LOMBOK TENGAH – Para pembalap mobil nasional dari berbagai daerah dipastikan mengikuti ajang Mandalika Festival of Speed (MFoS) putaran 3 dan 4 di Pertamina Mandalika International Circuit, Nusa Tenggara Barat (NTB) pada 24-26 Oktober 2025.

“Event ini menjadi lanjutan dari dua putaran sebelumnya,” kata Direktur Utama MGPA Priandi Satria di Lombok Tengah, Sabtu (11/10/2025).

Berdasarkan jadwal resmi, MFoS akan menampilkan rangkaian latihan bebas, sesi kualifikasi, hingga dua kali balapan utama di tiap kelas, serta aksi seru dari Time Attack Series yang selalu dinanti.

Ajang MFoS bukan sekadar kompetisi balap, tetapi juga bagian dari upaya membangun ekosistem besar yang menghubungkan olahraga, ekonomi kreatif, dan pariwisata.

“Mandalika Festival of Speed kami hadirkan bukan hanya untuk para pembalap, tetapi juga untuk masyarakat luas. Event ini menjadi ruang untuk tumbuh bagi dunia motorsport nasional, sekaligus mendorong sektor UMKM dan pariwisata di Lombok dan Nusa Tenggara Barat,” kata Priandhi Satria.

Menurut Priandhi Satria, setiap kali event seperti MFoS digelar, dampaknya terasa langsung bagi masyarakat. Hotel-hotel penuh, kafe dan restoran ramai, dan produk UMKM lokal mendapat eksposur dari ribuan penonton.

“Inilah efek berantai positif yang nyata bagi ekonomi daerah. Selain itu, kami ingin Mandalika terus menjadi tempat pembibitan pembalap muda Indonesia, sekaligus ruang bagi masyarakat untuk menikmati manfaat ekonomi dari industri motorsport,” katanya.

Selain aksi balap, area sirkuit akan disemarakkan oleh zona UMKM, pameran otomotif, dan kuliner khas NTB. MGPA bersama InJourney dan ITDC memastikan MFoS menjadi festival lengkap yang menghadirkan pengalaman menyeluruh dari tribun, paddock, hingga area publik.

“Kami ingin setiap event di Mandalika tidak hanya meninggalkan jejak ban di lintasan, tetapi juga meninggalkan manfaat bagi masyarakat,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan RI Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tidak ikut menanggung beban utang proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang dikelola PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).

Ia mendorong agar penyelesaian pembiayaan proyek strategis itu dilakukan oleh Badan Pengelola Investasi Daya Anagata Nusantara (Danantara).

“Kalau ini kan dibuat Danantara kan ya, kalau dibuat Danantara kan mereka sudah punya manajemen sendiri, sudah punya dividen sendiri yang rata-rata setahun bisa Rp80 triliun atau lebih,” kata Purbaya dalam acara Media Gathering Kemenkeu 2025 di Bogor, Jumat (10/10/2025).

Menkeu menerangkan bahwa pemerintah tidak ingin seluruh beban proyek infrastruktur kembali ditanggung negara.

“Karena kalau enggak ya semuanya kita lagi, termasuk dividennya. Jadi ini kan mau dipisahin swasta sama government,” ujarnya.

Adapun, Chief Operating Officer (COO) Danantara Dony Oskaria sebelumnya menyampaikan bahwa pihaknya telah menyiapkan dua skema penyelesaian, yaitu dengan mengambilalih infrastrukturnya dan menyuntikkan dana tambahan.

“Apakah kemudian kita tambahkan equity yang pertama atau kemudian memang ini kita serahkan infrastrukturnya sebagaimana industri kereta api yang lain, infrastrukturnya itu milik pemerintah. Nah ini dua opsi ini yang kita coba tawarkan,” kata Donny di Jakarta, Kamis (9/10).

Pada dasarnya, disampaikan Dony proyek tersebut memberikan dampak ekonomi yang cukup signifikan bagi masyarakat, dengan memangkas waktu tempuh. Saat ini pula jumlah penumpang KCIC terus mengalami peningkatan yakni mencapai 30 ribu penumpang per hari.

“Tapi dari satu sisi kita juga memperhatikan keberlanjutan daripada KAI itu sendiri. Karena KCIC ini sekarang bagian daripada KAI, inilah yang kita cari solusi terbaik,” katanya.

Sementara, Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) Rosan Perkasa Roeslani menyampaikan, proses negosiasi untuk restrukturisasi utang proyek PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC) sedang berlangsung.

Negosiasi dilakukan dengan pemerintah dan perusahaan mitra dari China guna menyepakati struktur pembiayaan baru yang lebih berkelanjutan.

