JAKARTA – Calon wakil presiden nomor urut 03, Mahfud Md menegaskan tak ada perbedaan sikap terkait hasil Pemilu antara dirinya dengan capres Ganjar Pranowo. Menurutnya, semua pihak di 03 menyatakan menunggu hasil resmi KPU dan menyiapkan langkah hukum ke depan.

“Saya bilang juga akan terus berjuang untuk demokrasi dan keadilan, implisit, melakukan langkah politik langkah hukum. Jadi tak ada perbedaan substansi antara statement saya dan Mas Ganjar,” kata Mahfud dikutip dari instagram resmi @mohmahfudmd, Minggu (18/2/2024).

Mahfud menegaskan, pihaknya belum menyatakan menerima hasil Pemilu dari hitung cepat. Ia menyebut ia hanya menyatakan Pemilu sudah selesai pencoblosan.

“Saya belum pernah menyatakan menerima hasil Pemilu. Yang saya bilang Pemilu telah selesai sebagai pencoblosan,” kata Mahfud

“Makanya statement saya bersambung, “kita tinggal menunggu hasil akhirnya”. Tahapan Pemilu belum berakhir,” sambung dia.

Mahfud memastikan pihaknya tidak berdiam diri melainkan menyiapkan langkah hukum dan juga langkah politik ke depan.

“Jadi, Pemilu 2024 (sebagai pemungutan suara atau coblosan) sudah selesai pada tanggal 14/2/2024. Tetapi “tahapan” Pemilu sebagai mekanisme hukum tata negara dalam pelaksanaan demokrasi masih jauh dari selesai. Langkah hukum tetap disiapkan, langkah politik juga direncanakan,” pungkasnya.

Sebelumnya, Cawapres nomor urut 3 sekaligus mantan ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Mahfud MD mengungkapkan MK pernah membatalkan hasil Pemilu yang dinyatakan curang.

Hal itu, kata dia, membuktikan bahwa pihak yang kalah dalam Pemilu dan menggugat adanya kecurangan tidak selalu kalah dalam proses di MK.

“Ketika saya menjadi ketua MK, MK pernah memutus pembatalan hasil Pemilu dalam bentuk perintah pemilihan ulang maupun pembatalan penuh. Sehingga, yang menang dinyatakan diskualifikasi dan yang kalah naik,” kata Mahfud di Universitas Indonesia, Kampus Salemba, Jakarta Pusat, Jakarta, Sabtu (17/2/2024).

Mahfud tak memungkiri adanya kecurangan dalam Pemilu itu memang sering terjadi dan dalam persidangan, pembuktiannya sering tidak cukup.

“Jadi, saya katakan bahwa setiap Pemilu yang kalah itu akan selalu menuduh curang, itu sudah saya katakan di awal tahun 2023. Tepatnya, sebelum tahapan Pemilu dimulai. Tetapi jangan diartikan bahwa penggugat selalu kalah. Sebab, memang sering terjadi kecurangan terbukti itu secara sah dan meyakinkan,” jelasnya.

Mahfud menyebutkan sejumlah putusan MK yang membatalkan hasil Pemilu atau memerintahkan Pemilu ulang.

Misalnya, Pilkada Provinsi Jawa Timur Tahun 2008, di mana Khofifah Indar Parawansa yang semula dinyatakan kalah kemudian dibatalkan dan MK memerintahkan Pemilu ulang.

“Kemudian, ada hasil Pilkada Bengkulu Selatan, yang menang didiskulifikasi, yang bawahnya langsung naik. Hasil Pilkada Kota Waringin Barat sama dengan Bengkulu Selatan; dan banyak lagi kasus di mana ada pemilihan ulang, terpisah, daerah tertentu, desa tertentu dan sebagainya,” kata Mahfud. (Lpt/KN)

JAKARTA – Kementerian Kesehatan (Kemenkes) mencatat ada 27 kasus kematian petugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) pada Pemilu 2024.

Menanggapi hal itu, Ketua Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) Hasyim Asy’ari memastikan akan memberikan santunan kepada petugas KPPS yang meninggal dunia.

“Santunan kecelakaan kerja yang meninggal dunia bagi penyelenggara ad hoc Pemilu diatur berdasarkan Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022 dan secara teknis diatur dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59 Tahun 2023,” kata Hasyim melalui pesan singkat diterima, Minggu (18/2/2024).

