Co-Captain Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said
JAKARTA – Co-Captain Timnas Pemenangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) Sudirman Said, menyayangkan Presiden Joko Widodo atau Jokowi yang menyebut presiden boleh berkampanye dan memihak.
Menurut Sudirman, seorang presiden bukan petugas teknis atau terbatas hanya mengurus soal administrasi. Namun, kata dia juga merupakan seorang pemimpin moral.
“Peran terbesar seorang presiden adalah menjadi pemipmin moral, gitu. Karena dengan moral itu, bawahnya ikut semua. Jadi kami sangat prihatin apabila sikap itu dikatakan,” kata Sudirman Said di Rumah Koalisi Perunahan, Jalan Brawijaya X, Jakarta Selatan, Rabu (24/1/2024).
Sudirman menilai, pernyataan Jokowi bukan lagi soal aturan hukum semata. Dia lebih melihat persoalan itu berkaitan dengan asas patut dan ketidakpatutan.
“Jadi bukan soal legal tidak legal, legal tidak legal sudah terbukti bahwa itu bisa diterobos. Contohnya, ketika ia memaksakan anaknya untuk masuk dalam kontestasi,” ungkap Sudirman.
“Tapi soal legal tidak legal itu pimpinan tinggi negara ukurannya patut atau tidak. Artinya ukurannya ada di peran etika,” sambung dia.
Lebih lanjut, mantan Menteri ESDM itu berharap pernyataan Jokowi itu tidak mempengaruhi tata kelola di pemerintahan. Sebab, kata Sudirman pejabat publik harusnya menjalankan sumpah melayani rakyat.
“Mudah-mudahan statement tadi pagi itu tidak membuat tata kelola kita menjadi kacau, yang mendorong semua pejabat publik, yang sekaligus pejabat politik berpikir soal kelompok atau kepentingannya,” kata Sudirman Said.
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.
Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.
“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.
Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu dibolehkan.
“Masa gini nggak boleh? gitu nggak boleh? Berpolitik nggak boleh? Boleh, menteri boleh, Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkas Jokowi. (Lpt/KN)
JAKARTA – Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman menilai, pernyataan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan presiden boleh memihak saat pemilu tidak ada masalah.
Dia mencontohkan praktek tersebut dilakukan di Amerika Serikat. Contohnya Barack Obama yang saat itu masih menjadi presiden berkampanye mendukung Hillary Clinton saat melawan Donald Trump.
“Kemudian Obama 8 tahun kemudian tahun 2008 mendukung Hillary Clinton berkampanye untuk Hillary Clinton ketika melawan Donald Trump yang Donald Trump menang itu kan, jadi ini praktek yang enggak ada masalah,” Habiburokhman di Medcen TKN Prabowo-Gibran, Jakarta Selatan, Rabu, (24/1/2024).
Praktik tersebut juga sebenarnya terjadi di Indonesia, di mana Presiden ke-5 RI Megawati Soekarnoputri dan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono yang kala itu berkampanye meski masih menjabat.
“Pak SBY maju kedua kalinya tahun 2009 ya, dia presiden, dia berkampanye bahkan untuk dirinya sendiri, tetapi dia enggak boleh menggunakan kewenangannya untuk menguntungkan dirinya atau orang lain,” kata dia.
Habib melanjutkan, sama dengan Megawati ketika menjabat sebagai presiden lalu maju sebagai capres pada tahun 2004. Kemudian, Presiden Jokowi juga saat itu maju kembali pada Pilpres 2019.
“Begitu juga misalnya Ibu Mega waktu maju sebagai presiden incumbent, kan boleh itu 2004 ya, Pak Jokowi ketika 2019 enggak masalah,” ujarnya.
Sehingga, Habib menegaskan, bahwa seorang Presiden boleh memihak paslon tertentu. Asalkan, tidak memanfaatkan kekuasaannya untuk menguntungkan salah satu paslon.
“Berpihak boleh, berkampanye pun boleh tidak harus netral, tetapi tidak boleh dia menggunakan kekuasaan yang ada padanya untuk menguntungkan salah satu calon atau merugikan paslon yang lain,” pungkasnya.
Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan, tidak ada aturan yang melarang pejabat negara untuk memihak dan berkampanye mendukung salah satu pasangan calon presiden tertentu di Pemilu 2024.