“Iya, sedang berjalan (restrukturisasi) dengan pihak China, baik dengan pemerintah China (negosiasi) sedang berjalan,” kata Rosan, Rabu (8/10).

Dia menerangkan, restrukturisasi utang proyek KCIC tidak sekadar perbaikan jangka pendek, melainkan mencakup reformasi menyeluruh terhadap struktur pembiayaan agar risiko serupa tidak terulang pada masa mendatang. (ANT/KN)

JAKARTA – Tim Kuasa Hukum Nadiem Anwar Makarim mengharapkan Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Selatan I Ketut Darpawan membatalkan penetapan tersangka Nadiem melalui putusan akhir praperadilan yang akan dibacakan pada Senin (13/10).

Perwakilan tim kuasa hukum Nadiem, Dodi S Abdulkadir dalam keterangan di Jakarta, Jumat (10/10/2025), berkeyakinan bahwa penetapan tersangka mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) itu tidak sah.

Ia mengungkapkan sejak pertama sidang praperadilan 3 Oktober 2025 hingga kini, Kejaksaan Agung (Kejagung) tidak pernah memberikan penjelasan resmi mengenai perbuatan spesifik tindak pidana korupsi yang dituduhkan dan dasar penetapan Nadiem sebagai tersangka dalam kasus dugaan korupsi pengadaan Chromebook di Kemendikbudristek periode 2020-2022.

Dodi menyoroti proses yang dijalankan Kejagung cacat hukum baik secara formil maupun materiil sehingga harus dibatalkan.
Penolakan penetapan tersangka itu, menurut dia, didasarkan pada dua alat bukti yang tidak cukup hingga belum adanya perhitungan resmi kerugian keuangan negara.

“Mengingat tindak pidana korupsi itu adalah sekarang delik materiil, maka ini ibaratnya sama seperti adanya seseorang sudah ditetapkan tersangka melakukan pembunuhan tapi tidak ada yang mati. Jadi, begitu juga penetapan tersangka terhadap Nadiem dapat diibaratkan seperti itu,” ujarnya.

Menurut Dodi, Nadiem ditetapkan sebagai tersangka tanpa adanya hitungan kerugian keuangan negara oleh lembaga yang sah. Padahal unsur material tersebut harusnya sudah dipenuhi sebelum Nadiem ditetapkan sebagai tersangka.

Pernyataan itu sejalan dengan saksi ahli yang dihadirkan oleh tim kuasa hukum Nadiem dalam sidang praperadilan, yakni Pakar Hukum Pidana Chairul Huda.

Ia menjelaskan kerugian keuangan negara yang menjadi dasar penetapan tersangka haruslah berupa kerugian nyata dan pasti jumlahnya (actual loss), bukan sekadar potensi kerugian atau dugaan semata (potential loss).

Chairul mengatakan jika penetapan tersangka perihal adanya kerugian keuangan negara hanya didasarkan pada hasil ekspose, yang merupakan sekedar praktek penyidikan yang tidak dapat dipandang sebagai alat bukti yang sah.

“Jika terus dilanjutkan, tindakan itu merupakan bentuk kesewenang-wenangan yang sama sekali tidak dapat dibenarkan,” ujarnya.

Dalam proses praperadilan sebelumnya, sebanyak 12 tokoh antikorupsi dari berbagai latar belakang, termasuk mantan pemimpin Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) hingga mantan Jaksa Agung mengajukan pendapat hukum dalam bentuk sahabat pengadilan (amicus curiae) kepada hakim praperadilan dalam perkara pemeriksaan permohonan praperadilan nomor 119/Pid.Pra/2025/PN Jkt.Sel.

Para amici (sebutan bagi pihak amicus curiae) berpandangan bahwa proses praperadilan saat ini sering menyimpang dan gagal berfungsi sebagai pengawas efektif terhadap penggunaan diskresi penyidik, sekaligus mendesak reformasi proses pemeriksaan praperadilan penetapan tersangka secara umum di Indonesia.

Dalam kasus Nadiem, mereka menilai dua alat bukti yang dijadikan dasar penetapan tersangka terhadap pemohon tidak cukup kuat untuk menduga pemohon sebagai pelaku tindak pidana.

Dengan kata lain, tindakan pemohon menetapkan status tersangka tidak berlandaskan pada konsep reasonable suspicion atau kecurigaan yang beralasan.
Mereka beranggapan beban pembuktian seharusnya tidak diberikan kepada pemohon, melainkan termohon, yaitu penyidik Kejaksaan Agung.

Sebab, pada dasarnya penyidik lah yang mendalilkan sesuatu bahwa terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga pemohon adalah pelakunya.

