Beranda blog Halaman 1050

Kelelahan, 2 Petugas KPPS di Kukar Tumbang

Penulis
redaksi
-
0
Ilustrasi petugas KPPS yang mendapat perawatan. (Istimewa)

TENGGARONG – Akibat kelelahan, 2 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) di Kutai Kartanegara (Kukar) tumbang. Keduanya jatuh sakit setelah menjalankan tugasnya, melakukan pungut hitung suara di Tempat Pemungutan Suara (TPS), pada Rabu (14/2/2024) lalu.

Keterangan ini disampiakan oleh Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar, Waode Noraida. Ia mengatakan kedua petugas KPPS yang jatuh sakit, berasal dari Kecamatan Tenggarong dan Kota Bangun.

“Satu orang perempuan dari Kecamatan Kota Bangun dan satunya lagi laki-laki dari Kecamatan Tenggarong,” sebutnya, Jumat (16/2/2024).

Ia menambahkan, keduanya jatuh sakit karena kelelahan usai menjalankan tugas sebagai anggota KPPS. Kini, keduanya telah menerima perawatan dari petugas kesehatan yang telah disiagakan untuk mengantisipasi tumbangnya petugas KPPS.

“Yang dari Kota Bangun itu dibawa ke puskesmas sekitar jam 11.45 WITA. Sedangkan satu petugas KPPS di Kecamatan Tenggarong dibawa ke Puskemas pukul 02.00 WITA,” tambahnya.

Keduanya langsung mendapatkan perawatan dari tim medis dan disarankan untuk istirahat. Waode mengatakan, keduanya tidak mendapat masalah kesehatan yang serius dan hanya diberikan perawatan berjalan. Salah satu pasien dikatakan mengalami anemia dan saat ini kondisinya sudah membaik.

“Sepertinya ini karena kelelahan, karena kan penghitungan suara ini sampai larut malam, bahkan ada yang sampai pagi,” serunya.

Waode mengatakan, sampai saat ini pihaknya masih terus memantau kondisi kesehatan para petugas KPPS. Bahkan pihaknya juga mengaku telah membagikan vitamin untuk dikonsumsi para petugas.

“Semua petugas KPPS juga kan sudah diberi jaminan kesehatan berupa BPJS Ketenagakerjaan. Kami juga menyediakan ambulans yang standby 24 jam, tinggal menghubungi call center kami di 119,” ujarnya.

Diketahui, tugas KPPS dalam Pemilu Serentak 2024 memang terbilang berat. Selain melaksanakan pungut hitung dengan 5 jenis surat suara, mereka juga masih harus kembali mengirimkan logistik pemilu ke sekretariat Panitai Pemungutan Suara (PPS). Proses ini memakan waktu yang cukup lama, mengingat banyaknya surat suara. Bahkan di beberapa TPS perhitungan suara baru rampung pada keesokan harinya.

Penulis : Ady Wahyudi
Editor : Muhammad Rafi’i

Pelaku UMKM di Tihi-Tihi Dibekali Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Kuliner Berbasis Hasil Laut

Penulis
redaksi
-
0
Istimewa

BONTANG – Corporate Social Responsibility (CSR) PT Pamapersada Nusantara Jobsite Indominco dan LPB Pama Bessai Berinta (LPB PBB) berkolaborasi dengan CSR PT Badak LNG melaksanakan pelatihan Pembukuan Sederhana & Kuliner Berbasis Hasil Laut untuk UMKM binaan yang diselenggarakan di Tihi-Tihi (Kampung Rumput Laut) pada Rabu (13/2/2024).

Pelatihan ini diikuti oleh 30 peserta yang berfokus pada bidang kuliner atau pengolahan rumput laut dan dipandu oleh instruktur Owner PT Qisbelian Snack Indonesia, Handrini dan Chef Resto Sugar Rush, Muhammad Afifush.

Kota Bontang merupakan sebuah daerah di Kalimantan Timur yang memiliki luas wilayah sebesar 497,57km2 yang terdiri atas daratan 147,80km2 (29,70 persen) dan lautaan 349,77km2 (70,30 persen). Dengan jumlah wilayah perairan sebesar itu penghasilan sebagian besar masyarakat Kota Bontang bergantung dengan memanfaatkan potensi hasil laut yaitu budi daya rumput laut dan hasil tangkapan ikan.

