JAKARTA – Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi (Mendiktisaintek) Brian Yuliarto mengungkapkan berbagai program strategis hasil kolaborasi pemerintah dan perguruan tinggi yang dirintis sejak Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia (KSTI) 2025 kini telah memasuki tahap implementasi di sejumlah kementerian.

Hal itu disampaikan Brian saat membuka Sarasehan Kebangsaan dalam rangka KSTI 2026 di Jakarta International Convention Center (JICC), Jumat (26/6/2026).

Menurut Brian, forum KSTI tidak berhenti pada diskusi ilmiah, tetapi telah menghasilkan kerja sama konkret antara perguruan tinggi dan pemerintah dalam mendukung percepatan program prioritas nasional yang dicanangkan Presiden.

“Beberapa program yang telah berjalan sejak KSTI 2025 menunjukkan bahwa perguruan tinggi telah menjadi mitra strategis pemerintah dalam menjawab berbagai tantangan pembangunan nasional,” ujarnya.

Brian menjelaskan, di sektor pertanian, perguruan tinggi bersama Kementerian Pertanian telah mengembangkan bibit dan varietas unggul untuk meningkatkan produktivitas sekaligus menggantikan komoditas yang selama ini masih bergantung pada impor.

Di bidang lingkungan hidup dan energi, kolaborasi dilakukan melalui pengembangan teknologi pengolahan sampah, riset bensin berbasis sawit, pengembangan pompa listrik, hingga kajian pembangkit listrik berkapasitas 100 megawatt bersama Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM).

Sementara itu, di sektor kesehatan, para peneliti dari berbagai perguruan tinggi dilibatkan dalam pengembangan vaksin tuberkulosis (TBC), penguatan industri farmasi nasional, serta pengembangan alat kesehatan di bawah koordinasi Kementerian Kesehatan.

Kontribusi akademisi juga diperluas pada sektor kelautan dan perikanan melalui riset industri garam dan pengembangan kapal nelayan listrik.

Di bidang perumahan dan pembangunan kawasan, perguruan tinggi terlibat dalam penyusunan konsep desain kawasan permukiman bersama Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman.

Selain itu, kampus juga dilibatkan dalam pengembangan industri strategis nasional di bawah koordinasi Kementerian Pertahanan.

Brian mengatakan, keterlibatan lintas disiplin tersebut menjadi bukti bahwa hasil riset di perguruan tinggi mulai diarahkan untuk menjawab kebutuhan nyata pembangunan nasional.

Menurutnya, pemerintah terus memperkuat posisi perguruan tinggi sebagai mitra strategis dalam menghasilkan inovasi yang dapat langsung diimplementasikan di berbagai sektor.

Pada akhir pelaksanaan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026, Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi bersama para peserta akan merumuskan pola kontribusi perguruan tinggi guna mempercepat pelaksanaan agenda prioritas nasional.

“Kami berharap hasil sarasehan ini dapat memperkuat transformasi bangsa melalui kolaborasi sains, teknologi, industri, dan perguruan tinggi untuk mendukung pembangunan ekonomi serta meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” kata Brian.

KSTI 2026 berlangsung selama 26–28 Juni 2026 dan diikuti sekitar 2.600 rektor, dekan, serta dosen dari perguruan tinggi negeri maupun swasta di seluruh Indonesia. Forum tersebut menjadi wadah konsolidasi peran perguruan tinggi dalam mendukung kebijakan pembangunan berbasis riset dan inovasi.

Pewarta/ Editor : Nicha R

JAKARTA – Dugaan penganiayaan berat terhadap perempuan berinisial YTR (29) di Bandung masih belum dapat diklasifikasikan sebagai tindak penyiksaan berdasarkan Konvensi Menentang Penyiksaan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB). Komnas Perempuan menegaskan penetapan kategori tersebut harus memenuhi sejumlah unsur yang diatur dalam konvensi internasional.

Komisioner Komnas Perempuan, Sondang Frishka Simanjuntak, menjelaskan bahwa definisi penyiksaan tidak hanya menitikberatkan pada penderitaan berat yang dialami korban, tetapi juga harus disertai tujuan tertentu serta adanya keterlibatan atau pembiaran dari negara.

“Kasus YTR itu kita belum bisa melihatnya sebagai sebuah kasus penyiksaan dalam definisi Konvensi Anti-Penyiksaan,” ujar Sondang di Jakarta, Jumat (26/6/2026).

Meski belum mengambil kesimpulan tersebut, Komnas Perempuan tidak menghentikan pendalaman perkara. Tim telah diterjunkan ke Bandung untuk menghimpun berbagai fakta, berkoordinasi dengan aparat penegak hukum, serta berkomunikasi dengan pihak-pihak terkait sebelum menyampaikan hasil kajian kepada publik.

Menurut Sondang, salah satu aspek yang kini menjadi perhatian adalah kemungkinan adanya unsur pembiaran oleh negara. Hal itu akan ditelusuri apabila ditemukan fakta bahwa korban pernah mencari perlindungan atau melapor, tetapi tidak memperoleh penanganan yang semestinya.

“Nah, di situlah kita bisa melihat bahwa sudah ada keterlibatan negara, memberikan pengabaian sehingga masuk dalam kategori penyiksaan yang ada di dalam Konvensi Anti-Penyiksaan,” katanya.

