Beranda blog Halaman 151

Jadwal Fungsional Tol Balikpapan–IKN Bergeser, Kini 13–29 Maret

redaksi2
-
0
Jadwal Fungsional Tol Balikpapan–IKN Bergeser, Kini 13–29 Maret

NUSANTARA — Jadwal pengoperasian fungsional Tol Balikpapan–Ibu Kota Nusantara (IKN) untuk mendukung arus mudik Lebaran 2026 resmi mengalami perubahan. Jika sebelumnya dijadwalkan mulai 11 Maret, kini jadwal tersebut bergeser menjadi 13–29 Maret 2026.

Perubahan tersebut juga sudah diperbarui pada papan informasi di Gerbang Tol (GT) IKN Seksi 1B yang sebelumnya mencantumkan tanggal 11–29 Maret.

Kepala Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Kalimantan Timur, Yudi Hardiana, menjelaskan bahwa perubahan jadwal tersebut terjadi karena menyesuaikan izin dari pemerintah pusat.

“Izin dari pusat, Pak,” ujar Yudi kepada Media Kaltim, Rabu (4/3/2026) malam.

Ia memastikan pihak BBPJN Kaltim telah melakukan penyesuaian pada papan informasi di gerbang tol agar masyarakat tidak lagi keliru terkait jadwal operasional fungsional tersebut.

“Sudah kami rubah,” jelasnya.

Dalam periode fungsional tersebut, ruas Tol Balikpapan–IKN akan dioperasikan untuk membantu kelancaran arus mudik dan arus balik Lebaran 2026.

“Periode fungsional Tol IKN dalam rangka mendukung kelancaran arus mudik dan balik Lebaran 2026 dilaksanakan pada tanggal 13 sampai dengan 29 Maret 2026 dengan jam operasional pukul 06.00 hingga 18.00 Wita,” terangnya.

Dengan dibukanya akses tol ini, diharapkan perjalanan masyarakat menuju kawasan Ibu Kota Nusantara maupun daerah sekitarnya dapat berlangsung lebih lancar.

Selain itu, keberadaan jalur tol tersebut juga diproyeksikan mampu mengurangi kepadatan lalu lintas di ruas Jalan Nasional Mulawarman, yang selama ini menjadi jalur utama menuju kawasan IKN.

Untuk memudahkan pengguna jalan menemukan akses menuju tol, masyarakat dapat mencari lokasi “Akses Tol IKN 1B” melalui aplikasi Google Maps.

Adapun akses menuju Gerbang Tol IKN 1B dapat ditempuh melalui beberapa rute alternatif, yakni melalui Taman Tiga Generasi, Jalan Bhineka di depan Polda Kalimantan Timur, serta Jalan Sepinggan Baru.

Ketiga jalur tersebut terhubung langsung dengan Ring Road Balikpapan (Jalan Mukmin Faisal) yang menjadi akses utama menuju gerbang tol.

Selain melalui GT IKN 1B, masyarakat juga dapat memasuki Tol Balikpapan–IKN melalui Gerbang Tol Manggar, seperti yang telah diberlakukan pada masa operasional fungsional saat libur Natal dan Tahun Baru sebelumnya.

Pemerintah berharap pengoperasian sementara tol tersebut dapat membantu memperlancar mobilitas masyarakat selama libur Lebaran sekaligus meningkatkan konektivitas menuju kawasan Ibu Kota Nusantara. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

DPRD Kaltim Tak Tahu Mekanisme Pengembalian Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

redaksi2
-
0
DPRD Kaltim Tak Tahu Mekanisme Pengembalian Mobil Dinas Rp8,5 Miliar

SAMARINDA — Polemik pengembalian mobil dinas Gubernur Kalimantan Timur berupa Range Rover 3.000 cc senilai Rp8,5 miliar masih menyisakan tanda tanya, terutama terkait mekanisme pengembalian anggaran yang sebelumnya telah disahkan dalam APBD Perubahan 2025.

Ketua DPRD Kalimantan Timur Hasanuddin Mas’ud, yang akrab disapa Hamas, mengaku tidak mengetahui secara pasti bagaimana prosedur pengembalian anggaran tersebut.