Potensi hasil laut tersebut memunculkan sebuah perekonomian baru bagi masyarakat yang dimanfaatkan menjadi produk kuliner dan snack olahan. Selain hasil laut, keindahan dari wilayah di Kampung Tihi-Tihi berpotensi untuk dikembangkan menjadi salah satu destinasi wisata yang menawarkan keindahan alamnya.

Wilayah dari RT 17 Kampung Tihi-Tihi merupakan perkampungan diatas laut yang termasuk ke dalam salah satu wilayah 3T (terdepan, terluar, dan tertinggal) sehingga dapat dikatakan masyarakat yang tinggal di dalamnya memiliki keterbatasan akses pada infrastruktur dasar dan layanan publik dan peluang ekonomi.

Daerah 3T seringkali berhadapan dengan tantangan yang lebih besar dalam hal pembangunan, kesejahteraan sosial, dan pengembangan ekonomi dibandingkan dengan daerah-daerah lain. Akses yang jauh dari pusat kota membuat beberapa kegiatan masyarakat memiliki keterbatasan salah satunya dalam mengembangkan umkm untuk menjangkau pasar yang lebih luas.

Potensi alam yang melimpah dan ketersediaan sumberdaya manusia tidak di dukung dengan ketersediaan fasilitas dan sarana untuk menunjang kegiatan masyarakat sehingga menimbulkan permasalahan baru bagi masyarakat.

Penginisasian kegiatan peningkatan kapasitas dapat menjadi sebuah solusi untuk mempertahankan eksistensi masyarakat dan keberlanjutan mereka. Dengan meningkatkan kompetensi masyarakat dapat menjadi sebuah peluang baru untuk meningkatkan kapasitas mereka dalam mengelola kegiatan bisnis yang berkelanjutan.

Pelatihan Pembukuan Sederhana dan Pengolahan Kuliner berebasis hasil laut diselenggarakan berdasarkan adanya kebutuhan UMKM terkait pengetahuan pengelolaan keuangan dalam bisnisnya dan pembuatan olahan kuliner berbasis hasil laut.

Program ini juga merupakan wujud dari komitmen Bersama antara PT Pamapersada Nusantara Jobsite Indominco dan PT Badak LNG dalam membina Desa Tihi-Tihi (Kampung Rumput Laut).

Peserta dalam pelatihan ini terlihat sangat antusias, hal itu disampaikan langsung oleh Hasriani, salah satu UMKM pengolah rumput laut.

“Pelatihan ini sangat berguna bagi kami. Karena sebelumnya kami belum menerapkan proses pencatatan keuangan sehingga pemasukan yang diperoleh tidak dikelola dengan baik. Selain itu juga terkait penentuan HPP, sebelumnya kami hanya berdasarkan perkiraan. Setelah pelatihan ini kami jadi tahu adanya metode dalam menentukan HPP,” terang Hasriani.

Selain itu juga Muslimin sebagai Ketua RT setempat mengharapkan adanya proses pendampingan secara berkala terkait penerapan pencatatan keuangan untuk UMKM.

Adapun Manfaat yang diharapkan setelah pelatihan ini antara lain UMKM mampu melakukan pencatatan keuangan dan mengurus administrasi kelompok secara tepat dan sistematis, UMKM mampu melakukan penyisihan laba keuntungan penjualan untuk digunakan kembali menjadi modal UMKM, dan melalui pelatihan pengolahan kuliner kelompok UMKM mampu mengolah hasil laut yang berdaya saing.

PT Pamapersada Nusantara Jobsite Indominco dan PT Badak LNG berkomitmen akan terus membina UMKM Pengolah maupun pembudidaya rumput laut yang ada di Tihi-Tihi demi meningkatakan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di sana. (*/ADV/MK)

Pewarta : Yahya
Editor : Nicha R

Rekapitulasi Pemilu di Sangatta Utara Diundur, Sirekap Gangguan

Penulis
redaksi
-
0
Istimewa

SANGATTA – Rapat Pleno Rekapitulasi Kecamatan Sangatta Utara yang seharusnya dilaksanakan hari ini ditunda karena aplikasi Sirekap mengalami gangguan sistem.

