JAKARTA – Presiden RI Prabowo Subianto bertemu kembali dengan Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis, guna membahas berbagai isu, yakni kesejahteraan pengemudi ojek online (ojol) hingga penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026.

Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya dalam keterangan resmi diterima di Jakarta, Kamis, mengatakan pembahasan keduanya menyoroti isu yang tengah menjadi perhatian publik, termasuk upaya menghadirkan keadilan dan perlindungan sosial bagi profesi pengemudi ojek online.

“Di dalam pertemuan dibahas berbagai hal, mulai dari upaya peningkatan kesejahteraan pengemudi ojek online, reforma agraria dan redistribusi lahan yang berpihak kepada masyarakat, hingga penyelenggaraan pelayanan ibadah haji tahun 2026,” kata Seskab Teddy yang dikonfirmasi melalui pesan tertulis di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

‎Selain isu kesejahteraan dan pelayanan publik, Dasco juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI).

Seskab Teddy menjelaskan bahwa para kepala desa berharap agar program-program unggulan pemerintah, seperti Makan Bergizi Gratis dan Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih dapat lebih memprioritaskan kepentingan masyarakat desa dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

“Wakil Ketua DPR RI juga menyampaikan aspirasi dari para kepala desa yang tergabung dalam Asosiasi Kepala Desa Seluruh Indonesia (AKSI), agar program-program pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih memberikan manfaat yang lebih optimal bagi masyarakat desa,” kata Seskab.

Pertemuan Prabowo dan Dasco di Istana merupakan kali kedua dalam pekan ini. Sebelumnya, Prabowo melakukan pertemuan dengan Dasco Ahmad di Istana Merdeka, Jakarta, pada Senin (17/11), guna membahas sejumlah program strategis, baik di bidang olahraga, hilirisasi dan politik serta keamanan.

Untuk bidang olahraga, Presiden Prabowo membahas rencana pembangunan kompleks fasilitas latihan pusat atlet yang komprehensif, serta pengiriman cabang olahraga unggulan Indonesia untuk pelatihan intensif di luar negeri.

Untuk bidang ekonomi, Presiden membahas target pertumbuhan ekonomi minimal 8 persen dan penetapan kebijakan yang dirancang untuk memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.

Presiden juga ingin melakukan percepatan pelaksanaan program hilirisasi yang melibatkan sektor hulu, hilir, dan partisipasi aktif daerah yang saat ini sedang berlangsung.

Untuk bidang politik dan keamanan, Prabowo dan Dasco berdiskusi mengenai perkembangan terkini di bidang politik dan keamanan, dengan fokus menjaga stabilitas dan rasa aman bagi masyarakat. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Kepala Badan Gizi Nasional (BGN) Nanik S. Deyang menyatakan pihaknya tidak akan menghentikan operasional 41 dapur Makanan Bergizi Gratis (MBG) milik Yasika Aulia Ramdhani, putri Wakil Ketua DPRD Sulawesi Selatan (Sulsel) Yasir Machmud.

“Ya, enggak lah, kan sudah jalan, masa dihentikan? Nanti bagaimana anak-anak yang terima manfaat?” kata Nanik S Deyang di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Nanik menjelaskan dapur-dapur tersebut tetap berjalan sebagaimana mestinya, karena telah beroperasi dan melayani penerima manfaat. Dia menambahkan BGN akan melakukan evaluasi terhadap kinerja dapur-dapur tersebut.

“Kita evaluasi, ya. Kalau misalnya dapurnya jalan baik-baik ya kan. Itu peraturan yang lalu, ke depan nanti kita tegakkan lagi,” ucap Nanik S Deyang.

Ia menyampaikan dalam proses pendaftaran Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), tidak memungkinkan bagi BGN untuk mengetahui identitas pemilik secara rinci karena pengajuan dilakukan melalui beragam yayasan.

