JAKARTA – Basarnas mengintensifkan upaya evakuasi warga di Kabupaten Lumajang, Jawa Timur sebagai langkah antisipasi bahaya dari letusan susulan Gunung Semeru.

Deputi Operasi dan Kesiapsiagaan Basarnas Edy Prakoso dikonfirmasi di Jakarta, Rabu (19/11/2025) malam, mengatakan bahwa personel yang diberangkatkan memperkuat upaya evakuasi warga yang berada di wilayah rawan atau dalam radius paparan material vulkanik Semeru.

“Kami sudah memberangkatkan personel dari Pos SAR Jember untuk membantu evakuasi warga karena ada juga sebagian warga yang sudah melaksanakan evakuasi mandiri,” ujarnya.

Menurut dia, pelaksanaan tugas evakuasi tersebut dilakukan personel Basarnas Pos SAR Jember bersama dengan tim gabungan dari BNPB, dan BPBD, TNI/Polri di daerah.

Petugas gabungan dibagi ke sejumlah titik untuk memastikan proses evakuasi berjalan tertib dan aman, terutama bagi kelompok rentan seperti lansia, anak-anak, dan warga yang tinggal dekat aliran sungai yang hulunya di Gunung Semeru.

Sebagaimana dilaporkan Pusat Pengendalian Operasi BNPB setidaknya malam ini sudah ada 300 orang warga yang dievakuasi ke pengungsian yang disiapkan oleh tim petugas gabungan di Balai Desa Oro-oro Ombo, Balai Desa Penanggal dan gedung SD 2 Supiturang di Kecamatan Pronojiwo, Lumajang.

Edy memastikan, selain membantu upaya evakuasi, personelnya juga dikerahkan untuk bersiaga memantau aliran sungai yang berasal dari aliran Semeru guna mengantisipasi potensi banjir lahar dingin saat hujan.

Basarnas menilai hal ini penting dilakukan mengingat material vulkanik dapat terbawa hingga ke daerah pemukiman dan jalur akses utama bila curah hujan tinggi mengguyur bagian lereng sekitar pusat erupsi.

“Malam ini tim juga melaksanakan pemantauan antisipasi bila terjadi hujan yang bisa mengakibatkan banjir lahar dingin,” kata Edy, seraya memastikan Basarnas bersama segenap kementerian/lembaga teknis, pemerintah daerah dan juga relawan setempat terus memantau perkembangan untuk memastikan jalur evakuasi tetap aman.

Badan Geologi Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebelumnya melaporkan Gunung Semeru meletus pada pukul 16.00 WIB dengan tinggi kolom letusan teramati sekitar 2.000 meter di atas puncak.

Dalam letusan itu, Gunung Semeru menghembuskan awan panas yang memiliki jarak luncur mencapai tujuh kilometer dari arah puncak dengan kolom abu teramati berwarna kelabu dengan intensitas tebal ke arah utara dan barat laut.

Erupsi sempat terekam di seismogram Pos Pemantauan Gunung Api Badan Geologi di Lumajang memiliki amplitudo maksimum 40 mm dan durasi sekitar 16 menit 40 detik.

Aktivitas erupsi Gunung Semeru itu kemudian dipastikan berakhir pada pukul 18.11 WIB, namun pemerintah dan Badan Geologi masih menetapkan status Level IV (Awas) untuk mengantisipasi potensi aktivitas lanjutan yang mungkin terjadi. (ANT/KN)

BANTUL – Presiden RI Prabowo Subianto meresmikan lima infrastruktur transportasi di empat provinsi yang dibangun Kementerian Pekerjaan Umum (PU) dengan total investasi mencapai hampir Rp2 triliun.

Agenda peresmian yang berlangsung di Jembatan Kabanaran, Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, Rabu (19/11/2025), terdiri atas Jembatan Kabanaran, Flyover Canguk dan Underpass Joglo di Jawa Tengah, Jembatan Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat, dan Underpass Gatot Subroto di Sumatera Utara.

“Hari ini, kita dapat berkumpul pada acara peresmian Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta, (serta meresmikan, red) Jembatan Sambas Besar di Kalimantan Barat, Flyover Canguk di Magelang, Underpass Gatot Subroto, dan Underpass Jogja-Solo,” kata Presiden.

Dalam pernyataannya, Kepala Negara memyampaikan terima kasih atas jerih payah semua pihak yang telah bekerja.
Dalam kesempatan itu, Presiden menitipkan pesan agar seluruh infrastruktur dirawat agar memberi terus memberi manfaat besar bagi sektor ekonomi dan pariwisata daerah.

“Dan juga untuk selanjutnya, kalangan PU untuk melaksanakan proyek-proyek infrastruktur dengan sebaik-baiknya,” katanya.

Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) RI menyebut total keseluruhan pembangunan infrastruktur tersebut mencapai Rp1,97 triliun.