Sejauh ini, Komnas Perempuan menilai perkara tersebut mengarah pada dugaan penganiayaan berat yang berlangsung berulang kali hingga menyebabkan dampak serius terhadap korban, termasuk menimbulkan disabilitas permanen.

Untuk memperkuat proses hukum, Komnas Perempuan meminta penyidik melakukan visum secara komprehensif. Pemeriksaan tersebut dinilai penting agar seluruh bentuk kekerasan yang dialami korban dapat teridentifikasi, termasuk jika ditemukan dugaan tindak pidana kekerasan seksual.

“Supaya nanti pasal-pasal yang dapat diterapkan terhadap pelaku menjadi berlapis dan lebih lengkap, bukan hanya penganiayaan berat sebagaimana diatur dalam KUHP, tetapi juga dapat menggunakan Undang-Undang TPKS,” ujar Sondang.

Dalam kesempatan yang sama, Komnas Perempuan mengingatkan bahwa masih banyak korban kekerasan seksual maupun penyiksaan yang memilih tidak melapor. Rendahnya angka pelaporan dipengaruhi rasa takut serta kekhawatiran bahwa laporan mereka tidak akan ditindaklanjuti secara memadai.

Karena itu, lembaga tersebut mendorong penguatan perlindungan korban, akses terhadap keadilan, serta pemulihan yang menyeluruh agar penanganan kasus-kasus serupa dapat berjalan lebih efektif.

Pewarta: M Adi Fajri

Editor : Nicha R

JAKARTA – Kerja Sama untuk Pencegahan Penyiksaan (KuPP) memperkuat upaya pencegahan praktik penyiksaan di Indonesia melalui penandatanganan Komitmen Bersama Anti Penyiksaan yang melibatkan berbagai kementerian, lembaga negara, serta aparat penegak hukum. Langkah ini dilakukan dalam rangka memperingati Hari Anti Penyiksaan Internasional, Jumat (26/6/2026).

Wakil Ketua Ombudsman RI, Rahmadi Indra, mengatakan pencegahan penyiksaan tidak cukup hanya melalui regulasi. Menurutnya, upaya tersebut harus diwujudkan melalui kebijakan, sistem pengawasan, dan pelayanan publik yang menghormati hak asasi manusia.

“Dengan tema Suara dan Komitmen untuk Indonesia Bebas Penyiksaan, kami menegaskan bahwa upaya pencegahan penyiksaan hanya dapat berhasil bila suara dan komitmen kita bersatu, terinstitusionalisasi dalam kebijakan, dan diwujudkan dalam praktik keseharian aparatur negara,” kata Rahmadi.

Ia menambahkan, sebagai negara yang telah meratifikasi Konvensi Menentang Penyiksaan, Indonesia memiliki kewajiban moral dan hukum untuk memastikan tidak ada praktik penyiksaan dalam seluruh proses pelayanan publik maupun penegakan hukum.

Rahmadi menjelaskan, komitmen bersama tersebut mencakup penguatan regulasi dan mekanisme pengawasan. Selain itu, langkah tersebut juga meliputi peningkatan kapasitas aparatur negara, penyempurnaan sistem pengaduan dan pemantauan, serta perbaikan kondisi tempat-tempat perampasan kemerdekaan agar lebih manusiawi dan bebas dari tindakan penyiksaan.

“Kita menyadari bahwa tantangan di lapangan tidak ringan, namun dengan sinergi, koordinasi, dan kolaborasi yang kuat antar-lembaga, disertai partisipasi masyarakat sipil dan dukungan media, kita dapat membangun budaya pelayanan publik yang menjunjung tinggi martabat manusia dan prinsip-prinsip hak asasi manusia,” ujarnya.

Dalam kesempatan tersebut, KuPP juga memaparkan hasil pemantauan yang dilakukan pada 17–18 Juni 2026 di enam lokasi. Hasil pemantauan menunjukkan sejumlah praktik positif, seperti tersedianya layanan kesehatan, bantuan hukum, fasilitas komunikasi bagi warga binaan dengan keluarga, program pembinaan dan rehabilitasi, serta perlindungan yang lebih baik bagi kelompok rentan.

Kelompok rentan yang dimaksud meliputi perempuan, anak, penyandang disabilitas, dan individu dengan kondisi kesehatan tertentu yang membutuhkan perlindungan khusus selama berada di tempat perampasan kemerdekaan.

Meski demikian, KuPP masih menemukan sejumlah aspek yang perlu diperbaiki. Lembaga tersebut merekomendasikan peningkatan kualitas pengawasan, perbaikan lingkungan hunian dan pelayanan, penguatan layanan kesehatan fisik maupun mental, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, serta penyempurnaan regulasi internal agar perlindungan hak asasi manusia dapat berjalan lebih optimal.

Penandatanganan komitmen bersama diikuti oleh TNI, Polri, Kejaksaan Agung, Badan Narkotika Nasional (BNN), sejumlah kementerian, institusi pendidikan, hingga fasilitas layanan kesehatan.

Keterlibatan berbagai pihak tersebut diharapkan semakin memperkuat kolaborasi nasional dalam mencegah praktik penyiksaan dan memperkuat perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. (Fajri)

Penulis: Fajri
Editor: Agus S.