Hasyim menambahkan, besaran santunan telah diatur berdasarkan Surat Menteri Keuangan S-647/MK.02/2022 melalui Satuan Biaya Masukan Lainnya (SBML) Tahapan Pemilihan Umum dan Tahapan Pemilihan.

“Untuk besaran santunan sebesar Rp36.000.000 dan untuk bantuan biaya pemakaman sebesar Rp10.000.000,” rinci Hasyim.

Sebagai informasi, berdasarkan pernyataan dari Kepala Biro Komunikasi dan Pelayanan Publik Kemenkes Siti Nadia Tarmizi, Jumat (16/2/2024), pelbagai kasus kematian KPPS ditemukan di sejumlah daerah, di antaranya Jawa Tengah, Jawa Barat, Jawa Timur, Banten, dan DKI Jakarta.

“Tercatat, 9 kematian di antaranya kematian yang berkaitan dengan penyakit jantung. Selain itu, 4 penyakit diakibatkan oleh kecelakaan, 2 infeksi syok septik, 2 kematian yang tidak disebabkan oleh komorbid, 1 sindrom distres pernapasan akut (ARDS), 1 hipertensi, dan 8 lainnya meninggal dengan status kematian dalam perjalanan ke rumah sakit (death on arrival) dan sedang dikonfirmasi,” ujar Siti.

Sebelumnya diberitakan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengatakan angka kematian petugas KPPS pada Pemilu 2024 menurun dibandingkan dengan Pemilu sebelumnya yang tercatat 894 petugas KPPS meninggal dunia.

“Memang dibandingkan tahun (Pemilu) lalu yang (angka kematiannya) di atas 100, (tahun) ini menurun jauh,” kata Budi saat ditemui di Rumah Sakit Kanker (RSK) Dharmais Jakarta.

Ia mengatakan penurunan angka kematian salah satunya dipengaruhi kesadaran kesehatan yang meningkat dari masyarakat yang mengajukan diri untuk menjadi petugas KPPS.

“Kita merasa bahwa masyarakat sudah lebih paham kalau bekerja itu jangan terlalu dipaksakan,” ujar Budi Gunadi.

Komisi Pemilihan Umum (KPU) mencatat ada 23 anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) Pemilu 2024 dilaporkan meninggal dunia. Angka itu berdasarkan data kematian dan sakit Badan Adhoc Pemilu.

Data ini diambil dari data kematian dan sakit Badan Adhoc periode 14-15 Februari 2024 yang dirilis KPU per 16 Februari 2024 pukul 18.00 WIB.

KPU merinci Badan Adhoc yang dimaksud yakni, Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK), Panitia Pemungutan Suara (PPS), Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) dan Perlindungan Masyarakat (Linmas).

Berdasarkan data tersebut, kasus kematian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah dan Jawa Timur dengan masing-masing ada 7 orang meninggal. Sementara untuk angka kasus petugas sakit tertinggi di Provinsi Jawa Barat mencapai 1.995 orang sakit. (Lpt/KN)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI mengakui ada ribuan data dari TPS yang salah input dalam real count aplikasi Sistem Informasi Rekapitulasi (Sirekap). Hal itu berdasarkan data input yang masuk pukul 12.00 WIB, 17 Februari 2024.

Sebagaimana total data 533.435 dari total 823.236 TPS atau 64,8% yang telah ditayangkan untuk pemilu presiden dan wakil presiden. Ditemukan, adanya 0,32% atau sekitar 1.700 TPS yang data inputnya perlu diperbaiki.

“Sampai jam 12 siang dari data yang lengkap yang kami terima sebanyak 533.435 TPS yang sudah saya sebutkan tadi. Kami masih punya pr perbaikan di 0,32 persen data untuk PPWP (untuk presiden dan wakil presiden) yaitu 1.700 TPS dari 533.435 TPS tadi,” kata Koordinator Divisi Data dan Informasi KPU RI, Betty Epsilon Idroos di kantornya, Sabtu Sabtu (17/2/2024).

Sementara untuk data Sirekap yang perlu perbaikan untuk pemilihan legislatif DPR RI, ditemukan persentase 1,85 persen atau 7.473 TPS dari total 402.911 TPS yang telah terinput.

