Beranda blog Halaman 233

Tim Habsy KNPI Kutim Harumkan Nama Daerah di Kaltim Halal Festival 2026

0
Foto: Tim Habsy KNPI Kutim bersama pengurus saat mengikuti Kaltim Halal Festival 2026 di Islamic Center Samarinda. (Dok. KNPI Kutim)

SAMARINDA – Komite Nasional Pemuda Indonesia kembali menunjukkan komitmennya dalam mendukung pembinaan generasi muda melalui bidang seni religi. Hal itu terlihat lewat keikutsertaan tim Habsy binaan KNPI Kutai Timur pada lomba Habsy tingkat Provinsi Kalimantan Timur dalam ajang Kaltim Halal Festival 2026 di Islamic Center Samarinda, Jumat (8/5/2026).

Kaltim Halal Festival 2026 atau Kala Fest 2026 diselenggarakan oleh Bank Indonesia bersama Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah pada 8–10 Mei 2026. Kegiatan tersebut menjadi bagian dari penguatan ekonomi dan ekosistem halal di Kalimantan Timur, sekaligus menghadirkan ruang kreativitas bagi pelaku UMKM, komunitas, hingga generasi muda daerah.

Keikutsertaan tim Habsy KNPI Kutim tidak hanya menjadi ajang kompetisi, tetapi juga momentum memperkenalkan identitas daerah melalui seni islami di tingkat provinsi.

Dalam ajang tersebut, tim Habsy binaan Komite Nasional Pemuda Indonesia berhasil meraih prestasi dan membawa nama Kutai Timur bersaing dengan peserta dari berbagai daerah di Kalimantan Timur.

Tim Habsy turut didampingi langsung Bendahara Umum KNPI Kutai Timur, Syamsul Arief. Kehadiran pengurus KNPI disebut menjadi bentuk dukungan moral sekaligus komitmen organisasi dalam pengembangan potensi anak muda daerah.

Syamsul Arief mengatakan KNPI Kutai Timur akan terus hadir dalam berbagai kegiatan positif kepemudaan, termasuk di bidang seni dan keagamaan. Menurutnya, generasi muda membutuhkan ruang untuk menunjukkan kemampuan dan prestasi mereka.

“KNPI Kutai Timur berkomitmen untuk terus mendukung kegiatan positif kepemudaan,” ujarnya.

Ia menilai pembinaan pemuda tidak hanya terbatas pada kegiatan organisasi formal. Seni religi seperti Habsy juga dinilai mampu melatih kekompakan sekaligus menjaga minat generasi muda terhadap budaya dan syiar Islam.

“Kami ingin anak-anak muda Kutim berani tampil dan mampu membawa nama daerah ke tingkat yang lebih tinggi,” tambahnya.

Menurut Syamsul, keikutsertaan pemuda dalam ajang tingkat provinsi penting untuk membangun rasa percaya diri sekaligus memperluas pengalaman dan jejaring antardaerah.

Pada kesempatan itu, ia juga menyampaikan apresiasi kepada Wakil Bupati Kutai Timur, Mahyunadi, yang dinilai konsisten mendukung aktivitas kepemudaan di Kutai Timur.

“Terima kasih kepada Bapak H. Mahyunadi yang selama ini terus mensupport pemuda-pemudi Kutim dalam berbagai kegiatan kepemudaan. Alhamdulillah, kami juga bisa meraih prestasi dan membawa nama baik Kutai Timur,” katanya.

Komite Nasional Pemuda Indonesia berharap keterlibatan tim Habsy dalam ajang tingkat provinsi dapat menjadi motivasi bagi generasi muda untuk terus aktif dalam kegiatan positif, kreatif, serta mampu mengembangkan potensi diri di bidang seni, budaya, dan sosial kemasyarakatan. (MK)

Penulis: Nuzul Saputra
Editor: Agus S

IMM Kaltim Tekankan Penguatan Ideologi dan Regenerasi Kader

0
Foto: Ketua Umum DPD IMM Kaltim, Andri Rifandi. (Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah menyoroti pentingnya penguatan ideologi kader di tengah dinamika politik dan perubahan sosial yang terus berkembang.