“Ah, itu saya enggak tahu ya kalau mekanismenya,” ujar Hamas singkat usai rapat bersama Panitia Khusus (Pansus) Pokok-Pokok Pikiran DPRD di Gedung D, Kompleks DPRD Kaltim, Jalan Teuku Umar, Samarinda, Senin (4/3/2026).

Ia menjelaskan, dalam proses penyusunan anggaran daerah, pembahasan pengadaan barang maupun program pemerintah daerah merupakan kewenangan bersama antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).

Menurutnya, DPRD hanya menyetujui hasil pembahasan yang telah melalui mekanisme tersebut.

“Yang menentukan Banggar sama TAPD yang membahas. Kalau memang disetujui, dikerjakan. Kalau tidak ya enggak. Bukan kita kan? Kita pakai saja kalau ada,” ucapnya.

Anggaran untuk kendaraan dinas tersebut sebelumnya disepakati dalam pembahasan APBD Perubahan November 2025. Namun belakangan, unit kendaraan itu dikabarkan dikembalikan setelah menuai sorotan publik.

Saat ditanya lebih lanjut mengenai status pengembalian kendaraan tersebut, Hamas menilai persoalan itu seharusnya sudah selesai apabila unit memang benar telah dikembalikan kepada pihak penyedia.

“Dikembalikan? Ya berarti sudah dikembalikan. Enggak dibahas lagi lah,” katanya.

Namun ketika disinggung apakah terdapat mekanisme khusus dalam regulasi keuangan daerah terkait pengembalian anggaran yang sudah disahkan dalam dokumen APBD, Hamas kembali menyampaikan bahwa seluruh proses pengadaan pada prinsipnya memiliki dasar hukum dan prosedur tersendiri.

“Kalau pengadaannya pasti ada mekanismenya kan? Dan seluruhnya pasti ada dasar hukumnya,” ujarnya.

Pernyataan tersebut justru menambah pertanyaan publik. Sebab nilai pengadaan kendaraan dinas tersebut mencapai Rp8,5 miliar, angka yang tidak kecil dalam struktur belanja daerah.

Apalagi, anggaran tersebut telah disetujui secara resmi dalam forum pembahasan APBD Perubahan 2025 yang melibatkan eksekutif dan legislatif.

Kini, setelah kendaraan tersebut dikabarkan dikembalikan, muncul sejumlah pertanyaan lanjutan: apakah anggaran tersebut otomatis kembali ke kas daerah, apakah harus dibahas ulang dalam perubahan APBD berikutnya, ataukah dapat dialihkan melalui mekanisme pergeseran anggaran.

Hingga saat ini, belum ada penjelasan teknis secara rinci dari DPRD Kalimantan Timur mengenai prosedur pengembalian tersebut. Publik pun masih menunggu kepastian mengenai bagaimana mekanisme membatalkan pengadaan yang sebelumnya telah disahkan dalam dokumen resmi keuangan daerah. (MK)

Pewarta: K. Irul Umam
Editor: Agus S

Orang Utan Jane dan Bayi Kembarnya Diselamatkan di Kutim

redaksi2
-
0
Orang Utan Jane dan Bayi Kembarnya Diselamatkan di Kutim

NUSANTARA — Badan Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Kalimantan Timur bersama Conservation Action Network (CAN) Borneo mengevakuasi seekor orang utan betina dewasa bersama dua bayi kembarnya di wilayah Perdau, Kecamatan Bengalon, Kabupaten Kutai Timur.

Induk orang utan tersebut diberi nama Jane, sementara dua bayi kembarnya dinamai Andrianto dan Parlin.

Kepala BKSDA Kaltim Ari Wibawanto, yang turut terlibat dalam proses evakuasi, menjelaskan bahwa langkah penyelamatan dilakukan setelah tim melihat kondisi habitat hutan di lokasi penemuan yang sudah terfragmentasi dan tidak lagi mendukung kehidupan satwa tersebut.

“Prosesnya dilakukan secara ketat dan terukur. Kemudian kita lakukan pemeriksaan kesehatan dan hasilnya sangat baik. Sehingga tiga jam setelah pemeriksaan kami langsung melakukan pelepasliaran kembali di lokasi yang menurut kita aman yang sudah kami lakukan kajian terkait kelayakan lokasi,” ujar Ari dalam keterangan yang diterima redaksi, Rabu (4/3/2026).

