JAKARTA – Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Bursa Efek Indonesia (BEI) pada Rabu diperkirakan bergerak mendatar seiring pelaku pasar bersikap wait and see menjelang libur panjang Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

IHSG dibuka menguat 12,60 poin atau 0,15 persen ke posisi 8.597,38. Sementara kelompok 45 saham unggulan atau indeks LQ45 naik 1,03 poin atau 0,12 persen ke posisi 849,99.

“Diperkirakan IHSG berpotensi bergerak sideways (mendatar) di kisaran support 8.500-8.525 dan resistance 8.650-8.680,” ujar Kepala Riset Phintraco Sekuritas Ratna Lim dalam kajiannya di Jakarta, Rabu (24/12/2025).

Dari dalam negeri, perdagangan Bursa hanya berlangsung selama tiga hari pada pekan ini, seiring adanya libur dan cuti bersama Natal pada Kamis (25/12) dan Jumat (26/12). Secara historis, IHSG tidak selalu mengalami penguatan menjelang libur Natal dan Tahun Baru.

Dari mancanegara, pelaku pasar masih berharap The Fed akan menurunkan suku bunga acuannya pada tahun depan, bahkan setelah rilis data ekonomi terbaru Amerika Serikat (AS) yang jauh di atas ekspektasi.

Menurut CME FedWatch Tool, Fed Funds Future masih memperkirakan ada dua kali pemangkasan suku bunga acuan The Fed pada tahun depan.

Di sisi lain, pelaku pasar menantikan data initial jobless claims AS yang diperkirakan sedikit meningkat menjadi 226.000 orang dari pekan sebelumnya 224.000 orang.

Sementara itu, pemerintah AS akan menaikkan tarif impor semikonduktor dari China pada Juni 2027, dengan tarif yang akan ditentukan setidaknya sebulan sebelumnya.

Pada perdagangan Selasa (23/12) kemarin, bursa saham Eropa ditutup mayoritas menguat, diantaranya Euro Stoxx 50 menguat 0,14 persen, indeks FTSE 100 Inggris menguat 0,24 persen, indeks DAX Jerman menguat 0,23 persen, serta indeks CAC Prancis melemah 0,21 persen.

Bursa AS di Wall Street ditutup kompak menguat pada perdagangan Selasa (23/12)), diantaranya Indeks Dow Jones Industrial Average menguat 0,16 persen ditutup di level 48.442,41, indeks S&P 500 menguat 0,45 persen ke level 6.909,78, indeks Nasdaq Composite menguat 0,50 persen ditutup di 23.561,84.

Bursa saham regional Asia pagi ini, antara lain indeks Nikkei menguat 92,13 poin atau 0,18 persen ke 50.503,00, indeks Shanghai melemah 3,03 poin atau 0,07 persen ke 3.916,37, indeks Hang Seng menguat 61,68 poin atau 0,24 persen ke 25.828,00, dan indeks Strait Times melemah 4,15 poin atau 0,08 persen ke 4.635,02. (ANT/KN)

PANGKALPINANG – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Pangkalbalam, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Babel), mengingatkan nakhoda kapal penumpang untuk mewaspadai cuaca buruk, guna mencegah kecelakaan selama arus mudik Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 (Nataru).

“Kemarin kami terpaksa menunda keberangkatan kapal penumpang dari Belitung karena cuaca buruk,” kata Kepala KSOP Kelas IV Pangkalbalam Saiful Anwar di Pangkalpinang, Rabu (24/12/2025).

Ia mengatakan keberangkatan kapal penumpang dari Pelabuhan Tanjung Pandan (Belitung) tujuan Pelabuhan Pangkalbalam (Bangka) terpaksa ditunda, karena gelombang tinggi disertai angin kencang yang dapat membahayakan keselamatan kapal penumpang tersebut.

“Kami terpaksa menunda keberangkatan kapal ini, karena adanya informasi dari BMKG bahwa tinggi gelombang mencapai dua meter,” ujarnya.

Dalam mengantisipasi kecelakaan kapal selama liburan Nataru, KSOP Pangkalbalam selalu menginformasikan prakiraan cuaca yang dirilis BMKG kepada seluruh nakhoda, perusahaan pelayaran, bahkan informasi cuaca BMKG ini ditampilkan di Posko Pelayanan Mudik Nataru di Pelabuhan Pangkalbalam.