Isu tersebut mengemuka dalam kegiatan Sarasehan dan Rapat Koordinasi Daerah (Rakorda) bertema “Gerak Bersama Membangun IMM Kaltim” yang digelar di Aula Gedung E Lantai 4 Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur, Sabtu (9/5/2026).

Kegiatan yang mempertemukan kader aktif dan para demisioner IMM itu menjadi ruang diskusi mengenai arah gerak organisasi serta tantangan regenerasi kader di Kalimantan Timur. Para peserta yang mengenakan jas merah maroon khas IMM tampak mengikuti forum dengan serius dalam suasana penuh kekeluargaan.

Ketua Umum Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah, Andri Rifandi mengatakan penguatan hubungan antara kader muda dan alumni menjadi hal penting agar IMM tetap memiliki pijakan ideologis yang kuat dalam menghadapi perkembangan zaman.

“Forum ini menjadi momentum untuk memperkuat sinergi antara kader dan alumni. Kami ingin pengalaman para pendahulu dapat menjadi bekal bagi kader muda dalam memahami arah perjuangan IMM,” ujarnya.

Foto: Suasana Sarasehan dan Rakorda IMM Kaltim di Aula Gedung E Lantai 4 UMKT Kaltim. (Foto: Hanafi)

Menurut Andri, sejumlah tokoh dan demisioner IMM yang hadir dalam sarasehan turut memberikan pandangan mengenai tantangan organisasi mahasiswa di tengah kondisi politik nasional saat ini. Ia menilai kader IMM perlu memahami sejarah perjuangan organisasi agar tidak kehilangan orientasi gerakan.

“Kami berharap peserta bisa mengenal sejarah IMM Kaltim lebih dekat sekaligus memperkuat semangat kolektif menghadapi agenda besar organisasi ke depan,” katanya.

Sarasehan tersebut menghadirkan sejumlah tokoh IMM, di antaranya mantan Ketua Umum DPP IMM periode 1995–1997 Syahril Syah, Ketua Fokal IMM Kaltim Masykur Sarmian, mantan Ketua Umum DPD IMM Kaltim periode 2008–2010 Fitroh Asriadi, serta mantan Ketua Umum DPD IMM Kaltim periode 2015–2017 Zainuddin.

Sementara itu, Ketua Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Siswanto Sunandar menilai kader IMM perlu memahami dasar perjuangan organisasi agar tidak mudah terpengaruh dinamika politik praktis.

Ia mengingatkan organisasi mahasiswa memiliki tanggung jawab menjaga nilai ideologis dan intelektualitas kader di tengah situasi politik yang dinilai semakin kompleks.

“Agar kita tidak kehilangan dasar dan landasan. Lebih-lebih di tahun politik dan situasi dunia politik saat ini, sering kali banyak yang tidak membaca dan memahami langkah serta tujuan perjuangan itu sendiri,” tegasnya.

Melalui sarasehan dan Rakorda tersebut, Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah berharap konsolidasi organisasi semakin kuat sekaligus mempererat hubungan kader muda dan alumni dalam menjaga keberlangsungan gerakan IMM di Kalimantan Timur. (MK)

Penulis: Hanafi
Editor: Agus S

Duel Panas Persija vs Persib Dipindah ke Samarinda, Polisi Turunkan 620 Personel

0
Kapolresta Samarinda Kombes Pol Hendri Umar saat diwawancarai. (Dimas/MKN)

SAMARINDA – Duel klasik Persija Jakarta melawan Persib Bandung dalam lanjutan BRI Liga 1 dipastikan berpindah lokasi ke Stadion Segiri pada Minggu, 10 Mei 2026 pukul 16.30 WITA.