Lokasi penemuan Jane dan dua bayi kembarnya berada tidak jauh dari Simpang Perdau, Kecamatan Bengalon, kawasan yang dalam beberapa waktu terakhir cukup sering dilaporkan menjadi tempat kemunculan orang utan yang turun hingga mendekati jalan.

Berdasarkan hasil pemeriksaan tim, Jane diperkirakan berusia 15 hingga 20 tahun, sedangkan kedua bayinya diperkirakan berumur sekitar 2 hingga 3 tahun.

Direktur CAN Borneo, Paulinus Kristianto, mengatakan timnya pertama kali menerima laporan dari masyarakat mengenai keberadaan induk orang utan yang terlihat turun ke area terbuka.

Saat dilakukan pengecekan pada hari pertama, tim belum menemukan keberadaan satwa tersebut. Namun pada pencarian berikutnya, Jane akhirnya berhasil ditemukan bersama dua bayinya.

“Ternyata bayinya dua. Awalnya kami bingung apakah ini bayi orang utan lain atau memang bayinya si induk itu. Tapi setelah dilihat ukuran tubuhnya sama, akhirnya dipastikan itu bayi kembar,” ujarnya.

Paulinus menjelaskan bahwa kelahiran orang utan kembar merupakan peristiwa yang sangat langka.

Dalam catatan konservasi, kasus serupa terakhir terjadi pada tahun 2020 di Taman Nasional Tanjung Puting.

“Ini satu dari sekian ratus kasus bayi orang utan kembar yang pernah tercatat,” jelasnya.

Setelah menerima laporan tersebut, tim gabungan dari BKSDA dan CAN langsung melakukan analisis kondisi habitat menggunakan citra satelit. Hasil kajian menunjukkan bahwa hutan di lokasi penemuan Jane sudah tidak cukup mendukung untuk keberlangsungan hidup induk dan dua bayi tersebut.

“Apalagi dengan kondisi ibu yang harus merawat bayi kembar. Artinya kebutuhan makan induk menjadi dua kali lipat karena harus memproduksi susu untuk dua anaknya, sementara habitatnya tidak memungkinkan,” katanya.

Atas pertimbangan tersebut, tim memutuskan untuk mengevakuasi Jane dan bayi kembarnya guna dipindahkan ke habitat yang lebih aman dan layak.

Menariknya, proses penyelamatan berlangsung relatif cepat dan tanpa kendala berarti. Biasanya orang utan yang sudah berada di pohon tinggi akan sulit diturunkan, namun kali ini situasinya berbeda.

“Keajaibannya mereka seperti ingin sekali diselamatkan dan seakan menyerahkan diri. Jadi evakuasi berjalan cepat,” ungkap Paulinus.

Setelah menjalani pemeriksaan kesehatan dan dinyatakan dalam kondisi baik, Jane bersama kedua bayinya kemudian dilepasliarkan kembali ke habitat baru yang telah melalui kajian kelayakan oleh tim konservasi. (MK)

Pewarta: Atmaja Riski
Editor: Agus S

Disdikbud Samarinda Gandeng IPPRISIA Jalankan Program SAPA

redaksi2
-
0
Disdikbud Samarinda Gandeng IPPRISIA Jalankan Program SAPA

SAMARINDA — Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menjalin kerja sama dengan Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Ikatan Penata Persona Indonesia (IPPRISIA) Kota Samarinda dalam pelaksanaan Program SAPA (Sahabat Aksi Peduli Anak).

Kerja sama tersebut ditandai dengan penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang berlangsung di Kantor Disdikbud Kota Samarinda, Jalan Biola. Kegiatan ini turut disaksikan oleh perwakilan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) IPPRISIA Kalimantan Timur sebagai bentuk dukungan terhadap implementasi program pendampingan pendidikan berbasis partisipasi masyarakat.

Kepala Disdikbud Kota Samarinda Asli Nuryadin mengatakan kolaborasi tersebut menjadi langkah strategis untuk memperkuat ekosistem pendidikan dengan melibatkan masyarakat serta organisasi profesi.

