Beranda blog Halaman 1049

Masih Beda Agama, Rizki Febian dan Mahalini Cari Solusi untuk Menikah

0
Rizky Febian dan Mahalini

JAKARTA – Rizky Febian dan Mahalini kembali menceritakan hubungan asmara mereka. Rizky merasa Mahalini adalah jawaban atas doa yang dia panjatkan saat dirinya merasa kehilangan almarhumah ibunya.

Anak sulung komedian Sule ini sempat berdoa sambil menyebut beberapa kriteria pasangan yang dia inginkan. Namun, ada satu kriteria yang lupa dia sampaikan dalam permohonannya. Itu adalah soal jodoh yang seiman.

“Sebenarnya mulai fokus pengin nikah ketika mama sudah enggak ada, kondisi lagi sendiri terus sempat berdoa dan yang lainnya,” kata Rizky Febian mengawali ceritanya di konten Pod Hub yang dipandu oleh Deddy Corbuzier dan Vidi Aldiano, Sabtu (17/2/2024).

“Dan kalau nantinya ada orang yang mau serius, ya sudah deh Tuhan kasih aja siapa pun itu, asalkan dia setia dan mau nerima apa adanya, aku akan lebih sayang sama dia dan bakal nunjukin. Eh, gue lupa doanya, enggak minta agama yang sama,” sambungnya.

Mendengar ini, Vidi Aldiano langsung bertanya apakah hingga detik ini keduanya masih berbeda keyakinan. Rizky Febian membenarkan dan berharap segera menemukan jalan keluarnya.

“Tapi berarti agamanya masih beda sekarang?” tanya Vidi Aldiano.

“Alhamdulillah masih. Tapi nanti ada jalannya,” jawab pelantun lagu “Kesempurnaan Cinta” tersebut.

Vidi Aldiano pun kembali mencecar keduanya, “Berarti ini belum nikah karena masih mencari jalannya?”

“Iya,” jawab Mahalini secara singkat.

“Semoga nanti jalannya yang terbaik,” Deddy Corbuzier mendoakan. (Lpt/KN)

Pj Bupati PPU Target Sektor Pembangunan Pendidikan PPU Masuk 5 Besar Se-Kaltim

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat baksos SLP di SD Negeri 013 Penajam, Sabtu (17/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun mengatakan bahwa saat ini sektor pendidikan wajib menjadi salah satu prioritas utama dalam peningkatan Sumber daya Manusia (SDM) lokal. Dalam hal ini, ia menargetkan PPU pada 2024 ini bisa masuk di 5 besar daerah di Kaltim, khususnya dari aspek pembangunan di bidang pendidikan.

Makmur mengatakan dirinya merasa bangga karena PPU sudah masuk salah satu kabupaten yang menerapkan SLP. Salah satunya SD Negeri 13 Penajam telah tercatat sebagai sekolah pilot project dalam program tersebut di PPU.

“Mudah-mudahan ini bisa kita wujudkan, masih ada waktu. Ini merupakan lompatan yang sangat luar biasa. Inilah salah satu cara bagaimana kita mendongkrak mutu pendidikan di kabupaten Penajam Paser Utara,” katanya saat kegiatan bakti sosial (baksos) program Sekolah Laboratorium Pancasila (SLP) SD Negeri 013, Sabtu, (17/2/2024).

Ia juga menyampaikan pesan kepada seluruh jajaran Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Disdikpora) PPU, Dinas Sosial (Dissos) PPU dan seluruh perangkat daerah termasuk kepala sekolah pengawas dan stakeholder. Agar betul-betul memberikan ruang kepada siswa dan siswi yang ada di PPU.

“Tujuannya adalah agar apa yang menjadi cita-cita bersama dalam meraih suksesnya penerapan pendidikan karakter kebangsaan dapat terwujud tentunya sejalan dengan program merdeka belajar seperti yang kita cita-citakan,” tutur Makmur.

Dalam kesempatan ini Makmur Marbun bersama dinas terkait dan jajaran SD Negeri 013 Penajam menyerahkan sebanyak 500 Paket makanan bergizi tinggi pada masyarakat PPU di wilayah itu. Paket ini merupakan bakti sosial program SLP SD Negeri 013 Penajam.

