JAKARTA – Pusat Pengendalian dan Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana (Pusdalops BNPB) melaporkan sebanyak 110 unit rumah rusak dan 75 kepala keluarga (KK) terdampak usai gempa berkekuatan magnitudo 6,2 melanda wilayah Kabupaten Garut Jawa Barat.

“Hingga hari ini pukul 14.00 WIB, total rumah yang terdampak mencapai 110 unit dari yang sebelumnya hanya 27 unit,” kata Kepala Pusat Data, Informasi, dan Komunikasi Kebencanaan BNPB Abdul Muhari dalam rilis yang disiarkan oleh BNPB di Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Dia menjelaskan, jumlah bangunan maupun korban jiwa tersebut telah bertambah dari laporan awal yang disampaikan oleh BNPB.

Adapun rincian berdasarkan tingkat kerusakannya, meliputi tiga unit rumah rusak berat (RB), 21 unit rumah rusak sedang (RS), 34 unit rumah rusak ringan (RR), 11 unit rumah terdampak, dan 41 unit rumah rusak.

Dari jumlah tersebut, kerusakan paling banyak terjadi di Kabupaten Garut sebanyak 41 unit rumah, Kabupaten Bandung 24 unit rumah, Kabupaten Sukabumi sebanyak 17 unit rumah, Kabupaten Tasikmalaya tujuh unit rumah, dan Tasikmalaya sebanyak lima unit rumah.

Selain tempat tinggal atau rumah, gempa bumi yang terjadi pada Sabtu malam itu juga merusakkan fasilitas publik, seperti tempat ibadah, sekolah, perkantoran, dan sarana kesehatan atau rumah sakit.

Tidak hanya bangunan, korban jiwa terdampak dari gempa juga mengalami penambahan. Hingga Minggu siang, BNPB melaporkan korban luka akibat gempa berjumlah delapan orang dan 75 kepala keluarga (KK) terdampak. Jumlah tersebut bertambah dari yang sebelumnya hanya berjumlah 27 KK.

Pihaknya lantas meminta masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak akibat gempa serta memeriksa dan memastikan kondisi bangunan tempat tinggal masing-masing cukup tahan gempa dan tidak ada terpengaruh kestabilannya.

Pada kesempatan yang sama, BPBD Provinsi Jawa Barat bersama BPBD kabupaten dan kota yang terdampak, yakni Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, Kota Tasikmalaya, Kabupaten Sukabumi, Kabupaten Bandung Barat, Kabupaten Ciamis, Kabupaten Bandung, Kabupaten Pangandaran, Kabupaten Sumedang, dan Kota Banjar berjanji akan terus melakukan pendataan dan kaji cepat untuk menginventarisasi kerusakan serta penyelamatan warga.

Setelah upaya tersebut rampung, BPBD Provinsi Jawa Barat bersama kabupaten dan kota akan segera melakukan perbaikan fasilitas umum, pembersihan materiil dampak dari gempa, serta perbaikan rumah warga.

Kendati demikian, BPBD Provinsi Jawa Barat menyebut kondisi saat ini cenderung lebih terkendali pasca gempa terjadi. Karena itu, pihaknya mengimbau masyarakat agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya.

Sebelumnya, pada Sabtu (27/4/2024) pukul 23:29 WIB, gempa berkekuatan magnitudo 6,2 mengguncang wilayah Kabupaten Garut dengan pusat gempa berada di laut dengan kedalaman 70 kilometer dan parameter 8,42 LS dan 107,26 BT.

Berdasarkan dari laporan BMKG, jika melihat lokasi episenter dan kedalaman hiposenternya, gempa bumi yang terjadi merupakan jenis gempa bumi menengah akibat aktivitas deformasi batuan dalam lempeng Indo-Australia yang tersubduksi di bawah lempeng Eurasia di selatan Jawa barat atau populer disebut sebagai gempa dalam lempeng (intraslab earthquake). (ANT/KN)

DENPASAR – Kantor Imigrasi Ngurah Rai di Kabupaten Badung, Bali mendeportasi dua produser asal Korea Selatan yang memproduksi program televisi sejumlah artis, termasuk Hyoyeon dari grup musik SNSD hingga Dita Karang dari grup musik Secret Number.

“Keduanya terbukti telah melakukan pelanggaran penyalahgunaan izin tinggal keimigrasian dan juga tidak melengkapi izin produksi film oleh orang asing di Indonesia,” kata Kepala Imigrasi Ngurah Rai Suhendra di Denpasar, Minggu (28/4/2024).

Dua produser yakni laki-laki berinisial YJC dan perempuan berinisial NJ dideportasi karena keduanya merupakan orang yang bertanggung jawab atas proses produksi program reality show televisi bertajuk Pick me trip in Bali.

Keduanya dideportasi pada Sabtu (27/4/2024) malam melalui Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai, Bali menumpangi Malaysia Airlines menuju Kuala Lumpur dan dilanjutkan menuju Seoul, Korea Selatan.

Keduanya dikenakan pasal 75 ayat 1 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian dan masuk daftar penangkalan masuk wilayah RI.

Suhendra mengungkapkan awalnya produser tersebut telah mengajukan permohonan izin untuk pembuatan film/video melalui Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di Seoul.

KBRI Seoul kemudian memberikan rekomendasi terkait permohonan itu namun ada sejumlah poin yang perlu diperbaiki lebih lanjut.

