Beranda blog Halaman 202

Kemendikdasmen Siapkan Strategi Atasi Penumpukan Guru Honorer

0
Wakil Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Atip Latipulhayat (kanan) dalam diskusi publik bertajuk Implementasi Hak Konstitusional Warga Negara atas Pekerjaan dan Penghidupan yang Layak di Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/5/2026). (ANTARA/Fath Putra Mulya)

JAKARTA – Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) menyatakan tengah menyiapkan strategi untuk mengatasi persoalan kesejahteraan dan jumlah guru honorer yang menumpuk di Indonesia.

Wakil Menteri Dikdasmen Atip Latipulhayat dalam diskusi bersama MPR RI di Tangerang Selatan, Banten, Senin (25/5/2026), menjelaskan salah satu strategi tersebut ialah mengatur ulang kewenangan pengelolaan guru.

“Ini usulan kami, apa yang kami sebut sebagai restrukturisasi kewenangan pengelolaan guru. Satu, perencanaan kebutuhan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan bersama antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah,” ucapnya.

Melalui restrukturisasi kewenangan itu, jelas Atip, pengendalian formasi dan distribusi guru diusulkan dilakukan oleh pemerintah pusat, sementara pengendalian formasi dan distribusi pendidik selain guru serta tenaga kependidikan dilakukan pemerintah daerah.

Diusulkan pula agar pengangkatan guru, pamong belajar, penilik, dan pengawas sekolah dilakukan pemerintah pusat.
Sementara itu, penilaian kinerja, pembinaan karier, dan pengembangan profesi, penghargaan, kesejahteraan, serta perlindungan pendidik dan tenaga kependidikan dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

“Lima poin inilah yang kami ajukan sebagai grand design(rancangan utama) dan kami juga sudah merumuskannya ini di rancangan perubahan di Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional,” kata Atip.

Ia lebih lanjut mengatakan saat ini terdapat sekitar 200-an ribu guru non-aparatur sipil negara (ASN).

Menurut dia, penyebab menumpuknya jumlah guru non-ASN saat ini adalah pola rekrutmen yang belum maksimal. Rekrutmen guru ASN dari tahun ke tahun cenderung fluktuatif.

“Antara tahun 2006–2008 itu terjadi rekrutmen cukup besar. Dari tahun 2008–2012 terjadi penurunan yang sangat tajam. Kemudian, ada lagi rekrutmen dari tahun 2013–2014. Dari 2014 terjadi lagi penurunan yang sangat tajam sampai 2016. Melandai 2016–2018, kemudian naik lagi dan setelah itu turun lagi,” katanya.

Di sisi lain, Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Kemendikdasmen Nunuk Suryani mengatakan banyaknya guru honorer di Indonesia disebabkan oleh rekrutmen yang tidak sebanding dengan jumlah guru ASN pensiun.

“Setiap tahun pensiun 70 ribu tapi rekrut kita selalu di bawah 50 persen. Artinya, kan jarak antara kekosongan ini yang diisi guru honor,” kata Nunuk dalam kesempatan yang sama.

Nunuk menjelaskan penataan guru honorer sejatinya telah dilakukan sejak 2021. Namun, belum seluruh guru honorer dapat diserap menjadi ASN karena pertimbangan tertentu dari pemerintah daerah.

Maka dari itu, Kemendikdasmen mengusulkan agar tata kelola guru dikembalikan ke pusat.

“Ini mungkin kita punya power (daya) yang lebih untuk bisa memastikan, yang kita perlukan hanya tadi, pendataan dan verifikasi dari pemerintah daerah. Jadi, tetap kolaborasi,” imbuh dia. (ANT/KN)

Dinilai Membahayakan, Nursalam Minta Baut Tiang di Trotoar Dipasang Pengaman

0
Foto: Anggota DPRD Bontang, Nursalam. (Ist)

BONTANG – Anggota DPRD Kota Bontang, Nursalam, menyoroti kondisi baut penyangga tiang yang menonjol di sejumlah trotoar jalan protokol. Hal itu ia nilai dapat membahayakan pengguna jalan.

Lantaran berbahaya iapun meminta pemkot segera mengambil tindakan pencegahan.