Pemindahan venue pertandingan tersebut dilakukan setelah adanya pertimbangan situasi keamanan di Jakarta dan telah mendapat persetujuan dari penyelenggara kompetisi.

Kapolresta Samarinda, Hendri Umar mengatakan pihaknya telah menyiapkan pengamanan besar-besaran untuk memastikan pertandingan berlangsung aman dan kondusif.

“Kami dari Polresta Samarinda berkomitmen melaksanakan pengamanan dan pelayanan agar pertandingan ini berlangsung aman, tertib, dan kondusif,” ujarnya usai memimpin rapat koordinasi lintas sektoral di Mapolresta Samarinda.

Mengantisipasi rivalitas dan tingginya fanatisme kedua kelompok suporter, sebanyak 620 personel gabungan disiagakan untuk mengawal jalannya pertandingan, baik di dalam maupun di luar stadion.

Personel tersebut terdiri dari anggota Polresta Samarinda, BKO Polresta Kutai Kartanegara sebanyak 60 personel, Yon B Satbrimob Polda Kaltim, Kodim 0901 Samarinda, Denpom, hingga unsur instansi terkait seperti Dishub, Satpol PP, Damkar, Dinas Kesehatan, steward dan pengamanan internal stadion.

“Kami juga berkoordinasi dengan Polresta Balikpapan untuk mengantisipasi pergerakan suporter yang tiba melalui jalur udara atau laut di Balikpapan,” tambahnya.

Sesuai regulasi Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia terkait pertandingan tim tamu, pendukung Persib Bandung atau Bobotoh/Viking tidak diperbolehkan hadir di stadion.

Polisi mengaku telah berkoordinasi dengan komunitas Viking Borneo di Samarinda dan disebut siap menghormati aturan tersebut dengan tidak datang ke stadion.

Sementara itu, panitia menyediakan sekitar 9.000 lembar tiket untuk pertandingan tersebut. Sebanyak 7.500 tiket dialokasikan bagi masyarakat umum di Samarinda dan 1.500 tiket khusus untuk suporter Persija Jakarta atau The Jakmania.

“Untuk tata cara pembelian tiket sudah diatur oleh SSO Persija melalui Jakmania Samarinda. Ini dilakukan untuk memastikan penonton yang hadir sesuai aturan dan meminimalisir kebocoran,” jelas Hendri Umar.

Pihak kepolisian juga mengimbau masyarakat Samarinda tetap menjaga situasi keamanan dan ketertiban selama berlangsungnya pertandingan besar tersebut agar citra kondusif Kota Samarinda tetap terjaga. (MK)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

Polres Kutim Matangkan Operasional Dapur Gizi, Target Ribuan Porsi per Hari

0
Foto: Jelang beroperasi, Dapur Gizi Polres Kutim menjalani simulasi operasional. (Ist)

SANGATTA – Kepolisian Resor Kutai Timur mematangkan kesiapan operasional Dapur Satuan Pelayanan dan Pemenuhan Gizi (SPPG) milik Yayasan Kemala Bhayangkari yang berada di Jalan Jenderal Sudirman, Sangatta Utara.

Kesiapan tersebut ditandai dengan pelaksanaan simulasi operasional dapur sebagai tahapan akhir sebelum resmi beroperasi pada 11 Mei 2026 mendatang.

Dalam tahap awal, dapur SPPG ditargetkan mampu melayani sebanyak 1.410 penerima manfaat di wilayah Kutai Timur.

Simulasi dipimpin langsung Wakapolres Kutim, Ahmad Abdullah bersama jajaran pejabat utama Polres Kutim, pengurus Bhayangkari Cabang Kutim, serta perwakilan Badan Gizi Nasional.

Seluruh tahapan operasional diuji dalam simulasi tersebut, mulai dari penerimaan bahan baku, penyimpanan, pencucian, pengolahan makanan, pengemasan hingga distribusi makanan kepada penerima manfaat.

