Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin (kiri) bertemu dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) (kanan) di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026) ANTARA/Ho-Tim Media Menhan Sjafrie Sjamsoeddin
JAKARTA – Menteri Pertahanan Sjafrie Sjamsoeddin membahas soal pengamanan wilayah udara dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono (AHY).
Pembahasan itu terjadi ketika Sjafrie menerima kunjungan AHY di kantor Kementerian Pertahanan, Jakarta Pusat, Kamis (25/6/2026).
Pertemuan itu sempat diunggah dalam akun instagram resmi Sjafrie @sjafrie.sjamsoeddin.
“Pertemuan ini membahas pengamanan dan pengendalian wilayah udara nasional sebagai bagian penting dari upaya menjaga kedaulatan negara,” kata Sjafrie dalam keterangan foto yang diunggah di akun instagramnya.
Menurut Sjafrie pertahanan udara menjadi perhatian penting pemerintah karena akan berpengaruh kepada ketahanan nasional.
Dengan pertahanan ruang udara yang kuat, negara akan mudah menjalankan penguatan perekonomian melalui program Defense Supporting Economy.
Namun demikian, Sjafrie tidak menjelaskan secara rinci apa saja poin poin yang dibahas dalam pertemuan tersebut.
Tidak hanya itu, pertemuan ini juga diharapkan Sjafrie dapat memperkuat koordinasi dan hubungan kerja sama antara lintas kementerian.
Dalam beberapa foto yang diunggah di akun instagram terlihat Sjafrie dan AHY saling melempar senyum sehingga membuat momen pertemuan menjadi lebih hangat.
Dengan adanya pertemuan ini, Sjafrie berharap pihaknya dan kementerian yang dinakhodai AHY dapat saling bersinergi demi menciptakan pertahanan negara yang kuat. (ANT/KN)
Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menjawab pertanyaan wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (25/6/2026). ANTARA/Fath Putra Mulya
JAKARTA – Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan usulan legislator soal kecerdasan buatan (AI) dimanfaatkan untuk membantu menganalisis kondisi pasien jangan sampai mengalihkan fokus utama, yakni memperbanyak dokter.
Saat ditemui usai rapat kerja dengan Komisi IX di Gedung DPR, Jakarta, Kamis mengatakan persoalan fundamental yang harus dijawab ialah kekurangan dokter, terutama di daerah-daerah terpencil.
“Saya rasa prioritas utamanya ke sana dulu. Bahwa kemudian nanti ditambah dengan telemedicine, AI, dan teknologi-teknologi lainnya, jangan sampai itu mengalihkan fokus kita atau perhatian kita untuk memperbanyak jumlah dokter dan mendistribusikan mereka ke daerah-daerah,” ucapnya.
Menurut Budi, walau bagaimanapun, dokter dan tenaga medis harus melihat dan menyentuh pasien untuk melakukan analisis.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua Komisi IX DPR Nihayatul Wafiroh mengusulkan AI dimanfaatkan untuk membantu persoalan kekurangan dokter. Dia menyarankan agar AI digunakan dalam menganilis kondisi pasien.
“Bisa enggak, ya, Pak, kira-kira di daerah-daerah tertentu, ini kita bisa dibantu AI, paling tidak untuk membantu pasien kita menganalisis penyakit dan sebagainya? Karena untuk menjembatani saja,” ucap dia.
Ia mengaku miris dengan persebaran dokter di Indonesia yang masih belum mencukupi kebutuhan. Terlebih, kata dia, pendidikan dokter berbeda dengan pendidikan lainnya karena membutuhkan waktu lama.
Maka dari itu, Nihayatul mengutarakan ide pemanfaatan AI mengatasi persoalan dimaksud.
“Kalau menunggu, kan, enggak mungkin juga masyarakat menunggu sampai lulus. Nah, bisa enggak, dengan teknologi yang ada itu kita bisa mengganti kehadiran fisik dokter dengan yang lain? Walaupun memang pasti tidak maksimal, tapi untuk mungkin penyakit tertentu,” tuturnya.
Ia pun menyinggung keberhasilan penerapan operasi jarak jauh.