Hal itu dia sampaikan saat menanggapi pernyataan Menko Polhukam Mahfud Md soal banyaknya menteri di kabinet Jokowi yang secara terang mendukung kandidat tertentu meski bukan bagian dari tim sukses.
“Itu hak demokrasi setiap orang, setiap menteri sama saja, presiden itu boleh loh kampanye, presiden boleh loh memihak,” kata Jokowi di Halim Perdanakusuma Jakarta, Rabu (24/1/2024).
Jokowi menambahkan, jika ada menteri atau dirinya sebagai presiden akan berkampanye maka dilarang menggunakan fasilitas negara.
“Tapi yang paling penting waktu kampanye tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” wanti dia.
Jokowi menjelaskan, menteri dan presiden bukanlah sekedar pejabat publik, namun juga pejabat politik. Maka dari itu, memihak dan mendukung kandidat tertentu dibolehkan.
“Masa gini nggak boleh? gitu nggak boleh? Berpolitik nggak boleh? Boleh, menteri boleh, Itu saja. Yang mengatur itu tidak boleh menggunakan fasilitas negara,” pungkas Jokowi. (Lpt/KN)
Presiden Jokowi melakukan groundbreaking gedung kantor Otorita IKN
Catatan Rizal Effendi
SAYA pernah menyindir. Aneh juga, di tengah masifnya pembangunan berbagai gedung pemerintahan di Ibu Kota Nusantara (IKN), belum terdengar pembangunan kantor Otorita IKN (OIKN). Padahal Otorita IKN adalah tuan rumahnya. Masa terus menerus menyewa di kompleks perumahan Mentari di Batakan, Balikpapan?
Untunglah pertanyaan itu akhirnya sudah terjawab. Dalam acara groundbreaking ke-4 sejumlah proyek investasi di IKN, Sepaku, Rabu (17/1) lalu, Presiden Jokowi juga meletakkan batu pertama pembangunan gedung Otorita IKN.
“Pada siang hari ini, peletakan batu pertama pembangunan Kantor Otorita Ibu Kota Nusantara secara resmi saya nyatakan dimulai,” ujar Presiden sambil menekan tombol sirine bersama sejumlah menteri dan Ketua Otorita IKN Bambang Susantono.
Wajah Bambang tampak ceria. “Terima kasih, Bapak Presiden,” katanya ketika bersalaman. Hanya saja gedung yang dibangun di atas lahan seluas 28 ribu meter persegi dengan biaya Rp 509 miliar itu, sepertinya belum rampung menjelang 17 Agustus nanti di saat Presiden dan para menteri sudah berkantor dan melaksanakan Upacara HUT Kemerdekaan di sana.
Jokowi tidak menyebutkan secara langsung kapan kantor itu rampung. Dia hanya berujar: “Saya harap gedung kantor OIKN dapat segera diselesaikan dan seluruh kegiatan OIKN makin terorganisir, terpusat dan optimal. Serta karyawan bekerja lebih nyaman dan produktif serta profesional,” tandasnya.
Tapi dalam keterangan terpisah kepada wartawan, Bambang menjelaskan, kantor OIKN yang juga berfungsi sebagai “City Hall” atau Balai Kota itu, dijadwalkan selesai pembangunannya pada Desember 2024 nanti.
Gedung kantor Otorita IKN yang bakal berfungsi juga sebagai Balai Kota Maket gedung kantor OIKN, yang sangat modern
Pembangunan gedung kantor OIKN pada tahap pertama terdiri dari gedung utama dengan kapasitas tampung 600 orang staf. Selain itu, juga dilengkapi dengan data center dan command center serta urban gallery untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat secara real time.
Menurut Bambang, gedung data center dan command center sangat penting dan strategis. “Data center inilah yang menjadi pusat kendali ‘smart city’ atau kota cerdas di IKN. Kantor OIKN juga akan menerapkan konsep smart, green dan sustainable office, yang mendorong budaya dan cara kerja baru serta menjadi contoh untuk kantor-kantor di Indonesia,” tambahnya.
Sebelumnya Deputi Bidang Sarana dan Prasarana OIKN Silvia Halim pernah menjelaskan, Balai Kota IKN didesain dengan jumlah 6-7 lantai. Sesuai dengan aturan pembangunan gedung di IKN yang disesuaikan dengan kondisi alamnya.