Tak hanya itu, aspek higienitas dan keamanan pangan juga menjadi perhatian utama. Seluruh petugas diwajibkan menggunakan alat pelindung diri (APD) lengkap guna menjaga kualitas makanan yang diproduksi.

Ahmad Abdullah mengatakan simulasi tersebut menjadi bagian penting untuk memastikan seluruh sistem berjalan optimal sebelum dapur resmi beroperasi.

“Kegiatan ini menjadi bagian dari kesiapan teknis sekaligus evaluasi awal agar seluruh sistem berjalan optimal. Kami ingin memastikan dapur SPPG Polres Kutim benar-benar siap memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat,” ujarnya.

Dalam simulasi tersebut, jajaran Kepolisian Resor Kutai Timur bersama Bhayangkari juga melakukan food testing guna memastikan makanan yang akan disalurkan memenuhi standar gizi dan aman dikonsumsi.

Ke depan, dapur SPPG Yayasan Kemala Bhayangkari Polres Kutim diproyeksikan mampu memproduksi sekitar 2.500 hingga 3.000 porsi makanan per hari. Kapasitas tersebut didukung fasilitas dapur modern dan sistem pengelolaan yang telah terstandarisasi.

Menurut Ahmad Abdullah, keberadaan dapur SPPG merupakan bentuk dukungan Polri terhadap program peningkatan kualitas kesehatan masyarakat melalui pemenuhan gizi.

“Program ini bukan hanya tentang penyediaan makanan, tetapi juga bentuk kepedulian terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat melalui pemenuhan gizi yang sehat, aman, dan layak konsumsi,” tegasnya.

Ia berharap sinergi antara Polri, Bhayangkari, dan Badan Gizi Nasional terus diperkuat agar pelayanan gizi dapat berjalan berkelanjutan dan tepat sasaran.

“Kami ingin memastikan keberadaan SPPG benar-benar memberi manfaat nyata bagi masyarakat Kutai Timur,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Bongkar Lantai Rumah, Warga BSD Dikejutkan Kemunculan Ular Piton

0
Foto: Petugas Disdamkartan Bontang saat mengevakuasi ular piton di Perumahan BSD. (Ist)

BONTANG — Warga di Jalan Gunung Agung Nomor 4 RT 29 kawasan Perumahan BSD dikejutkan dengan kemunculan seekor ular jenis piton sepanjang kurang lebih dua meter di dalam rumah, Sabtu (9/5/2026).

Ular tersebut ditemukan saat pemilik rumah hendak membongkar bagian lantai rumah. Kemunculan reptil itu sontak membuat penghuni panik dan segera meminta bantuan petugas.

Laporan kemudian diterima Tim Rescue Regu 3 Mako Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bontang melalui pesan WhatsApp. Setelah menerima laporan, petugas langsung bergerak menuju lokasi untuk melakukan evakuasi.

Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bontang, Amiluddin mengatakan petugas langsung melakukan penanganan setelah menerima laporan warga.

“Ada laporan yang masuk ke tim penjagaan piket mengenai munculnya ular piton, maka petugas langsung bergerak cepat menuju lokasi,” ujarnya.

Setibanya di lokasi, petugas melakukan pencarian dan penanganan ular dengan hati-hati agar tidak membahayakan penghuni rumah maupun petugas yang melakukan evakuasi.

Proses evakuasi berlangsung lancar dan ular berhasil diamankan tanpa menimbulkan korban jiwa maupun luka.

Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Bontang juga mengimbau masyarakat tetap waspada terhadap kemunculan hewan liar, terutama saat melakukan pembongkaran bangunan atau membersihkan area yang jarang tersentuh.

