas model bisnisnya. “Kalau radio bisa hidup lagi karena inovasi, kenapa media siber tidak bisa? Kita harus berani mencoba,” ujarnya.
“Media jangan hanya berharap pada satu sumber pendapatan. Dunia sudah berubah. Pemerintah siap mendukung, tapi yang paling penting, media harus siap berinovasi,” pungkasnya. (bersambung)
DIALOG “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights” yang digelar di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu (11/10), berlanjut ke sesi inti setelah pembukaan resmi oleh Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji.
Forum yang menjadi bagian dari Musdalub Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kaltim 2025 ini menghadirkan tiga narasumber utama: Kepala Diskominfo Kaltim H.M. Faisal, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Umum SPS Pusat Suhendro Boroma, serta Direktur Pusat Riset Masyarakat dan Budaya BRIN, Dian Andi Nur Azis, S.IP., M.Han., yang menyampaikan paparannya secara virtual melalui Zoom Meeting.
Dian membuka pemaparan dengan data terbaru Dewan Pers 2024 yang mencatat 5.019 perusahaan pers beroperasi di Indonesia. Dari jumlah tersebut, 77 persen merupakan media siber, namun hanya 1.789 media yang telah terverifikasi secara administratif maupun faktual.
Menurutnya, proses verifikasi Dewan Pers bukan sekadar formalitas, melainkan instrumen penting untuk menilai tata kelola, kesejahteraan pekerja, dan kredibilitas perusahaan media. “Kendala utama banyak media daerah bukan pada semangat, tetapi pada kesiapan administratif dan kesejahteraan pekerjanya,” ujarnya.
Ia juga menyebut Kaltim termasuk dalam lima besar provinsi dengan jumlah media terbanyak di Indonesia, sejajar dengan Lampung, Sumatera Utara, dan Riau. Namun, tingginya jumlah media belum otomatis menunjukkan kekuatan kelembagaan. “Jumlah medianya besar, tapi belum semuanya terhimpun di wadah resmi seperti SPS,” katanya.
BRIN, lanjut Dian, mencatat adanya pergeseran besar dalam lanskap jurnalisme, di mana tekanan ekonomi dan model bisnis berbasis klik menyebabkan turunnya standar kerja.
Fenomena “low-pay” dan “no-pay journalism” kini menjadi persoalan serius. Banyak jurnalis bekerja tanpa status tetap, dengan upah rendah, bahkan tanpa jaminan sosial. “Model ini melahirkan jurnalisme cepat saji — hanya mengejar klik ketimbang makna — yang pada akhirnya menggerus kepercayaan publik,” katanya.
Para peserta Musdalub SPS Kaltim 2025 berfoto bersama usai sidang pleno pemilihan ketua di Hotel Fugo Samarinda.
(Foto: Istimewa)
Ia mengutip data Edelman Trust Barometer 2024 yang menunjukkan hanya 59 persen masyarakat Indonesia masih percaya pada media arus utama. Sementara itu, data Dewan Pers Semester I 2025 mencatat 625 pengaduan terhadap media siber, jumlah tertinggi dalam empat tahun terakhir. “Lebih dari 75 persen masyarakat kini mengonsumsi berita dari media sosial, bukan dari portal berita utama,” katanya sambil menampilkan grafik tren konsumsi digital.
Dian memaparkan tiga penyebab utama krisis kepercayaan publik terhadap media. Pertama, menjamurnya judul sensasional yang menggeser fokus dari akurasi ke popularitas. Kedua, pergeseran fungsi media yang lebih sering menghibur ketimbang mendidik. Ketiga, native advertising yang membuat batas antara konten berbayar dan produk jurnalistik menjadi kabur.
Ia juga menyoroti ancaman serius bagi media lokal, mulai dari potensi penutupan akibat efisiensi anggaran, hilangnya suara daerah dalam pemberitaan nasional, hingga kesenjangan informasi antara media besar dan kecil. “Jika informasi daerah terus kalah oleh algoritma berita nasional, maka kita kehilangan cermin atas kehidupan masyarakat lokal,” ujarnya.
Namun, di balik tantangan itu, Dian tetap melihat peluang baru untuk bangkit, salah satunya melalui revitalisasi media lokal berbasis komunitas (hyperlocal), yakni media yang fokus pada isu spesifik wilayah tertentu. “Model ini terbukti mampu bertahan karena dekat dengan kebutuhan masyarakat dan relevan secara sosial,” jelasnya.
Ia juga menyinggung model bisnis alternatif seperti sistem langganan konten dan kemitraan komunitas. Dian mencontohkan Hukumonline.com yang berhasil bertahan dengan model berbayar karena fokus menggarap satu bidang dengan analisis mendalam. “Media lokal bisa mengambil inspirasi dari sini, tentu dengan adaptasi yang realistis terhadap kondisi daerah,” tambahnya.