Sementara itu Kepala SD Negeri 013 Penajam, Rusmala Wati mengatakan hadirnya SLP akan memudahkan sekolah dalam menerapkan nilai-nilai Pancasila. Baik secara intrakurikuler dan ekstrakurikuler yang ada di satuan pendidikan.

Kemudian juga memudahkan sekolah dalam upaya pencegahan degradasi moral pada generasi Z. Seperti perundungan intoleransi kekerasan seksual, tawuran, radikalisme, penyalahgunaan narkoba dan perilaku negatif lainnya.

“Untuk memutuskan mata rantai kemiskinan dengan memberikan edukasi kewirausahaan sejak dini meningkatkan kebersihan sekolah dengan pengelolaan sampah yang bijak baik sampah organik maupun sampah non organic,” pungkasnya. (ADV/Humas/SBK)

Pj Bupati PPU Pantau Langsung Rapat Pleno Penetapan Hasil Pemilu 2024 di Wilayah IKN

0
Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memantau langsung Pleno Penetapan Hasil Pemilu 2024 di Sepaku, Minggu (18/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menghadiri langsung pelaksanaan Rapat Pleno Panita Pemilihan Kecamatan (PPK). Untuk memastikan proses penghitungan dan verifikasi suara dalam Pemilu 2024 berjalan lancar, khususnya di Kecamatan Sepaku.

Kegiatan dalam tahapan penetapan hasil Pemilu Serentak 2024 ini dilaksanakan Minggu, (18/2/2024). Ia menyampaikan sangat bersyukur dan bangga atas komitmen serta dedikasi yang telah ditunjukkan oleh seluruh anggota PPK dalam menyukseskan proses demokrasi di wilayah ini.

“Karena itu, saya minta nol kesalahan. Sudah ada bimbingan dan pelatihan yang telah diberikan, diharapkan semua telah memahaminya,” ujarnya.

Karena sejak awal, Makmur memang menyoroti keistimewaan Pemilu kali ini, karena PPU ditetapkan sebagai lokasi pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Oleh karena itu, setiap kekurangan atau kelalaian akan menjadi sorotan negatif bagi daerah tersebut.

Ia juga menyampaikan tahapan Pemilu serentak tahun ini merupakan ujian bagi keberhasilan demokrasi. Oleh karena itu, seluruh anggota panitia dan pihak terkait untuk bekerja dengan sungguh-sungguh.

Dalam memegang teguh prinsip transparansi, keadilan, dan integritas, serta mengedepankan profesionalisme dalam setiap langkah yang diambil. “Pemerintah daerah memiliki peran yang sangat penting dalam mendukung pelaksanaan pemilu yang berintegritas, transparan, dan demokratis,” tutupnya. (ADV/SBK)

Sosialisasi Perda Narkotika, Kadir Tappa: Kita Tak Boleh Kalah dengan Narkoba!

0
Sosialisasi kadir tappa (Syakura/Radarbontang)

BONTANG – Sosialisasi peraturan daerah (perda) dilakukan bersama oleh DPRD dan Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Timur. Anggota DPRD Provinsi Kaltim, Abdul Kadir Tappa menggelar sosialisasi terkait pencegahan dan pemberantasan narkoba, Sabtu (17/2/2024) di Hotel Tiara Surya.

Sosialisasi tersebut menjabarkan terkait perda nomor 4 tahun 2022 tentang fasilitasi pencegahan dan pemberantasan, penyalahgunaan dan perbedaan gelap narkotika, prekusor narkotika dan psikotropika.

Ia mengatakan, kita tidak boleh kalah dengan narkoba. Hal ini perlu diseriusi, oleh sebab itu ia melaksanakan sosialisasi ini sebagai keseriusan pemerintah untuk menyingkirkan narkoba, ia sengaja mengundang para RT karena mereka bagian dari pemerintahan.

“Jangan sampai hari ke hari nambah, kalo bisa makin berkurang bahkan tidak ada lagi,” jelasnya, Sabtu (17/2/24) di Hotel Tiara Surya.