Ketua PPK Sangatta Utara, Sirajudin Takeama Maran, menyampaikan hal ini dalam Rapat Koordinasi Rekapitulasi Tingkat Kecamatan Sangatta Utara di Aula BPU Sangatta Utara, Jumat (16/2/2024) pagi.

“Hari ini seharusnya dilaksanakan rapat pleno, namun karena Sirekap bermasalah, rapat ini ditunda dan akan digelar besok,” ucap Sirajudin.

Kemudian, apabila masalah pada sistem aplikasi Sirekap belum teratasi, rapat pleno tetap akan dilanjutkan tanpa menggunakan aplikasi tersebut.

“Masalah teknis yang muncul selama rapat pleno akan dikoordinasikan dengan KPU terlebih dahulu,” tambahnya.

Selanjutnya tadi pembukaan rapat pleno dimulai pada pukul 08.00 Wita pagi. Estimasi rapat pleno berlangsung selama 7 hari, namun berdasarkan pengalaman pemilu sebelumnya, diharapkan bisa selesai dalam waktu 10 hari mengingat terdapat 341 TPS untuk pemilu tahun ini.

“Tahapan-tahapan yang seharusnya dimulai kemarin ditunda sampai hari ini karena kendala gangguan pada Sirekap. Aplikasi ini sangat membantu dalam memaksimalkan waktu dan menghasilkan data yang valid,” tegasnya.

Sementara itu, Camat Sangatta Utara Hasdiah, menyatakan bahwa persiapan rapat pleno telah matang oleh PPK Sangatta Utara. Pihaknya hanya mendukung fasilitas-fasilitas yang diperlukan dalam pelaksanaan rapat pleno.

“Kami akan memasang pendingin ruangan sesuai permintaan saksi partai di BPU,” ujarnya.

Ia berharap rapat pleno nantinya dapat berjalan tertib dan nyaman bagi peserta. Untuk menghindari kerumunan, rapat pleno akan ditayangkan melalui videotron yang terletak di halaman Kantor Camat Sangatta Utara.

“Tenda juga akan disediakan bagi masyarakat yang ingin menyaksikan rapat pleno melalui videotron agar lebih nyaman,” urainya. (Rkt)

Jadi Penyangga IKN, PPU Pilot Project Desa Presisi di Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat mendampingi Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik saat serah-terima hasil data presisi PPU, Jumat (16/2/2024). (Humas Setkab PPU for MediaKaltimNetwork)

PPU – Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) ditetapkan menjadi pilot project pertama di Kaltim dalam program data kelurahan/desa presisi. Selain berkaitan dengan perbaikan rencanan dan pembangunan daerah yang berasal dari data, juga karena PPU yang dijadikan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

Pj Bupati PPU, Makmur Marbun menjelaskan program yang digagas Pemprov Kaltim ini adalah hasil dari pengembangan big data dan teknologi yang akan memberikan data. Mulai tentang kemiskinan, stunting, jumlah penduduk, dan informasi penting lainnya mulai tingkat desa dan kelurahan yang ada di PPU.

“Data desa presisi ini merupakan data yang luar biasa sebagai data perencanaan pembangunan. Artinya melalui data presisi ini dijamin ketepatannya karena prosesnya telah melalui sensus langsung di masyarakat sehingga pemerintah dapat mengetahui secara detail kondisi apapun yang ada di seluruh desa dan kelurahan,” katanya dalam kegiatan serah-terima hasil data desa dan kelurahan presisi di PPU antara Fakultas Ekologi Manusia IPB University dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (DPMPD) Kaltim, BPD Kaltim dan Kaltara, oleh Pj Gubernur Kaltim, Akmal Malik, Jumat, (16/2/2024), di Novotel Balikpapan.

Melalui data desa dan kelurahan presisi itu, sambungnya, pemerintah juga dapat merancang pembangunan di desa. Mulai di bidang sosial, sanitasi, pertanian, kemasyarakatan dan sebagainya. Semua akan mudah dilakukan karena sudah ada datanya di sana.

Makmur juga mengungkapkan bahwa selama ini Pemkab PPU juga mendapatkan kendala dalam pembangunan daerah. Karena yang digunakan sebagian besar hanya berdasarkan perkiraan.