“Karena Pak Menteri, kapan itu juga sudah melakukan operasi jarak jauh, ya, Pak? Operasi jarak jauh itu juga luar biasa. Kalau itu bisa dilakukan dengan pemeriksaan jarak jauh juga di wilayah tertentu yang tidak ada dokter, itu juga bisa salah satu solusinya,” katanya. (ANT/KN)
Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong Hendri Praja memberikan arahan dalam rakor pembangunan di Rejang Lebong, Kamis, (25/6/2026). ANTARA/Nur Muhamad
REJANG LEBONG – Pelaksana Tugas (Plt) Bupati Rejang Lebong, Provinsi Bengkulu, Hendri Praja meminta organisasi perangkat daerah (OPD) gencar menjemput dana alokasi ke pemerintah provinsi dan pusat guna membiayai pembangunan daerah.
“Mengingat keterbatasan APBD Kabupaten Rejang Lebong, saya menginstruksikan kepada seluruh kepala OPD untuk proaktif dan cermat dalam menjemput dana alokasi dari pemerintah pusat maupun provinsi,” kata dia dalam rapat kordinasi pelaksanaan program dan kegiatan Pemkab Rejang Lebong Tahun 2026 di Rejang Lebong, Bengkulu, Kamis (25/6/2026).
Dia menjelaskan kondisi keuangan daerah saat ini masih mengalami defisit Rp42 miliar.
Oleh karena itu, prioritas utama pemerintah daerah pada tahun ini adalah menyehatkan neraca fiskal.
“Jika neraca keuangan kita sehat, pergerakan pemerintah daerah akan lebih lincah. Kita akan mengevaluasi kembali kebutuhan-kebutuhan yang ada agar angka defisit tersebut bisa ditekan,” tegasnya.
Beberapa peluang pendanaan pusat yang potensial dibidik, kata dia, antara lain Inpres Jalan Daerah (IJD) serta dana alokasi khusus (DAK) untuk sektor jalan, air bersih, irigasi, hingga penerangan jalan umum (PJU).
“Kita harus memiliki sense of belonging atau rasa memiliki terhadap pembangunan daerah ini dan membuang ego sektoral. Pemerintah pusat sebenarnya menunggu program dari kita. Jika tidak berinovasi, pembangunan daerah akan jalan di tempat,” terangnya.
Selain infrastruktur, Hendri juga menyoroti masalah kelangkaan elpiji yang kerap menjadi keluhan masyarakat.
Ia memerintahkan dinas terkait untuk menindak tegas pangkalan nakal serta merumuskan penambahan agen atau distributor resmi.
Di sisi pelayanan publik, dia meminta jajarannya mulai dari sekda, asisten, dan para camat untuk segera membentuk grup koordinasi digital berbasis kecamatan.
Langkah ini diambil guna mempercepat respons terhadap keluhan darurat warga, seperti masalah kesehatan, BPJS, hingga administrasi sekolah.
“Masyarakat membutuhkan solusi cepat. Melalui jaringan koordinasi di 15 kecamatan ini, setiap laporan yang mendesak dari tingkat bawah bisa langsung diteruskan dan dieksekusi oleh OPD teknis terkait,” tambah dia.
Dalam kesempatan itu dirinya menargetkan peningkatan pemenuhan indikator keberhasilan tata kelola pemerintahan pada tahun depan, termasuk peraihan opini wajar tanpa pengecualian (WTP), penilaian Ombudsman, SAKIP, serta capaian Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
“Kendati kita tahun ini tidak dapat WTP, tetapi patut saya apresiasi capaian monitoring center for prevention atau MCP dari KPK yang saat ini kita sudah berada di zona hijau,” sebut Hendri Praja. (ANT/KN)
Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang menunjukan barang bukti hasil pencegahan pembawaan uang asing dengan jumlah banyak pada konperensi pers di Tangerang, Kamis (25/6). ANTARA/Azmi Samsul M
TANGERANG – Kantor Pelayanan Utama Bea dan Cukai Soekarno-Hatta (Soetta), Tangerang, Banten, tengah mendalami motif seorang laki-laki berinisial RR warga negara Thailand yang membawa Uang Kertas Asing (UKA) dengan jumlah mencapai 350 ribu dolar AS (USD) atau setara Rp6,3 miliar ke Indonesia.