“Petugas posko dan calon penumpang kapal bisa melihat langsung kondisi cuaca di darat maupun di perairan dari BMKG,” ujarnya.

Menurut dia, perjalanan kapal penumpang rute Pelabuhan Pangkalbalam – Tanjung Pandan membutuhkan waktu empat jam perjalanan. Kalau seandainya cuaca tidak berubah normal satu hingga empat jam, maka kapal tersebut tersebut ditunda keberangkatannya.

“Kami terpaksa menunda keberangkatan kapal ini keesokan harinya, karena cuaca buruk tidak berubah hingga empat jam.  Langkah ini diambil demi keselamatan calon penumpang yang akan merayakan Natal dan Tahun Baru,” katanya. (ANT/KN)

NIAS SELATAN – Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka meminta agar rencana pembangunan jembatan gantung Sungai Gomo di Desa Sifalago Gomo, Kecamatan Boronadu, Kabupaten Nias Selatan, Sumatera Utara segera ditindaklanjuti atau dipercepat realisasinya.

Hal itu dikatakannya saat meninjau langsung rencana pembangunan jembatan tersebut, Minggu (21/12/2025).

“Saya telah meminta rencana pembangunan jembatan tersebut segera ditindaklanjuti secara terpadu,” ujar Gibran dalam keterangannya.

Wapres menekankan pembangunan tersebut penting dilakukan guna menjamin keselamatan warga serta menjaga akses pendidikan dan aktivitas ekonomi masyarakat.

Gibran menilai pembangunan jembatan gantung itu menjadi kebutuhan mendesak karena kondisi Sungai Gomo kerap menghambat mobilitas warga, terutama saat debit air meningkat.

Akses yang terbatas berisiko mengganggu aktivitas harian masyarakat di wilayah tersebut.

Dia menuturkan sekitar 60 persen siswa SMKN 1 Boronadu berada di seberang Sungai Gomo, sehingga perjalanan menuju sekolah sangat bergantung pada kondisi sungai. Ketika Sungai Gomo meluap, kata dia, sedikitnya empat desa berpotensi terisolasi dari akses utama.

Dalam peninjauan tersebut, Wapres menekankan perlunya penanganan pembangunan jembatan dilakukan secara terpadu dengan memperhatikan kondisi geografis dan aspek keselamatan, agar manfaat pembangunan dapat dirasakan secara nyata oleh masyarakat.

“Sehingga kehadiran negara benar-benar dirasakan masyarakat,” kata Gibran.

Diketahui, Gibran pada Minggu, mengunjungi provinsi Sumatera Utara untuk memastikan percepatan pembangunan infrastruktur, pemerataan layanan dasar, penanganan wilayah terdampak bencana.

Mengawali kunjungan kerjanya, Wapres mengunjungi SMKN 1 Boronadu, di Desa Sifalago Gomo, Kabupaten Nias Selatan, untuk meninjau rencana pembangunan jembatan sebagai upaya meningkatkan konektivitas dan akses masyarakat.

Setelah itu, Gibran juga akan meninjau pemasangan sambungan listrik baru bagi warga Desa Hilisebua, Kabupaten Nias, sebagai wujud pemerataan akses energi.

Di kepulauan yang terkenal dengan tradisi lompat batu tersebut, Gibran juga meninjau PLN Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas (PLTMG) Gunungsitoli untuk memastikan keandalan pasokan listrik.

Selain itu, Wapres juga akan menyambangi Gereja BNKP Petrus Ombulata di Kota Gunungsitoli guna meninjau kesiapan perayaan Natal dan memastikan umat dapat beribadah dengan aman dan nyaman. (ANT/KN)

JAKARTA – Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) I Tahun 2025 Partai Golkar menghasilkan salah satu rekomendasi agar Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) dipilih melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD).

Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia dalam siaran pers yang diterima di Jakarta, Minggu (21/12/2025), rekomendasi itu disampaikan sebagai wujud pelaksanaan kedaulatan rakyat, dengan menitik beratkan pada keterlibatan dan partisipasi publik dalam proses pelaksanaannya.

“Partai Golkar mengusulkan Pemilihan Kepala Daerah melalui Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,” kata Bahlil.