Lokasi kantor OIKN berada di kawasan persil WP.1A 104.03 Titik Nol, yang masuk dalam Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP).
Seorang staf OIKN yang tak mau disebutkan namanya mengatakan, dirinya agak malu dan sedih kenapa kantor OIKN lambat dibangun. “Sangat tidak enak kalau kita masih menyewa atau menumpang, sementara Presiden sudah beraktivitas di Istana Nusantara,” ungkapnya. Pasti juga berimplikasi terhadap kinerja OIKN dalam melaksanakan tugasnya.
MASJID IKN
Selain peletakan batu pertama pembangunan gedung kantor OIKN, Presiden Jokowi juga melaksanakan groundbreaking pembangunan Masjid Negara Nusantara di lokasi IKN. Sama seperti kantor OIKN, masjid negara tersebut juga dijadwalkan selesai akhir 2024.
Masjid Negara Nusantara dikerjakan oleh PT Hutama Karya (Persero), BUMN yang cukup berpengalaman dalam membangun gedung besar. HK bekerjasama dengan PT Adhi Karya. Biayanya hampir satu triliun atau tepatnya Rp940 miliar. Dibangun di atas lahan seluas 3,2 hektare dengan daya tampung 61 ribu jamaah.
Dibanding Istiqlal, daya tampung Masjid Negara Nusantara tidak sampai sepertiganya. Soalnya Istiqlal yang dibangun pada era presiden pertama Bung Karno mempunyai kapasitas sampai 200 ribu orang. Itu masjid terbesar di Asia Tenggara dan nomor 5 di dunia setelah Masjidil Haram, Masjid Nabawi, Masjid Imam Reza, dan Masjid Faisal.
“Saya berharap Masjid Negara di IKN dapat menjadi contoh pembangunan masjid di dunia sekaligus merepresentasikan kemajemukan Indonesia serta sarana untuk meningkatkan iman dan takwa kepada Allah SWT,” harap Jokowi.
Dalam keterangan kepada wartawan, Executive Vice President (EVP) HK, Tjahjo Purnomo mengatakan, Masjid Negara IKN dirancang sebagai green building, sehingga pengerjaannya menggunakan material ramah lingkungan serta minim waste material.
Dia mengakui dalam proses pengerjaan, tim lapangan akan menghadapi banyak tantangan, di antaranya ketika mengerjakan kubah masjid yang memiliki desain mirip surban. Oleh sebab itu, teknik khusus diperlukan untuk memastikan bahwa hasil dan kualitas bangunan sesuai dengan rancangan awal.
Masjid Negara di IKN terdiri dari area masjid seluas 32.125 meter persegi, area komersial seluas 2.221 meter persegi, dan area kolam retensi seluas 123.502 meter persegi. Sementara itu, luas total bangunannya mencapai 59.081 meter persegi.
Desain Masjid IKN sangat ikonik, modern dan futuristik. Bentuk masjid terinspirasi dari lekuk dan putaran surban yang identik dengan umat Islam. Bangunan masjid ini juga memiliki menara dengan ketinggian 99 meter, sesuai jumlah Asmaul Husna.
Masjid Negara yang dibangun di lokasi Ibu Kota Nusantara Kubah Masjid Negara IKN yang sangat indah
Menurut Presiden, Masjid IKN juga menampilkan kekhasan asli Nusantara. Dia membayangkan masjid ini akan indah dari luar dan dalam karena dikelilingi oleh air dan embung buatan. “Nantinya, kita tidak hanya membangun masjid, tapi juga rumah ibadah umat lainnya seperti Basilica (Katotilk), Vihara (Budha), Pura (Hindu), Gereja (Kristen) dan Klenteng (Konghucu),” jelasnya.
Perlu juga kita ketahui, Kementerian Agama membagi masjid di Indonesia dalam 8 tingkatan. Ada Masjid Negara, Masjid Nasional, Masjid Raya, Masjid Agung, Masjid Besar, Masjid Jami, Masjid Bersejarah dan Masjid di tempat publik.
Masjid Negara difungsikan sebagai pusat keagamaan Islam di tingkat kenegaraan. Sekarang ini, Masjid Istiqlal berstatus sebagai masjid negara. Kalau nanti masjid negara di IKN sudah jadi dan pemerintahan pindah ke Sepaku, ada kemungkinan Istiqlal menjadi Masjid Nasional seperti status Masjid Nasional Al-Akbar di Surabaya.