Sehingga hal itu menyebabkan pembangunan yang dilaksanakan cenderung tidak akurat. Maka dengan data desa presisi ini, nantinya dapat digunakan sebagai acuan pembangunan mulai tingkat desa, kelurahan, kecamatan hingga kabupaten.

Adapun PPU memiliki 54 kelurahan/desa, meliputi 24 kelurahan dan 30 desa. Pun ke depan, perencanaan pembangunan harus berbasis data agar anggaran yang dialokasikan tepat sasaran.

“Misalkan berapa jalan rusak, berapa rumah miskin, status sosial dan sebagainya hingga persoalan terkecil di desa dapat kita ketahui. Tinggal kita klik maka informasi itu akan muncul. Jadi dari data desa presisi ini kita sudah bisa merencanakan pembangunan apa yang sesuai kondisi di masyarakat,” terang Makmur.

Sementara itu, Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik mengatakan proyek percontohan berbasis data desa presisi merupakan tidak lanjut dari Peraturan Presiden (Perpres) 39/2019 tentang Satu Data Indonesia. PPU dipilih menjadi proyek percontohan data desa presisi karena merupakan daerah penyangga Ibu Kota Nusantara (IKN).

PPU dijadikan sebagai proyek percontohan data desa presisi, agar pembangunannya selaras dengan IKN. PPU sebagai daerah penyangga harus tumbuh bersama perkembangan IKN. “Daerah-daerah penyangga harus tumbuh bersama IKN. Karena itu, data yang akurat harus disiapkan sebagai dasar untuk perencanaan pembangunan,” sebutnya.

Dengan perencanaan pembangunan yang tidak berbasis data, lanjutnya, akan menyebabkan penggunaan anggaran tidak efisien. Selama ini, kebanyakan perencanaan pembangunan hanya copy paste.

“Selama ini tidak jelas datanya. Saya tidak menyalahkan kebijakan masa lalu, mungkin itu benar di masa lalu. Tapi sekarang pergerakan terus berubah, sehingga harus berbasis data supaya alokasi dana tepat sasaran. Misalnya, di desa tersebut berapa rumah belum memiliki WC, berapa anak yang tidak sekolah, berapa bangunan sekolah yang tidak layak dan lainnya. Itu datanya harus jelas supaya penggunaan anggaran lebih efisien,” pungkas Akmal. (ADV/Humas/SBK)

Pewarta : Nur Robbi
Editor : Nicha R

Partai Golkar Unggul dan Optimis Menang, Targetkan 7 Kursi DPRD Bontang

Penulis
redaksi
-
0
Ketua DPC Partai Golkar Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam (Dwi/RadarBontang).

BONTANG – Hasil dari penghitungan cepat (quick count), Ketua DPC Golkar, Andi Faizal Sofyan Hasdam menyatakan bahwa partai Golkar telah berhasil menang dan meraih 7 kursi secara keseluruhan.

Data yang telah didapat oleh tim partai Golkar ini untuk perolehan suara meliputi Bontang Utara, Bontang Selatan, dan Bontang Barat.

“Kami telah targetkan untuk Utara 3 kursi, Selatan 3 kursi, dan Barat 1 kursi. Jadi secara keseluruhan dengan total meraih 7 kursi,” ucapnya saat diwawancarai, Jumat (16/2/2024).

Melihat nama Andi Faizal Sofyan unggul di wilayah Bontang Utara, dirinya banyak berterima kasih kepada seluruh masyarakat karena masih mempercayai dirinya sebagai wakil mereka.

“Alhamdulillah, berdasarkan hasil rekap C1 yang telah dikumpulkan oleh Golkar Bontang saat ini ada 6.752 untuk saya sendiri, walaupun masih kurang 1 TPS yang belum setor,” paparnya.

Terkait kembalinya menjadi Ketua DPRD Bontang, Andi Faiz–sapaan akrabnya, mengatakan jika hal tersebut belum bisa dipastikan. Nantinya akan didiskusikan kembali ke partai terlebih dahulu.

“Belum bisa kami pastikan, karena masih menunggu hasil akhirnya seperti apa,” ungkapnya.

Andi Faiz juga berharap dengan nantinya yang akan terpilih, bisa menjalankan amanah masyarakat dengan baik dan benar. Sehingga tetap bisa menjaga kepercayaan seluruh masyarakat Bontang.