Terkait dengan pelaksanaan Pemilu, menurut dia, Partai Golkar merekomendasikan perbaikan dan penyempurnaan sistem proporsional terbuka dengan memperbaiki aspek teknis penyelenggaraan, penyelenggara, dan tata kelola untuk mewujudkan Pemilu yang jujur dan adil.

Namun di sisi lain, menurut dia, Partai Golkar memandang penting penguatan peran masyarakat sipil (civil society) dan masyarakat algoritma (algorithm society) sebagai pilar penting dalam pelaksanaan demokrasi di Indonesia.

Dia mengatakan penguatan civil society dan algorithm society diarahkan untuk menjadi jembatan masyarakat dan negara, serta memperluas ruang partisipasi politik publik yang lebih bermakna (meaningful participation).

“Termasuk dalam menciptakan ruang digital yang sehat, berkualitas, dan bertanggung jawab,” kata dia.

Sebelumnya, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golongan Karya (Golkar) akan menggelar Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) pada Sabtu (20/12) di Gedung DPP Partai Golkar, Jakarta untuk membahas persoalan internal organisasi.

Sekretaris Jenderal DPP Partai Golkar Muhammad Sarmuji mengatakan agenda kali ini merupakan Rapimnas yang pertama kali digelar di periode kepemimpinan Ketua Umum DPP Partai Golkar Bahlil Lahadalia. Seluruh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Golkar di tingkat provinsi, diundang ke agenda itu.

“Karena sifatnya lebih ke internal jadi kami tidak mengundang pihak eksternal untuk hadir di Rapimnas,” kata Sarmuji. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) bidang Hukum, Hak Asasi Manusia, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa pemerintah tengah menyusun Peraturan Pemerintah (PP) untuk menuntaskan polemik terkait jabatan anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) di luar struktur.

“Penyusunan PP jelas akan lebih cepat dibanding menyusun UU. Karena itu, Presiden memilih pengaturan melalui PP,” kata Yusril di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Dia mengatakan langkah penyusunan PP dipilih dibandingkan langsung merevisi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Polri), agar pembahasannya terfokus.

Dia menjelaskan Pasal 19 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (UU ASN) secara tegas mengatur bahwa jabatan ASN tertentu dapat diisi oleh prajurit

Menurut dia, TNI dan anggota Polri dengan ketentuan lebih lanjut harus diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Oleh karena itu, penyusunan PP menjadi dasar hukum yang jelas dan konstitusional.

Sementara Pasal 28 ayat (4) UU Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian menegaskan bahwa anggota Polri dapat menduduki jabatan birokrasi sipil di luar kepolisian jika sudah pensiun atau mengundurkan diri.

Menurut dia, putusan MK mengatakan jabatan yang tidak boleh diisi itu adalah jabatan yang tidak mempunyai sangkut paut dengan kepolisian.

“Kalau demikian, jabatan apa saja yang mempunyai sangkut paut dengan Kepolisian? Ini yang akan diatur dalam PP,” katanya

Menurut dia, PP yang akan disusun itu dimaksudkan untuk melaksanakan Pasal 28 ayat (4) UU Polri, Putusan Mahkamah Konstitusi, sekaligus Pasal 19 UU ASN.

“PP tersebut nantinya akan menggantikan dan sekaligus menata ulang jabatan-jabatan apa saja yang dapat diisi oleh anggota Kepolisian yang sebelumnya diatur dalam Perpol Nomor 10 Tahun 2025,” katanya.

Dia mengungkapkan, proses perumusan PP telah dimulai sejak dua hari lalu dengan melibatkan Kementerian PANRB, Kementerian Sekretariat Negara dan Kementerian Hukum, di bawah koordinasi Kemenko Kumham Imipas.

Presiden, kata dia, telah menyetujui pengaturan penugasan anggota Polri di jabatan sipil dilakukan melalui PP.

“Diharapkan paling lambat akhir Januari 2026, PP tersebut sudah dapat diselesaikan,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kejaksaan Agung (Kejagung) berhentikan sementara Kepala Kejari (Kajari), Kasi Intel, dan Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara, Kalimantan Selatan, usai ketiganya ditetapkan sebagai tersangka dugaan pemerasan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

“Sudah dicopot dari jabatannya dan dinonaktifkan sementara status PNS pegawai kejaksaannya sampai mendapatkan putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap atau inkrah,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung Anang Supriatna di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Dengan status pemberhentian sementara, maka ketiganya otomatis tidak mendapatkan gaji dan tunjangan.