Masjid Raya adalah pusat kegiatan umat Islam di tingkat provinsi, yang penetapannya dilakukan oleh gubernur. Sedang Masjid Agung untuk di tingkat kabupaten dan kota. Saya sempat menjadi ketua Masjid Agung At Taqwa Balikpapan setelah tak jadi wali kota.
Sedang masjid besar ditetapkan oleh pemerintah kecamatan atas rekomendasi Kepala Kantor Urusan Agama (KUA). Masjid Jami di tingkat pedesaan atau kelurahan, masjid bersejarah adalah masjid peninggalan kerajaan atau wali penyebar agama, sedang masjid publik adalah masjid di kawasan publik untuk memfasilitasi masyarakat dalam melaksanakan ibadah.
Para pekerja di IKN berharap Masjid Negara IKN segera rampung. Biar mereka lebih nyaman melaksanakan ibadah. Seperti ditegaskan Presiden Jokowi, kehadiran Masjid Negara di IKN membuktikan bahwa kita tidak hanya membangun aspek kemajuan fisik bangsa saja, tetapi juga aspek spiritualnya. Sesuatu yang kita harapkan bersama. Insyaallah. (*)
Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan
JAKARTA – Calon Presiden (Capres) nomor urut 01 Anies Baswedan merasa heran kepada pihak yang secara tiba-tiba telah mencabut izin acara ‘Desak Anies’ di Yogyakarta yang dicabut, pada H-1 sebelum acara.
Diketahui Acara ‘Desak Anies’ sedianya akan digelar di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Jalan Hos Cokroaminoto Tegalrejo, Yogyakarta, namun harus dipindah ke Rocket Convention Hall di Godean, Sleman, Yogyakarta.
“Iya, jadi saya mendengar tadi malam bahwa izin yang sudah diberikan dibatalkan. Sehingga panitia harus mencari tempat baru. Ini bukan pertama kali. Ini terjadi berkali-kali,” kata Anies kepada awak media, Selasa (23/1/2024).
Namun demikian, Anies belum mendapatkan informasi lebih lanjut terkait pihak yang melakukan pencabutan tersebut, termasuk alasannya.
“Saya tidak dengar dari panitia lagi, tapi apa pun alasannya faktanya dicabut, lain kalau dari awal tidak diberi izin. Tapi kalau sudah ada izin berarti kan seluruh ketentuan sudah terpenuhi, semuanya sudah,” ujarnya.
Lantas Anies pun menyinggung kepada semua pihak harus mengingat atas instruksi Presiden Joko Widodo (Jokowi) agar bersikap netral. Dengan memberikan hak yang sama bagi semua pasangan calon (paslon) yang sedang berkontestasi.
“Mengingatkan kepada semua, instruksi presiden, perintah presiden untuk netral. Ada yang berani melawan perintah presiden? Perintah presiden itu harus netral. Jadi saya ingin mengingatkan semua agar perintah presiden diikuti,” kata Anies.
“Kemudian bagi kami tekanan, kemudikan hambatan, yang kami hadapi walaupun besar belum apa-apa dibanding tekanan, hambatan, yang dihadapi oleh keluarga-keluarga di Indonesia karena biaya hidup yang tinggi. Belum apa-apa dibandingkan sulitnya anak muda mencari pekerjaan dan bila harus mengubah untuk mengubah itu kita harus menghadapi tekanan, kita hadapi,” tambahnya.
Sebab, kata Anies, Pemilu 2024 isu netralitas cukup kencang dihembuskan. Kondisi itu berbeda dengan beberapa waktu lalu, dimana telah ada lima kali pemilu sejak 1999, sampai 2019 isu netralitas yang tidak gencar menjadi isu dominan.
“Baru di 2024 muncul lagi pertanyaan soal netralitas, yang netralitas itu dulu adanya pra reformasi sekarang muncul lagi inilah yang saya sebut set back. Karena itu perubahan yang kami gagas ini adalah untuk menyelamatkan agar Indonesia tetap negara hukum bukan negara kekuasaan,” ucapnya. (Lpt/KN)
Baru-baru ini, Al, El, Dul bertolak ke Surabaya, Jawa Timur bersama ayah mereka. Potret kekompakannya saat mengunjungi rumah eyang buyut Maia Estianty pun mencuri perhatian. Rumah tersebut kini telah menjadi sebuah museum yang banyak dikunjungi. (Liputan6.com/IG/@alghazali7)
JAKARTA – Musisi Ahmad Dhani menanggapi kehidupan anak-anaknya, yang telah menemukan tambatan hati. Al Ghazali dan Dul Jaelani misalnya, yang tampaknya semakin serius dalam menjalani hubungan asmara.
