JAKARTA – Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar menyatakan telah menitipkan delapan agenda perubahan kepada Prabowo Subianto sebagai Presiden Terpilih periode 2024-2029.

“Bukan hanya kader PKB, ketika saya bertemu pak Prabowo, presiden terpilih, yang kita sampaikan adalah delapan visi perubahan,” katanya di Jakarta, Rabu (1/5/2024) malam.

Delapan agenda perubahan PKB untuk bangsa yakni merawat dan memperkuat kualitas demokrasi, menjamin kebebasan rakyat berbicara dan mengkritik, menjamin kebebasan pers sebagai pilar ke-4 demokrasi, memperluas kesempatan berusaha dan menciptakan lapangan kerja.

Selanjutnya, mewujudkan upah berkeadilan dan menjamin akses pemerataan ekonomi, menjaga kelestarian lingkungan hidup dan keseimbangan ekosistem, mewujudkan keadilan ekologis berkelanjutan serta mengedepankan etika lingkungan dan pembangunan.

Muhaimin menjelaskan perubahan bukan soal kepemimpinan atau keberlanjutan kepemimpinan. Hal itu sudah selesai di pemilihan presiden, tetapi perubahan bagi PKB, adalah kemampuan daya tahan pemerintahan di dalam menjawab tantangan ekonomi, sosial, dan budaya

“Masyarakat ini semakin kritis, tuntutannya besar, kalau enggak ada perubahan skenario dan cara kerja, ya berat mengantisipasi,” katanya menegaskan.

Sebelumnya (25/4), PKB menyatakan sikap mendukung pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka, sebagai presiden dan wakil presiden terpilih periode 2024-2029.

“Saya rasa sudah tidak perlu dijawab, sudah cetho (jelas mendukung Prabowo-Gibran),” kata Muhaimin saat memberikan keterangan pers di Kantor DPP PKB, Jakarta (25/4/2024). (ANT/KN)

JAKARTA – PT Pupuk Indonesia (Persero) siap menyalurkan 9,55 juta ton alokasi pupuk bersubsidi di tahun 2024 sesuai dengan tugas yang diberikan oleh pemerintah guna meningkatkan produktivitas pertanian demi mewujudkan swasembada pangan.

“Pupuk Indonesia selaku BUMN penerima mandat untuk memproduksi dan mendistribusikan pupuk bersubsidi oleh Pemerintah siap menyalurkan pupuk bersubsidi kepada petani terdaftar sebesar 9,55 juta ton di tahun 2024,” kata Direktur Pemasaran Pupuk Indonesia Tri Wahyudi Saleh dalam keterangan di Jakarta, Rabu (1/5/2024).

Tri menyampaikan hal itu menyusul telah diterbitkannya Keputusan Menteri Pertanian (Kepmentan) Nomor 249 Tahun 2024 dan Peraturan Menteri Pertanian (Permentan) Nomor 01 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Permentan Nomor 10 Tahun 2024.

Pada aturan baru ini, kata Tri, Pemerintah memutuskan ada tiga jenis pupuk yang disubsidi yaitu Urea, NPK, dan Organik. Khusus pupuk organik, pemanfaatannya diprioritaskan pada wilayah sentra komoditas padi di lahan sawah dengan kandungan C Organik kurang dari 2 persen.

Tri menerangkan berdasarkan Kepmentan Nomor 249 Tahun 2024, Pemerintah telah menetapkan alokasi subsidi pupuk menjadi 9,55 juta ton atau meningkat 2 kali lipat dari yang sebelumnya sebesar 4,7 juta ton. Adapun alokasi subsidi tersebut ditujukan kepada tiga jenis, yaitu Urea, NPK, dan yang baru adalah pupuk Organik.

“Jika dilihat lebih rinci lagi, pupuk urea ditetapkan sebesar 4.634.626 ton, pupuk NPK sebesar 4.415.374 ton termasuk pupuk NPK Formula Khusus, dan pupuk Organik sebesar 500.000 ton,” ujar Tri.

Dia menyebut seluruh wilayah rata-rata mengalami peningkatan alokasi subsidi pupuk, sebagai contoh wilayah Jawa Barat menjadi sebesar 1.211.550 ton, Jawa Tengah menjadi sebesar 1.514.402 ton, Jawa Timur menjadi sebesar 1.920.074 ton, Sulawesi Selatan menjadi 798.233 ton, Lampung menjadi sebesar 803.719 ton.

Seluruh alokasi ini bisa dimanfaatkan oleh petani terdaftar atau petani yang memenuhi kriteria sesuai Permentan Nomor 01 Tahun 2024 yaitu tergabung dalam Kelompok Tani dan terdaftar dalam elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e- RDKK).

Ia menyebutkan pupuk bersubsidi diperuntukkan bagi petani yang melakukan usaha tani subsektor tanaman pangan seperti padi, jagung, dan kedelai, subsektor tanaman hortikultura seperti cabai, bawang merah, dan bawang putih, dan subsektor perkebunan seperti tebu rakyat, kakao, dan kopi.

“Dengan luas lahan yang diusahakan maksimal 2 hektare termasuk di dalamnya petani yang tergabung dalam Lembaga Masyarakat Desa Hutan (LMDH) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,” katanya

Pada aturan baru ini, elektronik rencana definitif kebutuhan kelompok (e- RDKK) dapat dievaluasi 4 (empat) bulan sekali pada tahun berjalan. Dengan kata lain, dikatakan Tri, petani yang belum mendapatkan alokasi bisa menginput pada proses pendaftaran pada proses evaluasi di tahun berjalan.

Pupuk Indonesia, sebagai perusahaan pupuk terbesar di Asia Pasifik, Timur Tengah, dan Afrika Utara, saat ini memiliki kapasitas produksi pupuk lebih dari 14,6 juta ton per tahun. Sementara pupuk organik akan diproduksi oleh mitra produksi yang tersebar di berbagai daerah.