Pembangunan infrastruktur yang meliputi dua jembatan, dua underpass, dan satu flyover itu juga menyerap 10.461 tenaga kerja konstruksi di empat provinsi.

Peresmian pertama ditandai dengan selesainya Jembatan Kabanaran di Daerah Istimewa Yogyakarta. Proyek bernilai Rp863,72 miliar itu dibangun selama 579 hari dengan melibatkan 4.578 tenaga kerja.

Jembatan ini menjadi simpul penting konektivitas di koridor Jalan Lintas Selatan (JLS), memangkas waktu tempuh sekitar 20 menit, serta memperkuat sektor pertanian, logistik, dan pariwisata di wilayah selatan DIY.

Di Jawa Tengah, Presiden meresmikan Flyover Canguk di Kota Magelang dan Underpass Joglo di Kota Surakarta.
Flyover Canguk, yang dibangun dengan anggaran Rp99,60 miliar dalam 395 hari dan menyerap 528 tenaga kerja, hadir untuk mengurai kemacetan di titik strategis Magelang.

Infrastruktur ini meningkatkan efisiensi biaya operasional kendaraan sekaligus mempercepat perjalanan di kawasan simpang Canguk.

Sementara itu, Underpass Joglo di Surakarta menjadi salah satu proyek dengan dampak signifikan. Dibangun selama 390 hari dengan biaya Rp312,9 miliar, underpass ini melibatkan 1.658 tenaga kerja dan mampu mengurangi waktu tempuh dari 5,12 menit menjadi hanya 0,6 menit—efisiensi mencapai 89 persen.
Kecepatan lalu lintas dilaporkan meningkat hingga 300 persen serta berpotensi menghemat biaya operasional kendaraan lebih dari Rp3,2 juta per jam.

Presiden juga meresmikan Jembatan Sungai Sambas Besar di Kalimantan Barat, proyek yang menelan biaya Rp479,77 miliar dan dibangun selama 1.119 hari. Dengan melibatkan 2.543 pekerja konstruksi, jembatan ini memangkas waktu tempuh kawasan dari sebelumnya 1 jam menggunakan feri menjadi hanya lima menit melalui jalur darat.

Infrastruktur ini juga memperkuat konektivitas menuju kawasan perbatasan Indonesia–Malaysia.

Infrastruktur terakhir, di Sumatera Utara, yakni Underpass Gatot Subroto di Kota Medan. Infrastruktur senilai Rp217,83 miliar ini dibangun dalam 463 hari dengan 1.154 tenaga kerja.

Underpass tersebut mengurangi waktu tempuh di Simpang Manhattan dari 4,25 menit menjadi hanya 1,13 menit, sekaligus memperlancar arus lalu lintas menuju dan dari pusat Kota Medan melalui Jalan Gatot Subroto.

Presiden Prabowo menyatakan bahwa seluruh infrastruktur ini merupakan bagian dari upaya pemerintah mempercepat mobilitas, menekan biaya logistik, dan menciptakan pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru di daerah. (ANT/KN)

JAKARTA – Anggota Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI August Mellaz menyatakan tidak ada pemusnahan arsip ijazah pencalonan Joko Widodo saat akan maju sebagai Wali Kota Surakarta, melainkan penghapusan arsip buku agenda.

“Sudah ada klarifikasi dari KPU Surakarta. Itu tidak dimusnahkan,” ujar August di Gedung KPU RI, Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ia juga mengatakan bahwa buku tersebut berupa pencatatan nomor dan tanggal penerimaan dokumen ijazah Jokowi.
“Bukan dokumen syarat pencalonan yang dimusnahkan, tetapi registrasi, buku registrasi,” ujarnya.

Penghapusan kearsipan tersebut, kata August, sesuai dengan masa retensi yang tercatat di Peraturan KPU Nomor 17 Tahun 2023 dan terkait ijazah merupakan berkas yang permanen.

“Kalau dokumen syarat pencalonan itu sebenarnya di PKPU 17/2023 itu retensinya ikut undang-undang kearsipan lima tahun. Hanya misalnya statusnya apakah dua tahun aktif, tiga tahun nonaktif dan kalau dokumen pencalonan itu statusnya permanen,” tuturnya.

Menurut ia, pada persidangan sengketa informasi, sesuai pelaporan pemohon yang terdiri atas berbagai elemen masyarakat di Komisi Informasi Pusat menghadapi isu ijazah palsu Jokowi pada Selasa (18/11), terdapat kekeliruan dalam menerangkan kearsipan tersebut.

“Mungkin dia (termohon yang mewakili lembaga umum negara, yakni UGM, red) juga nervous ya. Jadi, bukan, dia sudah katakan buku agenda yang dimusnahkan itu dokumen yang kayak kita buku tamu. Jadi, bukan dokumennya (ijazah),” ujarnya.

August melanjutkan bahwa setiap pemusnahan berkas fisik harus mengikuti peraturan yang ada, termasuk membuat dokumen digital yang dapat diakses.