“Jika menemukan hewan yang berbahaya, warga diminta segera melapor kepada petugas terkait. Jangan coba-coba menangani sendiri apalagi tanpa pengaman. Kita hindari kejadian yang tak diinginkan,” tutup Amiluddin. (MK)

Penulis: Dwi S
Editor: Agus S

Jimly: Ketua Ombudsman Bisa Dipecat Meski Putusan Pidana Belum Inkrah

0

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn9mei2026/mobile/

Guru Honorer Terancam, Pemkab Kutim Siapkan Skema Alternatif

0
Foto: Ilustrasi Bupati Kutim mencari solusi guru honorer non-ASN di sekolah negeri. (AI)

SANGATTA – Kebijakan pemerintah pusat terkait penataan guru non-ASN di sekolah negeri hingga Desember 2026 mulai memunculkan kekhawatiran di daerah. Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Timur (Kutim) memastikan tidak akan tinggal diam dan mulai menyiapkan sejumlah opsi agar kebutuhan tenaga pengajar tetap terpenuhi.

Bupati Kutim, Ardiansyah Sulaiman, mengatakan pihaknya masih mendalami aturan tersebut sambil membuka komunikasi dengan pemerintah pusat agar ada kebijakan yang tidak merugikan sekolah maupun tenaga honorer.

“Ini yang akan kita coba dalami, apa maksudnya. Ataukah mungkin ada solusi lain dari kementerian. Mereka tidak mungkin kita keluarkan dari dunia sekolah karena mereka dibutuhkan oleh sekolah,” ujar Ardiansyah, Jumat (8/5/2026).

Menurutnya, keberadaan guru non-ASN hingga kini masih menjadi penopang utama di sejumlah sekolah, terutama untuk memenuhi kekurangan tenaga pengajar di berbagai mata pelajaran.

Karena itu, Pemkab Kutim berharap ada jalan tengah agar para guru honorer tetap dapat mengajar tanpa berbenturan dengan regulasi pemerintah pusat.

“Mudah-mudahan ada solusi lain dan mereka tetap bisa mengajar dengan lebih baik lagi. Ini yang akan kita coba komunikasikan nantinya,” katanya.

Ardiansyah menjelaskan, selama ini pembiayaan guru honorer tidak sepenuhnya bersumber dari APBD. Sebagian kebutuhan gaji ditopang sekolah masing-masing, termasuk melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS). Meski demikian, pemerintah daerah tetap memberikan insentif tambahan.

“Insentif tetap kita berikan kepada guru honorer. Ada juga dukungan melalui dana BOS, meskipun nilainya tidak terlalu besar,” jelasnya.

Pemkab Kutim kini mulai menyiapkan sejumlah langkah antisipasi. Salah satu opsi yang mulai dipertimbangkan adalah penerapan pola outsourcing atau kerja sama pihak ketiga, seperti yang diterapkan pada petugas Satuan Polisi Pamong Praja dan pemadam kebakaran.

“Ini mungkin solusi terakhir yang akan kita ambil. Karena tidak mungkin mereka akan kita keluarkan dari sekolah,” ujarnya.

Menurut Ardiansyah, persoalan utama bukan sekadar aturan administratif, melainkan kebutuhan riil sekolah terhadap tenaga pengajar. Ia menilai penghentian guru non-ASN justru berpotensi mengganggu proses belajar mengajar.

“Bukan masalah mereka tidak boleh mengajar, tetapi sekolah yang butuh. Kalau mereka keluar, siapa yang mengajar anak-anak?” tegasnya.

Ia memastikan pemerintah daerah akan terus mencari formulasi terbaik agar kegiatan belajar mengajar tetap berjalan optimal, terutama di tingkat SD dan SMP yang membutuhkan guru sesuai bidang mata pelajaran.