Hal ini menjadi perhatian semua masyarakat, karena pemberantasan bukan hanya tugas pemerintah ataupun BNN, masyarakat harus berperan dan jangan menutup-nutupi.

Lulyana Ramdhani, Kepala BNNK Bontang selaku narasumber menjelaskan, bahwa Bontang sendiri menjadi tempat persinggahan, sehingga barang-barang narkotika tersebut dapat masuk ke Kota Bontang.

“Banyak jalan tikus di Bontang ini, aparat kita masih kurang,” jelasnya.

Ia mengimbau, bahwa jajanan anak seperti pentol dapat menjadi alternatif para pedagang narkoba untuk berjualan agar jualan mereka laris, sehingga harus berhati-hati jika ada penjual baru dengan harga yang murah.

Tempat rehabilitasi di Kota Bontang juga menjadi salah satu alasan permasalahan narkoba di Indonesia, terutama kota Bontang yang masih minim. Karena kalau sudah tertangkap oleh polisi BNN tidak dapat melakukan apapun.

Mengingat sekali lagi, stigma para pemakai dan orang sekelilingnya yang takut melaporkan pengedar atau pemakai ke BNN. Padahal BNN sendiri tidak akan melakukan proses hukum tapi justru membantu agar tidak terjerat lagi dengan narkoba.

Adapun pendekatan dengan agamis oleh Zakaria Rahman, Pimpinan Ponpes Tahfiz Qur’an Taman Firdaus menjelaskan, bahwa penting merawat keimanan agar tameng diri kepada hal-hal buruk dapat diperkuat.

“Mari kita jaga anak-anak kita yang merupakan amanah,” terangnya.

Ia juga menambahkan sebagai masyarakat jangan tidak peduli dengan lingkungan yang ada. Karena memberantas bersama merupakan tanggung jawab tiap-tiap masyarakat.

Penulis: Syakurah
Editor: Yusva Alam

Bawaslu RI Sebut KawalPemilu Tunjukkan Kesadaran Demokrasi Meningkat

0
Ilustrasi

JAKARTA – Anggota Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI Lolly Suhenty mengatakan bahwa gerakan KawalPemilu 2024 menunjukkan kualitas masyarakat Indonesia dalam berdemokrasi mengalami peningkatan.

“Menunjukkan kualitas masyarakat kita kesadarannya terhadap kondisi Indonesia, kesadarannya untuk mengawal proses berdemokrasi, ini mengalami peningkatan,” kata Lolly saat dihubungi ANTARA dari Jakarta, Jumat malam.

Lolly juga mengatakan bahwa gerakan tersebut merupakan contoh positif mengenai partisipasi masyarakat guna memastikan pengawalan terhadap Pemilu 2024.

Sementara itu, berdasarkan laman resminya, KawalPemilu adalah inisiatif urun daya (crowdsourcing) yang berdiri sejak 2014 untuk menjaga suara rakyat di pemilu melalui teknologi hitung nyata (real count) cepat dan akurat. KawalPemilu mewadahi seluruh lapisan masyarakat untuk mengawal pelaksanaan dan penghitungan hasil pemilu di setiap Tempat Pemungutan Suara (TPS) se-Indonesia melalui teknologi yang mudah dan andal.

Pemilu 2024 meliputi pemilihan presiden dan wakil presiden, anggota DPR RI, anggota DPD RI, anggota DPRD provinsi, serta anggota DPRD kabupaten/kota dengan daftar pemilih tetap (DPT) tingkat nasional sebanyak 204.807.222 pemilih.

Pemilu 2024 diikuti 18 partai politik nasional yakni (sesuai dengan nomor urut) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Gerindra, PDI Perjuangan, Partai Golkar, Partai Nasdem, Partai Buruh, dan Partai Gelora Indonesia.

Berikutnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), Partai Hanura, Partai Garuda, Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Bulan Bintang (PBB), Partai Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia (PSI), Partai Perindo, Partai Persatuan Pembangunan (PPP), dan Partai Ummat.