Menurut Nursalam, trotoar saat ini tidak hanya digunakan sebagai jalur pejalan kaki, tetapi juga menjadi lokasi warga berolahraga dan tempat anak-anak bermain pada pagi maupun sore hari. Karena itu, aspek keamanan fasilitas di area tersebut perlu mendapat perhatian serius.

Ia menyoroti masih adanya baut penyangga tiang yang belum dilengkapi pelindung, sehingga berisiko menyebabkan cedera jika terinjak atau terbentur.

“Kalau anak-anak bermain lalu menginjak baut yang menonjol tanpa pengaman, ini bisa bahaya” katanya.

Ia mendorong pemerintah memasang pelindung berbahan karet atau penutup khusus pada bagian baut yang terbuka, agar lebih aman bagi masyarakat.

Menurutnya, langkah sederhana tersebut dapat meminimalkan risiko kecelakaan di area trotoar yang ramai digunakan warga setiap hari.

Nursalam juga ingin penataan fasilitas jalan dan trotoar, dapat semakin diperhatikan untuk mendukung kenyamanan serta estetika Kota Bontang.

“Saya berharap fasilitas di trotoar bisa lebih aman dan tertata, agar masyarakat bisa nyaman beraktivitas,” tutupnya. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

Pengaruhi Tingginya Angka SILPA, Winardi Minta Pemkot Evaluasi Penyusunan Anggaran Kas OPD

0
Foto: Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi. (Ist)

BONTANG – Penyusunan anggaran kas OPD dinilai ikut memengaruhi tingginya angka Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SILPA) setiap tahunnya. Hal itu diungkapkan Wakil Ketua Komisi B DPRD Kota Bontang, Winardi.

Dikatakannya, rendahnya realisasi penyerapan anggaran di sejumlah OPD memiliki kaitan langsung dengan besarnya SILPA Pemkot Bontang. Ia menilai persoalan tersebut bukan hanya soal pelaksanaan program, tetapi juga dipengaruhi mekanisme pengaturan anggaran kas.

Ia menjelaskan, selama ini terdapat pembagian persentase anggaran kas per triwulan yang diterapkan melalui surat edaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD). Dalam skema itu, penyerapan triwulan pertama diarahkan 15 persen, triwulan kedua 20 persen, triwulan ketiga 30 persen, dan triwulan keempat 30 persen.

Namun, setelah mempelajari ketentuan dalam Permendagri Nomor 77 Tahun 2020, pihaknya menilai pembagian persentase baku tersebut tidak diatur secara rinci dalam regulasi.

“Setelah kami lihat di Permendagri 77 Tahun 2020, ternyata tidak ada aturan yang secara spesifik mengatur pembagian persentase seperti itu,” ujarnya.

Menurutnya, kebutuhan kegiatan di setiap OPD berbeda sehingga pengaturan anggaran kas seharusnya menyesuaikan kondisi riil pelaksanaan program, bukan disamaratakan per triwulan.

Ia menilai pola pembagian yang terlalu kaku justru dapat menyebabkan pengembalian anggaran di akhir tahun, yang akhirnya berdampak pada tingginya SILPA daerah.

“Setiap kegiatan punya kebutuhan berbeda. Kalau dipukul rata persentasenya, akhirnya ada dana yang tidak terserap optimal,” katanya.

Karena itu, Winardi mendorong pemerintah daerah melakukan evaluasi terhadap mekanisme penyusunan anggaran kas, agar realisasi program dan penyerapan anggaran OPD ke depan bisa lebih maksimal. (Al/adv)

Editor: Yusva Alam

Nanang Adriani Tekankan Pendidikan Karakter bagi Generasi Muda

0
Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, foto bersama guru dan siswa usai menghadiri pentas seni dan pisah kenang SD Muhammadiyah 001 Melak. Foto: Istimewa

SENDAWAR – Wakil Bupati Kutai Barat, Nanang Adriani, menghadiri kegiatan pentas seni dan pisah kenang peserta didik kelas VI Angkatan XVI SD Muhammadiyah 001 Melak Tahun Pembelajaran 2025-2026 yang digelar di Gedung Pertemuan Kompleks Islamic Center Melak, Kelurahan Melak Ulu, Kecamatan Melak, Sabtu (23/5/2026).