Bagian paling menarik dari paparannya adalah soal kecerdasan buatan (AI). Menurut Dian, AI merupakan pisau bermata dua — bisa menjadi alat bantu sekaligus ancaman. Saat ini, AI lebih banyak digunakan untuk mempercepat produksi konten, namun berisiko menghapus peran redaksi dan sumber berita asli. “Google dan Meta kini bisa merangkum berita tanpa mengarahkan pembaca ke media sumber. Ini ancaman nyata bagi keberlangsungan media lokal,” tegasnya.
Meski begitu, ia menilai teknologi AI tidak boleh dianggap musuh. Justru harus dimanfaatkan untuk verifikasi fakta, analisis data, dan riset publik. “Jurnalisme pasca-clickbait bukan tentang menolak teknologi, tetapi bagaimana menggunakannya untuk kepentingan publik,” tandasnya. “Masa depan media lokal bergantung pada kemampuan menyeimbangkan inovasi dengan integritas,” tutupnya. (bersambung)
SAYA hadir di Musyawarah Daerah Provinsi Luar Biasa (Musdalub) Serikat Perusahaan Pers (SPS) Kalimantan Timur 2025 di Hotel Fugo Samarinda, Sabtu siang (11/10). Datang sebagai peserta peninjau mewakili Media Kaltim, saya menyaksikan langsung bagaimana organisasi yang dulu identik dengan dunia koran kini benar-benar menatap arah baru.
Di depan panggung, terpampang spanduk besar bertuliskan tema: “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights.”
Saya melihat banyak wajah lama yang akrab di dunia pers Kaltim. Para senior media cetak yang dulu menempa idealisme lewat tinta dan kertas. Tampak para pimpinan media cetak seperti Kaltim Post, Tribun Kaltim, Disway Kaltim, Radar Tarakan, Berau Post, Samarinda Pos, Swara Kaltim, serta sejumlah pimpinan media siber.
Rasanya seperti reuni besar dunia pers Kaltim. Saya bisa bertemu lagi dengan rekan-rekan lama dari keluarga besar Kaltim Post Group, tempat saya berkiprah selama 18 tahun. Namun, suasananya kini jauh berbeda. Kami tidak lagi bicara tentang oplah dan percetakan, melainkan tentang algoritma, monetisasi digital, dan masa depan publisher rights.
Di momen inilah terasa benar makna perubahan SPS. Dari Serikat Penerbit Suratkabar menjadi Serikat Perusahaan Pers. Rumah besar bagi seluruh pelaku media lintas platform dan lintas generasi.
Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji membuka Musdalub SPS Kaltim 2025 secara resmi didampingi Ketua Umum SPS Pusat Januar P. Ruswita yang hadir secara daring.
(Foto: Agus Susanto/Mediakaltim.com)
Acara dimulai dengan sambutan Ketua Umum SPS Pusat, Januar P. Ruswita, yang hadir secara daring dari Jakarta. Januar mengingatkan kembali akar sejarah SPS yang lahir di Yogyakarta pada 8 Juni 1946, di tengah semangat perjuangan kemerdekaan. “SPS kini berusia hampir delapan dekade,” ujarnya. “Kita harus memastikan organisasi ini tetap relevan di era digital. Media boleh berubah, tapi nilai etik dan tanggung jawab sosialnya jangan pernah luntur,” pesannya.
Setelah itu, Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji secara resmi membuka Musdalub SPS Kaltim 2025. Ia menyampaikan apresiasi terhadap kiprah SPS yang telah menjaga eksistensi dan etika pers di tengah derasnya arus informasi digital. Seno menegaskan pentingnya tanggung jawab moral insan pers untuk menyajikan berita yang benar, berimbang, dan beretika agar tidak menimbulkan disinformasi maupun provokasi di ruang publik.
Ia bahkan mencontohkan pengalamannya pribadi saat menjadi korban pemberitaan yang keliru. “Saya hanya menjawab pertanyaan soal permintaan pendopo dari komunitas, tapi ditulis pemerintah membangun pendopo Jawa. Akibatnya muncul komentar negatif dan kesalahpahaman di masyarakat,” ujarnya. Menurutnya, kejadian itu menjadi pelajaran penting tentang perlunya verifikasi, akurasi, dan kontrol redaksi yang kuat.
Seno juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi jurnalistik dan pelatihan berkelanjutan bagi wartawan baru agar memahami konteks dan terminologi pemerintahan saat melakukan wawancara.
“Kadang jurnalis menanyakan hal yang bahkan tidak mereka pahami. Ini perlu pembinaan supaya kualitas pers kita makin profesional,” jelasnya.