“Pendidikan tidak bisa hanya dibebankan kepada sekolah dan pemerintah. Perlu kolaborasi dengan masyarakat dan organisasi profesi. Program SAPA diharapkan dapat membantu meningkatkan motivasi belajar serta memperkuat karakter peserta didik,” ujarnya.

Program SAPA merupakan inisiatif pendampingan pendidikan yang menghadirkan relawan profesional sebagai sahabat pendamping anak di satuan pendidikan. Program ini bertujuan mendukung proses pembelajaran agar lebih inklusif, humanis, dan inspiratif.

Ketua DPC IPPRISIA Kota Samarinda drg. Deasy Evriyani menegaskan bahwa relawan SAPA tidak menggantikan peran guru di sekolah.

“Relawan hadir untuk mendukung sekolah dalam menciptakan lingkungan belajar yang lebih suportif. Fokusnya pada penguatan karakter, peningkatan motivasi belajar, serta pengembangan potensi peserta didik,” katanya.

Dalam implementasinya, relawan SAPA akan terlibat dalam berbagai kegiatan pendidikan, mulai dari pendampingan pembelajaran di kelas, bimbingan belajar kelompok kecil, penguatan literasi dan numerasi, hingga pengembangan karakter dan keterampilan hidup siswa.

Sementara itu, Ketua DPD IPPRISIA Kalimantan Timur Marliana Wahyuningrum mengapresiasi terjalinnya sinergi antara organisasi profesi dengan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan sektor pendidikan.

Menurutnya, kolaborasi lintas sektor seperti ini menjadi kunci menghadirkan inovasi pendidikan yang berkelanjutan.

“Program SAPA menunjukkan bahwa keterlibatan organisasi profesi dapat menjadi penguat dalam mendukung pendidikan anak,” ujarnya.

Dengan ditandatanganinya PKS tersebut, Program SAPA direncanakan segera diimplementasikan di sejumlah sekolah di Kota Samarinda. Kolaborasi ini diharapkan mampu memberikan pendampingan belajar yang lebih personal sekaligus membangun karakter positif bagi para peserta didik. (MK)

Pewarta: RSF
Editor: Agus S

Korban Tenggelam di Muara Telake Ditemukan Meninggal di Adang Bay

redaksi2
-
0
Korban Tenggelam di Muara Telake Ditemukan Meninggal di Adang Bay

PASER – Upaya pencarian terhadap seorang perempuan yang dilaporkan tenggelam di Muara Sungai Telake, Desa Maruat, Kecamatan Long Kali, akhirnya berakhir duka. Setelah dua hari pencarian oleh tim gabungan, korban bernama Puji (50) ditemukan dalam kondisi meninggal dunia mengapung di perairan Adang Bay, Rabu (4/3/2026).

Korban yang merupakan warga Kabupaten Pinrang, Sulawesi Selatan, ditemukan oleh petugas UPP Kelas II Tana Paser di titik koordinat 01°44’152” S – 116°37’426” E, atau sekitar 10,18 mil laut dari lokasi awal korban dilaporkan tenggelam di Muara Sungai Telake.

Kepala Polres Paser AKBP Novy Andi Wibowo melalui Kasat Polairud Polres Paser Andi Ferial menjelaskan bahwa informasi awal mengenai penemuan korban diterima dari kru kapal FC Mitra Pacific yang melintas di kawasan perairan tersebut.

“Selesai menerima laporan, tim gabungan bergerak menuju lokasi dan pada pukul 13.25 Wita jenazah berhasil ditemukan dan dievakuasi. Proses evakuasi selesai pukul 14.40 Wita dan jenazah diserahkan kepada pihak keluarga,” katanya, Rabu (4/3/2026).

Proses evakuasi dilakukan oleh tim SAR gabungan yang terdiri dari Satpolairud Polres Paser, TNI AL, UPP Kelas II Tana Paser, Polsek Long Kali, Basarnas, BPBD, Damkar, tim PT Kideco Jaya Agung, PT Contrans Asia, serta masyarakat sekitar.

Sebelumnya korban dilaporkan tenggelam pada Senin (2/3/2026) sekitar pukul 20.00 Wita. Saat itu Puji bersama Kasirli Tiro (18) berangkat dari pondok tambak di muara Sungai Telake menuju pemukiman Desa Maruat untuk membeli kebutuhan sehari-hari.