Kegiatan tersebut mengusung tema “Muda Berkarya Menjadi Pencerah Bangsa Demi Masa Depan Berkemajuan” dan berlangsung meriah dengan berbagai penampilan seni dari para siswa.

Dalam sambutannya, Nanang Adriani meminta para pelajar menjadi generasi yang cerdas, berkarakter, dan berakhlak mulia. Menurutnya, keberhasilan tidak bisa diraih secara instan, tetapi membutuhkan kerja keras, disiplin, doa, dan ketekunan.

“Jadilah generasi Kutai Barat yang mampu membawa daerah ini menjadi lebih maju di masa depan,” ujarnya.

Nanang juga menegaskan komitmen Pemerintah Kabupaten Kutai Barat dalam mendukung kemajuan dunia pendidikan. Ia menyebut pendidikan merupakan fondasi utama dalam menciptakan sumber daya manusia (SDM) yang unggul dan berdaya saing.

Karena itu, pemerintah daerah akan terus memberikan perhatian terhadap peningkatan mutu pendidikan, pembangunan sarana dan prasarana sekolah, hingga pengembangan kualitas tenaga pendidik.

“Berbagai program peningkatan mutu pendidikan, sarana dan prasarana sekolah hingga pengembangan kualitas tenaga pendidik akan terus menjadi perhatian pemerintah daerah,” katanya.

Ia berharap sekolah-sekolah di Kutai Barat, termasuk SD Muhammadiyah 001 Melak, mampu melahirkan generasi muda yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter, moral, dan kepedulian sosial.

Nanang turut berpesan kepada para siswa agar terus semangat melanjutkan pendidikan ke jenjang lebih tinggi dan tidak takut memiliki cita-cita besar.

“Teruslah belajar dengan sungguh-sungguh, hormati orang tua dan guru, serta jangan pernah takut bermimpi besar,” ucapnya.

Menurutnya, kegiatan pentas seni dan pisah kenang bukan sekadar seremoni perpisahan, tetapi juga menjadi wadah menampilkan kreativitas, bakat, dan karakter positif siswa.

“Saya bangga melihat semangat dan penampilan anak-anak hari ini. Ini menunjukkan pendidikan tidak hanya berfokus pada akademik, tetapi juga membentuk rasa percaya diri, kreativitas, disiplin, dan kemampuan bersosialisasi,” ungkapnya.

Kegiatan tersebut turut dihadiri mantan Wakil Bupati Kutai Barat periode 2011-2016 Didik Effendi, Ketua PD Muhammadiyah Kutai Barat Rakhmat, Wakil Ketua TP PKK Kutai Barat Dewi Hairiah Nanang, serta Kepala SD Muhammadiyah 001 Melak Muhammad Samsu. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Putu Dini Yakin Atlet Voli Pantai Kubar Bisa Tembus Nasional

0
Pelatih voli pantai Kutai Barat, Agustinus (kiri) dan Putu Dini Jasita Utami (kanan). Foto: Ichal/MK

SENDAWAR – Tim voli pantai Kutai Barat menargetkan meraih medali emas sekaligus juara umum pada ajang Pekan Olahraga Provinsi (Porprov) VIII Kaltim di Kabupaten Paser, November 2026 mendatang.

Optimisme tersebut disampaikan Pelatih Voli Pantai Kutai Barat, Agustinus, usai mengikuti rapat cabang olahraga bersama KONI Kutai Barat di Sendawar, Jumat (22/5/2026).

Menurutnya, target juara umum bukan sekadar ambisi semata, melainkan hasil dari proses pembinaan atlet yang telah berjalan dalam beberapa tahun terakhir.

“Kalau melihat peta persaingan di Kaltim, kami menargetkan juara umum, tentu tanpa mendahului kehendak Tuhan,” ujar Agustinus.

Untuk menghadapi Porprov, tim pelatih saat ini mempersiapkan 28 atlet yang akan bertanding di tiga nomor berbeda, yakni kategori U-21, 2×2, dan U-30 4×4.

Seluruh atlet disebut menjalani latihan intensif untuk meningkatkan kemampuan teknik, fisik, hingga mental bertanding.

“Anak-anak terus berlatih dan semangat mereka sangat bagus. Itu yang membuat kami yakin bisa bersaing,” katanya.