Ahmad Dhani sendiri tak mengetahui alasan anak-anaknya itu belum juga memutuskan untuk menikah. Padahal, Dhani menilai akan jauh lebih baik apabila hubungan tersebut diresmikan di hadapan penghulu.
“Saya juga nggak tau kenapa kok nggak nikah-nikah gitu lho. Saya nggak tau,” ujar Ahmad Dhani kepada awak media di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Senin (22/1/2024).
“Maksudnya saya lebih suka yang menikah daripada tidak menikah,” Ahmad Dhani menambahkan.
Sebagai orang tua, Ahmad Dhani mengaku mendukung langkah diambil anak-anaknya. Termasuk dalam urusan berumah tangga.
“Saya sih mendukung aja lah,” imbuh pentolan Grup Band Dewa 19 tersebut.
Saat ini Al Ghazali kabarnya tengah menjalin asmara dengan Alura Moane. Sementara Dul Jaelani, menjalin kasih dengan Tissa Biani. Meski begitu, Ahmad Dhani mengaku belum mendapat sinyal bahwa kedua putranya itu akan menikah dalam waktu dekat.
“Belum ada (kode akan menikah),” kata Dhani.
Jika putra sulung dan bungsunya sudah memiliki kekasih, tidak dengan El Rumi. Dhani menyebut, putr keduanya itu masih setia sendiri.
Menko Airlangga saat menyampaikan sambutan Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa (23/1/2024). ANTARA/Bayu Saputra
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto menyampaikan bahwa pihaknya bersama dengan Kementerian Keuangan tengah mengkaji insentif Pajak Penghasilan (PPh) untuk sektor pariwisata.
“Pemerintah sedang mengkaji (insentif) PPh nya, PPh untuk sektor pariwisata. Untuk sektor pariwisata ini salah satu yang recover-nya paling lambat saat pasca COVID-19, dan tidak semua sektor pariwisata dari segi keuangannya sudah recover,” kata Menko Airlangga saat konferensi pers Pengarahan Komite Cipta Kerja dan Mitra Program Kartu Prakerja di Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Menko Airlangga mengungkap insentif tersebut nantinya akan berupa PPh Badan DTP (Ditanggung Pemerintah) sebesar 10 persen.
“Jadi pemerintah akan memberikan kemudahan dalam bentuk Pajak Ditanggung Pemerintah (DTP) atau format lain yang nilainya 10 persen dari PPh,” ujarnya.
Selain itu, Menko Airlangga juga menjelaskan kembali terkait penerapan insentif fiskal terhadap Pajak Penghasilan (PPh) Badan atas Penyelenggara Jasa Hiburan yang naik sebesar 40-75 persen.
Mengacu pada ketentuan pasal 101 Undang-Undang (UU) Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD), telah diatur bahwa Kepala Daerah secara jabatan dapat memberikan insentif fiskal berupa pengurangan pokok pajak daerah.
Hal ini telah ditegaskan oleh Mendagri melalui SE Nomor 900.1.13.1/403/SJ tanggal 19 Januari 2024 kepada Gubernur Daerah DKI Jakarta dan Bupati/ Wali Kota.
Dengan demikian, kata Airlangga, berdasarkan ketentuan yang ada Kepala Daerah memiliki kewenangan untuk melakukan pengurangan tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas Jasa Hiburan.
Pemberian insentif fiskal dengan pengurangan tarif PBJT hiburan tersebut cukup ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah (Perkada).
“Undang-undang HKPD pasal 101 itu memberikan kesempatan untuk pejabat daerah atas nama kepejabatannya untuk memberikan insentif. Jadi itu sudah diberikan dalam undang-undang HKPD, jadi bisa memberikan insentif di bawah 70 persen,” jelas Airlangga. (Ant/KN)
TANJUNG SELOR – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menilai dan menyebut bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia yang mengalami perkembangan pembangunan paling pesat.