“Jadi tadi, si rekap. Sekali lagi image C1, itu terus bisa disaksikan. Ada angka numeriknya yang kemudian menjadi angka rekapitulasi, dari penghitungan TPS pada setiap dapil,” jelasnya.

“Ini lah yang harus terus menerus kita cek one by one kira-kira mana yang terdapat ketidaksesuaian setelah diinput petugas kita di tingkat TPS. Nah bila ditemukan ketidaksesuaian inilah yang menjadi PR untuk diperbaiki,” tambahnya

Betty menegaskan bahwa data Sirekap merupakan alat bantu bukan sebagai hasil. Bertujuan untuk memudahkan proses pengawasan yang menjadi bagian dari akuntabilitas dan transparansi KPU.

Karena penetapan hasil pemilu resmi berdasarkan tahapan rekapitulasi secara berjenjang. Dimulai sejak 15 Februari secara berjenjang sampai batas maksimal 20 Maret untuk nantinya diumumkan KPU RI sebagai hasil resmi pemilu 2024.

“Rekapitulasi berjenjang ini lah yang akan diumumkan dan ditetapkan oleh Komisi Pemilihan Umum,” ujarnya. (Lpt/KN)

JAKARTA – Hasil perhitungan suara sementara untuk Calon DPD Jawa Barat sejauh ini masih dipimpin oleh Alfiansyah Bustami alias Komeng. Komedian itu membuat heboh publik pasca Pemilu kemarin karena pencalonannya yang viral.

Meski tidak menggembor-gemborkan niatnya untuk nyaleg, tetapi Komeng justru mendapat perhatian karena pose foto yang nyeleneh di surat suara.

Raffi Ahmad selaku sahabat pun mengaku heran kenapa banyak orang yang memilih Komeng untuk mewakili Jawa Barat. Padahal, Komeng tidak pernah terlihat kampanye besar-besaran seperti para artis lainnya yang juga terjun ke politik. Suami Nagita Slavina itu lantas menanyakan pada Komeng apa yang ia lakukan selama masa kampanye berlangsung.

“Gue nggak lihat sama sekali Bang Komeng kampanye sama blusukan, emang pas lagi masa kampanye ngapain sih bang? Yang lain kampanye, bang Komeng ke dukun makanya langsung menang?” tanya Raffi Ahmad, mengutip tayangan YouTube, Minggu (18/2/2024).

Bukan Komeng namanya jika hidupnya tidak dipenuhi dengan komedi. Pria 53 tahun tersebut justru membenarkan pertanyaan Raffi Ahmad. Ia mengaku sempat pergi ke dukun sebelum Pemilu berlangsung tetapi hanya untuk memeriksakan kondisi temannya yang sakit hernia.

“Saya emang waktu itu ke dukun, sebelumnya sih nganterin teman dulu karena hernia. Saya nggak niat mau ngedukun,” kata Komeng sambil bercanda. Bukannya memerhatikan kondisi temannya, dukun itu disebut Komeng malah memeriksa dirinya karena kondisinya jauh lebih parah.

“Terus kata dukunnya itu belum seberapa, ini saya lebih panjang lagi terus dia angkat,” ujarnya disertai tawa.

Kemudian, Komeng mengungkapkan bagaimana strategi politik yang ia lakukan selama masa kampanye berlangsung. Alih-alih membuat baliho besar untuk dipajang di pinggir jalan atau blusukan ke kampung-kampung di daerah pilihannya, Komeng mengaku melakukan kampanye secara diam-diam. Lagi-lagi, ia berguyon dengan mengatakan bahwa ia suka tiba-tiba muncul di rumah warga.

“Saya pakai jalan silent, diam-diam nggak tahunya ada di dapur warga,” katanya lagi.

Pada kesempatan yang lain, Komeng sudah menjelaskan apa tujuannya menjadi seorang calon legislatif. Ia melihat ada potensi kesenian dan budaya yang besar di Indonesia ini untuk dikembangkan secara mendunia. Dalam hal ini, ia ingin memulai dari wilayah Jawa Barat dulu, yang mana kesejahteraan para senimannya ingin ditingkatkan.

Komeng yakin Indonesia bisa menyaingi Korea Selatan yang kini sudah maju berkat seni dan budayanya yang mendunia. Oleh karena itu, Komeng merasa tidak cukup hanya menjadi warga biasa untuk mewujudkannya, ia harus ikut ambil andil dari dalam juga. (Viv/KN)