TANJUNG REDEB – Mundurnya Ketua KONI Berau disoroti Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi. Terlebih, hal itu menjadi polemik.

Dia mengakui, pihaknya yang juga sebagai pengurus Cabang Olahraga (Cabor) di tubuh KONI Berau tidak sepakat dalam proses pemilihan ketua beberapa waktu lalu.

“Bahasa kasarnya, dari awal kami 40 cabor yang ada memang tidak mengakui ketua KONI pada saat itu,” ungkapnya.

Lanjutnya, cara dan mekanisme pemilihan ketua KONI saat Musorkab itu, menurutnya salah berdasarkan keputusan dirinya sebagai pengurus salah satu cabor dan cabor-cabor lainnya yang juga sependapat.

“Pengunduran diri yang dilakukan Ketua KONI saat ini pastinya membuat kami senang. Karena ada KONI atau tanpa KONI cabor saya bisa tetap jalan,” tegasnya.

Diakuinya, semua cabor saat ini kepengurusannya telah beralih ke Dispora, dengan ada tidaknya KONI tidak menjadi suatu masalah bagi cabor yang ada.

“Anggaran dukungan cabor kan sudah dipegang oleh Dispora sekarang,” tuturnya.

Politikus Gerindra ini berharap, dengan mundurnya Ketua KONI baru yang terpilih nanti bisa satu suara dan bisa mengayomi semua cabor yang ada.

“Semoga dengan ketua yang baru nanti bisa lebih baik lagi dan bisa memfasilitasi apa yang menjadi aspirasi para pengurus cabor,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Keselamatan masyarakat saat berkendara menjadi perhatian utama. Terlebih ketika melintasi jembatan.

Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga mengungkapkan, untuk mengetahui kondisi jembatan secara berkala, diperlukan pemasangan sensor jembatan bernama Structural Health Monitoring System (SHMS).

“Pemkab Kukar sudah memasang sensor tersebut di Jembatan Kutai Kartanegara. Saya harap dalam hal ini Dinas Perhubungan dapat melakukan studi ke sana,” ungkapnya.

Menurutnya, meski Jembatan Sambaliung diperbaiki baru-baru ini, namun usianya sudah tua. Sedangkan Jembatan Gunung Tabur, sisi ketahanan jembatan kerap kali mengalami hantaman oleh lalu lintas di atas sungai.

“Karena ini kan rawan. Pernah tersenggol juga, umur juga berjalan sudah tua,” jelasnya.

Saga mengharapkan sensor itu bisa terpasang pada kedua jembatan yang ada, yakni Jembatan Sambaliung dan Jembatan Gunung Tabur, sehingga pemerintah bisa memantau secara berkala terkait kondisi jembatan tersebut.

“Ya kita minta Dishub Berau bisa untuk studi ke sana (Kukar, red) sehingga bisa merapkan itu, saya rasa anggarannya tidak besar,” paparnya.

Timur, hal ini diharapkan tetap bisa diperjuangkan. Sebab, hal itu menyangkut keselamatan dan kenyamanan masyarakat Berau saat melintasi dua jembatan tersebut.

“Walaupun kewenangannya di provinsi, mungkin juga Dishub ini kita dorong supaya bisa koordinasi,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong mendorong realisasi soal ketahanan pangan, menjelang masa jabatan kepala daerah.

Dia mengungkapkan, ada beberapa poin yang menjadi perhatian, yakni meningkatkan ketahanan masyarakat, menjamin infrastruktur dan tata ruang yang ramah lingkungan serta perekonomian peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan.

“Harus Komitmen untuk meningkatkan kinerja integritas dan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat,” ungkapnya.

Ditegaskannya, kebijakan merupakan tanggung jawab kewajiban masing-masing OPD. Jangan hanya pandai melaporkan, namun tidak ada pernah ke lapangan, untuk melihat hasilnya secara langsung.

“Pada kesempatan ini juga kami meminta perhatian khusus kepada pertanian, perkebunan dan perikanan untuk lebih ditingkatkan,” tuturnya.

Dirinya mengapresiasi pemerintah daerah, atas tercapainya universal jaminan kesehatan gratis untuk masyarakat Kabupaten Berau.

“Semua yang telah kami sampaikan dalam poin-poin di atas merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan,” bebernya.

Politikus Gerindra ini berharap, apa yang telah diputuskan dan akan kerjakan sudah sesuai dengan tanggung jawab harapan masyarakat Berau. “Untuk janji politik bupati, saya harap segera terealisasi. Jangan buat masyarakat menunggu,” tutup Peri. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – APBD Berau pada tahun 2024 mendatang menyentuh Rp 4,7 triliun. Maka dari itu, peningkatan sektor pendidikan diharapkan Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

Dijelaskan Falentinus, anggaran 20 persen sudah terbagi dan Dinas Pendidikan hanya menerima 13 persen. Sedangkan untuk pembangunan hanya dianggarkan 0,8 persen. Jumlah ini membuat beberapa sekolah harus gigit jari, karena usulan mereka untuk menambah ruang kelas jadi terhambat.

“Saya rasa 30 persen atau 40 persen tidak masalah,” imbuhnya.

Politikus Demokrat ini menambahkan, ada tiga masalah terbesar yang saat ini dihadapi dunia pendidikan Indonesia. “Yakni operasional sekolah, keterbatasan guru, dan kesejahteraan guru. Padahal semua itu saling keterkaitan,” katanya.

Menurutnya, permasalahan di sektor pendidikan hampir ada di seluruh daerah. Sebab, sektor ini sangat kompleks dan komprehensif.