“Jadi kan, tahunya nanti orang cerita, ‘oh, itu punya ini, punya itu,’ gitu loh, ya kan? Oke. Sudah enggak usah di ini, yang paling penting dia bisa memberikan manfaat untuk anak-anak di Makassar, ya kan?” kata Nanik S Deyang.

Nanik juga menanggapi pertanyaan mengenai kemungkinan penggunaan nama yayasan berbeda oleh pemilik untuk mengajukan lebih dari jumlah maksimal SPPG yang diperbolehkan.

Dia menyebut sistem seharusnya membatasi hanya 10 unit, tetapi kemungkinan pengajuan dilakukan dengan nama lain sehingga dapat melampaui batas tersebut.

“Karena di sistem kalau sudah 10 ini langsung tutup. Berarti kalau dia bisa lebih, itu berarti pakai nama lain,” ucapnya.
Nanik menjelaskan pada awal pelaksanaan Program MBG pemerintah mendorong partisipasi yayasan yang bergerak di bidang pendidikan dan sosial.

Namun karena tingginya permintaan percepatan pendirian SPPG, pihak yang memiliki kemampuan untuk membangun dapur diberikan ruang untuk berpartisipasi.

“Kalau dari awal kita melihat Pak Prabowo itu kan maunya sebetulnya yang ikut ini banyak yayasan yang bergerak dalam bidang pendidikan dan sosial, maksudnya dulu yayasan. Tapi kan kemudian juga dikejar, ‘oh kita kan targetnya harus,’ anak-anak kan pada minta tuh, ‘aduh, kita belum dapat nih MBG,” kata Nanik S Deyang.

“Akhirnya kan, oke, bagaimana untuk mempercepat terbentuknya SPPG itu, ya kita mintalah siapa yang mampu untuk bisa membangun dapur itu, begitu ya. Ya nanti kita sambil lihat ya,” imbuhnya.

Sebelumnya, Dugaan praktik monopoli pendirian SPPG untuk melayani Program MBG yang terjadi di Sulsel menuai sorotan dan kritik pedas dari berbagai kalangan.
Hal ini menyusul viralnya dugaan penguasaan pendirian SPPG oleh Yasika Aulia Ramdhani, anak dari Wakil Ketua DPRD Sulsel asir Machmud dari Partai Gerinda yang memiliki 41 dapur MBG yang tersebar pada empat daerah di provinsi itu. (ANT/KN)

JAKARTA – Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara menyampaikan, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) hingga Oktober 2025 mencapai Rp713,4 triliun atau 82,6 persen dari outlook 2025.

Kinerja tersebut terkontraksi 1,2 persen dibanding periode sama tahun lalu yang tercatat Rp722,2 triliun. Meski demikian, dirinya menilai penyaluran TKD masih berada dalam jalur yang tepat (on track) untuk mendukung layanan publik di daerah.
Dalam konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025), Suahasil menuturkan realisasi belanja daerah belum sepenuhnya mencerminkan percepatan.

Belanja daerah secara keseluruhan terkontraksi 13,5 persen atau turun Rp126,1 triliun.

Ia menggarisbawahi bahwa belanja pegawai merupakan satu-satunya komponen yang berjalan sesuai rencana, sementara belanja barang dan jasa, belanja modal, serta belanja lainnya masih lebih rendah dibanding tahun sebelumnya.

Data Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) menunjukkan belanja pegawai mencapai Rp343,4 triliun, sedangkan belanja barang dan jasa tercatat Rp226,7 triliun. Belanja modal berada pada level Rp74,2 triliun dan belanja lainnya Rp164,2 triliun.

“Ini menjadi concern karena kita inginkan uang yang sudah ditransfer itu seyogyanya menjadi belanja dari APBD. APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) melakukan belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu, kita juga ingin APBD itu belanja lebih tinggi dibandingkan tahun lalu supaya efek belanja di masyarakat mendorong perekonomian, pertumbuhan itu bisa terjadi,” katanya.

