SAMARINDA – Dampak El Nino yang mengancam dunia termasuk di Kalimantan Timur (Kaltim) mendapat perhatian dari Anggota DPRD Kaltim, Safuad. Menurutnya El Nino, bisa berdampak pada beberapa sektor khususnya pertanian.

Berdasar prediksi sejumlah lembaga klimatologi dunia, El Nino akan mencapai puncaknya pada akhir tahun ini, sejak November hingga Februari tahun 2024. Meskipun Indonesia akan berkurang dampaknya bila memasuki musim hujan.

Mengingat hal tersebut, Safuad mendesak pemerintah untuk menyiapkan program alternatif yang dapat mengatasi masalah kekeringan yang dapat berimplikasi pada sektor pertanian. Musabab, bila tak diantisipasi maka penurunan produksi padi di Kaltim akan terjadi.

Politisi PDI P mengatakan, koordinasi yang dan sinergei antara pemerintah daerah, provinsi, serta pusat, sangat diperlukan untuk mengantisipasi dampak El Nino yang berpotensi mengganggu ketahanan pangan.

“Sudah ada program yang telah dibuat oleh Kementerian Pertanian, seperti antisipasi dini, adaptasi, mitigasi, dan kolaborasi. Ini patut diapresiasi. Namun, program tersebut belum cukup untuk mengatasi masalah yang dihadapi,” jelasnya kepada media ini.

Semisal petani di Daerah Pemilihan (Dapil) -nya Kutim, yang mengalami penurunan produksi padi hingga lima puluh persen akibat kekeringan. Dirinya menyarankan agar pemerintah menyediakan sarana prasarana yang dapat memastikan ketersediaan air untuk sawah-sawah di Kutim.

“Petani di Kutim sangat membutuhkan perangkat seperti pipa atau selang yang dapat menyalurkan air dari sumber-sumber air yang ada ke sawah mereka. Ini adalah peran pemerintah dalam membantu petani mengatasi keterbatasan mereka,” ujar Legislator Dapil Bontang, Kutim, Berau ini.

Anggota DPRD yang telah dua periode duduk di kursi “Karang Paci” tersebut mengusulkan agar pemerintah membangun jaringan irigasi di beberapa wilayah yang menjadi sentral pertanian di Kutim, seperti Kaubun, Kaliorang, Long Mesangat, dan Kongbeng.

Ia mencontohkan, pemerintah dapat membuat sumur, bendungan, atau mata air, kemudian menghubungkannya dengan pipa ke sawah.

“Ini adalah solusi alternatif yang dapat membantu petani menghadapi El Nino. Saya yakin, dengan koordinasi yang baik dan anggaran yang maksimal, dampak El Nino dapat diminimalisir,” tuturnya.

Lebih lanjut Safuad juga mengingatkan agar pemerintah memanfaatkan dana desa untuk membantu pembangunan jaringan irigasi tersebut. (Adv/DPRD Kaltim/KN)

BALIKPAPAN – Ketua DPRD Kaltim, Hassanudin Mas’ud, mendesak Pemerintah Provinsi Kaltim untuk segera menyelesaikan nasib tenaga honorer Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dengan mengangkat mereka menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Politisi Golkar ini mengatakan, pihaknya sudah mendapat surat dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) terkait hal ini. “Kita minta eksekutif untuk segera menjawab, supaya status teman-teman Satpol PP yang sesuai UU bahwa Satpol adalah PNS itu kita bisa masukan,” ujarnya akhir pekan lalu.

Pria yang kerap disapa Hamas ini, menyatakan perubahan status honorer Satpol PP menjadi P3K memang terkendala oleh aturan baru yang dikeluarkan oleh Presiden Joko Widodo. Aturan itu adalah UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (ASN) yang menghapus tenaga honorer.

Namun, ia meyakini bahwa Pemprov Kaltim memiliki anggaran yang cukup untuk menjamin keberadaan honorer Satpol PP. Ia bahkan mengklaim bahwa APBD Daerah bisa menampung sekitar 3 ribu ASN seluruh Kaltim.

Oleh karena itu, ia mendorong Penjabat Gubernur Kaltim untuk membuat surat ke menteri terkait agar semua Satpol PP bisa diangkat menjadi P3K. Ia berharap hal ini bisa segera ditindaklanjuti oleh pemprov.

“Aturan yang membenturkan. Ini untuk seluruh kabupaten/kota, kemungkinan bisa seluruh Indonesia. Tapi kita tetap minta Kaltim dan seluruh kabupaten/kota semua jadi bagian P3K,” tutup Ketua DPRD Kaltim tersebut.(adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Sebanyak 350 siswa dan siswi Madrasah Tsanawiyah (MTs) Negeri Samarinda bertandang ke kantor DPRD Provinsi Kalimantan Timur dalam rangka peningkatan mutu pembelajaran Projek Penguatan Profil Pelajar Pancasila (P5) tentang Suara Demokrasi, pada Rabu (8/11/23).