Namun, produser tersebut tidak kembali menghubungi KBRI Seoul dan ternyata kru dan artis yang total mencapai 32 orang itu sudah berada di Bali pada 21 April 2024.

KBRI Seoul kemudian berkoordinasi dengan Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Kebudayaan Riset dan Teknologi (Kemendikbud Ristek).

Selanjutnya, melalui Direktur Perfilman Musik dan Media Kemendikbud Ristek meneruskan informasi tersebut kepada Kantor Imigrasi Kelas I Khusus Ngurah Rai, Bali.

Sebelumnya pada Kamis (25/4/2024) Imigrasi Ngurah Rai memeriksa 31 kru dan artis asal Korea Selatan dan satu artis yang merupakan WNI terkait proses pengambilan gambar program reality show tersebut.

Ada pun program hiburan Korea Package Season 2: Pick Me Trip in Bali dibintangi sejumlah idola industri hiburan/musik di negeri gingseng itu, diantaranya Hyoyeon dari Girls’ Generation atau SNSD.

Selanjutnya, Bomi dari Apink, Choi Hee, Im Na-young serta salah satu anggota Secret Number yang merupakan WNI dari Bali yaitu Anak Agung Ayu Puspa Aditya Karang atau dikenal dengan nama panggung, Dita Karang.

Selain itu, 15 kru dan artis dari Korea Selatan dan Dita Karang itu sudah kembali ke Korea Selatan pada Jumat (26/4/2024). (ANT/KN)
Sisanya, sebanyak 14 warga negara Korea Selatan lainnya menyusul kembali ke negaranya pada Sabtu (27/4/2024) dan dilanjutkan dengan pendeportasian dua produser berusia masing-masing 49 tahun dan 33 tahun itu.
Suhendra menambahkan visa untuk tujuan pembuatan film, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengeluarkan kebijakan visa indeks C13 (single entry) dan D14 (multiple entry) yang dapat diajukan secara daring melalui laman evisa.imigrasi.go.id yang memudahkan pelayanan visa WNA. (ANT/KN)

JAKARTA – Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa presiden terpilih Prabowo Subianto belum pernah mengeluarkan susunan kabinet resmi pemerintahan Prabowo-Gibran.

“Kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar, dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya,” kata Dasco dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Minggu (28/4/2024).

Hal itu disampaikan-nya untuk menepis sejumlah daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar di publik.

“Kepada masyarakat luas terutama pendukung Prabowo-Gibran agar tidak merasa bingung bahwa akhir-akhir ini banyak sekali beredar susunan kabinet dengan berbagai macam versi. Nah, untuk itu kami konfirmasi bahwa tidak ada satupun versi yang benar,” ujarnya.

Dia menjelaskan bahwa proses penyusunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran belum dimulai sebab Menteri Pertahanan RI itu saat ini masih terus melakukan komunikasi dan kajian untuk merumuskan komposisi kabinet pemerintahan 2024-2029.

“Komunikasi-komunikasi masih dilakukan, kemudian Pak Prabowo masih melihat portofolio-portofolio yang ada, kemudian masih melakukan pengkajian-pengkajian kementerian-kementerian yang ada sehingga terlalu dini rasanya kemudian susunan-susunan kabinet itu sudah keluar,” katanya.

Menurut dia, daftar susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang banyak beredar itu mungkin sebuah aspirasi bagi perumusan kursi-kursi menteri periode mendatang.

“Bahwa itu juga mungkin dikeluarkan untuk menjadi aspirasi ya mungkin, tapi kami tegaskan sekali lagi bahwa itu tidak benar dan belum pernah dikeluarkan oleh Pak Prabowo Subianto dan timnya,” tuturnya.

Untuk itu, dia berharap masyarakat tidak lagi bingung terhadap kebenaran beragam versi susunan kabinet pemerintahan Prabowo-Gibran yang beredar luas di masyarakat.

“Sehingga kami minta masyarakat untuk tidak bingung karena ini banyak yang bertanya dan WA (WhatsApp) apakah versi ini, yang mana yang benar? Bahwa semuanya itu adalah mungkin aspirasi, tapi bukan dikeluarkan resmi oleh Pak Prabowo Subianto maupun timnya,” kata Ketua Koordinator Strategis Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran itu.

Sebelumnya, Kamis (18/4/2024), Sekretaris Jenderal (Sekjen) Partai Gerindra Ahmad Muzani mengatakan bahwa pembicaraan terkait komposisi kabinet Prabowo-Gibran kian intensif menjelang putusan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) di Mahkamah Konstitusi (MK) pada Senin (22/4/2024).

“Saya kira dengan makin dekatnya keputusan Mahkamah Konstitusi, saya kira pembicaraan tentang susunan kabinet dalam pemerintahan Prabowo-Gibran makin intensif, baik menteri-menteri yang berasal dari partai koalisi, ataupun menteri-menteri yang berasal dari berbagai macam profesi dan keahlian, termasuk daerah-daerah,” kata Muzani di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Dia menyebut syarat untuk menjadi pembantu presiden dalam kabinet Prabowo-Gibran adalah mereka yang memahami dan menyetujui program presiden sebab kebijakan menteri merupakan elaborasi atau penerjemahan dari kebijakan presiden. (ANT/KN)