Namun ketika dalam perjalanan kembali menuju pondok tambak, mesin perahu yang mereka gunakan mendadak mati. Di saat bersamaan, ombak besar menghantam perahu hingga terbalik dan tenggelam.

Kasirli Tiro sempat berupaya menolong Puji. Namun karena kondisi ombak yang kuat serta keterbatasan tenaga, korban akhirnya tenggelam.

Kasirli kemudian berusaha menyelamatkan diri dengan berenang menuju daratan. Setelah berhasil mencapai darat, ia segera melaporkan kejadian tersebut kepada keluarga serta warga sekitar. Informasi itu kemudian ditindaklanjuti dengan operasi pencarian oleh tim SAR gabungan di perairan sekitar Muara Telake.

Setelah jenazah korban ditemukan dan dievakuasi, pihak keluarga menyatakan menerima peristiwa tersebut sebagai musibah.

“Pihak keluarga menerima kejadian ini sebagai musibah dan menyatakan tidak melanjutkan proses hukum serta menolak dilakukan pemeriksaan medis,” tutupnya.

Pewarta: Nash
Editor: Agus S

Rupiah Melemah ke Rp16.892 per Dolar AS, Konflik Asia Barat Tekan Pasar

redaksi2
-
0
Rupiah Melemah ke Rp16.892 per Dolar AS, Konflik Asia Barat Tekan Pasar

Pembaca Setia Koran Nusantara!

Ingin tahu kabar terkini dari Koran Digital Koran Nusantara?
Kunjungi link di bawah ini untuk membaca e-paper lengkapnya:

👉 E-Paper Lengkap
https://koran.koranusantara.com/

📱 Versi Mobile
https://digital.koranusantara.com/kn5mar2026/mobile/

Menko Polkam Tegaskan Penguatan Pertahanan IKN Jadi Prioritas

redaksi2
-
0
Menko Polkam Tegaskan Penguatan Pertahanan IKN Jadi Prioritas

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Djamari Chaniago menegaskan penguatan sistem pertahanan dan keamanan di Ibu Kota Nusantara (IKN) menjadi prioritas untuk menjamin stabilitas pusat pemerintahan baru.

Menurut dia, pembangunan fisik harus berjalan seiring dengan penguatan sistem pertahanan, keamanan, serta infrastruktur digital dan keamanan siber.

“Ibu Kota Nusantara ini merupakan satu tempat yang akan jadi kebanggaan kita semua, dengan wilayah yang cukup luas, kemudian di sini menjadi tempat pemerintahan yang bagus didukung sistem pertahanan dan keamanan yang maju untuk kepentingan bangsa ini,” ujar Djamari dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Penegasan itu disampaikan Djamari saat meninjau progres pembangunan IKN di Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Selasa (3/3). Dalam kunjungan tersebut, ia meninjau Istana Negara, Kompleks Menteri, serta bangunan kantor kementerian koordinator guna memastikan kesiapan infrastruktur dan sistem pendukungnya.

Ia menilai fasilitas pemerintahan yang telah dibangun memenuhi standar untuk mendukung penempatan aparatur secara bertahap, dengan dukungan sarana dasar yang memadai.

“Bangunan sudah memenuhi standar kehidupan yang pantas, mudah-mudahan dalam waktu dekat mungkin dari Kementerian yang sudah siap personel, mungkin sebagian sudah bisa masuk dan hadir di sini, karena semua fasilitasnya sudah ada mulai dari tempat tinggal, rumah sakit, sekolah, bahkan pasar dan lapangan terbang juga sudah ada di sini,” ujar dia.

Djamari menekankan koordinasi lintas kementerian dan lembaga menjadi kunci dalam membangun sistem pengamanan terpadu, mencakup perlindungan wilayah, stabilitas sosial, serta pengamanan infrastruktur strategis nasional.

Ia juga menyebut keberadaan IKN harus memberi dampak positif bagi Kalimantan Timur, dengan tetap menjaga stabilitas kawasan sebagai bagian dari kepentingan nasional.

Pemerintah, kata dia, akan memastikan pembangunan sistem pertahanan dan keamanan di IKN berjalan terintegrasi agar pusat pemerintahan baru dapat beroperasi secara aman, efektif, dan berkelanjutan.