Hal ini diupayakan, setelah pihaknya melakukan penegahan terhadap pelanggaran pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) di Terminal 2F Kedatangan Internasional Bandara Soekarno-Hatta pada Senin (22/06).
“Jadi, penumpang inisial RR ini sudah tidak memiliki izin, dia juga tidak melaporkan kepada petugas Bea dan Cukai, seperti itu.” kata Kepala Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta, Hengky Tomuan Parlindungan Aritonang di Tangerang, Jumat.
Ia mengatakan, untuk penindakan ini diawali dari hasil pelacakan dari sistem pengawasan berbasis risiko (risk-based profiling) terhadap penumpang internasional.
Kemudian, dari hasil itu petugas memberikan atensi pada bagasi milik seorang penumpang yang tiba dari Thailand. Melalui pemindaian X-ray, petugas mendeteksi citra densitas mencurigakan yang mengarah pada pembawaan tumpukan uang tunai.
Setelah dilakukan tindakan persuasif, lanjut Hengky, pemeriksaan fisik di ruang khusus juga dilakukan hingga terbukti penumpang itu membawa uang tunai USD sebanyak 3.500 lembar pecahan USD 100, dengan nilai total mencapai 350.000 USD atau setara dengan Rp 6,3 miliar.
“Saat ini, barang hasil penindakan telah diamankan di Kantor Bea Cukai Soekarno-Hatta dan pelaku tengah menjalani proses penelitian kepabeanan lebih lanjut untuk mendalami kepatuhan administrasi finansial korporasi terkait,” ungkapnya.
Dalam hal ini, Bea Cukai Soetta langsung berkoordinasi perwakilan dari Bank Indonesia dan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) untuk dilakukan analisa mendalam sebagai mengetahui terkait adanya dugaan tindak pidana atau pelanggaran lain.
“Karena keterangannya WNA ini selalu berubah-ubah, maka yang kami lakukan adalah melaporkan kepada PPATK. Nanti dari PPATK akan melakukan pendalaman terhadap profil orangnya, terhadap finansial orangnya, dan kelanjutannya apakah ada kaitan dengan kejahatan, misalnya seperti itu,” jelasnya.
Dia menyebut, apa bila hasil penelitian dan penyelidikan dalam kasus ini tidak diberitahukan atau tidak memiliki izin, maka pihaknya akan menyangkakan sesuai Pasal 15A ayat (7) dengan sanksi denda dijatuhkan secara akumulatif (berlapis).
Selain itu, pelaku dikenai denda pabean sekaligus denda ketentuan Bank Indonesia, sehingga total sanksi denda administratif maksimal gabungan menjadi Rp600.000.000,- yang akan dipotong langsung dari barang hasil penindakan uang tunai untuk disetor ke Kas Negara.
“Tindakan penegahan dan pengenaan sanksi administratif terhadap pembawaan Uang Kertas Asing (UKA) tanpa deklarasi atau izin ini merupakan langkah nyata dalam menjaga stabilitas nilai Rupiah serta mengendalikan lalu lintas uang tunai keluar-masuk Indonesia,” terangnya.
Ia juga menambahkan, Bea Cukai Soekarno-Hatta saat ini terus berkomitmen dalam menjaga kedaulatan finansial negara melalui pengawasan ketat terhadap lalu lintas keuangan lintas batas (cross-border cash carrying).
Kemudian, pihaknya juga mengingatkan kepada masyarakat atau pelaku perjalanan internasional agar selalu mematuhi regulasi yang berlaku demi menjaga stabilitas ekonomi nasional. Sesuai kewajiban pelaporan lintas batas berdasarkan UU TPPU & UU TPPT atau Pasal 34 UU No. 8 Tahun 2010 (TPPU).
Dengan, mengamanatkan bahwa setiap orang yang membawa uang tunai atau instrumen pembayaran lain paling sedikit Rp100.000.000,- ke dalam atau ke luar daerah pabean Indonesia wajib memberitahukannya kepada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, yang mana data tersebut wajib diteruskan ke PPATK guna mencegah tindak pidana pencucian uang.