Selain itu, terdapat enam partai politik lokal sebagai peserta yakni Partai Nanggroe Aceh, Partai Generasi Atjeh Beusaboh Tha’at dan Taqwa, Partai Darul Aceh, Partai Aceh, Partai Adil Sejahtera Aceh, dan Partai Soliditas Independen Rakyat Aceh.

Sedangkan untuk pemilihan presiden dan wakil presiden diikuti tiga pasangan yakni Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar selaku nomor urut 1, Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka nomor urut 2, dan Ganjar Pranowo-Mahfud Md. nomor urut 3.

Seturut Peraturan KPU Nomor 3 Tahun 2022, rekapitulasi suara nasional Pemilu 2024 dijadwalkan berlangsung mulai 15 Februari s.d. 20 Maret 2024. (ant/KS)

Kompolnas Sebut Polri Bekerja Maksimal Amankan Tahapan Pemilu

0
Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas), Poengky Indarti

JAKARTA – Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menyebut jajaran Polri bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan di setiap tahapan Pemilu 2024.

“Termasuk saat proses pencoblosan tanggal 14 Februari lalu,” kata Poengky dikonfirmasi di Jakarta, Jumat.

Kompolnas, kata Poengky, melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024 yang dilaksanakan oleh Polri dalam rangka menjaga dan mengawal pesta demokrasi berjalan aman, damai dan lancar.

Pengawasan dilakukan oleh Kompolnas dengan mendatangi sejumlah Polda untuk memantau langsung pelaksanaan Operasi Mantap Brata 2024.

Selain itu, kata dia, pada hari pencoblosan, para komisioner Kompolnas melakukan pengawasan di tempat-tempat pemungutan suara (TPS) yang menjadi tempatnya menyalurkan hak pilih.

“Kemudian dilanjutkan dengan melaksanakan tugas pengawasan terhadap anggota Polri yang melakukan pengamanan pelaksanaan coblosan Pemilu,” kata Poengky.

Setelah menyalurkan hak pilih, masing-masing komisioner berkeliling mengawasi di wilayah tempatnya mencoblos.

Terkait adanya dugaan kecurangan yang terjadi dalam Pemilu, Poengky menyebut hal tersebut menjadi kewenangan dari Bawaslu untuk menanganinya.

Polri, lanjut dia sudah bekerja secara maksimal dalam menjaga keamanan dan mengawal pelaksanaan Pemilu berjalan aman dan lancar.

“Dimohon kepada masyarakat yang menduga ada kecurangan-kecurangan dalam Pemilu, dipersilahkan untuk melapor ke Bawaslu agar segera dapat ditindaklanjuti,” ujar Poengky. (ant/KS)

Kemenkes: 8.362 Faskes di Indonesia Terkoneksi ke SATUSEHAT

0
Ilustrasi

JAKARTA – Technical Advisor Digital Transformation Office Kementerian Kesehatan dr Gregorius Bimantoro mengatakan, per 15 Februari sebanyak 8.362 fasilitas kesehatan atau 14,91 persen dari 56.093 faskes yang ditargetkan, memiliki RME serta terkoneksi dan mengirimkan data ke SATUSEHAT.

Dokter Bimantoro mengatakan, data dari Kementerian Kesehatan juga menunjukkan bahwa sebanyak 23.870 fasilitas kesehatan atau 42,55 persen dari target, sudah mengadopsi sistem rekam medis elektronik (RME). Keterbatasan tersebut disebabkan oleh kendala di infrastruktur, kesiapan SDM, serta jaringan internet yang belum merata hingga ke pelosok daerah.

“Kita berharap bahwa sebagai tenaga medis dan tenaga kesehatan, kita punya goal dengan menggunakan rekam medis elektronik ini memberikan pelayanan yang lebih efektif dan lebih baik,” ujarnya dalam pernyataan tertulis yang diterima di Jakarta, Jumat.

Dia menjelaskan bahwa digitalisasi fasilitas layanan kesehatan tak terbatas pada RME saja, namun juga integrasi RME tersebut dengan platform SATUSEHAT. SATUSEHAT dulu dikenal sebagai PeduliLindungi, adalah platform atau ekosistem penghubung data kesehatan.