“Tidak mungkin orang yang tidak punya latar belakang pendidikan disuruh mengajar. Apalagi di SD dan SMP yang sudah mengarah ke mata pelajaran tertentu,” pungkasnya. (MK)

Penulis: Ramlah
Editor: Agus S

Dua Mantan Menteri Pertahanan China Divonis Mati Akibat Korupsi

0
Ilustrasi - Seorang tentara berjaga di depan Balai Agung Rakyat, Beijing, China. (ANTARA/M. Irfan Ilmie/aa)

BEIJING – Pengadilan militer China pada Kamis (7/5) menjatuhkan hukuman mati dengan masa percobaan dua tahun terhadap dua mantan menteri pertahanan China dalam dua kasus korupsi berbeda.

Wei Fenghe dan Li Shangfu keduanya adalah mantan anggota Komisi Militer Pusat dan mantan anggota Dewan Negara. Mereka dicabut hak politiknya seumur hidup dan semua aset pribadi mereka disita karena Wei dinyatakan bersalah menerima suap dan Li dinyatakan bersalah menerima dan menawarkan suap, berdasarkan pemberitaan media pemerintah.

Putusan pengadilan juga menyatakan bahwa tidak akan ada pengurangan hukuman atau pembebasan bersyarat lebih lanjut setelah hukuman mereka diubah menjadi penjara seumur hidup sesuai dengan hukum setelah berakhirnya masa percobaan dua tahun.

Di China, hukuman mati dengan masa percobaan biasanya dapat diubah menjadi hukuman seumur hidup jika terpidana tidak melakukan pelanggaran baru selama masa percobaan dua tahun tersebut. Hukuman dapat dikurangi lagi atas dasar perilaku baik selama masa hukuman.

Wei Fenghe (72 tahun) berasal dari provinsi Shandong, bergabung dengan militer pada 1970 dan bergabung dengan Partai Komunis China dua tahun kemudian. Ia menjadi anggota Komisi Militer Pusat (CMC) dari Angkatan Roket pada 2012 dan diangkat sebagai anggota Dewan Negara dan Menteri Pertahanan Nasional pada 2018 hingga 2023.

Pada September 2023, Badan Disiplin dan Pengawasan CMC memulai penyelidikan terhadap Wei atas pelanggaran serius terhadap disiplin partai dan hukum nasional. Ia disebut gagal memenuhi tanggung jawab politiknya, menolak penyelidikan, mencari keuntungan pribadi untuk orang lain, menerima sejumlah besar uang sebagai suap serta melakukan pelanggaran serius lainnya.

Hasil penyelidikan mengatakan bahwa Wei tidak bisa lagi dipercaya kepercayaan dan kehilangan loyalitas.

“Tindakannya mengkhianati kepercayaan yang diberikan kepadanya, sangat merusak lingkungan politik militer, dan menyebabkan kerugian signifikan bagi tujuan Partai, pertahanan nasional, pengembangan militer, dan citra kepemimpinan perwira tinggi militer,” demikian disebutkan media pemerintah.

Sementara Li Shangfu (68 tahun) berasal dari provinsi Jiangxi bergabung dengan PKC pada 1980 dan mendaftar di militer dua tahun kemudian. Ia menjadi anggota CMC pada 2022 dan diangkat sebagai anggota Dewan Negara mewakili Angkatan Darat dan kemudian menjadi Menteri Pertahanan Nasional pada Maret 2023.

Li mulai menjalani penyelidikan pada Agustus 2023. Penyelidik menemukan bahwa ia gagal memenuhi tanggung jawab politiknya, menolak penyelidikan, melanggar disiplin organisasi dengan mencari keuntungan pribadi untuk dirinya sendiri dan orang lain, menerima dan menawarkan sejumlah besar uang sebagai suap serta melakukan pelanggaran serius lainnya.

“Li meninggalkan cita-cita awalnya dan mengabaikan prinsip-prinsip partai. Tindakannya sangat merusak lingkungan politik di sektor peralatan militer dan etos kerja, menyebabkan kerugian signifikan bagi tujuan partai, pertahanan nasional, pengembangan militer, dan citra perwira tinggi militer,” demikian disebutkan.

