JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian meminta pemerintah daerah (Pemda) untuk mengendalikan harga komoditas pangan yang menjadi penyumbang utama inflasi.

Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), cabai merah dan daging ayam ras menjadi komoditas penyumbang utama inflasi bulanan (month to month/M-to-M): September 2025 terhadap Agustus 2025.

“Penyumbang utama inflasi, untuk makanan, minuman, tembakau, artinya pangan terutama itu adalah cabai menempati posisi tertinggi, sama dengan daging ayam ras, yaitu 0,13 persen,” kata Mendagri dalam Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah di kantor Kemendagri, Jakarta, Senin (13/10/2025).

Mendagri menyampaikan bahwa inflasi nasional pada September 2025 mengalami kenaikan dibanding Agustus, yakni dari 2,31 persen menjadi 2,65 persen secara year on year. Sedangkan inflasi September 2025 terhadap Agustus 2025 (M-to-M) naik menjadi sebesar 0,21 persen.

Kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh peningkatan harga pada kelompok makanan, minuman, dan tembakau, serta kelompok perawatan pribadi dan jasa lainnya.

Menurutnya, kenaikan harga cabai disebabkan oleh distribusi hasil panen yang belum optimal di beberapa daerah. Sementara kenaikan harga daging ayam ras karena adanya kebijakan penyesuaian harga yang dilakukan oleh Kementerian Pertanian.

“Untuk melindungi peternak, karena mereka ada kenaikan ongkos produksi,” ujarnya.
Meski demikian, Mendagri menilai angka inflasi tersebut masih dalam kategori baik karena menunjukkan keseimbangan antara kepentingan produsen dan konsumen.

“Perlu ada keseimbangan antara melindungi produsen agar mereka tidak rugi, dan juga melindungi konsumen agar mereka tidak beli terlalu mahal dan barangnya tersedia,” kata Tito.

Mendagri menekankan pentingnya daerah-daerah yang masih mengalami kenaikan harga pangan melakukan pengendalian. Jajaran pemerintah pusat juga perlu memberikan perhatian terhadap daerah tersebut. Misalnya kenaikan harga cabai merah dapat diatasi dengan meningkatkan jumlah produksi dan memperbaiki distribusinya.

“Daging ayam ras boleh naik untuk lindungi peternak, tapi jangan sampai terjadi kenaikan yang tidak terkendali,” tuturnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Luar Negeri (Menlu) RI Sugiono membantah kabar yang diberitakan sejumlah media di Israel yang menyebut Presiden Prabowo Subianto berencana berkunjung ke Israel, Selasa (14/10) setelah merampungkan agendanya menghadiri KTT di Sharm el-Sheikh, Mesir, Senin (13/10/2025).

“(Kabar Presiden berencana berkunjung ke Israel, red.) tidak benar. Sesuai rencana awal, Presiden akan kembali ke Tanah Air setelah acara di Mesir selesai,” kata Menteri Luar Negeri RI Sugiono menjawab pertanyaan wartawan sebagaimana diteruskan oleh Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi di Jakarta, Senin (13/10/2025).

Sejumlah media Israel, Senin, memberitakan kemungkinan Presiden Prabowo berkunjung ke Israel, Selasa (14/10/2025). Walaupun demikian, berita-berita yang disiarkan media Israel itu hanya mengutip pernyataan seorang narasumber yang disebut “mengetahui informasi terkait”, tetapi media-media tersebut tidak menyebutkan nama ataupun jabatan narasumber yang mereka kutip.

Terlepas dari itu, informasi yang disiarkan oleh media-media Israel itu telah dibantah oleh Menlu RI Sugiono, yang mendampingi Presiden Prabowo dalam lawatannya di Mesir. Di Mesir, Presiden Prabowo juga didampingi oleh Sekretaris Kabinet (Seskab) Teddy Indra Wijaya.

Presiden Prabowo, yang bertolak dari Jakarta, Minggu (12/10) tengah malam, tiba di Bandara Internasional Sharm el-Sheikh, Senin pagi, untuk menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) untuk perdamaian di Gaza, Palestina, yang dijadwalkan berlangsung pada Senin (13/10/2025) siang.

