TANJUNG REDEB – Dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi pada Selasa (7/11/2023) lalu, Anggota Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) DPRD Berau, Suharno menyatakan pihaknya setuju dengan R-APBD tahun 2024.

Menurutnya, hal yang penting dalam rangka penyelarasan anggaran harus sepadan dengan kondisi keuangan daerah. Hal tersebut untuk meningkatkan semangat dalam mengangkat konsep mendorong ke arah pencapaian visi Kabupaten Berau suatu langkah tepat dalam pelaksanaan misi berbasis kinerja dan berkarakter.

“Dengan APBD sebesar Rp 4 Triliun lebih, maka kami dari fraksi PPP mengimbau seluruh SKPD agar dapat mengoptimalkan kinerjanya supaya dengan waktu yang ada serapan anggaran yang diusulkan dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya,” ungkap Suharno.

Selain itu, pihaknya juga mendorong semua pihak untuk melaksanakan pembangunan secara optimal. Dengan catatan, tetap memanfaatkan potensi sumber daya yang tersedia secara sinergi dalam rangka meningkatkan kegiatan ekonomi terutama pada Dinas PUPR Berau dan OPD yang lainnya dalam serapan belum maksimal.

Menurutnya, tahap penganggaran menjadi sangat penting karena anggaran yang tidak efektif dan tidak berorientasi pada kinerja akan dapat menggagalkan perencanaan yang telah disusun, sehingga tujuan dari penganggaran harus dipahami oleh perumus kebijakan anggaran, yaitu anggaran harus berbasis kinerja dan sebesar-besarnya untuk kemakmuran masyarakat.

“Harapan kami setelah ditetapkannya rancanagan APBD tahun anggaran 2024 ini agar dapat dilaksanakan sebaik-baiknya. Kegiatan dan sub kegiatan yang sesuai dengan kemampuan pendapatan serta didukung oleh pembiayaan yang sehat sehingga mampu mendorong pertumbuhan ekonomi daerah, penigkatan pendapatan daerah, serta pembangunan di berbagai sektor di Kabupaten Berau,” tuturnya.

“Kami dari fraksi PPP, mengingatkan kepada Pemkab Berau sesuai dengan janji pada waktu kampanye yaitu pembangunan dimulai dari pinggiran, di kota hanya pembenahan. Dengan segala kritik dan saran di atas semoga Pemkab berau dapat lebih berbenah dalam melaksanakan programnya ke depan,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Masih banyaknya lahan yang tidak memiliki izin Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Amdal) disorot Anggota Komisi II DPRD Berau, Rahman.

Dia mengungkapkan, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau harus memberi peringatan tegas melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait.

“Seharusnya pengelolaan lahan tanpa izin Amdal segera ditangani. Jangan dibiarkan begitu saja, karena menjadi dampak negatif bagi masyarakat,” ungkapnya.

Dirinya menegaskan, OPD terkait harus dapat memastikan lahan yang dikelola setiap perusahaan sesuai dengan peraturan dan komitmen untuk lingkungan masyarakat.

“Jangan hanya mau mengambil sumber daya alam saja, tapi tidak bisa menjaga kelestarian lingkungan sekitarnya, termasuk bagaimana komitmen perusahaan dalam mengelola lahan pasca dilakukan pertambangan,” ucapnya.

Dikatakan Rahman, saat ini tidak bisa dipungkiri bahwa masih banyak perusahaan yang melakukan pengelolaan lahan namun tidak mengutamakan Amdal dalam pelaksanaannya.

Untuk menindaklanjuti hal tersebut, dirinya menyebut, pihaknya akan menjadwalkan pertemuan bersama pihak DLHK dan terkait lainnya untuk membahas hal tersebut lebih lanjut.

“Kami berharap DLHK lebih serius terhadap persoalan ini dan kami juga akan melakukan pembahasan hal ini lebih lanjut jika nanti sudah ada waktunya,” pungkasnya. (adv/set)

TANJUNG REDEB – Jeritan para petani yang tinggal di perbatasan antara Berau dan Kutai Timur (Kutim) kembali disuarakan Anggota Komisi II DPRD Berau, Darlena.

Ia membeberkan, persoalan tapal batas di wilayah tersebut hingga saat ini belum juga selesai. Karena hal itu, para petani tidak menikmati hasil kebun milik sendiri.

“Karena lahannya dirampas oleh Kutim dengan cara paksa. Dan itu telah berlangsung beberapa tahun belakangan ini,” ungkapnya.

Selain itu, Ia juga kerap menerima keluhan dari para petani karena mereka sering diintimidasi. Dimana mayoritas mereka merupakan petani sawit. Jika persoalan tapal batas ini tak kunjung ada kejelasan mereka yang dirugikan.

“Pihak Kutim mengatakan itu lahan mereka. Sedangkan, berdasarkan aturan yang berlaku, lahan itu milik Berau,” tuturnya.

Darlena meminta Pemkab Berau bisa tegas untuk menuntaskan permasalahan tapal batas ini. Sebab, lahan di sana sudah diakui oleh Kutim dengan cara memasang tapal batas.

“Kami hanya memfasilitasi sebagai wakil rakyat, karena penentu kebijakan tetap kepala daerah,” tandasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi banyak kepala Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang tak hadir. Hal itu disorot Anggota Komisi I DPRD Berau, Rudi Parasian Mangunsong.

Dia menuturkan, tidak hadirnya sejumlah pimpinan atau perwakilan OPD harus jadi perhatian. Padahal, kata Rudi, rapat paripurna penyampaian akhir fraksi sangat penting.