Ratusan pelajar tersebut dibekali pengetahuan berkaitan tentang Motivasi Kepemimpinan dan Kiat serta Tantangan Menjadi Pemimpin. Materi secara langsung disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati dan Anggota Komisi IV DPRD Kaltim Fitri Maisyaroh.

Siswa dan siswi MTs Negeri Samarinda mengikuti kegiatan secara terpisah, yang mana dari total keseluruhannya dibagi menjadi 2 grup dengan 2 sesi pemaparan yang dilangsungkan di Ruang Rapat sisi kiri dan sisi kanan Gedung E Lantai Dasar Kantor DPRD Kaltim.

“Saya pikir ini adalah langkah strategis yang dilakukan oleh MTs Negeri Samarinda dalam rangka mempersiapkan Sumber Daya Manusia yang sehat, pintar,cerdas dan juga unggul, mempunyai daya saing dan yang paling penting mereka mempunyai karakter yang baik,” tutur Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Puji Setyowati saat ditemui usai menyampaikan paparan materinya.

Apresiasi itu diberikannya mengingat kunjungan MTs Negeri Samarinda ke DPRD Kaltim ini menurutnya ialah bagian daripada proses pembelajaran putra putri peserta didik, dalam menumbuhkan karakter kepemimpinan di P5.

“Harapan kita kurang lebih 26 tahun lagi mereka yang merupakan generasi Z berumur 13 atau 14 tahun ini adalah calon-calon pemimpin kedepan. Sejak dini sudah dipersiapkan tidak hanya secara ilmu pengetahuan. Tetapi juga bagaimana kepekaan sosial di dalam menghadapi perubahan-perubahan di era digitalisasi dan juga bagaimana menumbuhkan karakter bagi anak-anak didik,” pungkasnya.

Selaras dengan itu, Kepala MTs Negeri Samarinda Misbakhus Sururi membenarkan bahwa kegiatan tersebut ialah salah satu rangkaian dari pembelajaran yaitu kegiatan P5 yang mana dilaksanakan dengan tujuan agar pelajar dapat mendapatkan pembelajaran secara langsung di luar lingkungan sekolahnya.

“Sehingga anak diajak untuk real belajar, turun mengalami atau bahkan melakukan pengalaman-pengalaman hidup. Tujuannya ketika nanti siswa terjun ke masyarakat, mereka sudah pernah punya pengalaman di dalam melaksanakan kehidupan atau bahkan pernah mempelajari tentang penyelesaian permasalahan yang ada di lingkungan kita,” ungkap Misbakhus Sururi menambahkan.

Setelah itu kegiatan ditutup dengan penyerahan cinderamata dari  DPRD Kaltim untuk MTs Negeri Samarinda dan dari MTs Negeri Samarinda untuk DPRD Kaltim. (adv/dprdkaltim/kn)

SAMARINDA – Sejumlah akademisi dari Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) dan Asosiasi Laboratorium Hukum Indonesia (ALHI) melakukan kunjungan silaturahmi ke DPRD Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa malam lalu (7/11/2023).

Kunjungan ini diterima oleh Ketua Komisi I DPRD Kaltim Baharuddin Demmu yang mewakili pimpinan DPRD Kaltim di Ruang VIP Gedung D, Lantai 6 DPRD Kaltim. Ia yang didampingi Anggota Komisi I DPRD Kaltim Jahidin, mengungkapkan rasa senang dan terima kasih atas kedatangan para akademisi hukum tersebut.

“Kami senang dan berterima kasih atas kunjungan bapak dan ibu di kantor kami. Ini merupakan kesempatan untuk bersilaturahim, berdiskusi, dan bertukar pikiran antara DPRD Kaltim dan para pakar atau akademisi hukum dari FH Unmul dan ALHI,” kata Demmu.

Polisiti PAN ini, juga mengungkapkan bahwa DPRD Kaltim selalu berusaha menjalin komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai perguruan tinggi di Kalimantan Timur, baik negeri maupun swasta. Ia menilai bahwa peran dan kontribusi pemikiran akademisi sangat penting dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di daerah, khususnya dari aspek hukum.

“Setiap lini pemerintahan dan kebijakan pembangunan tidak bisa lepas dari aspek hukum. Termasuk kami sebagai anggota DPRD yang memiliki tugas dan fungsi legislatif. Kami terbuka menerima saran, masukan, bahkan kritik membangun dari para akademisi hukum untuk meningkatkan kinerja dan kualitas kami sebagai wakil rakyat,” ujarnya.