Agustinus menilai perkembangan voli pantai Kutai Barat dalam beberapa tahun terakhir cukup signifikan. Bahkan sejumlah atlet binaan daerah berhasil menembus level provinsi hingga bergabung dalam pelatihan nasional Indonesia.

Menjelang Porprov, program latihan pun diperketat. Jika sebelumnya latihan dilakukan beberapa kali dalam sepekan, kini atlet menjalani latihan rutin setiap pagi dan sore hari.

Suami mantan atlet pelatnas, Putu Dini Jasita Utami, itu juga menyebut dukungan KONI Kutai Barat menjadi motivasi tambahan bagi atlet dan pelatih untuk memberikan hasil terbaik bagi daerah.

Meski demikian, pihaknya masih berharap adanya perhatian lebih terhadap sarana dan venue latihan permanen untuk mendukung pengembangan atlet ke depan.

“Harapan kami olahraga ini terus berkembang dan semakin banyak atlet Kutai Barat yang bisa berprestasi sampai tingkat nasional,” ucapnya.

Sementara itu, mantan atlet voli pantai nasional sekaligus peraih medali perunggu Asian Games 2018, Putu Dini Jasita Utami, yang kini menjadi pelatih utama voli pantai Kutai Barat, juga optimistis dengan potensi atlet-atlet muda daerah.

“Anak-anak Kutai Barat punya potensi besar. Kalau terus dibina dan didukung, mereka bisa bersaing sampai tingkat nasional,” ujarnya.

Menurut Putu Dini, perkembangan atlet selama menjalani pembinaan menunjukkan hasil yang positif. Bahkan beberapa atlet lokal Kutai Barat kini telah berhasil menembus level nasional dan bergabung dalam pelatnas.

Ia pun optimistis tim voli pantai Kutai Barat mampu memberikan hasil terbaik di Porprov Paser mendatang berbekal pengalaman bertanding dan latihan intensif yang dijalani para atlet. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Forum LHP Jadi Tahapan Penting Pemeriksaan Keuangan Daerah

0
Bupati Mahakam Ulu, Angela Idang Belawan, foto bersama jajaran Pemkab Mahulu dan tim BPK RI Perwakilan Kaltim usai mengikuti penyampaian konsep LHP di Samarinda. Foto: Istimewa

UJOH BILANG – Pemerintah Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu) mengikuti penyampaian konsep Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun Anggaran 2025 di Kantor Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Kalimantan Timur, Ruang Mulawarman I, Samarinda, Jumat (22/5/2026).

Kegiatan tersebut dihadiri langsung Bupati Mahulu Angela Idang Belawan, Sekretaris Daerah Stephanus Madang, serta jajaran perangkat daerah terkait.

Bupati Mahulu Angela Idang Belawan mengatakan forum penyampaian konsep LHP menjadi tahapan penting dalam siklus pemeriksaan keuangan daerah sebelum laporan final ditetapkan oleh BPK.

Menurutnya, dalam tahapan tersebut pemerintah daerah diberikan ruang untuk mencermati, mengklarifikasi, serta menyelaraskan berbagai temuan hasil pemeriksaan.

“Proses ini menjadi pondasi penting dalam memastikan akurasi, ketepatan, dan integritas informasi yang disajikan dalam laporan keuangan daerah,” ujarnya.

Angela menjelaskan Pemerintah Kabupaten Mahulu juga memaparkan rencana aksi yang telah disusun secara sistematis dan terukur sebagai tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Ia menegaskan rencana aksi tersebut bukan hanya sebagai bentuk respons administratif, tetapi juga bagian dari upaya berkelanjutan memperkuat tata kelola keuangan daerah.

“Rencana aksi ini kami susun sebagai bagian dari komitmen memperkuat tata kelola keuangan daerah yang semakin baik dan akuntabel,” katanya.

Lebih lanjut, Angela menegaskan Pemerintah Kabupaten Mahulu berkomitmen terus mendorong pengelolaan keuangan daerah yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada peningkatan kualitas kinerja pemerintahan secara menyeluruh.

Dalam forum tersebut juga dilakukan diskusi bersama tim pemeriksa BPK dan perangkat daerah terkait dengan fokus pada penyamaan persepsi serta perumusan langkah-langkah perbaikan yang efektif dan berkelanjutan.