“Tentu hal ini sangat disayangkan. Mestinya rapat paripurna pandangan akhir fraksi ini disaksikan seluruh jajaran eksekutif. Tetapi malah tidak hadir,” ungkapnya sebelum membacakan notulen R-APBD Fraksi PDI-P.

Menurutnya, seluruh jajaran OPD harus hadir, sebab rapat paripurna tersebut membahas soal anggaran.

“Apalagi mereka sebagai ujung tombak pelaksana anggaran dan penanggung jawab penggunaan anggaran nantinya,” ujarnya.

Rudi menjelaskan, memang pada pembahasan anggaran hanya diikuti oleh TAPD dan Banggar DPRD Berau saja. Meski begitu, ungkap dia, pelaksana pengguna anggaran tetap dijalankan oleh OPD.

“Ini masalah anggaran, walaupun mereka tidak ikut saat pembahasan, tetapi pihak OPD sebagai pelaksana anggarannya,” pungkasnya. (adv/set)

TANJUNG REDEB – Dalam rapat paripurna penyampaian pandangan akhir, Fraksi NasDem DPRD Berau menyetujui Raperda APBD 2024 menjadi Perda. Hal itu disampaikan oleh Anggota Fraksi NasDem DPRD Berau, Darlena di Gedung DPRD Berau, Selasa (7/11/2023).

Darlena menyebut, ada beberapa catatan khusus yang diberikan pihaknya untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

“Fraksi NasDem memberikan cacatan untuk optimalisasi pelaksanaan pembangunan menjadi lebih baik lagi,” ujar Dalena saat menyampaikan pendapat akhir fraksi.

Pertama, meminta Pemkab Berau melakukan terobosan untuk mengoptimalkan realisasi anggaran guna menekan Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa) nantinya. “Pemerintah daerah perlu trobosan agar tidak terjadi banyaknya Silpa,” jelasnya.

Kedua, dalam pembangunan infrastruktur, pemerintah diminta lebih menekankan asas manfaat kepada masyarakat. “Jangan lagi pembangunan lebih ke perkotaan saja. Sementara, di daerah perkampungan sangat minim perhatian,” katanya.

Ketiga, pihaknya mengingatkan kembali terkait realisasi pembangunan Jembatan Kelay III agar segera dilaksanakan. “Fraksi NasDem kembali mengingatkan, agar pelaksanaan pembangunan Jembatan Kelay III secepatnya diwujudkan,” terangnya.

Terakhir, ungkap Darlena, rencana pembangunan yang direalisasikan nantinya harus sesuai permintaa masyarakat di Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang).

“Sesuai dengan jargon bupati, uang rakyat untuk rakyat, maka hasil pembangunan harus merata di seluruh Kabupaten Berau tanpa terkecuali,” tegasnya.

Kendati demikian, dirinya berharap dengan ditetapkannya RAPBD, dapat membawa perubahan kepada Kabupaten Berau yang lebih baik lagi.

“Kami Fraksi NasDem menerima dan menyetujui Raperda APBD Kabupaten Berau Tahun Anggaran 2024 untuk disahkan menjadi Perda,” tutupnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – DPRD Berau menggelar rapat paripurna penyampaian pandangan akhir fraksi terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang APBD tahun 2024.

Rapat tersebut dipimpin Ketua DPRD Berau, Madri Pani didampingi Wakil Ketua I, Syarifatul Syadiah dan Wakil Ketua II, Ahmad Rifai, serta jajaran Anggota DPRD Berau dan dihadiri Bupati Berau, Sri Juniarsih, forkopimda serta OPD di lingkup Pemkab Berau.

Dalam paripurna tersebut, tujuh fraksi DPRD Berau menyetujui Raperda APBD 2024 ditetapkan menjadi Perda setelah menyampaikan pendapat akhir di ruang Rapat Paripurna DPRD Berau, Selasa (7/11/2023).

Surat Keputusan nomor 23/2023 tentang persetujuan penetapan Raperda APBD menjadi Perda dibacakan Sekretaris DPRD Berau, Abdurrahman sebesar Rp 4 Triliun lebih.

Penyampaian pendapat akhir sendiri dimulai dari fraksi Nasdem yang dibacakan Darlena, fraksi Golkar dibacakan Sri Kumalasari, fraksi PPP dibacakan Suharno, fraksi PKS oleh Rahman, fraksi Demokrat dibacakan Falentinus Keo, fraksi PDIP oleh Rudi Mangunsong terakhir fraksi AIR oleh Fery Kombong.

Meski tujuh fraksi menyatakan setuju, tapi ada beberapa catatan diberikan kepada Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau sebagai acuan oleh setiap fraksi.

Penggunaan dan penyerapan anggaran yang maksimal menjadi catatan mayoritas dari semua fraksi. Kemudian yang selalu ditekankan DPRD adalah inovasi dan kreativitas pemerintah daerah dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Selain itu, DPRD Berau juga meminta agar pemerintah daerah segera melakukan sosialisasi tentang Perda APBD 2024. Dimana ini juga harus segera dilaksanakan setelah adanya penetapan, karena khusus untuk anggaran pelaksananya dari SKPD.

“Kita berharap dengan telah ditetapkannya Perda APBD 2024 ini, maka pelayanan publik juga bisa ditingkatkan, demi kesejahteraan masyarakat Kabupaten Berau,” tegas Ketua DPRD Berau, Madri Pani menutup Paripurna. (adv/kn)