Legislator Dapil Kukar ini, juga menyampaikan apresiasi atas rencana pelaksanaan seminar internasional dan rapat kerja nasional ALHI yang akan diselenggarakan di FH Unmul. Ia berharap kegiatan tersebut dapat berjalan lancar dan maksimal, serta memberikan dampak positif bagi peningkatan kualitas fakultas hukum di Kalimantan Timur, Indonesia, dan masyarakat luas.

Acara silaturahmi ini ditutup dengan penyerahan cinderamata dari DPRD Kaltim kepada akademisi FH Unmul dan ALHI. Cinderamata tersebut diserahkan oleh Demmu kepada Dekan FH Unmul Mahendra Putra Kurnia, dan oleh Jahidin kepada Ketua ALHI Juajir Sumardi. (Adv/dprdkaltim/KN)

SAMARINDA – Komisi IV DPRD Kaltim berhasil menyelesaikan pembahasan Ranperda Perubahan Pengarusutamaan Gender (PUG) Dalam Pembangunan Daerah yang merupakan inisiatif Pemprov Kaltim. Ranperda tersebut bertujuan untuk menciptakan kesetaraan dan keadilan gender dalam semua aspek kehidupan manusia di Kaltim.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Komisi IV Puji Setyowati dalam Rapat Paripurna Ke 40 yang digelar di Gedung Utama Kantor DPRD Kaltim, Rabu (8/11/2023).

Rapat tersebut dipimpin oleh Wakil Ketua DPRD Kaltim Muhammad Samsun didampingi Wakil Ketua DPRD Kaltim Seno Aji, Wakil Ketua DPRD Kaltim Sigit Wibowo dan Sekretaris DPRD Kaltim Norhayati Usman. Rapat juga dihadiri oleh Asisten III Setda Kaltim Reza Indra Riadi yang mewakili Pj Gubernur Kaltim.

Puji Setyowati mengatakan, Ranperda Perubahan PUG akan menjadi pedoman dan arah kebijakan dalam melaksanakan strategi pembangunan pengarusutamaan gender di daerah. Ia menjelaskan, pengarusutamaan gender adalah integrasi peran gender dalam kebijakan dan program pembangunan yang dimulai dari perencanaan, penyusunan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi.

“Kesetaraan gender adalah di mana laki-laki dan perempuan dapat berkembang optimal tanpa terkendala jenis kelaminnya, sedangkan keadilan gender bermakna bahwa laki-laki dan perempuan punya perbedaan kebutuhan yang harus dipenuhi,” kata Puji Setyowati.

Ia menambahkan, dengan perubahan Perda ini, diharapkan kepentingan perempuan dan laki-laki dapat terakomodir dalam setiap tahap pembangunan, sehingga keduanya menikmati hasil pembangunan secara berimbang.

“Dengan demikian, tujuan PUG akan tercapai dimana perempuan dan laki-laki memiliki kesempatan dan akses terhadap proses dan hasil pembangunan,” ujarnya.

Puji Setyowati juga mengungkapkan, Komisi IV bersama dengan Biro Hukum Setda Kaltim dan DKP3A Kaltim telah melakukan percepatan penyelesaian Ranperda tersebut.

Ia berharap, Ranperda tersebut dapat segera difasilitasi oleh Kemendagri RI, sebagaimana permohonan yang telah diajukan Pimpinan Dewan kepada Gubernur Kaltim. Ia mengatakan, hal ini penting untuk segera menetapkan dan mengundangkan Perda tentang PUG di Kaltim.

Muhammad Samsun, sebagai pimpinan rapat, menyatakan bahwa laporan akhir hasil kerja Komisi IV telah selesai dan sesuai dengan tata tertib dewan. Ia juga menyampaikan kepada anggota dewan untuk memberikan persetujuan terhadap Ranperda Perubahan PUG tersebut.

“Ini adalah agenda kita selanjutnya pada rapat paripurna hari ini, yaitu persetujuan DPRD Kaltim terhadap Ranperda inisiatif Pemprov Kaltim tentang perubahan atas Perda Nomor 2 Tahun 2016 Tentang PUG Dalam Pembangunan Daerah menjadi Perda, dan pendapat akhir kepala daerah,” kata Muhammad Samsun.

Dalam paripurna, forum yang menghadiri sepakat untuk menyetujuai Ranperda PAG menjadi produk hukum yang DPRD Kaltik lahirkan tahun ini.(adv/dprdkaltim/kn)