“Pasal 21 UU No. 9 Tahun 2013 (TPPT): Memberikan kewenangan penuh kepada Pejabat Bea dan Cukai untuk melakukan pengawasan berupa penelitian dan pemeriksaan terhadap pembawa uang tunai dan/atau instrumen pembayaran lain yang tercantum dalam daftar terduga teroris dan organisasi teroris,” kata dia.(ANT/KN)
Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (Dirjen SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6/2026) (ANTARA/Bayu Saputra)
JAKARTA – Plt Direktur Jenderal Stabilitas dan Pengembangan Sektor Keuangan (SPSK) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Herman Saheruddin mengungkapkan alasan Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa menolak tawaran pinjaman dari Dana Moneter Internasional (International Monetary Fund/IMF).
Tawaran pinjaman senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS tersebut disampaikan saat Purbaya menghadiri rangkaian Pertemuan Musim Semi IMF dan Bank Dunia (IMF-World Bank Spring Meeting) pada 13-17 April 2026 di Washington DC, Amerika Serikat.
Herman mengatakan kala itu IMF menawarkan instrumen pembiayaan yang dirancang untuk membantu negara menghadapi risiko dan kondisi darurat. Namun, Menkeu menilai kondisi ekonomi Indonesia masih cukup kuat sehingga belum memerlukan fasilitas pinjaman tersebut.
“Karena nature-nya mereka (IMF) melihatnya dari sisi risiko. Karena mereka itu produk utamanya adalah pembiayaan untuk menghadapi risiko,” kata Herman saat ditemui di Jakarta, Kamis (25/6/2026).
Herman menjelaskan IMF pada dasarnya merupakan lembaga yang berfokus pada mitigasi risiko. Karena itu, proyeksinya cenderung lebih konservatif.
Di sisi lain, Purbaya tetap optimistis terhadap prospek ekonomi nasional. Selain pertumbuhan ekonomi yang masih terjaga, Menkeu juga berkomitmen mempertahankan defisit APBN di bawah 3 persen terhadap produk domestik bruto (PDB).
Karena itu, menerima fasilitas pembiayaan IMF dinilai tidak sejalan dengan kondisi fundamental ekonomi Indonesia saat itu.
“Kalau kita terima pembiayaan itu, artinya pembiayaan itu pembiayaan untuk menghadapi kondisi dengan risiko tinggi. Kita kondisi masih terkendali, kita tumbuh waktu itu bisa kencang, terus ditawarin pendanaan darurat gitu, ya tentu saja with all due respect,kita belum butuh saat itu,” jelas Herman.
Herman melanjutkan, karakter pembiayaan IMF berbeda dengan pembiayaan dari lembaga multilateral lain seperti Asian Infrastructure Investment Bank (AIIB) maupun Bank Dunia (World Bank).
Menurut dia, pembiayaan dari AIIB umumnya digunakan untuk mendukung proyek pembangunan yang bersifat komersial atau berbasis proyek (project based).
Sementara itu, Bank Dunia memiliki spektrum pembiayaan yang lebih luas, mulai dari mitigasi risiko hingga pinjaman pembangunan (development loan).
Adapun IMF lebih berfokus pada penyediaan pembiayaan untuk menghadapi kondisi darurat atau tekanan ekonomi.
”Bedanya kalau IMF itu dia memang lebih menekankan pada sisi risk-nya. Kalau World Bank itu dia ada sisi risknya, tapi ada juga sisi development-nya,” tutur Herman.
Sebelumnya, Purbaya dalam taklimat media di Kantor Kementerian Keuangan, Jakarta, Selasa (21/4), mengungkapkan bahwa IMF dan Bank Dunia menyiapkan dana senilai 20 miliar dolar AS hingga 30 miliar dolar AS untuk membantu negara-negara yang membutuhkan dukungan di tengah ketidakpastian global, terutama akibat konflik di Timur Tengah.
“Saya bilang sama dia (IMF dan Bank Dunia), sekarang saya belum butuh (pinjaman), karena saya sendiri punya persediaan hampir 25 miliar dolar AS (setara Rp428,77 triliun dengan kurs Rp17.150 per dolar AS),” kata Purbaya.
Purbaya menyebut telah menyampaikan apresiasi atas penawaran pembiayaan dari kedua lembaga internasional tersebut. Namun, ia memastikan kondisi fiskal Indonesia masih memadai sehingga belum membutuhkan dukungan pendanaan darurat.