Terkait Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi yang masih dalam pencarian, Anang memastikan bahwa Kejaksaan akan membantu KPK dalam pencarian jaksa itu.

“Kami juga akan cari. Kami pasti membantu KPK. Kalau memang ada, kami akan serahkan kepada penyidik KPK,” ujarnya.

Ia juga memastikan Kejaksaan tidak akan mengintervensi proses hukum yang berjalan.

Diketahui, KPK menetapkan Kajari Hulu Sungai Utara Albertinus Parlinggoman Napitupulu (APN), Kasi Intel Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB), dan Kasi Datun Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi (TAR) sebagai tersangka kasus dugaan tindak pidana korupsi terkait pemerasan dalam proses penegakan hukum di Kejari Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2025-2026.

Albertinus Parlinggoman Napitupulu dan Asis Budianto telah ditahan atas perbuatannya. Akan tetapi, untuk Tri Taruna Fariadi ini masih dalam pencarian lantaran kabur saat KPK melaksanakan operasi tangkap tangan (OTT).

Pelaksana Tugas Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu menyebut, Albertinus diduga menerima uang dugaan tindak pidana korupsi hingga Rp1,5 miliar.

Uang tersebut diduga berasal dari hasil pemerasan, pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara, hingga penerimaan lainnya.

Untuk pemerasan, Asep menjelaskan Albertinus menerima uang hingga Rp804 juta pada kurun waktu November-Desember 2025 dari dua perantara, yakni Kepala Seksi Intelijen Kejari Hulu Sungai Utara Asis Budianto (ASB), dan Kasi Perdata dan Tata Usaha Negara Kejari Hulu Sungai Utara Tri Taruna Fariadi (TAR).

Sementara untuk pemotongan anggaran Kejari Hulu Sungai Utara, kata dia, Albertinus melakukannya melalui bendahara, kemudian digunakan sebagai dana operasional pribadi. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub), Dudy Purwagandhi menegaskan pembatasan penuh kendaraan angkutan barang di ruas jalan tol diberlakukan hingga 4 Januari 2026, guna menjaga kelancaran lalu lintas dan keselamatan masyarakat selama libur akhir tahun.

“Hasil evaluasi menetapkan pembatasan angkutan barang di ruas jalan tol tidak lagi menggunakan window time (istilah periode waktu tertentu). Pembatasan di ruas jalan tol berlaku menerus tanpa jeda hingga 4 Januari 2026,” kata Menhub dalam keterangan di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Menhub menegaskan, pola pembatasan menerus di jalan tol dimaksudkan untuk menjaga kinerja jaringan tol pada koridor-koridor dengan beban lalu lintas tinggi selama libur Natal dan tahun baru.

Pengaturan itu, juga diharapkan mengurangi potensi hambatan dan memperkuat upaya pengendalian arus pada titik rawan kepadatan.

“Evaluasi akan kami lakukan secara situasional, dan apabila terjadi perubahan arus lalu lintas yang signifikan, penanganan di lapangan harus bisa bergerak cepat,” ujar Dudy.

Pembatasan angkutan barang di ruas tol diberlakukan tanpa window time, sehingga selama periode angkutan Natal dan tahun baru sejak 19 Desember 2025 hingga 4 Januari 2026, kendaraan angkutan barang dilarang melintas di jalan tol selama 24 jam penuh.

Sementara itu, pembatasan angkutan barang di ruas jalan arteri atau non-tol tetap menggunakan window time pada pukul 05.00-22.00 waktu setempat.

Ketentuan itu juga diberlakukan hingga 4 Januari 2026, dengan pengaturan lain tetap mengacu pada ketentuan yang berlaku, serta akan dievaluasi secara berkala.

Ia menuturkan pelaksanaan pembatasan diberlakukan bagi kendaraan angkutan barang sesuai klasifikasi dan ketentuan yang diatur dalam surat keputusan bersama (SKB) yang menjadi pedoman.

Operator logistik dan pelaku usaha angkutan barang diimbau menyesuaikan rencana perjalanan, memanfaatkan manajemen rantai pasok, serta mengoptimalkan jadwal distribusi agar tetap efisien dan tertib.