“Tetap amanah, menjaga kepercayaan, dan menjadi penyambung inspirasi masyarakat lebih baik lagi kedepannya, dan juga dapat mengayomi masyarakat khususnya,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Nicha R

Pastikan Kesehatan PPK dan PPS, KPU Kukar Siapkan Nakes selama Rekapitulasi Penghitungan Suara

Penulis
redaksi
-
0
Ketua KPU Kukar, Purnomo. (Rafi'i/Media Kaltim)

TENGGARONG – Langkah antisipatif dilakukan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kutai Kartanegara (Kukar), jelang rekapitulasi penghitungan suara tingkat kecamatan. Yakni dengan menyiapkan tenaga kesehatan (nakes) di masing-masing Panitia Pemiliham Kecamatan (PPK).

Diketahui, rekapitulasi penghitungan suara akan dilaksanakan selama 4 hari ke depan. Dimulai sejak 17 – 20 Februari 2024 . Banyaknya rekapitulasi yang harus dihitung dari Tempat Pemungutan Suara (TPS), dikhawatirkan akan memakan korban jika tidak dipersiapkan sebaik mungkin.

Ketua KPU Kukar, Purnomo, menjelaskan tahapan rekapitulasi perhitungan suara di PKK akan berlangsung paling lama sepekan.

Sekadar diketahui, di Kukar saja terdapat 2.269 TPS. Masing-masing TPS ada sebanyak 5 jenis surat suara yang harus direkap. Yakni, surat suara Pemilihan Presiden (Pilpres), DPD RI, DPR RI, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

Untuk mengantisipasi ada yang tumbang akibat kelelahan selama rapat pleno tersebut. KPU Kukar akan berkoordinasi dengan Dinas Kesehatan (Dinkes) Kukar agar memberikan bantuan dan dukungan perihal nakes.

“Kita akan komunikasi dengan Dinkes agar bisa back up teman-teman PPK untuk tenaga kesehatannya, paling tidak untuk periksa kesehatan, karena di kecamatan ada Puskesmas,” ungkap Purnomo.

Untuk tahapan selanjutnya, kata Anggota PPK Tenggarong, Wahono, rekapitulasi penghitungan suara yang akan dilakukan pada Sabtu (17/2/2024) dan harus rampung pada tanggal 20 Februari 2024, sesuai ketentuan tahapan KPU.

Mekanismennya nanti akan menerapkan tiga panel perhitungan suara. Setiap panel akan menangani perhitungan beberapa kelurahan dan desa. Hal ini bertujuan untuk mempercepat. Mengingat di Kecamatan Tenggarong ada 14 kelurahan/desa dengan jumlah 369 TPS.

“Personel yang merekap perhitungan suara terdiri dari 5 PPK dan 42 PPS, nanti kita gunakan 3 panel perhitungan supaya cepat karena hanya ada waktu 3 hari,” tutupnya.

Penulis : Muhammad Rafi’i
Editor : Nicha R

ODGJ di Loktuan Ngamuk, Masuk Rumah Warga Bawa Sajam

Penulis
redaksi
-
0
Tangkapan layar yang beredar di sosial media, He (40) memasuki salah satu rumah warga di Loktuan.

BONTANG – Orang Dengan Gangguan Jiwa (ODGJ) yang berada di Loktuan mengamuk, hingga masuk ke rumah salah satu warga sambil membawa senjata tajam (sajam). Kejadian terjadi pada Jumat (16/2/2024), sekitar pukul 06.30 Wita.

Bhabinkamtibmas Loktuan, Aiptu Bambang Sumantri mengatakan bahwa ODGJ yang berinisial He (40) yang tinggal di wilayah Bukit Kusnodo, sudah berapa hari ini telah kabur dari rumahnya. Keluarganya pun sempat akan mengamankan, akan tetapi He memberontak hingga kabur menuju Loktuan.

“Bukan mabuk, tetapi dia sedang menjalani rawat jalan di rumahnya karena termasuk ODGJ. Bahkan dia membawa sajam tanpa sepengetahuan keluarganya,” ucapnya saat diwawancarai.

Keluarganya pun mengakui, tidak bisa mengamankan He lantaran sulit dikendalikan. He selalu mengamuk dengan menggunakan sajam tersebut. Sehingga dari pihak keluarga tidak ada yang berani untuk menangkapnya.