Pertemuan tingkat tinggi itu dihadiri oleh pemimpin negara dari 27 negara, dan pemimpin lembaga-lembaga dunia seperti Sekretaris Jenderal PBB Antonio Guterres, Presiden Dewan Eropa Antonio Costa, Sekretaris Jenderal Liga Arab Ahmed Aboul Gheit.

KTT di Sharm el-Sheikh dijadwalkan berlangsung selama sehari, dan kemungkinan Presiden Prabowo langsung kembali ke Indonesia setelah merampungkan agendanya di Mesir.

Dalam pertemuan itu, Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi dan bersama Presiden Amerika Serikat Donald Trump bersama-sama memimpin jalannya KTT. Jajaran pemimpin negara yang mengikuti secara langsung jalannya KTT untuk perdamaian di Gaza itu, antara lain Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, Emir Qatar Sheikh Tamim bin Hamad Al Thani, Raja Jordania Abdullah II, Perdana Menteri Kuwait Ahmad Al Abdullah Al Sabah, Raja Bahrain Hamad bin Isa Al Khalifa, Presiden Palestina Mahmoud Abbas, Presiden Azerbaijan Ilham Aliyev, Presiden Prancis Emmanuel Macron, Kanselir Jerman Friedrich Merz, kemudian Perdana Menteri Inggris Keir Starmer.

Kemudian, ada pula Perdana Menteri Italia Giorgia Meloni, Perdana Menteri Spanyol Pedro Sanchez, Perdana Menteri Yunani Kyriakos Mitsotakis, Perdana Menteri Armenia Nikol Pashinyan, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban, Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif, Perdana Menteri Kanada Mark Carney, Perdana Menteri Norwegia Jonas Gahr Store, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani, Wakil Presiden Uni Emirat Arab Mansour bin Zayed Al Nahyan, Menteri Luar Negeri Oman Badr Al Busaidi, Menteri Luar Negeri India S. Jaishanka, dan Duta Besar Jepang untuk Mesir Masaki Noke. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan kekompakan pemerintah pusat dalam mengawal kebijakan pengalihan Transfer ke Daerah (TKD).

Keduanya memastikan, langkah ini tidak menekan pemerintah daerah (pemda), melainkan mendorong tata kelola keuangan yang lebih sehat dan mandiri.

“Kebijakan pengalihan TKD bukan pemangkasan membabi buta, melainkan dorongan agar daerah lebih disiplin secara fiskal dan fokus pada program prioritas yang langsung menyentuh masyarakat,” kata Tito dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (13/10/2025).

Tito menegaskan pemerintah pusat tidak akan tinggal diam, jika ada pemda yang benar-benar kesulitan menghadapi tekanan fiskal akibat pengalihan TKD.

Namun, bantuan dari pusat akan diberikan dengan catatan: daerah harus terlebih dahulu melakukan penataan ulang anggaran dan memastikan belanja daerah berjalan efisien.

Ia juga meminta kepala daerah tidak reaktif terhadap angka transfer, tetapi menata ulang program kerja agar lebih berdampak bagi publik.

Hal senada juga disampaikan Purbaya, yang meminta seluruh kepala daerah memperbaiki kualitas belanja dan tata kelola anggaran agar dana transfer benar-benar memberikan dampak optimal bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat.

“Semuanya tergantung pada kepala daerahnya nanti ke depan,” kata Purbaya usai audiensi dengan Asosiasi Pemerintah Provinsi Seluruh Indonesia (APPSI) dalam pertemuan membahas sinergi fiskal melalui mekanisme TKD dan Dana Bagi Hasil (DBH).

Purbaya menegaskan, total alokasi anggaran ke daerah tidak berkurang, yakni tetap sebesar Rp1.300 triliun, hanya saja sebagian dialirkan melalui mekanisme belanja kementerian untuk mendukung kebutuhan daerah secara lebih terukur.

Ia menambahkan, Kemenkeu akan terus memantau penyerapan anggaran hingga akhir tahun guna memastikan penggunaan dana benar-benar tepat sasaran dan bebas penyimpangan.

Analis politik dari Citra Institute Efriza menyebut, duet Tito–Purbaya menjadi fondasi penting strategi pemerintah pusat dalam menjaga keseimbangan fiskal di tengah kebijakan pengalihan TKD.