“Berdasarkan penilaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah, kinerja pemerintah provinsi beserta lima kabupaten/kota di dalamnya sudah hampir mencapai kategori tinggi,” kata Akmal Malik di Tanjung Selor, Selasa (23/1/2024)
Ia menyebutkan skor status kinerja hasil evaluasi 2023 yang dilakukan Kemendagri di Kalimantan Utara sudah mencapai angka 2,94. Menurutnya capaian itu sudah hampir termasuk kategori tinggi.
“Tinggal 0,5 poin saja sudah mencapai kategori tinggi untuk provinsi dan daerah otonomi baru, jadi tinggal sedikit lagi,” ujar dia.
Ia juga menyampaikan skor dan status kabupaten/kota di Kalimantan Utara yakni Kabupaten Bulungan dengan skor 2,92 (status sedang); Kabupaten Malinau 2,71 (sedang); Kabupaten Nunukan 1,67 (sangat rendah); Kabupaten Tana Tidung 3,24 (sedang); dan Kota Tarakan 2,89 (sedang).
Akmal mengatakan kelemahan yang terjadi seperti skor dan status yang dialami Kabupaten Nunukan terletak pada kesalahan cara menginput pelaporan dan evaluasi pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).
“Kesalahan inspektorat ketika melakukan verifikasi, itu pendekatannya tidak mengevaluasi tetapi mengaudit sehingga data ti di-oke-kan atau submit, tetapi itu adalah persoalan teknis dan human error,” ujar dia.
Secara umum ia menilai kinerja Provinsi Kalimantan Utara cukup bagus dilihat dari pemenuhan indikator makro bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan daerah, dan ekonomi.
“Maka ke depan, kami akan mencoba membandingkan kinerja antar daerah otonomi baru (DOB) dan kalau itu dilakukan saya yakin kinerja Kalimantan Utara nomor satu dari sesama DOB,” ujar Akmal.
TANJUNG SELOR – Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) Akmal Malik menilai dan menyebut bahwa Provinsi Kalimantan Utara sebagai daerah otonomi baru (DOB) di Indonesia yang mengalami perkembangan pembangunan paling pesat.
“Berdasarkan penilaian kinerja pelaksanaan otonomi daerah, kinerja pemerintah provinsi beserta lima kabupaten/kota di dalamnya sudah hampir mencapai kategori tinggi,” kata Akmal Malik di Tanjung Selor, Selasa (23/1/2024)
Ia menyebutkan skor status kinerja hasil evaluasi 2023 yang dilakukan Kemendagri di Kalimantan Utara sudah mencapai angka 2,94. Menurutnya capaian itu sudah hampir termasuk kategori tinggi.
“Tinggal 0,5 poin saja sudah mencapai kategori tinggi untuk provinsi dan daerah otonomi baru, jadi tinggal sedikit lagi,” ujar dia.
Ia juga menyampaikan skor dan status kabupaten/kota di Kalimantan Utara yakni Kabupaten Bulungan dengan skor 2,92 (status sedang); Kabupaten Malinau 2,71 (sedang); Kabupaten Nunukan 1,67 (sangat rendah); Kabupaten Tana Tidung 3,24 (sedang); dan Kota Tarakan 2,89 (sedang).
Akmal mengatakan kelemahan yang terjadi seperti skor dan status yang dialami Kabupaten Nunukan terletak pada kesalahan cara menginput pelaporan dan evaluasi pada Sistem Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (SILPPD).
“Kesalahan inspektorat ketika melakukan verifikasi, itu pendekatannya tidak mengevaluasi tetapi mengaudit sehingga data ti di-oke-kan atau submit, tetapi itu adalah persoalan teknis dan human error,” ujar dia.
Secara umum ia menilai kinerja Provinsi Kalimantan Utara cukup bagus dilihat dari pemenuhan indikator makro bidang pendidikan, kesehatan, pendapatan daerah, dan ekonomi.
“Maka ke depan, kami akan mencoba membandingkan kinerja antar daerah otonomi baru (DOB) dan kalau itu dilakukan saya yakin kinerja Kalimantan Utara nomor satu dari sesama DOB,” ujar Akmal. (Ant/KN)
Wakil Komandan Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman
JAKARTA – Wakil Komandan Tim Hukum Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Habiburokhman, meminta pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 1 Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) tidak memakai fasilitas negara untuk berkampanye.