“Dengan kapasitas tersebut, Pupuk Indonesia menjadi salah satu pilar penting dalam menopang ketahanan pangan nasional,” jelas Tri.

Dengan demikian, Tri menyampaikan bahwa kepada seluruh petani terdaftar agar bisa segera melakukan penebusan di kios resmi dengan mudah melalui aplikasi i-Pubers (Integrasi Pupuk Bersubsidi).

Tri meminta kepada seluruh distributor dan kios resmi yang ditunjuk untuk membantu sosialisasi perihal penambahan alokasi pupuk bersubsidi ini serta dukungan dari Pemerintah Daerah, provinsi, dan kabupaten/kota dalam pelaksanaannya sehingga subsidi pupuk ini dapat membantu program produksi pertanian dalam rangka ketahanan pangan.

“Kami siap memproduksi dan menyalurkan pupuk bersubsidi mengingat kapasitas produksi kami bisa memenuhi sesuai alokasi subsidi pupuk yang ditetapkan Pemerintah,” kata Tri. (ANT/KN)

PANGKAL PINANG – Penjabat Gubernur Kepulauan Bangka Belitung Syafrizal ZA menyatakan lima smelter terkait kasus korupsi tata niaga timah di Kepulauan Babel, telah melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) atas 1.000 orang pekerjanya.

“Data pekerja yang kena PHK di lima smelter ini belum valid, namun diperkirakan sudah lebih seribuan pekerja  yang telah diberhentikan oleh perusahaan,” kata Syafrizal ZA di Pangkalpinang, Rabu.

Menurut dia, pekerja yang kena PHK itu berasal dari internal smelter sebanyak 500 orang, serta IUP smelter/sopir pengangkut hasil tambang  sekitar 500 orang.

“PHK pekerja di internal smelter sebanyak 500 orang dan pekerja sektor IUP, sopir serta pekerja sektor lainnya juga sekitar 500 orang yang diberhentikan, karena tidak beroperasinya perusahaan selama proses hukum berjalan,” katanya.

Menurut dia, dinas terkait sedang melakukan pendataan para pekerja yang diberhentikan perusahaan ini.

“Dalam waktu dekat ini, kita mendapatkan data yang valid. Namun diperkirakan sudah 1.000 pekerja yang di-PHK karena smelter tersebut tidak beroperasi dampak dari penyitaan aset smelter yang dilakukan Kejagung beberapa waktu lalu,” katanya.

Jampidsus Kejagung Febrie Adriansyah dalam rilisnya menyatakan Tim Direktorat Pidsus Kejaksaan Agung melakukan penyitaan aset perusahaan dari lima smelter berupa 53 unit ekskavator dan 2 unit buldoser dalam perkara tindak pidana korupsi (tipikor) tata niaga pertimahan di Babel.

Lima smelter yang sudah disita oleh Kejagung yakni CV Venus Inti Perkasa (VIP), PT Sariwiguna Bina Sentosa (SBS), PT Stanindo Inti Perkasa (SIP), PT Tinindo Internusa (TIN) dan PT Refined Bangka Tin (RBT).

“Hal ini dilakukan bukan semata-mata untuk menghentikan proses eksplorasi timah oleh masyarakat yang mengakibatkan masyarakat kehilangan pekerjaannya, namun yang perlu dipahami bahwa proses penegakan hukum untuk menuju tata kelola pertimahan ke depan menjadi lebih baik,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kapolri Jenderal Pol. Listyo Sigit Prabowo merespons perihal penghentian penyidikan kasus kematian Brigadir RA (anggota Polresta Manado, Sulawesi Utara, yang tewas di dalam mobil) oleh Polres Metro Jakarta Selatan.

Menurut dia, yang utama dari kasus tersebut adalah terkait dengan penyebab kematiannya harus sudah bisa dijawab oleh penyidik apakah akan dibuka kembali perlu dibahas dalam rapat.

“Saya kira terkait dengan kasus utamanya itu harus terjawab dahulu,” kata Jenderal Pol. Sigit usai meninjau pengamanan Hari Buruh di Stadion Madia GBK, Jakarta, Rabu (1/5/2024).

Sebelumnya, Polres Metro Jakarta Selatan resmi menghentikan penyidikan kasus kematian Brigadir RA karena semua telah terbukti bahwa yang bersangkutan meninggal karena bunuh diri. Hal ini berdasarkan bukti yang ada dengan kolaborasi dari kedokteran forensik, Puslabfor, dan siber.

Sementara itu, Polda Sulawesi Utara menyampaikan bahwa Brigadir RA sudah menjadi ajudan atau sopir salah satu pengusaha di Jakarta sejak 2021.

Brigadir RA, anggota Satlantas Polresta Manado, ditemukan tewas di dalam mobil di Jalan Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Kamis (25/4/2024).

Terkait dengan pernyataan yang disampaikan oleh Polda Sulut, Jenderal Pol. Sigit mengatakan bahwa hal tersebut informasi tambahan yang bisa dirapatkan untuk menyatakan apakah kasus tersebut bisa kembali dibuka atau tidak.

“Tentunya dengan hal-hal yang sifatnya tambahan tentunya akan dirapatkan apakah perlu atau tidak dibuka kembali. Namun, yang utama adalah peristiwa yang terjadi, motifnya yang sedang di dalami,” kata Kapolri.

Terkait dengan motifnya, dia menyerahkan kepada polres atau polda untuk menjelaskannya kepada publik karena bersifat teknis.

“Saya kira nanti sangat teknis biar yang menjelaskan level polres atau polda,” ujar Jenderal Pol. Sigit. (ANT/KN)