TANJUNG REDEB – Peraturan yang berlaku dari Pemerintah pusat, provinsi maupun daerah harus dipahami oleh Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Wakil Ketua Komisi II DPRD Berau, Wendy Lie Jaya mengungkapkan, yang harus memahami aturan tersebut adalah Organisasi Perangkat Daerah (OPD), lembaga dan instansi yang ada di lingkup Pemkab Berau.

“Beberapa masalah di daerah ini terkoneksi dengan aturan di pusat, sehingga perlu benar-benar dipahami batas dari aturan daerah maupun pusat. Karena ini nantinya juga berdampak pada kebijakan yang diambil,” jelasnya.

Menurutnya, tanpa adanya pemahaman, maka pekerjaan dan pengawasan yang seharusnya ditangani daerah tidak bisa berjalan maksimal. Bahkan ada yang terkesan dibiarkan hingga mangkrak.

Wendy mengaku terdapat beberapa aturan pusat, provinsi dan kabupaten yang bersifat tidak mutlak, sebab setiap daerah miliki Perda.

“Dalam peraturan itu ada peran pengawasan yang tetap dilakukan pemerintah daerah,” tegasnya.

Kendati demikian, Politikus NasDem ini menegaskan, sudah menjadi tugas dan kewenangan DPRD Berau untuk selalu mengawasi kinerja ASN di semua OPD. Pengawasan itu harus ada dan sifatnya normatif karena diatur dalam undang-undang (UU).

“Jadi jangan ada lagi alasan dengan kalimat bukan kewenangan kita. Sehingga akhirnya bisa mengabaikan tugas dan tanggung jawabnya. Kami di legislatif bekerja sesuai amanah UU,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Untuk menarik minat baca masyarakat, Anggota Komisi II DPRD Berau, Elita Herlina mendorong Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait melahirkan inovasi-inovasi baru.

Ia menuturkan, minat baca masyarakat menjadi suatu hal penting, terutama mengenai kualitas pengetahuan generasi muda agar menjadi lebih unggul dan cerdas.

“Jika minat baca mereka tinggi, generasi muda juga bisa menambah wawasan terkait banyak hal yang mungkin tidak di dapatkan dalam pelajaran di sekolah,” ujarnya.

Menurutnya, untuk melahirkan inovasi, OPD terkait dapat mencontoh provinsi lain yang berhasil dalam meningkatkan minat baca masyarakat. Misalnya dengan mengembangkan perpustakaan daerah dengan konsep perpaduan ruang terbuka hijau.

“Nah, konsep yang seperti ini biasanya menjadi magnet bagi masyarakat, mereka bisa membaca sekaligus bersantai di tempat yang teduh dan tidak membosankan,” terangnya.

Kendati demikian, dirinya berharap minat baca generasi muda semakin meningkat, seiring dengan pemenuhan fasilitas penunjangnya.

“Membaca sangat penting, karena banyak ilmu yang bisa didapatkan, pengetahuan dan wawasan akan semakin meningkat, tidak hanya memegang gadget terus,” pungkasnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi menyebut permasalah Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) dapat diatasi lewat Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari PLN.

Dia mengungkapkan, PLN merupakan salah satu Badan Usaha Milik Negara (BUMN) telah mengantongi pemasukan dari pembayaran pelanggan yang tiap bulannya mencapai Rp 20 miliar.

Dinilainya, dengan besaran dana tersebut, bukan hanya bisa menambah jumlah titik LPJU, tetapi sekaligus maintenance LPJU yang sudah ada di wilayah Kabupaten Berau.

“Kenapa tidak kita ambil dari PAD yang diberikan ke Pemkab Berau, itu untuk penambahan PJU yang masih sangat kurang. Apalagi dananya cukup besar,” ungkapnya.

Politikus Gerindra ini mendorong Pemkab Berau untuk bisa memanfaatkan peluang tersebut, apalagi manfaat itu berdampak langsung untuk masyarakat.

“Titik rawan kecelakaan dan tindak kriminal di Berau disebabkan kurangnya PJU, khususnya pada malam hari. Saya harap segera dicarikan solusinya. Karena penerangan jalan selain mempermudah saat berkendara, juga menekan angka kriminal saat malam hari,” tutupnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi I DPRD Berau, Falentinus Keo Meo mendorong pemerintah memperhatikan kesehatan dan pendidikan para Warga Binaan Permasyarakatan (WBP).

Dia menerangkan, kesehatan dan pendidikan merupakan landasan utama untuk kemajuan sosial dan ekonomi masyarakat.

“Pemerintah daerah sudah seharusnya turut memperhatikan pendidikan dan kesehatan seluruh warganya, termasuk WBP,” ungkapnya.