“Ini kita ingin menyampaikan kepada seluruh Pemerintah Daerah (Pemda) untuk belanja lebih cepat di bulan November dan Desember ini,” ujar Suahasil menandaskan.

Lebih lanjut, Suahasil juga menyoroti tingginya dana simpanan Pemda di perbankan yang menunjukkan rendahnya penyerapan anggaran.

Dalam paparannya, per September 2025 dana simpanan Pemda tercatat Rp244 triliun, naik dari Rp143 triliun pada Januari 2025. Kondisi ini dinilai menjadi ruang bagi daerah untuk meningkatkan belanja guna mendorong perekonomian lokal.

Sementara, Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK) Kementerian Keuangan Askolani menambahkan bahwa Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa telah mengirimkan surat kepada seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota untuk mempercepat realisasi belanja hingga akhir tahun.

“Kami juga mengimbau (ke Pemda) untuk bisa memanfaatkan dana simpanan, dana simpanan Pemda bisa untuk dibelanjakan di 2025 ini. Dan yang ketiga tentunya mengingatkan Pemda untuk melakukan monev (monitoring dan evaluasi) daripada belanja mereka supaya bisa konsisten dengan yang tadi diarahkan oleh Pak Menkeu,” katanya.

Selain langkah percepatan belanja, pemerintah juga mendorong implementasi Koperasi Desa Merah Putih (Kopdes Merah Putih) sebagai upaya meningkatkan efektivitas penggunaan TKD.

Program ini diharapkan dapat menggerakkan ekonomi desa dan menyerap tenaga kerja. Pembangunannya dilakukan secara bertahap melalui pendanaan bank milik Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), sementara pengembalian dananya akan menggunakan dana desa dalam jangka menengah.

Saat ini, kementerian terkait bersama Danantara tengah melakukan koordinasi untuk memastikan implementasi program tersebut berjalan optimal pada 2025 dan 2026. (ANT/KN)

JAKARTA – PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) ASDP memberikan diskon hingga 19 persen pada layanan penyeberangan selama libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, sebagai dukungan terhadap program stimulus pemerintah untuk meningkatkan mobilitas masyarakat dan pertumbuhan ekonomi nasional.

“Melalui stimulus tarif ini, ASDP berkontribusi memperkuat konektivitas antarwilayah sekaligus membantu mendorong aktivitas ekonomi dan wisata di berbagai daerah,” kata Direktur Utama ASDP Heru Widodo dalam keterangan di Jakarta, Jumat (21/11/2025).

Menjelang libur Natal dan Tahun Baru 2025/2026, pemerintah resmi meluncurkan program stimulus ekonomi di sektor transportasi sebagai upaya mendorong pergerakan masyarakat dan memperkuat daya beli di penghujung tahun.

Ia mengatakan melalui kebijakan tersebut, masyarakat dapat menikmati berbagai potongan harga pada moda transportasi darat, laut, dan penyeberangan demi menghadirkan perjalanan wisata yang lebih mudah, nyaman, dan terjangkau.

Sebagai bentuk dukungan nyata terhadap kebijakan tersebut, ASDP akan memberikan diskon tarif hingga 19 persen dari total tarif bagi 227 ribu penumpang dan 491 ribu kendaraan selama periode 22 Desember 2025 hingga 10 Januari 2026.

Heru mengatakan bahwa langkah itu merupakan wujud sinergi ASDP dengan Pemerintah untuk memberikan stimulus langsung kepada masyarakat sekaligus menggerakkan sektor pariwisata dan ekonomi daerah.

“Kami ingin memastikan masyarakat dapat menikmati perjalanan akhir tahun dengan lebih terjangkau,” ujar Heru.

Pemberlakuan diskon tarif itu berdasar pada terbitnya Surat Keputusan Bersama (SKB) Nomor. 10/DI-BP/X/2025 tentang Penugasan kepada Badan Usaha Milik Negara Sektor Transportasi dalam Pemberian Diskon Tarif Transportasi untuk Stimulus Ekonomi Periode Libur Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Menyusul telah terbitnya SKB, ASDP segera melakukan koordinasi intensif dengan berbagai pihak untuk memastikan kesiapan layanan dan operasional di seluruh lintasan yang akan menerapkan program ini.