Kasus terhadap Wei dan Li diserahkan ke otoritas kejaksaan militer mereka dikeluarkan dari PKC pada Juni 2024.

Sebelumnya, Komisi Militer Pusat (PMK) telah memutuskan untuk mengeluarkan Wei dari militer dan mencabut pangkat jenderalnya di Angkatan Roket (yang bertanggung jawab atas persenjataan nuklir Tiongkok), serta mengeluarkan Li dari militer dan mencabut pangkat jenderalnya di Angkatan Darat.

Hukuman ini menjadi langkah terbaru dalam upaya pemberantasan korupsi yang berkelanjutan di tubuh militer China.

Sebelum hukuman Wei dan Li, pemerintah China juga telah memberhentikan wakil ketua Komisi Militer Pusat (CMC) Zhang Youxia pada Januari 2026. Zhang adalah orang nomor dua dalam badan pertahanan nasional yang dipimpin Presiden Xi Jinping.

Menurut Center for Strategic and International Studies yang berbasis di Washington sudah ada 36 orang jenderal dan letnan jenderal telah secara resmi diberhentikan sejak 2022. (ANT/KN)

Polisi Selidiki Dugaan Kelalaian Porter dalam Tragedi Erupsi Gunung Dukono

0
Tim SAR Gabungan sementara melakukan pendakian di Gunung Dukono, Kabupaten Halmahera Utara, Maluku Utara untuk mencari dan mengevakuasi para pendaki WNA asal Singapura dan WNI, Jumat (8/5/2026). ANTARA/HO-Basarnas Maluku Utara/am.

AMBON – Kepolisian Resor (Polres) Halmahera Utara mendalami dugaan kelalaian porter dan pemandu pendakian terkait insiden erupsi Gunung Dukono yang menewaskan warga negara asing (WNA) asal Singapura.

“Kami sedang melakukan pendalaman, dan kalau sampai terbukti ada kelalaian yang menyebabkan korban jiwa, porter dan pemandu bisa dijerat pidana jadi untuk sementara proses penyelidikan masih jalan,” kata Kapolres Halmahera Utara AKBP Erlichson Pasaribu saat konferensi pers di Mapolres Halut, Jumat (8/5/2026).

Kapolres menegaskan aktivitas pendakian ke Gunung Dukono saat status Level II Waspada dilarang karena Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi (PVMBG) telah menetapkan radius tiga kilometer dari kawah harus steril.

“Ini bukan jalur wisata resmi. Tidak ada izin pendakian,” ujarnya.

Berdasarkan laporan Basarnas Ternate, total 20 pendaki terdampak erupsi Gunung Dukono. Dari jumlah tersebut, sembilan orang merupakan WNA asal Singapura dan 11 lainnya warga negara Indonesia (WNI).

Dua WNA Singapura dilaporkan meninggal dunia dan satu orang lainnya masih dalam pencarian tim SAR gabungan.

“Jika terbukti melanggar, oknum porter dan pemandu dapat dijerat Pasal 359 KUHP tentang kelalaian yang menyebabkan kematian dengan ancaman lima tahun penjara,” katanya.

Sebelumnya, Kepala Kantor Pencarian dan Pertolongan Basarnas Ternate Iwan Ramdani mengatakan tujuh WNA Singapura berhasil ditemukan dalam kondisi selamat.

Sementara korban yang masih dalam pencarian yakni Heng Wen Qiang Timothy (30) dan Shahin Muhrez bin Abdul Hamid (27) asal Singapura serta satu WNI bernama Enjel. (ANT/KN)

PKAA Diterapkan, Pengusaha Speedboat Kaltara Tagih Perbaikan Pelabuhan dan Keselamatan

0
Speedboat reguler menjadi salah satu objek Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) di Provinsi Kalimantan Utara. (ANTARA/Agus Salam)

TANJUNG SELOR – Gabung Pengusaha Nasional Angkutan Sungai, Danau dan Penyeberangan (GAPASDAP) Kalimantan Utara (Kaltara) sambut baik penerapan Pajak Kendaraan Bermotor di Atas Air (PKAA) oleh Pemerintah Provinsi Kaltara, namun mereka berharap ada timbal balik perbaikan fasilitas layanan angkutan.