Dengan menjalankan prinsip tersebut, para amici menilai dalam sidang praperadilan, hal pertama yang harus dilakukan oleh pihak termohon adalah menjelaskan tindak pidana yang diduga terjadi dan alasannya menduga seseorang sebagai pelaku tindak pidana.

Dalam perkembangan kasus itu, Kejagung mengungkapkan telah menerima pengembalian uang.

“Memang informasinya ada beberapa pengembalian uang, baik dalam bentuk rupiah maupun dolar, menurut informasinya,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat (10/10/2025).

Anang mengatakan uang tersebut dikembalikan oleh pihak vendor dan pihak kementerian pada beberapa bulan lalu.

“Terkait jumlah uang yang dikembalikan, Anang belum bisa mengungkapkannya. Nanti lah. Kalau nanti naik di dakwaan, di persidangan akan terungkap,” ujarnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Pratikno meminta sejumlah kementerian dan lembaga terkait untuk melakukan evaluasi menyeluruh terhadap keamanan bangunan pendidikan, termasuk pondok pesantren di Indonesia.

Evaluasi kelayakan konstruksi bangunan fasilitas pendidikan tersebut menjadi atensi pemerintah merespons peristiwa robohnya bangunan Pondok Pesantren Al Khoziny di Buduran, Sidoarjo, Jawa Timur, Senin (29/9).

“Ambruknya bangunan ponpes Al Khoziny di Sidoarjo menjadi bencana non-alam akibat kegagalan teknologi dengan korban meninggal dunia terbanyak sepanjang tahun 2025. Ini harus menjadi perhatian kita semua agar tidak terjadi lagi di kemudian hari,” kata dia dalam keterangan di Jakarta, Sabtu.

Aspek keamanan infrastruktur bangunan pendidikan pasca-insiden yang menewaskan 67 orang santri tersebut menjadi pokok pembahasan dalam rapat tingkat menteri yang dipimpin oleh Menko PMK di Jakarta, Jumat (10/10).

Pratikno dalam rapat tersebut juga menegaskan kementerian dan lembaga, termasuk Kementerian Pekerjaan, Kementerian Agama, Kementerian Kesehatan, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Basarnas dan pemerintah daerah harus saling bersinergi demi memastikan seluruh bangunan pendidikan memiliki struktur yang aman dan layak.

“Perlu dilakukan penguatan koordinasi antarinstansi, agar setiap proses pembangunan fasilitas pendidikan dan keagamaan dapat memenuhi persyaratan teknis serta diawasi secara ketat,” ujarnya.

Pratikno mengapresiasi langkah cepat tim SAR gabungan dalam melaksanakan operasi pencarian dan pertolongan terhadap santri Al Khoziny yang menjadi korban bangunan ambruk.

Ia menyebut penanganan darurat yang dilakukan sejak hari pertama menunjukkan komitmen pemerintah dalam merespons setiap bencana dengan cepat.

“Keselamatan anak-anak di sekolah dan pesantren adalah prioritas utama. Tragedi ini menjadi pelajaran penting bagi semua pihak agar lebih memperhatikan keamanan bangunan yang digunakan untuk kegiatan belajar mengajar,” ujarnya. (ANT/KN)

MANOKWARI – Kepolisian Daerah (Polda) Papua Barat mulai menggelar operasi penertiban terhadap aktivitas pertambangan emas ilegal atau tanpa izin di Distrik Wasirawi, Kabupaten Manokwari, pada Jumat (10/10).

Kepala Polda Papua Barat Inspektur Jenderal Polisi Johnny Eddizon Isir di Manokwari, Sabtu mengatakan, operasi tersebut merupakan langkah penegakan hukum terhadap kegiatan yang merusak lingkungan.

“Tambang ilegal tidak hanya melanggar hukum, tetapi menimbulkan kerusakan lingkungan, pencemaran sungai, dan membahayakan masyarakat,” ujar Isir.
Dia menyebut operasi itu akan dilakukan berkala setelah dispensasi waktu berakhir (3-7 Oktober 2025) sesuai dengan kesepakatan antara pemerintah daerah, aparat keamanan, pemilik modal, dan pemilik hak ulayat.

Kepolisian telah mendirikan pos komando taktis untuk melakukan pengawasan secara intensif sehingga mampu mencegah timbulnya praktik pertambangan emas tanpa izin yang telah merugikan negara.

“Penertiban ini akan terus dilakukan secara tegas dan terukur. Saya imbau masyarakat tidak lagi terlibat, dan mendukung kebijakan ini,” ujarnya.

Kepala Bidang Humas Polda Papua Barat Komisaris Besar Polisi Ignatius Benny Ady Prabowo menjelaskan, tim melakukan penyisiran ke seluruh lokasi pertambangan emas tanpa izin sekira pukul 10.00 WIT.