Dijelaskannya, perhatian kepada WBP yang bisa diberikan seperti pendidikan paket A, B dan C atau pendidikan penyetaraan. Dengan demikian, bekal bagi WBP akan bertambah dengan kebijakan pemerintah.

“Selain mendapatkan skill, ijazah tersebut bisa dipakai untuk mencari pekerjaan saat ke luar dari Rutan,” tuturnya.

Selain itu, kata Falentinus, pemberian pendidikan juga sesuai yang tertuang dalam undang-undang, di mana pendidikan merupakan salah satu hak yang harus diberikan kepada seluruh warga negara Indonesia. “Sebab warga binaan juga membutukan perhatian,” tegasnya.

Politikus Demokrat ini membeberkan, berdasarkan informasi yang diterimanya dari Dinas Pendidikan (Disdik) Berau, mayoritas warga binaan di Rutan Tanjung Redeb merupakan masyarakat Berau.

“Sehingga pemerintah harus memberikan dukungan penuh terhadap pemberian pembinaan untuk pendidikan. Kalau bisa semuanya diberikan secara gratis,” tutupnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Anggota Komisi II DPRD Berau, Nurung menyoroti maraknya pencaloan dalam proses pengurusan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Menurutnya, harus ada pengawasan berkala dalam persoalan tersebut.

Dia menegaskan, pengawasan harus dilakukan terus menerus. Pasalnya, pengurusan KTP berkaitan dengan pelayanan publik.

“Pencaloan harus dihapuskan, agar kepengurusan berkas masyarakat bisa berjalan sesuai dengan aturan yang ada,” ungkapnya.

Dirinya menilai, pencaloan sangat sulit untuk dilepaskan, karena masyarakat ingin seluruh urusan mengenai berkasnya selesai dalam waktu yang singkat.

“Tetapi agar tidak semakin marak, pihak OPD terkait harus selektif. Jika sifatnya calo, sebaiknya tidak dilayani. Namun, jika ingin membantu orang, tidak masalah,” katanya.

Namun, dengan sistem online yang telah dikeluarkan Disdukcapil Berau, lanjut Nurung, segala pengurusan akan lebih mudah.

“Tapi untuk sistem online ini, cara penggunaannya harus terus disosialisasikan, terutama untuk warga di kampung-kampung. Karena kalau warga yang dari kampung biasanya kurang mengerti sistem online,” ujarnya.

Selain itu, Politikus NasDem ini juga mengimbau agar Disdukcapil memprioritaskan masyarakat yang sangat memerlukan tanda kependudukan, khususnya bagi mereka yang jauh dari pusat ibukota Tanjung Redeb.

“Masyarakat jangan dipersulit, karena selaku warga negara dan berdomisili di tempat itu, maka berhak untuk mendapatkan identitas. Jadi saya berharap pelayanan Disdukcapil ke depannya bisa lebih baik lagi dan jauh dari calo,” tutupnya. (adv/kn)

TANJUNG REDEB – Adanya rencana pembangunan depo kearsipan dokumen Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau pada 2024 mendatang direspons positif jajaran legislatif.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah mengungkapkan, kondisi Kantor Arsip dan Dokumentasi saat ini tidak memungkinkan menyimpan banyaknya berkas yang kian membludak.

“Menurut saya tidak masalah tambah depo arsip baru. Yang penting mereka segera menganggarkan ke Bapelitbang,” ungkapnya.

Dia mengaku sangat mendukung pengadaan depo arsip Dispusip Berau. “Apalagi anggaran APBD kita tahun depan sangat besar yaitu mencapai Rp 5 triliunan. Sehingga menurut saya tidak masalah itu,” ujarnya.

Politikus Hanura itu mengimbau agar Kadispusip Yudha Budisantoso untuk terus mem-follow up Bupati Berau, Sri Juniarsih.

“Jangan ke PUPR, karena mereka pelaksana saja. Nanti yang merencanakan Bapelitbang dan Dispusip harus langsung minta arahan dari Bupati,” bebernya.

Pasalnya jika Bapelitbang dan Bupati Berau menyutujui pengadaan gedung depo arsip baru tersebut dapat dipastikan kebutuhan tempat berkas setiap opd terkait bisa terpenuhi.

“Kalau Bupati menyutujui lalu Bapelitbang yang merencanakan sepakat maka dapat dipastikan kebutuhan depo bisa terpenuhi,” imbuhnya.

Sebab kata dia peran DPRD yaitu persoalan tambah gedung depo arsip baru sangat setuju.

“Karena kami di sini hanya berperan menyutujui anggaran dengan tepat guna, ke depannya bisa berfungsi maksimal depo baru tersebut,” pungkasnya. (adv/kn)