“Koordinasi kami dengan Korlantas Polri akan memastikan langkah manajemen operasional, termasuk diskresi Kepolisian, dapat diterapkan untuk menjaga kelancaran dan keselamatan,” kata Menhub menegaskan.

Penambahan pengaturan lalu lintas jalan selama masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026 dituangkan dalam SKB Nomor KP-DRJD 6774 Tahun 2025, 122/KPTS/Db/2025, dan Kep/268/XII/2025.

SKB tersebut disosialisasikan kepada para pemangku kepentingan sebagai acuan bersama dalam penyelenggaraan layanan transportasi dan pengaturan lalu lintas pada periode Natal dan tahun baru: Pengaturan pembatasan mencakup sejumlah ruas tol dan non-tol strategis pada koridor Sumatera, DKI Jakarta, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, hingga Bali, termasuk jalur-jalur utama yang menghubungkan pusat produksi, pelabuhan, dan kawasan permukiman.

Rincian ruas yang diberlakukan pembatasan tercantum dalam SKB, dan masyarakat serta pelaku usaha diimbau mengikuti rambu, arahan petugas, dan informasi resmi selama perjalanan.

“Kementerian Perhubungan akan terus memantau kondisi lapangan dan memperkuat koordinasi lintas instansi agar pengaturan tetap responsif terhadap dinamika arus lalu lintas,” kata dia pula.

Kemenhub juga mengajak seluruh pihak untuk mematuhi ketentuan pembatasan, mengutamakan keselamatan, serta memastikan perjalanan dan distribusi logistik berjalan tertib selama masa libur akhir tahun.

Adapun Kementerian Perhubungan bersama Kementerian Pekerjaan Umum dan Korlantas Polri melakukan evaluasi kebijakan pembatasan angkutan barang pada masa Angkutan Natal 2025 dan Tahun Baru 2026.

Dudy mengatakan evaluasi terus dilakukan untuk memastikan kelancaran arus lalu lintas dan keselamatan perjalanan di tengah prediksi peningkatan mobilitas masyarakat.

“Pemerintah akan mengevaluasi pembatasan angkutan barang secara berkala agar kebijakan yang diambil tetap proporsional, efektif, dan berpihak pada keselamatan pengguna jalan. Pembatasan ini bersifat dinamis, sehingga penyesuaian dapat dilakukan dengan melihat perkembangan situasi lalu lintas di lapangan,” ujar Menhub lagi.

Kebijakan itu menindaklanjuti penerapan sistem kerja fleksibel aparatur sipil negara serta imbauan penerapan work from anywhere (WFA) yang diperkirakan memicu perubahan pola perjalanan pada periode libur akhir tahun.

“Dengan mempertimbangkan dinamika tersebut, pengaturan pembatasan angkutan barang ditetapkan lebih adaptif dan dapat disesuaikan berdasarkan kondisi lapangan,” kata Menhub. (ANT/KN)

JAKARTA – Analis kebijakan publik Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis menilai rencana pemerintah memberlakukan kebijakan Bea Keluar Batu bara mulai Januari 2026 berpotensi menambah pendapatan negara sekitar Rp19 triliun dalam satu tahun anggaran.

Potensi penerimaan Bea Keluar itu merupakan hasil riset NEXT Indonesia Center tanpa memasukkan lignit atau batu bara berusia muda dan berkualitas paling rendah.

“Jadi simulasi pendapatan itu hanya berasal dari komoditas dengan kode HS 2701, yakni batu bara dan briketnya. Sedangkan lignit memiliki kode HS 2702. Kalau pemerintah memasukkan lignit dalam Bea Keluar, potensi pendapatannya akan lebih besar,” kata Kepala Peneliti NEXT Indonesia Center Ade Holis dalam keterangannya di Jakarta, Minggu (21/12/2025).

Dia menyampaikan riset tersebut merupakan respons atas rencana pemerintah mengaktifkan kembali kebijakan Bea Keluar atau Pungutan Ekspor batu bara mulai Januari 2026, setelah dua dekade bebas Bea Keluar. Terakhir kali pemerintah memberlakukan Bea Keluar untuk batu bara pada 2005-2006.

Rencana kebijakan tersebut, kata dia, terutama untuk menambah pendapatan negara sekaligus menghapus “subsidi” batu bara yang selama ini diberlakukan, yakni melalui pembebasan bea ekspor.