Selain itu, ia mengingatkan tentang menurunnya budaya membaca di masyarakat, di mana pembaca sering hanya menilai dari judul tanpa membaca isi berita secara utuh. Menurutnya, media harus menyeimbangkan daya tarik judul dengan akurasi isi agar tidak menyesatkan publik.
Di akhir sambutan, Seno menegaskan komitmen Pemprov Kaltim untuk terus mendukung SPS dalam menciptakan ekosistem media yang sehat, berdaya saing, dan beretika. “Mari bersama mewujudkan media yang kuat dan profesional demi mendukung visi Kaltim menuju Generasi Emas,” tutupnya.
Dialog media menghadirkan Kepala Diskominfo Kaltim H.M. Faisal membahas masa depan pers di era digital.
(Foto: Agus Susanto/Mediakaltim.com)Dialog media bertema “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights” berlangsung interaktif di Hotel Fugo Samarinda.
(Foto: Agus Susanto/Mediakaltim.com)
Setelah sesi pembukaan, acara berlanjut dengan dialog bertema “Masa Depan Pers Kalimantan Timur: Kebebasan, Etika, Bisnis Berkelanjutan, dan Publisher Rights.” Tiga narasumber utama hadir dalam sesi ini: Kepala Diskominfo Kaltim H.M. Faisal, S.Sos., M.Si., Wakil Ketua Umum SPS Pusat Suhendro Boroma, dan Direktur Badan Riset dan Inovasi Nasional (BRIN) Dian Andi Nur Azis, S.IP., M.Han. Diskusi berlangsung dinamis dengan moderator Sugito, praktisi media senior yang telah lama berkecimpung di dunia pers Kaltim.
Para narasumber menyoroti berbagai tantangan industri media di era digital. Mulai dari kolaborasi lintas sektor, penerapan publisher rights, hingga strategi keberlanjutan bisnis di tengah disrupsi teknologi. Bagian ini akan saya kupas lebih detail dalam tulisan terpisah.
Ajid Kurniawan memberikan sambutan usai terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SPS Kaltim periode 2025.
(Foto: Istimwa)Ajid Kurniawan bersama pimpinan sidang Musdalub SPS Kaltim memimpin jalannya proses pemilihan ketua secara aklamasi.
(Foto: Agus Susanto/Mediakaltim.com)
Setelah sesi dialog berakhir, forum berlanjut ke agenda utama pemilihan ketua. Ajid Kurniawan akhirnya terpilih secara aklamasi sebagai Ketua SPS Kaltim periode 2025. Direktur Balikpapan Pos ini menegaskan bahwa SPS Kaltim akan tampil berbeda dari provinsi lain.
“Kita harus berubah,” katanya. “SPS bukan lagi milik media cetak. Ini organisasi untuk semua entitas pers yang profesional.”
Menurutnya, masih banyak SPS di daerah lain yang didominasi perusahaan koran dan belum memberi ruang bagi media digital, padahal dunia media sudah berubah cepat. Karena itu, SPS Kaltim harus menjadi organisasi yang terbuka, adaptif, dan mampu mengakomodasi semua jenis perusahaan pers — cetak, daring, maupun penyiaran.
Ia menambahkan, seluruh agenda Musdalub berjalan sukses dan menjadi awal dari semangat baru organisasi. Sebagai pedoman kerja, Ajid menyiapkan sebelas rekomendasi strategis yang mencakup penguatan regulasi, peningkatan kapasitas SDM, diversifikasi pendapatan, hingga dorongan terhadap publisher rights.
Ia juga menekankan pentingnya pelatihan jurnalistik digital dan peningkatan kualitas konten media online agar tidak menurunkan marwah organisasi.
“SPS tidak boleh hanya jadi simbol. Ia harus hadir nyata membantu media tumbuh profesional, mandiri, dan berdaya saing di tengah transformasi digital,” ujarnya.
“Media tidak bisa lagi hanya mengandalkan konten. Kita harus cerdas berinovasi dan membangun ekosistem yang sehat,” tambah Ajid.
Dari pernyataan itu, Ajid kemudian memaparkan 11 Rekomendasi Strategis SPS Kaltim 2025 — mulai dari penguatan literasi media, inovasi teknologi, peningkatan kapasitas SDM, hingga kolaborasi dengan pemerintah dan sektor swasta. Rekomendasi tersebut menjadi arah kerja organisasi ke depan dalam memperkuat peran pers lokal di tengah dinamika industri digital.
Musyawarah ini menandai babak baru SPS Kaltim. Ajid dan tim formatur mendapat mandat membentuk kepengurusan modern dengan fokus pada digitalisasi media, peningkatan SDM, riset, dan kemitraan. Semangat perubahan terasa kuat: menjadikan SPS sebagai wadah profesional yang adaptif dan relevan.