“Saya masih punya uang sebesar 25 miliar dolar AS juga, yang kami pegang untuk negara sendiri. Mereka (IMF dan Bank Dunia), 25 miliar dolar AS untuk beberapa negara. Jadi, kondisi keuangan kita masih aman,” tuturnya. (ANT/KN)
Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menjenguk korban penyekapan berinisial YTR di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS), Kota Bandung, Jawa Barat, Kamis (25/6/2026). (ANTARA/Rubby Jovan)
BANDUNG – Kepala Staf Kepresidenan Jenderal TNI (Purn.) Dudung Abdurachman menjenguk YTR, korban dugaan penyekapan dan penganiayaan selama tiga tahun oleh tersangka Taufik Hidayat di Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS) Bandung, Jawa Barat.
Dudung mengatakan kehadirannya untuk memastikan korban mendapat penanganan terbaik serta menunjukkan bahwa negara hadir dalam memberikan perlindungan dan pendampingan kepada korban.
“Malam ini saya hadir di Rumah Sakit Hasan Sadikin untuk melihat secara langsung korban YTR, yang tadi saya langsung melihat dan saya bertemu dengan keluarganya. Tentunya saya sampaikan, negara hadir dan sangat peduli kepada perawatan bahkan kelanjutannya,” kata Dudung di Bandung, Kamis (25/6/2026).
Ia menyampaikan bahwa pembiayaan penanganan kasus penganiayaan terhadap perempuan dan anak tidak seluruhnya ditanggung melalui skema BPJS Kesehatan.
Oleh sebab itu, Dudung mengaku langsung berkoordinasi dengan BPJS Kesehatan guna memastikan korban tetap mendapatkan dukungan pembiayaan selama proses pengobatan dan pemulihan.
“Saya langsung telepon Direktur BPJS dan beliau langsung menyambut. Bahkan sebelumnya juga sudah memonitor masalah ini. BPJS akan membantu, kemudian prosedurnya akan dilaporkan kepada LPSK dan Kementerian Kesehatan,” ujarnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Jawa Barat juga telah menyatakan komitmennya untuk membantu pembiayaan dan penanganan korban.
Dudung juga turut mengapresiasi langkah cepat Polda Jawa Barat yang berhasil menangkap tersangka serta tenaga medis RSHS Bandung yang dinilai sigap memberikan penanganan terhadap korban.
“Tentunya saya atas nama pemerintah mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi kepada Kepolisian Republik Indonesia khususnya Polda Jabar yang begitu sigap menangkap pelaku,” katanya.
Sebelumnya, Taufik Hidayat telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus penyekapan dan penganiayaan terhadap YTR yang diduga berlangsung selama kurang lebih tiga tahun di sebuah indekos di wilayah Cileunyi, Kabupaten Bandung.
Atas kejadian tersebut, korban mengalami sejumlah luka berat yang berdampak pada kondisi fisik, termasuk gangguan penglihatan, kesulitan berbicara, dan tidak dapat berjalan normal. (ANT/KN)
Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui selepas rapat terbatas bersama Presiden Prabowo dan CTO Danantara Sigit P. Santosa di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026). ANTARA/HO-BPMI Sekretariat Presiden.
JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto memerintahkan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto untuk memastikan sumber daya manusia (SDM) yang dicetak oleh kampus-kampus di dalam negeri dapat memenuhi kebutuhan industri-industri strategis.
Dalam rapat terbatas (ratas) di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026), Presiden Prabowo menekankan kompetensi dan kualitas SDM menjadi salah satu faktor yang krusial dalam upaya percepatan hilirisasi dan pengembangan sejumlah industri strategis yang saat ini dilakukan oleh pemerintah.
“Kami diminta memastikan SDM-SDM, lulusan-lulusan perguruan tinggi kita nantinya betul-betul bisa memenuhi kebutuhan SDM untuk pengembangan industrialisasi yang memang tidak sedikit itu kan, mulai dari mineral, kemudian ada aquaculture, aquafarming juga banyak, kemudian hilirisasi,” kata Mendiktisaintek Brian Yuliarto menjawab pertanyaan wartawan saat ditemui setelah rapat di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (25/6/2026) malam.