Hal itu disampaikan Habib menanggapi kabar dicabutnya izin acara “Desak Anies” yang rencananya diadakan di Museum Diponegoro Sasana Wiratama, Yogyakarta, Selasa (23/1/2024).
Menurut Habib, museum tersebut jelas merupakan fasilitas milik TNI.
“Pasangan AMIN jangan arogan dan memaksa pakai Museum Diponegoro yang jelas-jelas merupakan fasilitas TNI. Jangan karena berstatus pasangan calon pilpres, lantas konstitusi sesukanya diabaikan bahkan ditabrak. Apalagi setelah itu diikuti dengan narasi menjadi korban ketidakadilan,” kata Habib sebagaimana keterangan tertulisnya di Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Habib menjelaskan bahwa tindakan pemakaian fasilitas TNI untuk berkampanye merupakan bentuk pelanggaran undang-undang.
“Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 (tentang TNI) juga sudah mengatur bahwa TNI harus netral, tidak boleh berpolitik praktis. Ini yang mau ditabrak. Kemudian ketika TNI menegakkan aturan, kemudian TNI disudutkan dan dicap tidak netral dan menzalimi pasangan calon tertentu. Ini strategi politik yang tidak etis,” katanya.
Namun begitu, Habib meyakini masyarakat sudah cerdas dan bisa menilai hal tersebut. Terlebih, hal serupa tidak hanya terjadi satu kali.
“Harus diingat bahwa masyarakat sudah cerdas. Mereka tidak bisa dibohongi oleh politisi yang melakukan playing victim (bermain sebagai korban, red), tetapi faktanya justru menghalalkan segala cara. Ini juga bukan kejadian pertama,” ujarnya.
Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan tiga peserta Pilpres 2024, yakni pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md nomor urut 3.
Masa kampanye berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari 2024. Kemudian, jadwal pemungutan suara Pemilu 2024 berlangsung serentak pada 14 Februari 2024. (Ant/KN)
Presiden ke-5 RI sekaligus Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri merayakan ukang tahun bersama keluarga di kediamannya Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (23/1/2024). ANTARA/HO-PDIP
JAKARTA – Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri merayakan hari ulang tahun ke-77 bersama keluarga dan para sahabat termasuk menteri yang tergabung dalam pemerintahan di era pemerintahannya dan pemerintahan saat ini.
Para menteri yang tergabung dalam Pemerintahan Megawati yang disebut Kabinet Gotong Royong, terlihat hadir bersama sejumlah Ketua DPP PDIP dan ikut bersantap sambil bincang santai dengan Megawati di Jalan Teuku Umar, Jakarta, Selasa (23/1/2024).
Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto memandu prosesi menyanyikan lagu ulang tahun dan pemotongan kue.
Usai pemotongan kue, Megawati berfoto dengan anak dan cucu. Tidak lupa, Megawati mengajak mereka untuk berpose salam tiga jari, khas PDIP.
Sejumlah menteri dan setingkat menteri yang saat ini berada di Pemerintahan Jokowi juga hadir seperti Yasonna Laoly, Tri Rismaharini, Abdullah Azwar Anas, Hendrar Prihadi pun meminta kesempatan berfoto bersama.
Dua saudara laki-laki Megawati, Guntur dan Guruh juga memberi pelukan hangat dan mengajak presiden kelima RI itu berfoto bersama.
Sambil meladeni permintaan foto bersama, Megawati juga memanggil Ketua TPN Ganjar-Mahfud, Arsjad Rasjid, untuk ikut berfoto bersama. Arsjad dengan sigap ikut bergabung.
Sementara Ketua Umum Partai Perindo Harry Tanoesudibjo dan istri pun tak lupa meminta foto kepada Megawati sebelum pamit.
Usai makan santap siang, Megawati menghibur tamunya dengan menyanyikan lagu Cinta Hampa karya D’Lloyd. Megawati bernyanyi sambil mendapat tepukan dari tamu. “Udah ya,” ujar Megawati sambil tertawa.
“We want more,” terdengar teriakan meminta Megawati untuk terus bernyanyi.
Penuhi permintaan tersebut, Megawati menyanyikan salah satu lagu favorit-nya My Way milik Frank Sinatra.
“Hore,” kata Megawati mengakhiri lagu My Way. Di saat yang sama para tamu memberi aplaus panjang.