“Melalui partisipasi aktif dalam tahapan ini, kami ingin memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan semakin baik, transparan, dan mampu mendukung peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” tutupnya. (MK)

Pewarta: Ichal
Editor: Agus S

Adidaya Institute Soroti Kebocoran Nilai Ekspor SDA

0
Foto: Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo. (Istimewa)

JAKARTA — Adidaya Institute mendukung langkah Presiden Prabowo Subianto dalam menata ekspor sumber daya alam melalui pembentukan Danantara Sumberdaya Indonesia (DSI). Kebijakan tersebut dinilai menjadi langkah strategis untuk memperkuat kedaulatan ekonomi nasional sekaligus menekan kebocoran nilai ekspor SDA.

Ekonom Adidaya Institute, Bramastyo B. Prastowo, mengatakan selama ini persoalan utama dalam tata kelola ekspor sumber daya alam bukan hanya terkait volume ekspor, tetapi juga besarnya nilai ekonomi yang benar-benar kembali kepada negara.

“Kebijakan DSI adalah momentum negara untuk mengunci nilai SDA yang selama ini rawan bocor. Negara tidak boleh hanya mencatat ekspor setelah transaksi terjadi. Negara harus mampu mengetahui harga, volume, pembeli akhir, aliran devisa, dan manfaat fiskalnya secara presisi,” ujar Bramastyo dalam keterangannya, Minggu (24/5/2026).

Menurut Adidaya Institute, praktik under-invoicing, transfer pricing, trade misinvoicing, hingga lemahnya pengawasan devisa hasil ekspor (DHE) masih menjadi tantangan serius dalam tata kelola ekspor komoditas nasional.

Karena itu, DSI dinilai tidak cukup hanya berfungsi sebagai pintu administratif ekspor, tetapi juga harus dikembangkan menjadi platform pengaman nilai SDA nasional yang mampu mengintegrasikan data perdagangan, memvalidasi harga, hingga mengawasi aliran devisa hasil ekspor.

“DSI perlu menjadi instrumen negara yang profesional, transparan, dan berbasis data. Ukuran keberhasilannya bukan semata berapa banyak ekspor melewati sistem DSI, tetapi seberapa besar kebocoran nilai dapat ditutup, DHE diperkuat, dan penerimaan negara diamankan,” katanya.

Adidaya Institute menilai lemahnya posisi negara selama ini dipengaruhi asimetri informasi antara perusahaan dan pemerintah dalam transaksi komoditas global. Dalam banyak kasus, perusahaan dinilai lebih mengetahui kualitas barang, harga pasar, hingga rantai transaksi dibanding negara.

Dalam konteks tersebut, DSI dianggap penting untuk memperkuat kemampuan negara membaca pasar dan memastikan nilai ekonomi sumber daya alam benar-benar kembali untuk kepentingan nasional sesuai amanat Pasal 33 UUD 1945.

“DSI akan memegang peran strategis dalam mengunci nilai SDA nasional. Karena itu, pengawasannya tidak boleh hanya bersifat internal. Perlu Komite Pengawas Independen agar DSI benar-benar menjadi instrumen negara yang bersih, transparan, dan dipercaya publik,” tegas Bramastyo.

Adidaya Institute juga mendorong pembentukan Komite Pengawas Independen yang melibatkan Kementerian Keuangan, BPK, KPK, Kejaksaan, akademisi, KPPU, hingga pengawas independen guna memastikan tata kelola DSI berjalan akuntabel dan bebas konflik kepentingan.

Selain itu, lembaga tersebut merekomendasikan sejumlah langkah prioritas, mulai dari memperjelas mandat hukum DSI, membangun dashboard pengawasan devisa hasil ekspor, menyusun acuan harga internasional, hingga mewajibkan pengungkapan beneficial owner pembeli luar negeri.