Sebelumnya, Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengatakan program diskon untuk berbagai moda transportasi telah efektif berjalan. Kebijakan ini merupakan implementasi dari anggaran stimulus senilai Rp180 miliar yang dialokasikan pemerintah untuk diskon transportasi Natal dan tahun baru.

“Kami memberikan diskon untuk transportasi Natal dan tahun baru totalnya Rp0,18 triliun, nggak banyak ya. Untuk tiket kereta, diskon angkutan laut dan angkutan penyeberangan. Ada juga diskon tiket pesawat,” kata Purbaya.

Corporate Secretary ASDP Windy Andale mengatakan diskon tarif pelabuhan akan berlaku di sejumlah lintasan strategis dengan volume penumpang tinggi dan potensi wisata yang kuat, antara lain Merak–Bakauheni (reguler & eksekutif), Ketapang–Gilimanuk, Padangbai–Lembar, Kayangan–Pototano, Sape–Labuan Bajo, Tanjung Uban–Telaga Punggur, serta Ajibata–Ambarita.

“Program ini dioptimalkan dengan dukungan sistem digitalisasi tiket online Ferizy dan situs resmi www.ferizy.com, sehingga masyarakat dapat membeli tiket secara mudah, cepat, dan tanpa antre di pelabuhan,” kata Windy.

Transformasi digital yang dijalankan ASDP terus menunjukkan hasil positif. Hingga Agustus 2025, Ferizy telah mencatat 3,23 juta pengguna, meningkat 24,7 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, penerapan tiket online kini telah diperluas hingga 35 pelabuhan di seluruh Indonesia, dari sebelumnya hanya 26 pelabuhan.

“Peningkatan pengguna Ferizy menjadi bukti bahwa masyarakat semakin siap beradaptasi dengan sistem digital. Kami ingin menjadikan momentum stimulus ini tidak hanya sebagai kesempatan berlibur, tetapi juga langkah konkret dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional,” ujar Windy.

ASDP berharap melalui sinergi antara stimulus pemerintah dan transformasi digital layanan penyeberangan, masyarakat dapat menikmati perjalanan akhir tahun yang lebih hemat, aman, dan menyenangkan, sembari membantu menggerakkan ekonomi lokal di berbagai destinasi wisata.

“Kami akan terus berkomitmen menghadirkan layanan yang unggul, andal, dan berdampak positif bagi kesejahteraan masyarakat,” ujar dia.

Dengan semangat kebersamaan dan optimisme, ASDP mengajak seluruh masyarakat untuk menikmati liburan akhir tahun dengan penuh makna — menjelajahi keindahan negeri sendiri sekaligus berkontribusi pada pemulihan ekonomi bangsa. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Purbaya Yudhi Sadewa angkat bicara mengenai penyidikan kasus dugaan korupsi perpajakan yang tengah ditangani Kejaksaan Agung (Kejagung), termasuk pencegahan ke luar negeri terhadap mantan Direktur Jenderal Pajak berinisial KD

Menkeu Purbaya mengatakan belum menerima laporan resmi dari Jaksa Agung terkait tindakan hukum tersebut. Namun, pihaknya tetap menghormati proses penegakan hukum yang sedang berlangsung.

“Saya belum dapat laporan dari Pak Jaksa Agung, tapi saya pikir biar aja (proses hukum) berjalan,” ujar Menkeu Purbaya usai konferensi pers APBN KiTa Edisi November 2025 di Jakarta, Kamis (20/11/2025).

Ketika ditanya apakah penyidikan Kejagung terkait dengan pernyataannya pekan lalu mengenai perusahaan yang belum membayar pajak tepat waktu, ia membantah adanya keterkaitan tersebut.