Hasto mengucapkan terima kasih atas kehadiran para sahabat Megawati dan sejumlah menteri asal PDIP termasuk mengatensi berbagai bunga papan yang tiba di kediaman Megawati.
“Banyak bunga papan dari kalangan civil society. Atas nama Ibu Megawati, kami mengucapkan terima kasih atas doa dan perhatiannya,” kata Hasto.
“Kami juga mengucapkan terima kasih kepada para tokoh politik dan pro demokrasi yang mengirimkan video ucapan selamat ulang tahun kepada Ibu Megawati,” tutur Hasto. (Ant/KN)
Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud MD yang juga sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam)
JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 3 Mahfud Md menyatakan dirinya akan mundur sebagai Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) di Kabinet Jokowi pada waktu yang tepat.
“Menunggu timing (mundur sebagai Menko Polhukam). Dan dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa,” kata Mahfud dalam acara ‘Tabrak Prof’ di Semarang, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024) malam.
Menurutnya, pengunduran diri itu akan dilakukan secara baik-baik sehingga tidak ada pertentangan. Adapun opsi mundur sebagai Menko Polhukam telah didiskusikan dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo.
“Apa yang disampaikan Pak Ganjar ke publik sore ini adalah kesepakatan saya dengan Pak Ganjar sejak awal,” ujarnya.
“Bahwa, saya pada saatnya yang tepat, nanti pasti akan mengajukan pengunduran diri secara baik-baik. Jadi, tidak ada pertentangan antara saya dengan Pak Ganjar,” sambung dia.
Mahfud pun menyoroti pernyataannya saat debat cawapres terakhir di Balai Sidang JCC Senayan, Jakarta, pada Minggu (21/1) lalu di mana dia mengucapkan terima kasih kepada Jokowi yang sudah mempercayai dirinya mengemban tugas sebagai Menko Polhukam.
“Saya percaya dia punya niat baik untuk rakyat ketika mengangkat saya sebagai Menko Polhukam dan saya membantunya,” ucap Mahfud.
Dia juga bersedia mendampingi Ganjar untuk melaju ke Pilpres 2024 karena yakin sosok mantan Gubernur Jateng tersebut adalah pemimpin yang prorakyat.
Sementara itu, dia menjelaskan alasan dirinya tidak langsung mundur saat ini. Pertama, tidak ada aturan menteri harus mundur dari jabatannya bila mencalonkan diri sebagai capres/cawapres.
“Dulu yang tidak dilarang itu ya menteri, pejabat pusat lah. Tapi menjelang pilpres kemarin ditambah lagi aturannya bahwa walikota pun tidak harus mundur,” jelasnya.
Kedua, Mahfud juga menjamin meski dirinya menjadi cawapres, dia tidak menggunakan fasilitasnya sebagai Menko Polhukam untuk kepentingan kampanye.
“Ini sudah 3 bulan saya lakukan. Saya tidak pernah menggunakan fasilitas negara. Saya masih berkantor di Polhukam secara rutin. Semua surat masuk pasti selesai tidak sampai seminggu meskipun saya cawapres,” ungkap Mahfud.
Kemudian, dia juga mengatakan telah meminta kepada Pemda yang dikenalnya agar tidak menjemput atau melayaninya jika datang ke daerah-daerah.
“Saya tidak mau menggunakan jabatan saya untuk menggunakan fasilitas pemerintahan. Maksud saya agar ditiru oleh yang lain, kalau menjadi capres atau cawapres jangan mau dijemput pejabat Pemda. Jangan mau diantar atau didampingi. Hanya minta pengamanan saja pada Polri,” pungkasnya.
Sebelumnya, capres nomor urut 3 Ganjar Pranowo juga mengaku telah berbincang dengan Mahfud Md dan menyarankan agar mundur dari jabatan Menko Polhukam.
“Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah,” kata Ganjar saat ditemui wartawan di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1).
KPU RI telah menetapkan masa kampanye pemilu mulai tanggal 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024, sementara pemungutan suara dijadwalkan pada tanggal 14 Februari 2024.
Masa kampanye Pemilu 2024 berlangsung mulai 28 November 2023 hingga 10 Februari 2024. Setelah masa kampanye, ada masa tenang pada 11-13 Februari. Kemudian, jadwal pemungutan suara berlangsung serentak pada 14 Februari 2024. (Ant/KN)