Untuk itu, Menko Polkam berharap Kepala Otorita IKN Basuki Hadimuljono untuk sehat selalu agar dapat menyelesaikan tugasnya di IKN ini dan kehadiran IKN juga dapat bermanfaat bagi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

Pada kegiatan tersebut Menko Polkam juga melaksanakan penanaman pohon Nyatoh (Palaquium Rostratum) yang diharapkan tumbuh dan menambah asri lingkungan hidup di IKN.

Turut mendampingi Menko Polkam yaitu Gubernur Kalimatan Timur Rudy Mas’ud, Sesmenko Polkam Letjen TNI Mochammad Hasan, Pangdam VI/Mulawarman Mayjen TNI Krido Pramono, Deputi Bidkor Poldagri Kemenko Polkam Mayjen TNI (purn.) Heri Wiranto, Wakapolda Kalimantan Timur Brigjen Pol. Adrianto Jossy Kusumo, Danlanud Dhomber Balikpapan Kolonel Pnb. Kisworo, dan beserta jajaran terkait. (ANT/KN)

Takbiran Bertepatan Nyepi di Bali, Disepakati Tanpa Pengeras Suara

redaksi2
-
0
Takbiran Bertepatan Nyepi di Bali, Disepakati Tanpa Pengeras Suara

JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar melaporkan kepada Presiden Prabowo Subianto terkait pelaksanaan takbiran yang bertepatan dengan Hari Raya Nyepi di Bali pada 19 Maret, disepakati berlangsung tanpa penggunaan sound system atau pengeras suara.

“Karena beberapa tempat, tanggal 19 itu kan hari Nyepi, hari Nyepi kita tahu tidak boleh ada suara-suara berisik, tidak boleh ada kendaraan dan sebagainya, padahal malam itu juga ada teman-teman kita takbir,” kata Nasaruddin saat memberikan pernyataan pers di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Rabu (4/3/2026).

Dia menyampaikan pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah daerah dan tokoh masyarakat di Bali guna mengatur pelaksanaan takbiran agar tetap menghormati perayaan Nyepi.

Dalam kesepakatan tersebut, Nyepi tetap dijalankan sesuai ketentuan, sementara takbiran tetap dapat dilaksanakan dengan pembatasan penggunaan pengeras suara.

Pembatasan itu berlaku pada pukul 18.00 hingga 21.00 WITA dengan tidak menggunakan pengeras suara, sehingga kedua perayaan keagamaan tersebut dapat berjalan berdampingan.

“Takbir itu tidak bertentangan dengan Nyepi, cuma syaratnya ya Nyepinya berjalan, tapi takbirnya juga berjalan, cuma tidak pakai sound system dan dibatasi waktunya juga dari jam 18.00 sampai jam 21.00 (WITA),” ucapnya.

Nasaruddin juga menyampaikan bahwa perbedaan waktu Hari Raya Idul Fitri merupakan hal yang lazim terjadi di Indonesia dan penetapan tanggal akan menunggu hasil Sidang Isbat.

“Dan Lebarannya pun juga ya perbedaan itu kita terima sebagai suatu hal yang biasa di Indonesia. Nanti kita lihat Sidang Isbat penentuannya kapan pastinya Idul Fitri akan datang,” kata dia.

Selain membahas hal tersebut, Nasaruddin juga melaporkan kepada Presiden Prabowo mengenai persiapan peringatan Nuzulul Quran yang akan digelar di Istana Negara, serta penjadwalan pembayaran zakat Presiden dan para pejabat yang juga direncanakan di Istana Negara. (ANT/KN)

Gelombang 2,5 Meter, KSOP Tunda Feri ke Kepulauan Sumenep

redaksi2
-
0
Gelombang 2,5 Meter, KSOP Tunda Feri ke Kepulauan Sumenep

SITUBONDO – Kantor Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) Kelas IV Panarukan, Situbondo, Jawa Timur menunda keberangkatan kapal feri dari Pelabuhan Jangkar menuju kepulauan di Kabupaten Sumenep, Madura, karena cuaca buruk gelombang tinggi dan angin kencang.