“DSI dapat menjadi babak baru kedaulatan ekonomi Indonesia. Jika dikelola dengan mandat yang jelas, data yang kuat, audit yang ketat, dan orientasi hilirisasi, DSI bukan hanya memperbaiki ekspor, tetapi memperkuat posisi negara dalam mengelola kekayaan alam untuk rakyat,” tutup Bramastyo. (MK)

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

Idul Adha 1447 H, Presiden Salurkan Sapi Kurban ke Masjid di Kuaro

0
Sapi kurban Presiden RI Prabowo Subianto yang dibeli dari peternak lokal di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Foto: Istimewa

PASER – Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto kembali memberikan satu ekor sapi kurban untuk masyarakat Kabupaten Paser pada perayaan Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah.

Kepala Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner (Kesmavet) Dinas Perkebunan dan Peternakan (Disbunak) Paser, Al Habib, mengatakan sapi kurban Presiden tahun ini memiliki ukuran lebih besar dibanding tahun sebelumnya.

Jika pada Idul Adha tahun lalu sapi yang diberikan berjenis Simental dengan bobot sekitar 893 kilogram, kali ini sapi kurban Presiden berjenis Limousin dengan berat mencapai 1 ton 21 kilogram.

“Sapinya berjenis Limousin, penimbangan terakhir beratnya di angka 1 ton 21 kilogram,” ujar Al Habib saat dikonfirmasi, Minggu (24/5/2026).

Ia menjelaskan, sapi kurban tersebut dibeli dari peternak lokal di Desa Pait, Kecamatan Long Ikis, Kabupaten Paser. Menurutnya, hal itu sesuai arahan Presiden agar hewan kurban berasal dari peternak daerah masing-masing.

“Sesuai instruksi, sapi kurban Presiden dibeli dari peternak lokal. Tujuannya untuk mendongkrak dan menyukseskan usaha peternakan di daerah,” katanya.

Untuk penyaluran daging kurban, tahun ini juga terdapat perubahan lokasi dibanding tahun sebelumnya. Jika sebelumnya disalurkan melalui Masjid Agung Nurul Falah di Kecamatan Tanah Grogot, maka tahun ini sapi kurban Presiden akan diserahkan ke Masjid Besar Al-Jihad di Kecamatan Kuaro.

“Penunjukan masjid tersebut berdasarkan surat dari Kementerian Sekretariat Negara RI Nomor: B-42/KSN/SP/KK.14.00/04/2026 dan juga sudah disetujui Bupati,” jelasnya.

Program penyaluran sapi kurban Presiden tersebut diharapkan tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat penerima, tetapi juga mampu mendukung pertumbuhan sektor peternakan lokal di Kabupaten Paser. (MK)

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

Bison Jadi Kebanggaan Peternak Balikpapan di Idul Adha 2026

0
Sapi jenis simmental cross limousin bernama “Bison” milik peternak lokal Balikpapan terpilih menjadi hewan kurban Presiden RI Prabowo Subianto untuk Idul Adha 2026. Foto: Istimewa

BALIKPAPAN — Seekor sapi jumbo bernama “Bison” milik peternak lokal di Kota Balikpapan terpilih menjadi hewan kurban Presiden Republik Indonesia, Prabowo Subianto pada Idul Adha 2026.

Sapi jenis simmental cross limousin atau yang dikenal sebagai semental karolis tersebut memiliki bobot mencapai 1 ton 50 kilogram dengan usia lebih dari empat tahun.

Pemilik sapi, Anita Emerita Fong, mengaku tidak menyangka sapi peliharaannya terpilih setelah melalui tahapan seleksi dari dinas peternakan hingga kementerian terkait. Proses penimbangan bahkan dilakukan secara daring melalui Zoom bersama pihak kementerian.

“Awalnya kami mendaftar sekitar satu setengah bulan lalu. Setelah itu ada tahapan seleksi dari dinas, lalu diumumkan bahwa sapi kami yang terpilih,” ujar Anita saat ditemui di kandangnya, Minggu (24/5/2026).

Menurut Anita, nama “Bison” diberikan karena sapi tersebut dikenal paling aktif dibanding sapi lain di kandang. Suaranya bahkan kerap menjadi penanda bagi sapi lain untuk ikut bergerak.

“Dia seperti barometer di kandang. Kalau dia bersuara, sapi lain ikut bersuara juga. Selain itu memang badannya paling besar,” jelasnya.

Secara fisik, Bison memiliki panjang tubuh lebih dari dua meter dengan tinggi sekitar 160 sentimeter. Sapi tersebut telah dirawat selama satu tahun penuh setelah didatangkan usai Idul Adha tahun lalu.