Menurut Ade Holis, hasil simulasi NEXT Indonesia Center mengungkapkan bahwa potensi aliran dana ke kas negara pada tahun 2026 dari kebijakan tersebut mencapai Rp11,7 triliun untuk skenario pesimis, Rp15,0 triliun skenario moderat, dan Rp19 triliun dalam skenario optimis.

Simulasi dihitung dengan asumsi tarif Bea Keluar 2,5 persen, sebagai titik tengah atau moderat antara 1-5 persen yang dijanjikan oleh Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa sebagai besaran tarif.

Simulasi tersebut juga mempertimbangkan variabel volume ekspor, Harga Patokan Ekspor (HPE), serta proyeksi nilai tukar rupiah terhadap kurs dolar AS. Simulasi ini secara spesifik mengacu pada volume ekspor batu bara yang masuk dalam Kode HS 2701, yakni batu bara dan briket.

“Patokan simulasi itu menggunakan dasar dari Peraturan Menteri Keuangan tahun 2005 saat Bea Keluar Batu bara diberlakukan,” papar Ade Holis.

Kendati demikian, dia mengingatkan kebijakan Bea Keluar bukan sekadar upaya menambah pendapatan negara.

Lebih dari itu, lanjutnya, sekaligus menjadi instrumen penting untuk mendorong hilirisasi dengan memastikan batu bara tidak hanya dikeruk dan dijual mentah keluar negeri, tetapi diolah menjadi bahan baku industri di dalam negeri agar manfaat ekonominya jauh lebih besar.

Sejak kebijakan bebas Bea Keluar diberlakukan, penerimaan negara dari batu bara hanya berasal dari iuran produksi atau royalti dan iuran tetap pertambangan.

Pada tahun 2024, menurut data Kementerian Keuangan, jumlahnya mencapai Rp77,9 triliun atau sekitar 13,33 persen dari total Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).

Dengan demikian, tambahan pendapatan berupa Bea Keluar dari komoditas SDA ini bakal membantu menggemukkan dompet negara.

Meski potensi pendapatannya sangat menggiurkan, Ade Holis mengingatkan bahwa kebijakan ini tetap memiliki risiko yang harus diantisipasi, terutama terkait daya saing di pasar internasional.

Pihaknya mencermati kekhawatiran pelaku usaha mengenai potensi penyusutan margin keuntungan akibat tren penurunan harga batu bara global yang dibarengi dengan kenaikan biaya operasional pertambangan.

Menurut dia, pemerintah tidak boleh mengabaikan preferensi pasar global yang sangat sensitif terhadap harga komoditas. Kunci keberhasilan kebijakan itu terletak pada momentum (timing) dan desain aturan yang adaptif.

“Misalnya, dengan menyusun formula penghitungan yang transparan di mana pungutan hanya berlaku optimal saat harga sedang tinggi, namun segera direlaksasi atau ditangguhkan ketika kondisi pasar sedang lesu,” jelas Ade Holis.

Kendati demikian, data International Trade Center (ITC) menunjukkan posisi tawar Indonesia sebenarnya masih cukup kompetitif. Sepanjang periode 2020-2024, harga jual batu bara Indonesia rata-rata berada 32,6 persen di bawah harga rata-rata dunia.

“Artinya, jika ditambah bea keluar sebesar 5 persen pun masih terbuka ruang lebar bagi produsen batu bara Indonesia untuk bersaing di pasar dunia,” jelasnya.

Guna memperkuat efektivitas kebijakan itu, tambahnya, pemerintah harus mempertimbangkan struktur tarif berjenjang yang selaras dengan pergerakan harga dan kualitas batu bara.

Kebijakan itu juga sebaiknya terintegrasi dengan agenda hilirisasi agar Indonesia tidak terus-menerus bergantung pada penjualan material mentah. Selain itu, mekanisme evaluasi berkala menjadi syarat mutlak untuk merespons dinamika pasar global secara cepat.

“Dengan pendekatan yang lebih luwes dan berbasis data, bea ekspor batu bara dapat menjadi instrumen yang bukan hanya mengisi kas negara, tetapi juga mengarahkan sektor energi Indonesia menuju struktur yang lebih tangguh dan berkelanjutan,” kata Ade Holis. (ANT/KN)