“Hari ini KMP Dharma Kartika tujuan Pulau Raas ditunda keberangkatannya, karena cuaca buruk, yakni gelombang tinggi dan angin kencang perairan Madura dan sekitarnya,” kata Kepala KSOP Kelas IV Panarukan, Situbondo Herland Aprilyanto saat dihubungi di Situbondo, Rabu (4/3/2026).

Penundaan aktivitas pelayaran dari Pelabuhan Jangkar ke kepulauan di Kabupaten Sumenep, lanjut dia, berdasarkan prakiraan cuaca maritim yang dikeluarkan BMKG Stasiun Meteorologi Maritim Perak Surabaya pada 3 Maret 2026, terdapat potensi peningkatan tinggi gelombang dan kecepatan angin di wilayah Madura dan sekitarnya.

Menurut Herland, peningkatan tinggi gelombang dan kecepatan angin di Perairan Madura dan sekitarnya terjadi mulai 4-7 Maret 2026.

Kapal motor penyeberangan, yakni KMP Wicitra Dharma I rute Kalianget-Jangkar, kata Herland, juga ditunda keberangkatannya hari ini.

“Tinggi gelombang di perairan Madura diperkirakan 1,25 hingga 2,5 meter dan berpotensi membahayakan keselamatan pelayaran, khususnya bagi kapal penumpang, kapal nelayan dan kapal berukuran kecil,” ujarnya.

Herland mengimbau kepada seluruh pemilik kapal, operator kapal dan nakhoda agar menunda keberangkatan kapal sampai kondisi cuaca perairan dinyatakan aman kembali. Kecuali kapal rute Jangkar (Situbondo)-Lembar (NTB) tetap beroperasi karena aman.

Ia meminta seluruh operator dan nakhoda kapal memantau perkembangan informasi dan pembaruan cuaca maritim, minimal dua jam sebelum waktu keberangkatan kapal.

“Tetap memantau jika akan melakukan penyeberangan, minimal dua jam sebelum berangkat, misal dalam pelayaran mendapatkan masalah, segera laporkan kepada Syahbandar terdekat untuk mendapatkan arahan lebih lanjut,” kata Herland. (ANT/KN)

KPK: Staf Bupati Pekalongan Dokumentasikan Aliran Uang Lewat Grup WhatsApp

redaksi2
-
0
KPK: Staf Bupati Pekalongan Dokumentasikan Aliran Uang Lewat Grup WhatsApp

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan staf dari Bupati Pekalongan Fadia Arafiq selalu mendokumentasikan di grup aplikasi perpesanan instan, WhatsApp, apabila mengambil uang hasil dugaan tindak pidana korupsi.

“Setiap pengambilan uang untuk Bupati, stafnya selalu melaporkan, mendokumentasikan dan mengirimkan melalui grup WA,” ujar Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Rabu (4/3).

Asep mengatakan Fadia kemudian mengelola ataupun mendistribusikan uang tersebut kepada pihak-pihak terkait.

“Jadi, mengelola uang yang masuk berapa maupun penagihan kalau ada dinas yang belum membayar,” katanya.

Kalau ada dinas atau satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang belum membayar pengadaan jasa, dia mengatakan Fadia Arafiq langsung memberikan perintah untuk segera bayar.

Sementara itu, dia mengatakan salah satu grup WA yang menjadi tempat mengirim dokumentasi tersebut bernama “Belanja RSUD”.

Sebelumnya, pada 3 Maret 2026, KPK menangkap Fadia Arafiq bersama ajudan dan orang kepercayaannya di wilayah Semarang, Jawa Tengah.

Kemudian, KPK mengumumkan menangkap 11 orang lain dari Pekalongan, Jawa Tengah.

Rangkaian penangkapan tersebut merupakan bagian dari operasi tangkap tangan (OTT) KPK yang ketujuh pada 2026 dan bertepatan pada bulan Ramadhan.

Pada 4 Maret 2026, KPK menetapkan Fadia Arafiq sebagai tersangka tunggal pada kasus dugaan korupsi terkait pengadaan jasa outsourcing atau tenaga alih daya, dan pengadaan lainnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pekalongan tahun anggaran 2023-2026. (ANT/KN)

1...150151152...1,094Halaman 151 dari 1,094