JAKARTA — Direktur Eksekutif Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), Heroik M Pratama, menilai lambannya pembahasan revisi Undang-Undang Pemilu di DPR menimbulkan kegelisahan di kalangan masyarakat sipil.

Menurut Heroik, kegelisahan tersebut muncul karena berbagai organisasi masyarakat sipil telah lama menyampaikan catatan serta rekomendasi terkait perbaikan regulasi pemilu. Namun hingga kini belum terlihat adanya pembahasan formal dari pembentuk undang-undang.

“Rekan-rekan semua, sebetulnya diskusi ini hadir atas dasar kegelisahan yang dialami oleh teman-teman Koalisi Masyarakat Sipil yang sudah kurang lebih hampir satu tahun setengah rasanya berusaha memberikan catatan dan juga rekomendasi kepada pembentuk undang-undang untuk segera membahas revisi undang-undang Pemilu,” ujar Heroik dalam diskusi yang digelar Perludem di Jakarta, Kamis (5/3/2026).

Ia menjelaskan bahwa koalisi masyarakat sipil bahkan telah menyusun naskah usulan kodifikasi Undang-Undang Pemilu yang diharapkan dapat menjadi referensi bagi DPR dalam menyusun regulasi baru.

“Bahkan sejak akhir tahun lalu, teman-teman Koalisi Kodifikasi Undang-Undang Pemilu sudah menyusun naskah usulan kodifikasi Undang-Undang Pemilu versi masyarakat sipil yang harapannya bisa dijadikan pegangan, referensi, dan rekomendasi dalam membahas Undang-Undang Pemilu,” ujarnya.

Heroik menambahkan bahwa revisi Undang-Undang Pemilu sebenarnya telah masuk dalam Program Legislasi Nasional (Prolegnas) prioritas 2025, namun hingga kini pembahasannya belum menunjukkan perkembangan signifikan.

Menurutnya, memang sempat ada forum di DPR yang menghadirkan akademisi serta perwakilan masyarakat sipil untuk memberikan pandangan terkait revisi tersebut. Namun hingga saat ini belum ada kejelasan mengenai mekanisme pembahasan resmi di parlemen.

“Tapi sampai sekarang belum ada pembahasan resmi apakah melalui mekanisme panitia kerja, panitia khusus, atau akan dibahas di badan legislasi atau komisi dua. Pada waktu itu justru terlihat ada tarik-menarik antara badan legislasi dan komisi dua,” ungkapnya.

Selain itu, Heroik juga menyoroti belum adanya kejelasan mengenai naskah akademik maupun rancangan pasal yang sedang disiapkan DPR dalam proses revisi Undang-Undang Pemilu tersebut.

“Padahal ini penting, karena sampai sekarang kita belum tahu sejauh mana naskah akademik dan draft undang-undangnya disiapkan,” tegasnya.

Melalui forum diskusi tersebut, Perludem berharap DPR segera memulai pembahasan resmi revisi Undang-Undang Pemilu agar upaya perbaikan sistem pemilu dapat dilakukan secara transparan, partisipatif, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Presiden Prabowo Subianto dan Perdana Menteri Pakistan Shehbaz Sharif melalui sambungan telepon membahas rencana keduanya pergi ke Teheran, Iran, untuk membantu meredam eskalasi yang saat ini terjadi di negara-negara Teluk, Timur Tengah.

Presiden Prabowo membagikan isi percakapannya dengan PM Sharif dalam pertemuan dengan para kiai, ulama, serta cendekiawan muslim di Istana Kepresidenan RI, Jakarta, Kamis (5/3) malam.

“Beliau (Presiden Prabowo, red.) tadi bercerita sebelum pertemuan ini, tadi ada bicara telepon dengan Perdana Menteri Pakistan,” kata Ketua Dewan Penasihat Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI) Jimly Asshiddiqie saat ditemui setelah acara pertemuan dengan Presiden Prabowo di Istana, Kamis malam.

“Dan yang saya bersyukur Presiden (Prabowo), Perdana Menteri Pakistan bersedia untuk bersama-sama dengan Presiden Prabowo untuk berkunjung ke Teheran. Itu yang diterangkan tadi oleh Presiden,” sambung Jimly.