“Untungnya kejadian ini tidak ada korban jiwa,” tambahnya.

Setelah He diamankan dan dikembalikan pulang kerumahnya, pihaknya telah berkoordinasi dengan keluarganya untuk menjalankan penanganan khusus, di mana He sedang menjalankan rawat jalan.

“Sebelumnya memang pernah dirawat, tetapi kelanjutannya nanti seperti apa tunggu hasilnya saja,” tutupnya.

Penulis: Dwi S
Editor: Yusva Alam

Realisasi Investasi di Kaltim Triwulan IV 2023 Tembus Rp 22,14 Triliun

Penulis
redaksi
-
0
Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puguh Harjanto.

SAMARINDA – Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP), Puguh Harjanto, mengumumkan pencapaian gemilang dalam realisasi Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) di Kaltim pada Triwulan IV tahun 2023.

“Total investasi mencapai Rp 22,14 Triliun, menunjukkan pertumbuhan signifikan dibanding tahun sebelumnya,” ungkap Puguh dalam konferensi pers di Ruang Wiek Diskominfo Kalimantan Timur (Kaltim) jalan Basuki Rahmat Samarinda, Jumat (16/2/2024).

Investasi paling mencolok terjadi di Kota Balikpapan dengan jumlah Rp 7,63 triliun atau 47,64 persen dari total realisasi. Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau juga memberikan kontribusi signifikan, masing-masing sebesar Rp 1,83 triliun (11,43 persen) dan Rp 1,62 triliun (10,17 persen).

Penyerapan tenaga kerja juga menjadi sorotan, dengan Kabupaten Kutai Timur menempati peringkat tertinggi dengan 1.956 orang, diikuti oleh Kabupaten Kutai Kartanegara dan Kabupaten Berau.

“Di sisi lain, investasi asing juga turut menggeliat dengan realisasi PMA mencapai USD 414,08 juta atau setara Rp 6,12 triliun,” ungkapnya.

Dikatakan, capaian ini tidak hanya melampaui target Triwulan IV tahun 2023, namun juga memberikan kontribusi positif terhadap target investasi tahunan sebesar Rp 64,5 triliun.

Dengan realisasi mencapai 34,34 persen dari target tahunan, dan kumulatif sepanjang tahun 2023 mencapai Rp 71,89 triliun atau 111,47 persen, Kalimantan Timur menegaskan posisinya sebagai magnet investasi dan pendorong pertumbuhan ekonomi di wilayahnya.

Pewarta : Hanafi
Editor : Nicha R

Badan Kesbangpol Kutim Laporkan Jalannya Pemilu di Kutim Lancar dan Aman

Penulis
redaksi
-
0
Istimewa

SANGATTA – Gelaran Pemilu Serentak 2024 yakni Pilpres dan Pileg yang berlangsung pada Rabu (14/2/2024) di 18 Kecamatan se-Kutai Timur (Kutim) berlangsung suskes lancar, aman dan damai.

Kepala Badan Kesbangpol Kutim Tejo Yuwono menyebutkan, meskipun ada kejadian-kejadian kecil di beberapa lokasi TPS, tetapi dapat diatasi dan diselesaikan dengan baik.

“Alhamdulillah kalau sesuai pengamatan kami selaku stakeholder penyelenggaraan berlangsung suskes aman dan damai. Meskipun didalam beberapa peristiwa kecil di lapangan pasti ada, seperti antrean panjang saat pencoblosan di beberapa tempat pengumutan suara ( TPS),” ucapnya dalam siaran pers yang diterima Radar Kutim (Media Kaltim Group), Jumat (16/2/2024).

Menurut Tejo Yuwono, bahwa kalau ada peristwa-peristiwa kecil yang terjadi antrean di TPS oleh calon pemilih, karena ada lima surat suara yang harus dicoblos pemilih.

Disebutkan juga bahwa karena ada lima surat suara yang harus dicoblos butuh waktu beberapa menit sehingga lambat. Itu yang sebabkan antrean. Kemudian ada juga kejadian di Sangkulirang dan sempat viral, tetapi itu berlangsung tidak lama dan cepat diselesaikan.