“Jadi harapan kami, dengan membayar pajak ada timbal baliknya misalnya  mempermudah transportasi, baik itu kelancarannya, keselamatannya dan saat mengurus perizinan dipermudah,” ujar Sabar, Ketua GAPASDAP Kaltara, di Tanjung Selor, Provinsi Kaltara, Jumat (9/5/2026).

Menyambung apa yang disampaikan Ketua GAPASDAP Kaltara, Pembina GAPASDAP Kaltara, Oni Aprianur menegaskan sebagai Warga Negara Indonesia (WNI) yang berusaha di Indonesia patuh pada peraturan yang dikeluarkan pemerintah, khususnya dalam membayar pajak.

“Dengan adanya PKAA ini, kami sebagai WNI harus patuh dengan peraturan yang ada di Negara Indonesia. Jadi kewajiban harus bayar pajak, kami harus membayar pajak,” ujarnya.

Tentu, lanjut dia, dengan membayar pajak ini para pengusaha angkutan di atas air turut membantu Pemerintah Indonesia dalam membangun fasilitas pelabuhan hingga pengawasan lalu lintas dari sungai hingga ke laut dengan memasang rambu-rambu keselamatan.

“Kami berharap di sektor transportasi air ini juga ada nilai tambahnya. Jadi misalnya perbaikan pelabuhan, terus pengawasan jalur lalu lintas dari sungai sampai ke laut juga dipenuhi rambu-rambunya,” harapnya.

Disebutkan Oni, untuk angkutan sungai, danau dan penyeberangan, khususnya speedboat reguler di Kaltara ada kurang lebih 70 armada dan biaya pajaknya beda-beda.

Sebab, lanjutnya, harga, tahun pembuatan dan kapasitas penumpangnya juga berbeda-beda. Sehingga pajaknya pun juga berbeda-beda.

“Jadi kalau ada speedboat yang masih baru dan yang sudah berapa tahun itu beda harganya. Besar pajaknya juga beda-beda. Misalnya kalau yang baru itu rata-rata harganya bisa Rp4 miliar sampai Rp5 miliar. Pajaknya juga bisa sampai Rp10 juta lebih pertahunnya,” katanya.

Sementara itu, Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kaltara, Tomy Labo mengatakan, penerapan PKAA sudah dilakukan sejak tahun 2025 dan sudah terdata 70 armada speedboat dan kapal barang.

“Kita sudah terapkan PKAA sejak 5 Januari 2025 dan dari 70 armada yang terdata, 59 armada yang sudah membayar PKAA dengan realisasi pajaknya di tahun anggaran 2025 sebesar Rp167.293.034,-,” ungkapnya.

Tahun 2026, kata Tomy, Bapenda Kaltara lebih mengintensifkan penerapan PKAA khusus kapal barang dan kapal nelayan. Namun untuk kapal nelayan, ia menegaskan hanya diterapkan ke kapal yang grosir tonase (GT) di atas 10.

“Untuk 2026 ini kita mulai dengan PKAA khusus kapal barang dan nelayan dengan ketentuan di atas 10 GT, yang dibawa 10 GT untuk nelayan kecil kita kecualikan,” ucapnya.

Tomy yakin realisasi PKAA tahun 2026 meningkat dari tahun 2025, karena daftar objek pajaknya juga bertambah.

“Tahun lalu 70 armada itu baru speedboat reguler. Nah kalau ditambah kapal nelayan dan kapal barang, saya yakin bertambah juga realisasi pendapatan pajaknya,” ujarnya. (ANT/KN)