Kemendagri memperkuat fungsi pembinaan dan pengawasan daerah, sementara Kemenkeu memastikan disiplin fiskal dan akuntabilitas berjalan konsisten di semua level pemerintahan.

Efriza menilai kekompakan Tito dan Purbaya menjadi sinyal kuat bahwa kebijakan efisiensi TKD dijalankan secara moderatif dan kolaboratif, bukan ekstrem.

“Kebijakan ini bukan bentuk lepas tangan pemerintah pusat. Justru Tito dan Purbaya memastikan daerah tetap mendapat pendampingan agar tidak terpuruk,” ujarnya.

Efriza menambahkan, langkah ini sekaligus menjadi ujian bagi kepala daerah untuk lebih kreatif dalam menggali Pendapatan Asli Daerah (PAD) tanpa membebani masyarakat, serta menjaga stabilitas politik dan pelayanan publik.

Sinergi antara Mendagri Tito Karnavian dan Menkeu Purbaya Yudhi Sadewa menegaskan bahwa pengalihan TKD bukan ancaman, melainkan momentum reformasi fiskal daerah.

Dengan pendekatan kolaboratif dan disiplin fiskal yang konsisten, pemerintah pusat berharap, daerah mampu menjadi lebih mandiri, transparan, dan tangguh menghadapi tantangan ekonomi ke depan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan TNI mempersiapkan pasukan perdamaian untuk bertugas di Gaza, Palestina, manakala KTT terkait perdamaian Gaza di Mesir, Senin, mencapai hasil konstruktif dan pengiriman pasukan disetujui oleh DK-PBB.

Perintah untuk bersiap-siap itu disampaikan langsung oleh Presiden Prabowo kepada Wakil Panglima TNI Jenderal TNI Tandyo Budi Revita dalam sesi rapat terbatas (ratas) di kediaman pribadi Presiden, Jalan Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam.

“Kalau memang terjadi kesepakatan yang konstruktif, tidak menutup kemungkinan arahnya akan ke sana (pengiriman pasukan, red). Bapak Presiden juga menyampaikan hal tersebut bahwa kalau memang kemudian tercapai kesepakatan ke arah yang baik, dalam artian terjadi perdamaian, dan kemudian salah satu konsekuensinya adalah kita, Indonesia, diminta untuk ikut serta membantu mengirimkan pasukan perdamaian. Alhamdulillah, yang hadir Wakil Panglima TNI untuk juga mulai mempersiapkan diri,” kata Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi saat ditemui selepas rapat menjawab pertanyaan ANTARA.

Presiden Prabowo, selepas memimpin rapat terbatas di kediamannya, dijadwalkan bergerak menuju Pangkalan Udara TNI AU (Lanud) Halim Perdanakusuma, Jakarta, Minggu tengah malam, untuk melawat ke Mesir menghadiri Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) mengenai perdamaian di Gaza, Palestina, yang digelar di Kota Sharm el-Sheikh, Laut Merah, Mesir, Senin. Dalam lawatannya ke Mesir, yang kemungkinan berlangsung selama sehari, Presiden Prabowo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Sugiono dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.

Kehadiran Presiden secara langsung dalam KTT Gaza di Mesir itu telah dibenarkan oleh Mensesneg Prasetyo Hadi, yang juga Juru Bicara Presiden RI.

“Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa kemarin (11/10) secara khusus Beliau mendapatkan undangan. Memang agak mendadak kalau dari sisi waktu, tetapi undangan tersebut betul-betul memohon kesediaan kehadiran Bapak Presiden Prabowo, karena itu bagian dari kelanjutan perundingan yang semoga Insya Allah itu bisa membawa perdamaian di Palestina, dan terutama di Gaza,” kata Prasetyo Hadi, yang selepas rapat langsung bergerak menuju Lanud Halim Perdanakusuma bersama Kepala Badan Komunikasi RI Angga Raka Prabowo, untuk melepas keberangkatan Presiden Prabowo.

“Bapak Presiden menyampaikan kepada kita semua bahwa untuk menjaga hubungan baik, dan itu juga bagian dari ikhtiar kita selama ini bahwa Bapak Presiden memutuskan untuk menghadiri undangan tersebut,” sambung Pras, sapaan akrab Prasetyo.