Tim tidak menemukan aktivitas pertambangan, namun masih terdapat sejumlah kelompok masyarakat di lokasi sehingga petugas melakukan mobilisasi mereka untuk kembali ke rumah masing-masing.

“Tidak ada kegiatan penambangan maupun alat berat yang digunakan. Langkah preventif melalui sosialisasi dan edukasi, karena masih ada warga di lokasi,” ujarnya.

Operasi dipimpin oleh Direktur Samapta Polda Papua Barat Kombes Pol Franky Samuel Lopulalan, Kabid Propam Kombes Pol Darno, Kapolresta Manokwari Kombes Pol Ongky Isgunawan, dan Auditor Kepolisian Madya pada Itwasda Polda Papua Barat Kombes Pol Andy Prihastomo.

Adapun tim gabungan yang terlibat dalam operasi penertiban tambang emas ilegal berasal dari Direktorat Reskrimsus Polda Papua Barat, Direktorat Samapta Polda Papua Barat, Satuan Brimob Polda Papua Barat, dan Polresta Manokwari.

Kegiatan penertiban ditutup dengan evaluasi lapangan sekaligus pemetaan ulang wilayah yang berpotensi menjadi lokasi penambangan ilegal untuk ditindaklanjuti pada pelaksanaan operasi berikutnya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) mengatakan bahwa tidak ada istilah “oplosan” dalam berkas dakwaan kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018-2023.

Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Jumat, menjelaskan bahwa secara teknis, perbuatan mencampur bahan bakar dengan RON yang berbeda bukan disebut dengan “oplosan”, melainkan disebut dengan “blending”.

“Ibaratnya blending-an dari RON 88 atau RON 92 yang memang dijual dengan harga di bawah. Istilahnya bukan oplosan, melainkan blending-an dan memang secara teknis memang begitu. Tidak ada istilah oplosan, tetapi blending,” katanya.

Diketahui, pada Kamis (9/10), Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menggelar sidang dakwaan bagi empat terdakwa dalam kasus dugaan korupsi tata kelola minyak mentah dan produk kilang pada periode 2018–2023.

Empat terdakwa itu adalah Direktur Utama PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Riva Siahaan, Direktur Pemasaran Pusat dan Niaga PT Pertamina Patra Niaga tahun 2023 Maya Kusuma, Vice President Trading Produk Pertamina Patra Niaga Edward Corne periode 2023-2025, serta Direktur Feedstock and Product Optimalization PT Kilang Pertamina Internasional (KPI) periode 2022-2025 Sani Dinar Saifudin.

Para terdakwa diduga telah merugikan negara senilai Rp285,18 triliun.

“Para terdakwa telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan melawan secara hukum dengan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu korporasi, yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara,” ucap jaksa penuntut umum (JPU) dari Kejaksaan Agung Feraldy Abraham Harahap dalam sidang pembacaan surat dakwaan.

JPU menjelaskan dalam pengadaan impor produk kilang atau bahan bakar minyak (BBM), keempat terdakwa telah memperkaya BP Singapore Pte. Ltd. dalam pengadaan gasoline (bensin) 90 pada paruh pertama (H1) tahun 2023 sebesar 3,6 juta dolar Amerika Serikat (AS) dan pengadaan bensin 92 pada paruh pertama 2023 sebesar 745.493 dolar AS serta Sinochem International Oil (Singapore) Pte. Ltd. dalam pengadaan bensin 90 pada paruh pertama 2023 sebesar 1,39 juta dolar AS.

Selain itu, dalam penjualan solar nonsubsidi, perbuatan para terdakwa telah memperkaya 14 korporasi lainnya senilai Rp2,54 triliun.

Dengan demikian, kerugian negara yang ditimbulkan dalam kasus tersebut sebesar Rp285,18 triliun. JPU memerinci kerugian negara meliputi kerugian keuangan negara sebesar 2,73 miliar dolar AS dan Rp25,44 triliun, kerugian perekonomian negara Rp171,99 triliun, serta keuntungan ilegal 2,62 miliar dolar AS.

Kerugian keuangan negara dimaksud terdiri atas 5,74 miliar dolar AS dalam pengadaan impor produk kilang atau BBM serta Rp2,54 triliun dalam penjualan solar nonsubsidi selama periode 2021-2023.

Sementara, kerugian perekonomian negara merupakan kemahalan dari harga pengadaan BBM yang berdampak pada beban ekonomi yang ditimbulkan dari harga tersebut serta keuntungan ilegal didapat dari selisih antara harga perolehan impor BBM yang melebihi kuota dengan harga perolehan minyak mentah dan BBM dari pembelian yang bersumber di dalam negeri. (ANT/KN)