Menurutnya, SATUSEHAT menghubungkan dan memberdayakan seluruh ekosistem kesehatan. Dia juga menunjuk pada keterhubungan antara SATUSEHAT dengan industri kesehatan terkait, misalnya industri laboratorium, karena adanya pertukaran data kesehatan dengan standar internasional, yaitu HL7 FHIR.

Bimantoro menilai, integrasi tersebut akan dapat memungkinkan para tenaga medis dan tenaga kesehatan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lebih baik. Hal tersebut, ujarnya, karena mereka dapat melihat riwayat kesehatan pasien, sehingga mereka dapat memberikan diagnosis dan terapi yang lebih tepat.

Bahkan, ujarnya, pasien dari luar negeri pun dapat diintegrasikan ke dalam sistem SATUSEHAT, selama menggunakan standar data yang sama, yakni HL7 FHIR tersebut.

Menurutnya, integrasi RME dengan SATUSEHAT telah diatur dalam Undang-Undang No. 17 tahun 2023, dan lebih detailnya pada Surat Edaran (SE) Nomor HK.02.02/D/7093/2023 Tentang Penyelenggaraan Rekam Medis Elektronik yang Terinteroperabilitas dengan Platform SATUSEHAT.

SE tersebut, ujarnya, juga memberikan sanksi administratif bagi faskes yang belum memiliki RME, berupa teguran tertulis serta pencabutan status akreditasi. (ant/KS)

TKN Sebut Prabowo-Gibran Serius Wujudkan Makan Siang dan Susu Gratis

0
Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko

JAKARTA – Wakil Ketua Dewan Pakar Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko memastikan pasangan calon presiden dan wakil presiden nomor urut 2 itu serius merealisasikan program makan siang dan susu gratis.

“Kami serius dan karena itu, program ini memerlukan perencanaan yang matang sejak jauh hari, dan kami sudah mulai bekerja untuk itu,” kata Budiman dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Sabtu.

Keseriusan itu, lanjut Budiman, ditunjukkan dengan melakukan proyek percontohan atau pilot project program tersebut di beberapa tempat, salah satunya di Sukabumi, Jawa Barat.

Dalam proyek percontohan tersebut, TKN mengandalkan satu dapur di sebuah rumah makan untuk melayani 16 siswa di setiap sekolah. Total siswa yang mendapatkan susu dan makan siang gratis dalam proyek percontohan tersebut sebanyak 3.500 orang.

Budiman pun tidak menampik bahwa realisasi program itu tidaklah mudah. Hal itu karena program tersebut memerlukan bahan pangan dan tenaga sumber daya manusia (SDM) yang banyak untuk diberlakukan secara nasional.

Namun demikian, dia yakin program itu akan berdampak pada perbaikan gizi SDM dan perputaran ekonomi di tingkat usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Potensi penerima manfaatnya hingga 82,9 juta anak sekolah se-Indonesia, maka program ini akan menjadi sangat masif dan berdampak positif bagi banyak sektor di Indonesia,” ujar Budiman.

Karena dinilai banyak memberikan dampak positif, dia memastikan program tersebut akan bergulir setelah pasangan calon Prabowo-Gibran dinyatakan memenangi Pilpres 2024 dan dilantik pada Oktober mendatang. (ant/KN)

Kemenangan untuk Rakyat, PDI Perjuangan Dominasi Pileg 2024 Kukar

0
Istimewa

TENGGARONG – Suasana haru dan gembira menyelimuti kantor DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara (Kukar) di Tenggarong, ibu kota Kukar. Partai berlambang moncong banteng tersebut berhasil meraih kemenangan gemilang di Kukar dalam Pemilihan Legislatif 2024. Dengan estimasi mendapatkan 18 kursi di DPRD Kutai Kartanegara, PDI Perjuangan menunjukkan bahwa partainya merupakan pilihan utama masyarakat Kutai Kartanegara.