Terkait pengiriman 20.000 prajurit TNI ke Gaza sebagai pasukan perdamaian, Presiden Prabowo telah menyampaikan usulan itu secara terbuka dalam pidatonya saat Sidang Ke-80 Majelis Umum PBB di New York, Amerika Serikat, bulan lalu (23/9).

Presiden menyatakan: “Manakala mandat diberikan oleh Dewan Keamanan (PBB) dan Majelis Agung (PBB), Indonesia siap mengerahkan 20.000 atau bahkan lebih, putra-putri kami untuk menjaga perdamaian di Gaza atau di tempat lain (yang berkonflik, red.), seperti di Ukraina, Sudan, Libya, di mana pun tempat yang butuh perdamaian ditegakkan, perdamaian perlu dijaga, kami siap”. (ANT/KN)

JAKARTA – Asosiasi Produsen Serat dan Benang Filamen Indonesia (APSyFI) menyurati Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa untuk mendiskusikan langkah penyelamatan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) nasional, terutama akibat praktik impor ilegal dan dumping produk.

Menurut Ketua APSyFI Redma Gita Wirawasta, perhatian Purbaya terhadap praktik kuota impor ilegal menjadi harapan baru bagi industri tekstil.

“Hubungan sinergi dan harmoni antara pemerintah dan pelaku usaha perlu terus dilanjutkan,” kata Redma dalam keterangan tertulis di Jakarta, Minggu (12/10/2025).

APSyFI menilai rantai pasok industri yang selama ini terintegrasi dari hulu hingga hilir kini terganggu akibat serbuan produk impor ilegal.

Menurut Redma, terdapat kesenjangan antara data perdagangan Indonesia dan negara mitra, yang mengindikasikan banyaknya barang impor yang masuk tanpa tercatat di sistem Bea Cukai. Hal ini menimbulkan kerugian bagi negara baik dari segi penerimaan maupun persaingan pasar.

Terkait hal tersebut, APSyFI berharap Direktorat Jenderal (Ditjen) Bea Cukai dapat memperkuat sistem pengawasan dan memperbaiki prosedur penerimaan barang impor dari pelabuhan.

Salah satu hal yang disorot, antara lain tidak digunakannya sistem port-to-port manifest.

“Importir bisa membuat dokumen Pemberitahuan Impor Barang (PIB) tanpa mengacu pada Master Bill of Lading (B/L). Celah ini membuka ruang bagi praktik misdeclare, under invoicing, dan pelarian HS code,” ujar Redma.

APSyFI juga menyoroti minimnya pemeriksaan dengan AI Scanner serta pemberian fasilitas impor berlebih, yang berpotensi disalahgunakan oleh importir.

Maka dari itu, APSyFI berharap dapat beraudiensi bersama Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) untuk menjelaskan kondisi terkini industri TPT serta dampak berganda (multiplier effect) dari penerapan kebijakan trade remedies terhadap impor ilegal.

Asosiasi mengingatkan langkah tegas pemerintah dibutuhkan untuk menjaga industri tekstil nasional dari risiko kehilangan daya saing dan peningkatan pengangguran.

“Penyelamatan industri tekstil bukan hanya soal pabrik, tetapi juga menyangkut jutaan tenaga kerja dan keberlanjutan ekonomi daerah,” ujar Redma. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi menyatakan bahwa pemerintah tidak berencana menggunakan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) untuk membayar utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung (KCJB) atau Whoosh.

Dalam keterangannya di kediaman Presiden Prabowo Subianto, Kertanegara, Jakarta, Minggu (12/10) malam, Prasetyo menyebut bahwa pemerintah telah mendiskusikan langkah-langkah alternatif untuk mencari solusi pembiayaan yang tidak membebani APBN.

“Beberapa waktu yang lalu juga sudah dibicarakan untuk diminta mencari skema ya, skema supaya beban keuangan itu bisa dicarikan jalan keluar,” katanya.

Saat ditanya apakah topik terkait pembayaran utang Whoosh termasuk dalam agenda pembahasan di pertemuan rapat terbatas (ratas) bersama Presiden Prabowo Subianto, Prasetyo menyebut bahwa hal itu tidak masuk dalam pembahasan ratas.

“Malam ini tidak, malam ini tidak sempat. Whoosh bukan salah satu pembahasan malam ini,” ujar Prasetyo menanggapi pertanyaan awak media terkait solusi untuk Whoosh.