Era baru telah dimulai. SPS Kaltim kini berdiri di garis depan perubahan. Dari industri tinta menuju industri data, dari warisan lama menuju inovasi baru. Bukan untuk mengulang kejayaan masa lalu, melainkan untuk memastikan pers daerah tetap relevan di tengah zaman yang terus berubah. (*)
SETIAP kali menginap di hotel, saya mulai membiasakan untuk jogging di sekitar kawasan tempat menginap. Bukan sekadar olahraga, tapi cara saya melihat suasana kota dari dekat.
Sabtu pagi (11/10) tadi, saya dan istri berjalan santai menyusuri Taman Samarendah yang mulai ramai. Udara Samarinda masih lembap, sementara matahari baru menyingkap langit jingga di antara gedung-gedung tinggi.
Dari taman, kami berbelok ke Jalan Bhayangkara dan selanjutnya berbelok menanjak menuju Balai Kota Samarinda. Di depan gedung Balai Kota, saya berhenti. Bukan karena lelah, tapi karena pemandangannya sudah jauh berbeda dari yang saya kenal dulu.
Pembangunan taman berundak di kawasan Balai Kota Samarinda dirancang sebagai ruang publik terbuka. Foto: Agus Susanto/Mediakaltim.com
Balai Kota Samarinda yang dulu menjadi salah satu titik liputan saya di tahun 2006 kini nyaris tak sama lagi. Gedungnya berdiri megah dengan fasad modern berlapis panel metalik abu muda. Di depannya, patung ikan pesut menjulang di tengah taman bundar, menjadi penanda visual wajah baru pemerintahan kota.
Namun di balik kemegahan itu, aktivitas proyek masih terasa. Gundukan tanah, kabel listrik menjuntai, dan galian memanjang di sisi jalan.
Saya berhenti di depan pagar proyek. Di sana terpampang papan bertuliskan, “Rehab Interior Gedung Balai Kota Samarinda — PT Raka Bangun Utama.” Nilai proyeknya, menurut data spse.inaproc.id, mencapai Rp17,6 miliar. Tapi itu baru satu bagian dari rangkaian panjang revitalisasi Balai Kota sejak 2023.
1 dari 6
Berdasarkan penelusuran data pengadaan, dalam tiga tahun terakhir total anggaran yang digelontorkan untuk kawasan ini hampir mencapai Rp100 miliar.
Pada 2023, proyek dimulai dengan rehab utama senilai Rp15,7 miliar, pembangunan gerbang utama Rp3,4 miliar, dan lanjutan proyek Rp2,5 miliar.
Tahun 2024, ada juga paket baru: pembangunan taman tahap I Rp9,7 miliar, rehab interior dan sarana penunjang Rp5,2 miliar, serta penataan fasad Diskominfo Rp2,6 miliar.
Sementara tahun 2025 menjadi puncaknya, dengan rehab MEP (mekanikal, elektrikal, plumbing) Rp14,4 miliar, rehab interior Rp17,6 miliar, rehab infrastruktur kawasan Rp1,9 miliar, dan lanjutan taman Balai Kota Rp25 miliar.
Saya melangkah ke sisi samping bangunan. Tampak struktur baru tengah dikerjakan, taman berundak dengan jalur pedestrian dan rangka baja setengah melingkar. Mungkin kelak akan menjadi area publik terbuka.
Dari sudut ini, Stadion Segiri tampak samar di bawah sinar matahari pagi. Pekerjaan di kawasan Balai Kota terlihat masif, menggambarkan ambisi besar untuk mengubah wajah pusat pemerintahan kota. Semua ini terlihat ambisius, tapi juga menuntut tanggung jawab besar agar sepadan dengan dana yang dikeluarkan.
Perubahan ini jelas bukan proyek biasa. Di bawah kepemimpinan Wali Kota Andi Harun dan Wakil Wali Kota Saefuddin Zuhri, Pemkot Samarinda ingin menampilkan wajah baru, lebih modern dan lebih tertata. Namun, transparansi tetap menjadi hal penting agar publik tahu apa yang sedang dibangun dan bagaimana manfaatnya dirasakan masyarakat.
Saya kembali melanjutkan jogging di jalan yang mulai ramai. Samarinda pagi tadi terasa berbeda. Bukan hanya karena gedung-gedung barunya, tapi karena kota ini sedang berusaha menata dirinya kembali.
Dan seperti halnya jogging, pembangunan juga butuh napas panjang. Tidak perlu tergesa-gesa, yang penting ritme dan tujuannya tetap terjaga. (*)