Kemenangan ini juga menjadi kemenangan bagi masyarakat Kutai Kartanegara, yang mengharapkan kinerja politik yang sejalan dengan visi dan misi PDI Perjuangan.

Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua PDI Perjuangan Kutai Kartanegara Bidang Politik, Aulia Rahman, dalam konferensi pers yang digelar di kantor DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara, Sabtu (17/2/2024).

“Kami lakukan perhitungan cepat di seluruh kecamatan di Kabupaten Kutai Kartanegara. Alhamdulillah, setelah mendapatkan hasil dari seluruh kecamatan, bisa kami kabarkan kepada seluruh awak media bahwa PDI Perjuangan keluar sebagai pemenang pemilu di Kabupaten Kutai Kartanegara,” ujar Aulia

Aulia menambahkan, dengan 18 kursi, posisi ketua DPRD Kutai Kartanegara akan berada di pihak PDI Perjuangan. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada masyarakat Kutai Kartanegara yang telah memberikan kepercayaan kepada partainya.

“Kemenangan ini bukan hanya kemenangan DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara, tapi kemenangan seluruh masyarakat Kutai Kartanegara. Kami akan bekerja keras untuk memenuhi aspirasi dan kepentingan masyarakat Kutai Kartanegara sesuai dengan visi dan misi PDI Perjuangan,” tegas Aulia.

Untuk menjelaskan mekanisme perhitungan cepat yang dilakukan oleh PDI Perjuangan, Aulia menyerahkan kepada Badan Saksi Pemilu Nasional (BSPN) DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara. Menurut Ketua BSPN DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara, Effendi, pihaknya telah melakukan penghitungan dengan cepat dan live di setiap tempat pemungutan suara (TPS) yang ada di Kutai Kartanegara.

“Kami memiliki 2269 TPS di Kutai Kartanegara. Kita memiliki dua orang saksi di setiap TPS yang sudah kita latih beberapa hari sebelumnya. Kemudian, sejak dua hari sebelumnya kami persiapkan kamar hitung BSPN. Di sini, kita memiliki 40 orang inputer dengan 40 komputer yang memasukkan data dari saksi,” jelas Effendi.

Effendi mengatakan, data yang masuk ke kamar hitung BSPN tidak hanya diterima lewat pengiriman lembar fisik C1, tapi juga lewat foto kertas C1 plano yang dikirim secara digital dari TPS. Selain itu, pihaknya juga memiliki 210 orang koordinator desa dan 20 orang koordinator kecamatan yang mengawal suara di TPS.

“Kami menggunakan dua sistem. Ada sistem yang dibangun sendiri oleh BSPN Kutai Kartanegara, ada sistem yang direkomendasikan BSPN secara nasional. Semuanya hasil dihitung secara live dengan cepat, menggunakan data dari saksi C1 fisik dan C1 plano,” ungkap Effendi.

Sementara itu, Ketua Bapilu DPC PDI Perjuangan Kutai Kartanegara, Junaidi, mengatakan, pemilu legislatif 2024 ini memiliki proses yang luar biasa dan memberi perubahan besar untuk partainya. Dari kursi yang sangat kecil, sekarang PDI Perjuangan mendapatkan kursi yang sangat besar. Di seluruh kecamatan, rata-rata caleg PDI Perjuangan mendominasi proses politik tersebut.

“Ada beberapa poin kenapa sampai terjadi masifnya kemenangan PDI Perjuangan ini. Ini menunjukkan bahwa kerja-kerja politik di kepemimpinan Bapak Edi Idamansyah sebagai ketua DPC PDI Perjuangan beserta para kader-kadernya itu berjalan secara seiring sejalan dan masih turun ke bawah,” ucap Junaidi.

Selain itu, Junaidi pihaknya mendeteksi adanya beberapa kecurangan yang terjadi di sejumlah TPS, seperti larangan bagi saksi untuk melakukan foto terhadap formulir C1 plano dan lainnya. Ia menegaskan, pihaknya akan menindaklanjuti hal tersebut dengan melaporkannya ke pihak berwenang.