“Dan yang paling penting dengan adanya Pemilu ini berjalan dengan lancar sukses damai dan aman, artinya kami Badan Kesbangpol sebagai stakeholder penyelenggara selama ini mulai dari persiapan berhasil. Baik dari persiapan fisik maupun non fisik itu berhasil,” tegasnya didampingi Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Yusufysah, dan Kepala Bidang Politik dan Ormas Suryansyah.

“Update pencoblosan di TPS yang dilakukan masing-masing kecamatan langsung masuk ke Kantor Badan Kesbangpol Kutim. Setiap saat laporan dari kecamatan bisa terlihat di Kantor Badan Kesbangpol,” beber Tejo.

Hal sama juga dikatakan Syarif, Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Ormas Kesbangpol Provinsi Kaltim, yang secara khusus berkunjung ke Kantor Badan Kesbangpol Kutim, dan berkeliling di beberapa TPS untuk melihat langsung pasca pelaksanaan Pemilu Serentak 2024.

Menurut Syarif kedatangannya ke Kutim untuk memantau hasil Pemilu Serentak 2024 di Kutim. Dan dari hasil pertemuan di Kantor Dinas Kominfo Staper Kutim sesuai penjelasan Asisten Pemkesra Poniso Suryo Renggono, bahwa 1.185 TPS di 18 kecamatan tidak ada masalah berarti.

“Ya, alhamdulillah bahwa sesuai apa yang disampaikan Presiden RI dan Pj Gubernur Kaltim bahwa suasana kondusif baik sebelum dan pasca pencoblosan harus terjaga. Dan kita patut beri apresiasi peran serta pemerintah dan keamanan dan semua pihak”kata Syarif.

Kemudian target kita adalah secara umum di kaltim ingin meningkatkan tingkat partisipasi masyarakat pada Pemilu 2024 tahun ini.

“Kalau secara umum Pemilu 2019, angka partisipasi pemilih di bawah 80 persen, kita harapkan di atas 80-85 persen,” singkatnya.(Rkt)

Persoalan Banjir di Kota Samarinda Perlu Keterlibatan Pemprov Kaltim

Penulis
redaksi
-
0
Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda Novan Syahronny Pasie. (Media Kaltim)

SAMARINDA – Sekretaris Komisi III DPRD Kota Samarinda, Novan Syahronny Pasie, mengungkapkan bahwa penanganan banjir perlu berkolaborasi antara Pemerintah Kota, Pemerintah Provinsi, hingga Pemerintah Pusat.

Novan–sapaan akrabnya, mengatakan Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda telah berupaya dan telah gelontorkan triliunan dana untuk menyelesaikan persoalan banjir di Kota Tepian.

“Tapi hal ini tidak bisa berjalan maksimal jika tidak ada keterlibatan dari pemerintah provinsi,” kata Novan, Jumat (16/1/2024).

Lebih lanjut, karena pasang air Sungai Mahakam yang tinggi berdampak masuk ke pemukiman warga, itu disebut merupakan imbas sedimentasi yang semakin tinggi.

“Salah satu sumber air berasal dari daerah Pampang, Samarinda Utara. Sementara air tersebut tidak hanya dari intensitas hujan, melainkan dampak dari pembukaan lahan.

“Terlebih lagi, ada kiriman air dari Muara Badak, Kutai Kartanegara. Yang secara otomatis harus melibatkan Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) dalam penanganan banjir,” ucapnya.

Politikus Partai Golkar itu berharap adanya sinergi dan kolaborasi antar pemerintah, khususnya Pemkot Samarinda dan Pemkab Kukar, karena dikatakannya banjir perlu ditangani dari wilayah hulu.

“Kamu berharap Pemprov bisa bersinergi membicarakan ini dengan Pemkab Kukar dan Pemkot Samarinda. Yang nantinya ini bisa kita bawa ke pemerintah pusat, untuk penanganan banjir ini,” beber Novan.

Kemudian, penanganan banjir di Samarinda sendiri perlu keterlibatan Pemprov hingga pusat. Novan juga menyebutkan bahwa upaya Pemkot Samarinda bukan tidak ada.

“Dibuktikan dari pembangunan drainase, kini telah dirasakan perubahannya. Yang mana durasi banjir yang dulunya berhari-hari kini tak lagi sampai 24 jam mulai surut,” pungkasnya.

Penulis : Ernita
Editor : Nicha R

1...1,0491,0501,051...1,253Halaman 1,050 dari 1,253