“Ini kan beda, ini kan kasus tax amnesty kan? Mungkin ada beberapa penilaian yang enggak terlalu akurat, saya enggak tahu. Biar aja Pak Jaksa Agung yang menjelaskan ke media,” ucap Menkeu Purbaya.

Menkeu menyebut tidak ada permintaan data khusus dari Kejagung kepada dirinya. Meski demikian ia mengakui beberapa pegawai Kementerian Keuangan (Kemenkeu) memang telah dipanggil untuk memberikan keterangan.

“Yang jelas beberapa orang kita dipanggil ke sana untuk memberi pernyataan, kesaksian apa yang terjadi pada waktu itu. Saya pikir biar aja kasus ini berjalan,” kata Menkeu.

Lebih lanjut, Bendahara Negara itu juga membantah anggapan bahwa penyidikan ini merupakan bagian dari upaya ‘bersih-bersih’ yang ia lakukan di Ditjen Pajak.

Ditjen Pajak memiliki mekanisme internal sendiri untuk menjaga integritas pegawai, sementara pemerintah pusat hanya memberikan arahan agar kinerja tetap profesional.

“(Kasus) Itu kan di masa lalu, bukan zaman sekarang, dan saya enggak tahu seberapa kuat kasus itu. Biar aja kejaksaan yang memprosesnya,” ucap Menkeu.

Diberitakan sebelumnya, DItjen Imigrasi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Imipas) membenarkan bahwa KD dicegah ke luar negeri atas permintaan Kejagung.

“Yang diajukan cekal oleh Kejagung atas nama KD,” kata Pelaksana Tugas (Plt) Dirjen Imigrasi Yuldi Yusman.

Selain KD, empat orang lainnya juga dicegah, masing-masing berinisial BNDP, HBP, KL, dan VRH. Pencegahan berlaku sejak 14 November 2025 hingga 14 Mei 2026 dengan alasan dugaan tindak pidana korupsi.

Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna juga mengonfirmasi adanya penggeledahan di beberapa lokasi terkait dugaan korupsi yang memperkecil kewajiban perpajakan perusahaan pada 2016-2020.

“Benar, ada tindakan hukum berupa penggeledahan di beberapa tempat terkait dugaan tindak pidana korupsi memperkecil kewajiban pembayaran perpajakan perusahaan/wajib pajak tahun 2016–2020,” ujarnya di Jakarta, Senin (17/11).

Anang menyebut perkara tersebut melibatkan oknum pegawai Ditjen Pajak dan kini telah naik ke tahap penyidikan. (ANT/KN)

TENGGARONG – Kutai Kartanegara (Kukar) tak hanya ingin dikenal lewat destinasi alam dan budaya. Tahun ini, Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah (Diskop-UKM) Kukar mulai mengarahkan sorotan pada potensi lain yang tak kalah kuat. Yakni wisata kuliner berbasis bahan baku lokal.

Semangat itu ditampilkan melalui gelaran Pekan Pesta Rasa 2025, sebuah pembaruan konsep dari Gebyar Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) yang selama ini familiar di masyarakat.

Pekan Pesta Rasa hadir sebagai wadah bagi UMKM, untuk memamerkan kreativitas olahan lokal. Sekaligus menjadi etalase bagaimana hasil pertanian Kukar dapat naik kelas.

Kepala Bidang Pengembangan UKM Diskop-UKM Kukar, Fathul Alamin, mengatakan bahwa perubahan konsep ini dirancang agar daerah tidak hanya menjual lokasi wisata, tetapi juga menjual rasa.

“Kini kita ingin menjual Kutai Kartanegara tidak hanya menjual destinasi wisata, tapi ada destinasi wisata lidah yang itu bisa dinikmati masyarakat luar,” ujarnya.

Dua komoditas lokal, labu kuning dan ubi rambat yang merupakan hasil pertanian dengan produksi terbesar di Kukar. Dipilih untuk menjadi bahan utama dalam workshop dan perlombaan memasak.