Jimly kemudian menyampaikan di hadapan para ulama dan kiai, Presiden Prabowo menjelaskan niatan untuk mediasi itu lebih ke arah untuk meredam eskalasi yang saat ini terjadi di negara-negara Teluk, terutama setelah militer Amerika Serikat dan zionis Israel menyerang Iran secara sepihak minggu lalu.

“Jadi, bukan menegosiasi ya, menjadi mediator antara apa dengan bukan hanya dalam pengertian negosiasi atau mediasi Israel dengan Iran, bukan kayak begitu. Ini kan orang (tertingginya, red.) sudah dibunuh ya kan. Ayatollah-nya sudah dibunuh, masa ditawarin damai, bukan dalam konteks itu, tetapi ini untuk mencegah eskalasi,” kata Jimly menjelaskan.

Menurut Jimly, niatan Presiden Prabowo untuk meredam eskalasi itu disambut baik oleh PM Pakistan.

“Jadi, bukan hanya Indonesia. Artinya, apa yang dipikirkan oleh Presiden Prabowo itu mendapat dukungan dari Perdana Menteri Pakistan. […] Nah mereka (rencana, red.) akan sama-sama pergi ke Teheran,” ujar Jimly.

“Bayangkan, Turki, Iran, Pakistan, Indonesia, dari empat ini adalah bangsa terbesar Muslim, yang paling besar sampai sekarang ini masih Indonesia dan Pakistan yang non-Arab. Nah, sedangkan yang Arab ini ada banyak masalah, satu konflik internal di antara mereka sendiri, kemudian ada lima apa namanya pangkalan militer Amerika Serikat yang ada di lima negara (Teluk, red.). Jadi, secara politik, mereka ini terlibat dalam konflik Israel, Amerika versus (Iran, red.). Nah, jadi, peranan Indonesia, Pakistan sebagai negara berpenduduk muslim terbesar penting sekali untuk mengajak damai, walaupun mungkin peluangnya kecil, tetapi (patut) dicoba,” sambungnya.

Jimly menilai inisiatif Presiden Prabowo itu pun mendapat banyak dukungan dari tokoh-tokoh Muslim yang menghadiri pertemuan di Istana pada Kamis malam.

Pada kesempatan terpisah, PM Pakistan Shehbaz Sharif mengumumkan isi pembicaraannya dengan Presiden Prabowo. PM Pakistan menyebut pembicaraannya melalui telepon dengan Presiden Prabowo “sangat produktif”.

“Kami bertukar pandangan mengenai kekhawatiran mendalam kami terhadap situasi di Timur Tengah, dan kami sepakat mendesak dibutuhkan masing-masing pihak untuk menahan diri untuk memperbarui kembali diplomasi demi mencegah eskalasi lebih lanjut. Kami juga membahas perkembangan terkini di Afghanistan, dan setuju untuk tetap berhubungan erat dalam beberapa hari ke depan untuk bersama-sama mewujudkan perdamaian dan stabilitas di kawasan,” kata PM Sharif dalam siaran resminya. (ANT/KN)

MEDAN – PT Kereta Api Indonesia (Persero) Divisi Regional I Sumatera Utara (Sumut) memastikan layanan angkutan barang tetap beroperasi normal selama masa Angkutan Lebaran 2026, yang dijadwalkan berlangsung mulai 11 Maret hingga 1 April mendatang.

Langkah tersebut diambil guna menjamin kelancaran distribusi logistik serta ketersediaan pasokan energi di wilayah Sumatera Utara saat mobilitas masyarakat meningkat.

Plt Manager Humas KAI Divre I Sumut Anwar Yuli Prastyo di Medan, Kamis (5/3/2026), menjelaskan bahwa peran kereta api tidak hanya terbatas pada layanan mudik penumpang, tetapi juga menjadi tulang punggung stabilitas ekonomi daerah melalui rantai pasok komoditas.

​”Operasional angkutan barang berjalan penuh untuk menyokong aktivitas ekonomi. Konsistensi ini penting agar kebutuhan pokok dan komoditas unggulan tetap tersedia di tengah kepadatan arus mudik,” ujar Anwar.