“Mulai dari anggaran pendidikan, ketersediaan tenaga pendidik, peningkatan kualitas sumber daya pendidik, sarana prasarana, hingga infrastruktur pendidikan,” paparnya.

Falentinus berharap pemerintah bisa mengatasi persoalan yang terjadi di dunia pendidikan tersebut.

“Dengan keterbatasan dari pemerintah, untuk memenuhi itu semua diperlukan koordinasi baik, dengan penyelenggara pendidikan itu sendiri,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Adanya dugaan diskriminasi pekerja disabilitas menjadi sorotan Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Diketahui, ada beberapa perusahaan mengklaim telah mengakomodir tenaga kerja disabilitas, tapi kenyataannya para penderita disabilitas tersebut masih dipandang sebelah mata.

Syarifatul mengimbau perusahaan di Kabupaten Berau untuk dapat menempatkan pencari kerja tersebut sesuai kapasitas dan kemampuannya masing-masing.

“Perusahaan juga harus bisa menempatkan mereka. Namanya disabilitas, tentu punya kekurangan,” katanya.

Ia meminta setiap perusahaan di Kabupaten Berau bisa memanfaatkan kapabilitas para pekerja disabilitas tersebut, secara khusus untuk diberdayakan.

“Jangan juga diberikan hal yang kira-kira tidak bisa dilakukan. Pada dasarnya mereka (Pekerja disabilitas, Red) punya hak yang sama,” tuturnya.

Kendati demikian, Politikus Golkar ini berharap peran aktif Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk memberikan fasilitas sebagai jembatan antara pencari kerja dan perusahaan.

“Tidak lepas dari pengawasan pemerintah daerah. Tentunya agar tidak terjadi diskriminasi lagi nantinya,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Fraksi Golkar menyetujui Raperda APBD Berau 2024 dijadikan Perda. Namun, ada beberapa catatan yang diberikan kepada pemerintah daerah.

Juru Bicara Golkar, Sri Kumalasari dalam rapat paripurna pandangan akhir fraksi mengungkapkan, Aparatur Sipil Negera (ASN) harus lebih semangat dalam melayani masyarakat.

Selain itu, penyertaan modal kepada perusahaan daerah diharapkan berkinerja dengan baik dan profesional sehingga memberikan kontribusi terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD).

“Dengan pendapatan yang cukup signifikan semoga peningkatan pelayanan terhadap masyarakat kita semakin baik demi kesejahteraan,” ungkapnya.

Ditegaskannya, dengan meningkatnya anggaran, pasti semakin banyak pula belanja untuk bidang pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dasar seperti penyediaan air bersih, jaringan komunikasi dan lain-lain.

“Seluruh OPD dalam pelaksanaan APBD 2024 harus optimal dalam penyerapan anggaran,” katanya.

Ia menilai, pengawasan juga harus dilakukan, sehingga pelaksanaan APBD tahun 2024 sesuai dengan rencana dan arahan kebijakan pembangunan daerah.

“Berdasarkan masukan dan rekomendasi tersebut, Fraksi Golkar Berau menyetujui R-APBD tahun anggaran 2024 ditetapkan peraturan daerah Kabupaten Berau dengan porsi total pendapatan Rp 4,271 Triliun lebih,” tuturnya dalam rapat paripurna.

“Yang Terdiri dari pendapatan asli daerah Rp 254 Miliar lebih, dana pendapatan transfer Rp 4,10 Miliar lebih. Total belanja Rp 719 miliar,” sambungnya.

Sri Kumalasari berharap, besarnya APBD Berau Tahun 2024 mendatang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan dapat dirasakan secara langsung oleh masyarakat Berau.

“Tentunya kita menginginkan peningkatan pembangunan merata dan pertumbuhan ekonomi masyarakat kita juga berdampak baik,” tandasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong pada Senin (6/11/2023) lalu menghadiri diskusi laporan akhir rencana penggabungan Berau dengan Kaltara di Tanjung Selor.

Dirinya menilai, wacana itu cukup menarik untuk didiskusikan ke depan.
“Kami apresiasi inisiasi dari Kaltara. Dalam hal wacana penggabungan Kabupaten Berau masuk Kaltara,” ucapnya.

Dia juga menegaskan, bahwa kehadirannya dalam kegiatan tersebut hanya melihat dan mendengarkan wacana penggabungan Kabupaten Berau ke Kaltara sesuai kajian akademis Pemprov Kaltara.

“Kami hanya anggota DPRD, representatif ada di tangan masyarakat,” sebutnya.

Adapun kesimpulan yang didapatkan dari hasil diskusi tersebut akan disosialisasikan kepada masyarakat di Berau. Setelah itu melihat respons mereka. Kabupaten Berau pun bakal menyusun kajian akademis terkait visi misi kepentingan Bumi Batiwakkal tersebut di Kaltara.

“Kemudian dari sisi kepentingan Kabupaten Berau sendiri. Itu kita juga akan melakukan kajian akademisi pula itu yang akan kita diskusikan di tingkat Kabupaten Berau bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, Pemkab Berau,” bebernya.

Dia menilai hal itu bakal butuh proses waktu yang cukup lama. Pasalnya keputusan tersebut juga bersifat sakral. Apalagi ajakan bergabung ke Kaltara itu sudah wacana sejak lama. Pasti ada pandangan positif dan negatifnya. Pun keuntungan yang bisa didapatkan kedua daerah.

Sebab selama ini Kabupaten Berau yang masih menjadi bagian Provinsi Kalimantan Timur, ada beberapa faktor unggulan harus diperjuangkan.

“Seperti kita ini menjadi salah satu penyangga IKN yaitu pada sektor pariwisata,” pungkasnya. (adv/kn)