Oleh karena itu, Brian melanjutkan, kementeriannya akan memetakan dan menghitung kebutuhan SDM industri, termasuk tenaga-tenaga ahli yang dibutuhkan sehingga tidak ada lagi kesenjangan antara kebutuhan SDM industri dengan kompetensi lulusan perguruan tinggi.
“Jadi, kami diminta betul-betul memastikan. Jangan sampai nanti industri yang akan di-boosting ini akan dikembangkan secara cepat ini, kemudian mengalami kekurangan SDM, ataupun SDM-nya nanti enggak sesuai. Misalkan, kita butuh banyak tenaga ahli kelistrikan, ternyata lulusannya gak sesuai. Jadi, kita diminta menghitung itu, memastikan ini bisa memenuhi industrialisasi yang ada,” ujar Brian.
Rapat terbatas membahas percepatan hilirisasi dan kompetensi SDM di Istana Kamis sore berlangsung selama kurang lebih 3 jam. Rapat tersebut turut diikuti oleh CTO Danantara yang juga Direktur Utama PT Pindad Sigit P. Santosa, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indra Wijaya.
Terkait hilirisasi, Brian menjelaskan pemerintah saat ini mempercepat pengembangan di sejumlah sektor, mulai dari farmasi hingga otomotif.
“Intinya adalah bagaimana percepatan ya, industri hilirisasi yang diminta Bapak Presiden bersama Danantara ya. Banyak program, mulai dari farmasi, pengembangan industri farmasi, pengembangan mobil nasional, motor nasional, dan lain-lain ya, program-program hilirisasi itu bisa dipercepat,” kata Brian Yuliarto. (ANT/KN)
Saya menyerahkan cover edisi khusus bertajuk "Bangkit & Mengabdi", sementara Pemimpin Redaksi Radar Kukar Muhammad Rafii menyerahkan cover "Diuji & Tak Tumbang" kepada Rita Widyasari. (Nuzul/Mediakaltim.com)
TIDAK ada suasana wawancara yang kaku dalam pertemuan itu. Selama lebih dari satu jam, obrolan mengalir santai antara jajaran Media Kaltim Network dan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari.
Sesekali diselingi tawa, lalu berganti haru ketika Rita mengenang perjalanan hidupnya, kepulangannya ke Tenggarong, hingga pandangannya tentang Kukar, hukum, dan peran media.
Silaturahmi berlangsung pada Rabu (24/6). Awalnya pertemuan dijadwalkan pukul 14.30 Wita di kediaman orang tua Rita Widyasari di Jalan Melati, Tenggarong. Namun, wawancara baru dimulai sekitar pukul 15.30 Wita setelah Rita menerima beberapa tamu dari media lain dan menyempatkan beristirahat serta makan siang.
Sembari menunggu giliran, rombongan Media Kaltim Network berbincang santai di teras rumah. Suasana rumah itu terasa hangat. Beberapa tamu masih keluar masuk. Sejak kepulangannya ke Tenggarong, rumah tersebut memang hampir setiap hari didatangi masyarakat, sahabat, tokoh politik, hingga kalangan media yang ingin bersilaturahmi.
Begitu dipersilakan masuk ke ruang tamu, suasana langsung terasa cair. Rita menyambut dengan senyum hangat. Tidak ada jarak antara narasumber dan wartawan. Di atas meja telah tersaji air mineral dan aneka makanan ringan. Percakapan yang awalnya hanya direncanakan sebagai silaturahmi akhirnya mengalir lebih dari satu jam layaknya sebuah semi podcast.
Cerita tentang keluarga, masa kecil, perjalanan politik, persoalan hukum, hingga harapan untuk Kukar dan dunia pers muncul bergantian.
Saya memulai perbincangan dengan memperkenalkan perkembangan Media Kaltim Network yang kini telah memiliki jaringan di berbagai daerah di Kalimantan Timur.
“Alhamdulillah sekarang kami membangun Media Kaltim sendiri. Sudah berkembang menjadi jaringan media di hampir seluruh kabupaten dan kota di Kaltim,” saya menyampaikan.
Suasana silaturahmi dan wawancara Media Kaltim Network bersama mantan Bupati Kutai Kartanegara, Rita Widyasari, di kediaman orang tuanya, Jalan Melati, Tenggarong, Rabu (24/6). (Nuzul/Mediakaltim.com)
Rita mengangguk sambil tersenyum. “Bagus. Yang penting sesuai visi dan misinya,” jawabnya.