“Labu Kuning dan Ubi Rambat itu kebetulan komoditasnya paling besar di Kukar, nah itu nanti kita akan lombakan,” jelas Fathul.

Lewat ajang ini, Diskop-UKM berharap masyarakat dan pelaku usaha dapat melihat bahwa komoditas lokal tak harus dijual mentah. Hilirisasi menjadi kuncinya, agar komoditas tersebut bisa memiliki nilai yang lebih tinggi.

“Supaya ubi rambat dan labu kuning tadi tidak dijual barang mentah, tapi kita olah jadi makanan yang bisa jadi oleh-oleh, jadi makanan yang punya nilai tambah lebih tinggi,” tegasnya.

Tak hanya menyajikan festival kuliner, Pekan Pesta Rasa 2025 juga menjadi momentum lahirnya program baru Diskop UKM Kukar yang diberi tajuk “Jadi Pengusaha”. Program ini dirancang sebagai inkubasi bisnis bagi calon wirausahawan yang masih meraba-raba jalan untuk memulai usaha.

Fathul menjelaskan bahwa program Jadi Pengusaha memberi pendampingan komprehensif, mulai dari pemilihan jenis usaha hingga urusan legalitas.

“Kita membuka program untuk mendampingi wirausaha, calon wirausaha maupun masyarakat yang ingin jadi pengusaha kita dampingi. Mulai dari dampingan cara memilih usaha yang tepat, kemudian membangun usaha yang baik, legalitas sampai dengan dia jadi,” ucapnya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) membuka suara soal pelimpahan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) dari institusi tersebut ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Untuk saat ini, kami menunggu dahulu kebijakan secara resmi saja. Pada prinsipnya, Kejaksaan dan KPK, sebagai sesama aparat penegak hukum (APH), kami saling berkomunikasi, koordinasi dan saling mendukung untuk sinergi dan yang lebih utama penegakan hukum terhadap penanganan perkara Petral ini berjalan sesuai aturan yang berlaku,” kata Kapuspenkum Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Rabu (19/11/2025).

Ia mengatakan bahwa yang terpenting adalah para pihak yang terlibat dalam kasus ini diproses dan dimintai pertanggungjawaban pidana serta APH berupaya memulihkan kerugian keuangan negara akibat kasus ini.

“Yang lebih utama lagi, ke depan tata kelola di Pertamina harus berjalan dengan baik, profesional, bersih, transparan, dan bermanfaat serta dirasakan buat rakyat,” imbuhnya.

Adapun dalam kasus ini, Anang menyebut bahwa penyidik Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) telah memeriksa sejumlah saksi dan menyita sejumlah barang bukti dari penggeledahan.
Sebelumnya, KPK mengatakan Kejagung telah melimpahkan penanganan kasus dugaan korupsi pengadaan minyak mentah oleh Pertamina Energy Trading Ltd. (Petral) atau PT Pertamina Energy Services Pte. Ltd (PES) kepada lembaga antirasuah tersebut.

“Karena tahu bahwa KPK sudah menerbitkan surat perintah penyidikan, sudah melakukan pemeriksaan-pemeriksaan, maka penanganannya dari Kejaksaan dilimpahkan,” ujar Ketua KPK Setyo Budiyanto.

Lebih lanjut Setyo menjelaskan bahwa ketika KPK mendapatkan berkas penanganan perkara dari Kejagung, maka akan dilakukan koordinasi antara Kedeputian Penindakan dan Eksekusi KPK dengan Direktur Penyidikan Kejagung.

“Untuk memastikan bahwa tempus (waktu, red.) mana, apakah mau dilebarkan, ataukah mungkin tempusnya tetap seperti sprindik (surat perintah penyidikan, red.) umum yang sedang kami buat,” katanya.

Oleh sebab itu, dia mengatakan KPK tetap berkoordinasi dengan Kejagung mengenai penanganan kasus tersebut. (ANT/KN)