“Kami dari BP Pemilu juga mendeteksi ada beberapa kecurangan di TPS. Dan kita akan melakukan proses tracking di mana TPS yang sempat melarang para saksi untuk melakukan foto terhadap formulir C1 plano dan lainnya. Ini juga menjadi catatan-catatan kita dan nanti bersama bagian hukum di PDI Perjuangan akan mengkaji dan akan kita pidanakan bagi pelaku-pelaku kecurangan di dalam pemilu. Banyak keluhan dari teman saksi dan juga dari pemantau pemilu kita terkait tentang tidak transparannya proses,” tuturnya.

Pemilu legislatif 2024 di Kutai Kartanegara menjadi ajang bagi PDI Perjuangan untuk menunjukkan eksistensinya sebagai partai politik yang mampu meraih kepercayaan masyarakat. Dengan kemenangan gemilang yang diraih, PDI Perjuangan berkomitmen untuk menjalankan amanah rakyat dengan baik dan bertanggung jawab. PDI Perjuangan juga tidak akan tinggal diam jika ada kecurangan yang terjadi di pemilu ini, dan akan menegakkan hukum bagi pelaku-pelaku yang merusak demokrasi. PDI Perjuangan berharap, kemenangan ini menjadi kelanjutan untuk hal-hal positif di Kutai Kartanegara. (KN)

Sekkab Kukar Pimpin Konsultasi Publik RKPD Tahun 2025

0
Sekkab Kukar, Sunggono, saat memimpin Forum Konsultasi Publik RKPD Tahun 2025. (Istimewa)

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar), menggelar Forum Konsultasi Publik (FKP) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025. Yakni dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat di Kukar.

Dalam kesempatan ini, Sekretaris Kabupaten (Sekkab) Kukar, Sunggono, menyampaikan apresiasi dan terimakasih, atas kepedulian seluruh lapisan masyarakat Kukar untuk membangun daerah.

“Tanpa dukungan seluruh masyarakat, tidak akan ada program pembangunan yang berjalan sukses,” tegasnya, Jumat (16/2/2024).

Oleh sebab itu, dukungan dari berbagai pihak sangat dibutuhkan. Baik dalam bentuk kritik, saran, maupun ide dan gagasan yang konstruktif. Bagi pelaksanaan pembangunan Kukar. Sunggono pun menegaskan menengaskan bahwa masukan dari masyarakat menjadi hal yang penting untuk pembangunan di daerah.

Sunggono mengatakan memang kerap kali pemkab hanya dapat mengidentifikasi permasalahan dari segi teknokrat. Tapi secara spesifik terhadap kondisi faktual yang terjadi di tengah-tengah masyarakat, rentan terlewatkan dalam proses perencanaannya.

Oleh karena itu, FKP ini dirasa menjadi sangat strategis untuk membangun komunikasi dan menjaring aspirasi. Terhadap prioritas dan fokus pembangunan yang disepakati, sebagai rumusan kebijakan pada tahun 2025 mendatang.

“Sehingga segala konsensus yang kita rumuskan bersama ini dapat dikawal dengan konsisten,” sambungnya.

Sunggono mengingatkan, proses perencanaan pembangunan saat ini harus direspon dengan kondisi yang tidak biasa-biasa saja. Mengingat tantangan pembangunan semakin kompleks, kehadiran Ibu Kota Nusantara (IKN) sudah di depan mata. Ditambah era keterbukaan informasi ysng sangat masif, sehingga persaingan disegala aspek pembangunan semakin terbuka.

“Mari bekerja kompak dan lebih keras, agar kebijakan tahun 2025 benar-benar tepat sasaran dan dapat diyakini mengarah pada pencapaian transformasi pembangunan yang telah kita sepakati bersama di dalam RPJMD Kutai Kartanegara 2021-2026,” ajaknya.

Sebagai informasi, Kegiatan tersebut turut melibatkan berbagai unsur, mulai dari tokoh masyarakat, tokoh agama, Kadin, Forum Komunikasi TJSP, organisasi kemasyarakatan, organisasi profesi, kelompok tani, seni, sadar wisata, pemuda, kelompok perempuan, seluruh camat hingga lurah dan kepala desa.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i