Salah satu prioritas utama adalah pengiriman Bahan Bakar Minyak (BBM). KAI mengoperasikan hingga tiga perjalanan setiap harinya yang mengangkut 48 gerbong dengan total kapasitas mencapai 1.632 kiloliter. Distribusi ini melayani rute strategis dari Labuhan menuju Kisaran serta Siantar.

“Keandalan distribusi energi ini menjadi kunci untuk memastikan transportasi darat dan aktivitas warga tidak terhambat selama perayaan Idul Fitri 1447 Hijriah,” ujar dia.

Sepanjang Februari 2026, KAI Divre I Sumatera Utara mencatat volume angkutan barang sebesar 55.428 ton yang didominasi oleh komoditas BBM sebanyak 26.616 ton. Distribusi logistik ini juga didukung oleh pengiriman 19.994 ton petikemas serta 8.045 ton crude palm oil (CPO) untuk memenuhi kebutuhan industri dan ekspor.
.
Anwar menambahkan bahwa perusahaan berkomitmen menjaga keseimbangan antara layanan penumpang dan barang. Fokus utama tetap pada aspek keselamatan, keamanan, dan keandalan di seluruh lintas pelayanan.

“KAI Divre I Sumatera Utara ​terus berupaya memastikan seluruh perjalanan kereta api berjalan lancar. Dengan distribusi logistik yang terjaga, kami harap masyarakat dapat menjalankan ibadah Ramadan dan mudik Lebaran dengan nyaman tanpa kendala pasokan kebutuhan pokok,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mengatakan pemotongan pajak penghasilan (PPh) atas pajak tunjangan hari raya (THR) bertujuan untuk menghindari penumpukan potongan pajak pada akhir tahun.

Staf Ahli Menteri Keuangan Bidang Kepatuhan Pajak Yon Arsal dalam taklimat media di Kantor Pusat DJP, Jakarta, Kamis (5/3/2026), menjelaskan pemotongan PPh atas THR merupakan salah satu bentuk penerapan tarif efektif rata-rata (TER) yang telah berlangsung sejak 2025.

Kebijakan itu, menurut dia, bukan memberikan beban pajak baru, melainkan menggeser perilaku pembayaran pajak untuk menjadi lebih terdistribusi di tiap bulan sepanjang tahun pajak.

“Yang terpenting, pada tahun lalu kan sebenarnya tidak ada beban pajak tambahan buat wajib pajak. Yang terjadi adalah perubahan perilaku, yang tadinya beban pajak itu ditumpuknya di bulan Desember, sekarang merata hampir setiap bulan,” kata Yon menjelaskan.

Ia menyebut sistem itu membuat potongan pajak pada akhir Desember menjadi tidak sebesar yang biasanya, lantaran beban pajak telah terpotong pada bulan-bulan sebelumnya, termasuk pajak THR.

Mengingat sistem tersebut telah berlangsung lebih dari setahun, Yon berharap masyarakat dapat memiliki pemahaman yang lebih baik mengenai kebijakan pemotongan pajak dengan sistem TER.

Secara paralel, DJP juga terus mengevaluasi kebijakan perpajakan. Dalam konteks ini, DJP memperhatikan kesesuaian besaran tarif agar tidak terjadi kurang bayar atau lebih bayar.

“Jadi, kami berharap untuk komplainnya tidak terjadi lagi pada tahun ini,” ujar Dia..

Sebagai catatan, sebanyak 6 juta wajib pajak telah menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan pajak penghasilan (PPh) tahun pajak 2025 per 5 Maret pukul 08.00 WIB.

SPT yang telah diterima berasal dari 5.872.158 wajib pajak orang pribadi, 129.231 wajib pajak badan dalam mata uang rupiah, dan 113 wajib pajak badan dalam mata uang dolar AS.

Direktur Jenderal Pajak Bimo Wijayanto mengatakan masih ada 9 juta wajib pajak yang belum melaporkan SPT.

Dengan memperkirakan tren rata-rata pelaporan SPT berkisar 250 ribu wajib pajak per hari dan asumsi sisa waktu 10 hari kerja pada Maret 2026, Bimo memperkirakan jumlah pelaporan SPT dapat mencapai 8,5 juta pada akhir bulan. (ANT/KN)