“Bahkan kalau ada pemusnahan, kalau misalnya keterangannya itu bisa dimusnahkan itu pun ada syarat. Harus dibuatkan misalnya digitalnya,” katanya. (ANT/KN)

BANDUNG – Gempa bumi tektonik dengan kekuatan Magnitudo 3,1 kembali mengguncang wilayah Kabupaten Bandung, Jawa Barat, pada Rabu (19/11/2025) malam sekitar pukul 22.54 WIB.

Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG) dalam laman resminya mencatat hasil analisis BMKG menunjukkan episenter gempa bumi terletak pada koordinat 7,22 derajat Lintang Selatan (LS) dan 107,58 derajat Bujur Timur (BT) atau tepatnya berlokasi di darat pada kedalaman 5 kilometer.

BMKG melaporkan gempa bumi itu dirasakan di daerah Kabupaten Bandung dengan skala intensitas II hingga III MMI (Getaran dirasakan oleh beberapa orang, benda ringan yang digantung bergoyang, dirasakan nyata dalam rumah, terasa getaran seakan-akan ada truk berlalu).

Daerah yang terkena dampak guncangan, yakni di Kertasari, Cimaung, Pangalengan, hingga Pameungpeuk. Hingga saat ini belum ada laporan mengenai kerusakan bangunan sebagai dampak gempa bumi tersebut.

Gempa dangkal serupa sebelumnya juga terjadi pada Rabu pagi sekitar pukul 10.10 WIB dengan magnitudo 2,9.

Kepala Stasiun Geofisika BMKG Bandung Teguh Rahayu mengatakan memperhatikan lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi dangkal akibat aktivitas sesar aktif wilayah setempat.

Teguh mengingatkan masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. Masyarakat mesti memastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi.

“Perkuat juga mitigasi bencana baik struktural maupun kultural dan melakukan edukasi secara masif terkait potensi gempa dan dampak serta mitigasinya,” kata Teguh Rahayu. (ANT/KN)

KARAWANG – Gubernur Jawa Barat mendamaikan tiga kepala desa yang bersitegang terkait dengan proyek pengerukan aliran sungai sebagai upaya mengatasi banjir di wilayah Telukjambe Timur, Kabupaten Karawang, Jawa Barat.

“Ketiga kepala desa di Karawang kini sudah bersepakat untuk bersama-sama menyelesaikan problem banjir di daerahnya masing-masing,” kata Gubernur Jabar Dedi Mulyadi, di Karawang, Rabu (19/11/2025).

Tiga kepala desa di Kecamatan Telukjambe Timur, Karawang, yakni Kades Purwadana E Heryana, Kades Wadas Jujun Junaedi serta Kades Sukamakmur Dede Sudrajat sebelumnya bersitegang terkait dengan proyek pengerukan aliran sungai.

Keributan antara tiga kades itu sebelumnya dipicu karena salah satu dari tiga kades itu ada yang dianggap offset karena melaksanakan proyek pengerukan aliran sungai di luar desanya.

Proyek pengerukan aliran sungai di wilayah Kecamatan Telukjambe Timur itu merupakan program Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang melibatkan Perum Jasa Tirta (PJT) II Jatiluhur.

Tiga kepala desa di Karawang yang sempat bersitegang itu sempat dipanggil oleh Gubernur Jabar Dedi Mulyadi untuk membahas persoalan di daerahnya masing-masing.

Usai pertemuan dengan tiga kepala desa di Kecamatan Telukjambe Timur itu, Dedi menyatakan, ketiga kades itu sudah sepakat untuk berdamai. Mereka tidak akan membuat keributan lagi karena ketiganya akhirnya ditugaskan Dedi untuk mengawal percepatan program Pemprov Jabar.

Untuk Kades Sukamakmur ditugaskan untuk melakukan pemantauan aliran air dari di jalan Interchange Karawang Barat, mengidentifikasi bangunan liar yang berada di daerah aliran sungai.

Sedangkan Kades Wadas mendapatkan tugas melakukan pembongkaran bangunan yang bermasalah, serta melakukan pengawalan proses penertiban agar berjalan aman dan tertib.

Sementara Kades Purwadana ditugaskan merapikan saluran air di luar area, membuat pintu saluran, serta mengupayakan agar Resinda memberikan izin akses jalan.

Gubernur menegaskan, fokus utama dari seluruh tugas tersebut ialah untuk  mengurangi potensi banjir di wilayah sekitar Telukjambe Timur, Karawang.

Pemprov Jawa Barat memastikan koordinasi lintas desa ini akan terus dilakukan agar berbagai permasalahan tata ruang, drainase, dan pengelolaan lingkungan dapat diselesaikan secara cepat dan tepat.

Pemerintah juga mengajak seluruh warga untuk mendukung proses penataan aliran sungai tersebut demi terciptanya lingkungan yang lebih aman, tertib dan terbebas dari ancaman banjir.  (ANT/KN)