Percakapan kemudian membawa kami kembali ke masa lebih dari dua puluh tahun lalu saat saya masih bertugas di Tenggarong dan cukup sering meliput berbagai aktivitas pemerintahan Kukar.
Tak lama kemudian, pembicaraan bergeser pada kepulangannya ke Tenggarong. Di bagian inilah raut wajah Rita beberapa kali berubah. Sesekali tersenyum, sesekali terlihat menahan haru.
“Saya benar-benar tidak menyangka. Saya pikir orang sudah lupa. Ternyata begitu pulang, banyak sekali yang datang. Saya sampai menangis,” ucapnya.
Menurut Rita, rumah di Jalan Melati itu bukan sekadar bangunan yang ditempatinya sekarang. Rumah tersebut menyimpan banyak kenangan masa kecil. Tempat dirinya tumbuh bersama keluarga sebelum menjalani kehidupan sebagai kepala daerah.
“Rumah ini rumah saya waktu kecil. Banyak sekali kenangan di sini,” katanya.
Ketika ditanya apakah akan kembali menetap di Kukar, jawabannya singkat.
“Saya lahir di sini. Untuk sekarang saya memang memilih tinggal di sini,” jawabnya.
Suasana kembali mencair saat Rita bercerita tentang masa remajanya yang dikenal tomboy. Ia mengaku lebih senang berteman dengan laki-laki, gemar balapan, bahkan sempat membuat ayahnya khawatir karena dianggap terlalu mirip anak laki-laki.
Cerita itu kemudian berlanjut kepada anak-anaknya yang kini tinggal di Melbourne, Australia. Sesekali ia tertawa ketika mengenang perjalanan membesarkan ketiga anaknya.
Namun nada bicaranya kembali berubah ketika membahas masyarakat Kukar. “Yang paling membuat saya terharu, masyarakat masih mengingat program-program saya,” katanya.
Ia menyebut berbagai program yang masih sering disampaikan masyarakat kepadanya. Mulai dari Jamkesda, pembangunan jalan poros, satu guru satu laptop, satu RT satu laptop, bedah rumah, hingga Mitra Kukar.
“Itu membuat saya merasa apa yang dulu kami kerjakan ternyata masih diingat dan dirasakan manfaatnya,” ucapnya.
Baginya, penghargaan terbesar bukanlah jabatan ataupun penghormatan, melainkan ketika masyarakat masih mengenang hasil pembangunan yang pernah dilakukan.
Pembicaraan kemudian mengarah pada persoalan hukum yang selama bertahun-tahun dihadapinya. Rita menjelaskan cukup panjang mengenai proses hukum, penyitaan aset, hingga berbagai hal yang menurutnya masih menyisakan pertanyaan.
Ia menyampaikan semua pandangannya dengan tenang. “Saya menghadapi semuanya dengan data. Saya tidak mau melawan dengan opini,” tegasnya.
Rita juga menjelaskan mengapa akhirnya memilih media sosial sebagai ruang untuk menyampaikan pandangannya kepada masyarakat. “Makanya saya belajar sendiri. Rekam sendiri. Edit sendiri. Semua saya kerjakan sendiri supaya masyarakat juga mendengar dari saya langsung,” katanya.
Menjelang akhir pertemuan, saya mengajukan satu pertanyaan yang menurut saya penting. “Bunda berharap apa kepada media hari ini?”
Rita menjawab tanpa berpikir lama. “Harapan saya media memberitakan yang benar. Sebelum memberitakan, bedah dulu kasusnya. Jangan hanya mendengar satu pihak. Cari juga keterangan dari pihak yang diberitakan,” ucapnya.
Menurutnya, media memiliki tanggung jawab besar untuk menghadirkan informasi yang utuh sehingga masyarakat dapat memperoleh gambaran yang sebenarnya.
Ia bahkan mengingatkan agar insan pers tetap berpegang pada prinsip-prinsip jurnalistik. “Harus teliti, harus adil, harus percaya pada fakta,” ujarnya.
Suasana kembali mencair menjelang pertemuan berakhir. Sebagai bentuk apresiasi atas kesediaannya menerima silaturahmi dan berbagi cerita secara terbuka, Media Kaltim Network menyerahkan dua cover edisi khusus kepada Rita Widyasari.