Meski kini menyandang status sebagai sapi kurban Presiden, Anita mengatakan pola perawatan Bison tidak berubah. Ia tetap diperlakukan sama seperti ternak lainnya di kandang.

“Perawatannya tetap sama. Dimandikan dua kali sehari, pakan dan comboran rutin dua kali sehari, rumput tiga kali sehari. Kami juga rutin cek kesehatan, vaksin, dan pemberian vitamin,” katanya.

Ia menilai merawat sapi berukuran besar seperti Bison tidak terlalu sulit selama kebersihan kandang dan kesehatan ternak dijaga secara rutin. Konsistensi perawatan disebut menjadi kunci utama menghasilkan sapi berkualitas.

Keberhasilan Bison terpilih menjadi hewan kurban Presiden menjadi kebanggaan tersendiri bagi keluarga sekaligus membawa nama baik peternak lokal Balikpapan.

“Semoga ini bisa menjadi penyemangat untuk peternak lain agar terus semangat merawat ternaknya dengan baik,” tutup Anita. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S

Produksi Air Turun, PTMB Fokus Distribusi ke Wilayah Terdampak

0
Direktur Utama Perum Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB), Yudhi Saharuddin. Foto: Istimewa

BALIKPAPAN – Perum Tirta Manuntung Balikpapan (PTMB) menyiagakan 30 mobil tangki air bersih untuk mengantisipasi dampak fenomena El Nino yang diperkirakan memengaruhi produksi dan distribusi air bersih di Kota Balikpapan.

Direktur Utama PTMB, Yudhi Saharuddin, mengatakan jumlah armada tangki yang disiapkan tahun ini meningkat signifikan dibandingkan 2025 lalu yang hanya sekitar 10 unit.

“Penambahan armada ini kami lakukan untuk memastikan distribusi air tetap berjalan, terutama di wilayah yang mengalami penurunan suplai,” ujarnya, Sabtu (23/5/2026).

Menurut Yudhi, kapasitas produksi air bersih selama dampak El Nino diperkirakan hanya berada di kisaran 75 persen akibat menurunnya debit sumber air baku.

Karena itu, distribusi air bersih menggunakan mobil tangki akan difokuskan ke kawasan terdampak, khususnya Balikpapan Utara dan Balikpapan Barat yang selama ini memiliki keterbatasan sumber air baku.

“Wilayah Balikpapan Utara dan Barat menjadi prioritas distribusi karena dampaknya paling terasa di kawasan tersebut,” katanya.

Untuk mendukung suplai air, PTMB juga akan memanfaatkan bendali atau bendungan pengendali sebagai sumber air alternatif. Namun air tersebut tidak langsung disalurkan ke jaringan perpipaan.

Air dari bendali terlebih dahulu harus diolah menggunakan instalasi pengolahan air (IPA) mobile atau mini sebelum kemudian didistribusikan kepada masyarakat melalui armada tangki.

Selain itu, PTMB juga menyiapkan sejumlah tandon atau penampungan air di titik-titik strategis agar masyarakat lebih mudah mendapatkan akses air bersih selama musim kemarau berlangsung.

Yudhi menjelaskan penurunan produksi air bersih tidak terlepas dari dampak fenomena El Nino kuat yang kerap disebut “Godzilla”, karena menyebabkan curah hujan turun drastis dan berdampak langsung terhadap debit waduk maupun tampungan air lainnya.

“Dampaknya sangat terasa pada sumber air kita. Beberapa waduk mengalami penurunan debit sehingga mempengaruhi kapasitas produksi air bersih,” jelasnya.

Fenomena El Nino juga memicu musim kemarau lebih panjang, berkurangnya pasokan air permukaan, hingga meningkatnya risiko kekeringan di sejumlah wilayah termasuk Balikpapan.

Meski demikian, PTMB memastikan masyarakat tidak akan dibebankan biaya tambahan untuk layanan distribusi air bersih menggunakan mobil tangki.

“Pelayanan tetap seperti air perpipaan, tidak ada biaya tambahan untuk distribusi tangki,” tegas Yudhi. (MK)

Pewarta: Aprianto
Editor: Agus S