Namun demikian, Prasetyo menilai bahwa proyek Whoosh memiliki manfaat besar bagi masyarakat, terutama dalam meningkatkan konektivitas antara Jakarta dan Bandung.

“Faktanya, Whoosh menjadi salah satu moda transportasi yang sangat membantu aktivitas masyarakat, baik dari Jakarta maupun ke Bandung dan sebaliknya,” katanya.

Lebih lanjut, Mensesneg menambahkan bahwa pemerintah melihat potensi pengembangan jaringan kereta cepat sebagai bagian dari visi pembangunan transportasi nasional.

“Justru, kita ingin sebenarnya kan itu berkembang ya, tidak hanya ke Jakarta dan sampai ke Bandung, mungkin juga kita sedang berpikir untuk sampai ke Jakarta, ke Surabaya,” ujarnya.

Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa, dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10), memutuskan APBN tidak akan digunakan untuk menanggung beban utang proyek Kereta Cepat Jakarta–Bandung yang dikelola PT KCIC.

Pemerintah, kata Purbaya, mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis tersebut dilakukan melalui Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara), yang memiliki kapasitas keuangan dan sumber dividen mandiri sekitar Rp80 triliun per tahun.

Menurut Purbaya, langkah tersebut penting untuk memisahkan tanggung jawab antara pemerintah dan sektor swasta agar proyek infrastruktur tidak terus membebani APBN.

Sementara itu, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria menjelaskan dua opsi penyelesaian yang tengah dikaji, yakni melalui penambahan modal (equity) atau pengambilalihan infrastruktur oleh pemerintah sebagaimana praktik di industri perkeretaapian lainnya.

Dony menambahkan, proyek KCJB telah memberikan dampak ekonomi yang signifikan dengan peningkatan mobilitas dan penumpang mencapai 30 ribu orang per hari.

Namun, ia menegaskan bahwa aspek keberlanjutan bisnis KCIC yang kini menjadi bagian dari PT KAI juga harus dijaga melalui skema pembiayaan yang tepat. (ANT/KN)

JAKARTA – Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) memprakirakan terdapat potensi hujan dengan beragam intensitas di sejumlah daerah disertai temperatur tinggi pada Senin (13/10/2025).

Dalam prakiraan cuaca daring diikuti dari Jakarta, Senin, Prakirawan BMKG Zen Putri menjelaskan diprakirakan hujan ringan dapat turun di wilayah Banda Aceh, Medan, Padang, Tanjung Pinang, Jambi, Bengkulu, Palembang dan Bandar Lampung serta hujan disertai petir di Pangkal Pinang dan cuaca berasap atau kabut di Pekanbaru.

“Di Pulau Jawa diprakirakan terjadi udara kabur di Surabaya dan berpotensi hujan ringan di Serang, Jakarta, Bandung, Semarang dan Yogyakarta,” jelasnya.

Sementara di wilayah Bali dan Nusa Tenggara, Putri menjelaskan terdapat potensi cuaca berawan tebal di Denpasar dan berawan di Kupang serta hujan ringan di Mataram.

Di wilayah Kalimantan, hujan disertai petir diprakirakan terjadi Pontianak, Tanjung Selor, Palangkaraya dan Banjarmasin serta hujan intensitas ringan di Samarinda.

Untuk Pulau Sulawesi, cuaca berawan diprediksi BMKG terjadi di Manado, berawan tebal di Makassar dan Kendari, hujan ringan di Gorontalo dan Palu serta hujan intensitas sedang di Mamuju.

Di Indonesia bagian timur, Putri menjelaskan bahwa cuaca berawan diprediksi BMKG dialami di Manokwari dan Ambon, hujan ringan di Ternate, Sorong, Nabire, Jayawijaya, Jayapura dan Merauke.

Dia juga memperingatkan suhu maksimum yang tinggi di sejumlah kota, berkisar antara 27 sampai 35 derajat Celcius.

“Bagi yang tinggal di Serang, Surabaya Semarang, Yogyakarta dan sekitarnya waspadai terhadap suhu yang diprediksi berkisar antara 32 hingga 35 derajat Celcius terutama yang beraktivitas di luar ruangan,” ujarnya. (ANT/KN)