Cover pertama bertajuk “Bangkit & Mengabdi” saya serahkan secara langsung mewakili Media Kaltim Network. Cover bernuansa biru tersebut menampilkan potret Rita Widyasari.
Saat menerima cover itu, Rita sempat memperhatikan bagian nama yang tertulis di bawah fotonya. “Ini nanti diperbaiki ya. Tambahkan Ph.D., jangan M.M. saja,” ujarnya tersenyum.
Ucapan itu langsung disambut tawa ringan tim yang hadir. “Siap, Bunda. Nanti kami revisi,” jawab Adhi Abdian, Direktur RadarMedia.id.
Tak lama kemudian, Pemimpin Redaksi Radar Kukar, Muhammad Rafii, menyerahkan cover kedua yang saat itu hanya bertuliskan “Diuji & Tak Tumbang”
Rita memperhatikan desain tersebut beberapa saat. Lalu melontarkan kalimat spontan. “Diuji, tak tumbang. Dipuji, tak terbang,” ucapnya.
Kalimat itu membuat suasana ruang tamu seketika dipenuhi tawa. Saat itu juga saya memutuskan untuk merevisi desain cover tersebut dengan menambahkan kalimat lengkap yang baru diucapkan Rita, sebelum nantinya dikirim kembali kepadanya sebagai versi final.
Kalimat spontan itu bukan sekadar rangkaian kata. Tapi menjadi refleksi perjalanan hidup Rita Widyasari yang telah melewati berbagai ujian, namun tetap berusaha menjaga kerendahan hati ketika mendapat apresiasi maupun dukungan masyarakat.
Foto: Komisi B DPRD Bontang saat menghadiri rapat bersama OPD. (ist).
BONTANG – Komisi B DPRD Bontang mendorong Pemkot Bontang, agar menarik Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dari bangunan yang berada di kawasan PT Badak LNG. Sektor tersebut dinilai memiliki peluang besar, untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Hal itu disampaikan Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam saat rapat kerja terkait optimalisasi PAD dari sektor pajak dan retribusi daerah Tahun Anggaran 2026, Senin (22/6/2026), di Ruang Rapat Paripurna.
“Kami berencana mendorong penarikan PBB dari bangunan di wilayah PT Badak. Sebab hal seperti ini dapat menjadi sumber pendapatan yang cukup besar, bagi daerah,” ungkapnya.
Ia menilai, di tengah upaya pemerintah meningkatkan kemandirian fiskal daerah, seluruh potensi pendapatan yang ada harus dimaksimalkan. Salah satunya melalui optimalisasi sektor pajak daerah, yang selama ini dinilai masih memiliki ruang untuk ditingkatkan.
“Jika potensi ini bisa dimanfaatkan dengan baik, tentu akan berdampak positif terhadap kemampuan daerah, dalam membiayai program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat,” pungkasnya. (Al/Adv)
BONTANG – DPRD Kota Bontang mendorong pemerintah daerah untuk mengoptimalisasikan sektor pajak, khususnya Pajak Bumi dan Bangunan (PBB). Langkah itu dinilai mampu mengurangi ketergantungan daerah terhadap dana transfer dari pemerintah pusat.
Ketua Komisi B DPRD Bontang, Rustam, mengatakan pemerintah daerah perlu terus menggali sumber-sumber pendapatan, yang berpotensi meningkatkan kemandirian fiskal daerah. Menurutnya, Bontang tidak bisa selamanya bergantung pada alokasi dana dari pemerintah pusat untuk membiayai pembangunan.
“Peningkatan sumber pendapatan daerah sangat diperlukan, agar Bontang tidak bergantung sepenuhnya pada dana transfer dari pemerintah pusat,” katanya, Senin (22/6/2026).
DPRD Bontang pun berharap pemerintah daerah dapat segera melakukan langkah-langkah strategis, untuk memetakan seluruh potensi objek pajak yang ada di Kota Bontang. Maka sumber-sumber pendapatan yang selama ini belum tergarap maksimal, dapat memberikan kontribusi nyata bagi peningkatan PAD dan kemandirian fiskal daerah. (Al/adv)
