Beranda blog Halaman 947

SKK Migas – Mubadala Energy Temukan Gas ke-2 di Blok South Andaman

0
SKK Migas dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Mubadala Energy menemukan gas kedua di Blok South Andaman. ANTARA/HO-SKK Migas

JAKARTA – Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) dan Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) Mubadala Energy mengumumkan penemuan gas dari sumur eksplorasi laut dalam Tangkulo-1 yang dibor di Blok South Andaman sekitar 65 km lepas pantai bagian utara Pulau Sumatera.

Temuan gas ini menjadi temuan kedua yang bersumber dari sumur laut dalam yang dioperasikan oleh Mubadala Energy. Adapun sumur Tangkulo-1 dibor hingga kedalaman 3.400 meter di kedalaman laut 1.200 meter, hanya beberapa bulan setelah penemuan besar di sumur Layaran-1, yang masih berada di Blok South Andaman.

”Atas nama SKK Migas, saya memberikan apresiasi atas keberhasilan Mubadala Energy yang kembali menemukan potensi gas di South Andaman, setelah sebelumnya pada tahun lalu menemukan gas melalui sumur Layaran-1 dengan potensi sebesar 6 TCF gas in place, sehingga potensi di South Andaman saat ini mencapai sekitar 8 TCF gas in place,” ujar Kepala SKK Migas Dwi Soetjipto lewat keterangannya di Jakarta seperti dikutip dari Antara, Senin (13/5/2024).

Ia mengatakan temuan ini menjadi dukungan positif bagi SKK Migas dan Industri Hulu Migas dalam mendukung ketahanan energi nasional.

Temuan ini, lanjut dia, menegaskan potensi Andaman yang besar sehingga diharapkan KKKS lain yang saat ini menjadi operator di blok lain di Andaman dapat melakukan eksplorasi yang agresif, serta industri midstream maupun downstream dapat sepenuhnya memanfaatkan produksi gas di blok-blok Andaman pada masa mendatang.

Lebih lanjut, gas ini ditemukan sekitar 80 meter kolom gas pada reservoar oligocene sandstone berkualitas pada sumur Tangkulo-1 yang telah dikonfirmasi melalui pengumpulan data-data selama pengeboran, termasuk mendapatkan 72-meter full core, wireline logging, sidewall core, pressure dan sampel fluida.

Dengan memanfaatkan desain terbaru Drill Stem Test (DST), sumur Tangkulo-1 sukses mengalirkan 47 mmscf/d gas berkualitas dan 1.300 barel kondensat. Walaupun hasil pengujian terbatas karena fasilitas yang tersedia, namun kapasitas sumur diperkirakan mencapai 80-100 mmscf/d dan lebih dari 2.000 barel kondensat.

Sementara itu, CEO Mubadala Energy Mansoor Mohammad Al Hamid menjelaskan, penemuan ini menggambarkan blok South Andaman menjadi pemain energi dunia yang menjanjikan.

Mubadala Energy dengan 80 persen hak partisipasi di Blok South Andaman menjadi pemegang net areal terbesar di wilayah lepas pantai bagan utara pulau Sumatra.

Bersama dengan sumur layanan-1, penemuan ini menambah volume cadangan kontingen dan memberikan media untuk melanjutkan pertumbuhan organik di wilayah itu lewat eksplorasi dan appraisal selanjutnya. (ANT/KN)

Balon Udara Meledak, 4 Remaja di Ponorogo Alami Luka Bakar

0
Sekelompok remaja mencoba menerbangkan balon udara jumbo yang dipasangi puluhan petasan di Desa Muneng, Ponorogo, Senin (14/5/2024) pagi. (ANTARA/HO - foto warga)

PONOROGO – Sebuah balon udara asap berukuran besar yang dipasangi puluhan petasan, tanpa diduga meledak dan terbakar sebelum berhasil mengudara hingga mengakibatkan empat orang remaja yang berada di bawahnya mengalami luka bakar serius.

Insiden itu terjadi di tepi lapangan desa yang berdekatan dengan pematang sawah di Desa Muneng, Kecamatan Balong, Kabupaten Ponorogo, Jawa Timur, Senin (13/5/2024) pagi sekitar pukul 06.00 WIB.

“Empat remaja yang menjadi korban kini dirawat intensif, satu orang di antaranya bahkan harus dirujuk ke IGD RSUD dr. Harjono, Ponorogo, karena luka bakar di sekujur tubuh,” kata Kepala Kepolisian Sektor Balong Ajun Komisaris Polisi Agus Wibowo ketika dikonfirmasi mengenai peristiwa ledakan balon udara itu.

Seperti dikutip dari Antara, satu dari empat orang remaja yang menjadi korban ledakan petasan yang kemudian ikut membakar balon udara berukuran besar mengalami luka bakar di sekujur tubuh.
Kejadian tersebut bermula dari sekelompok remaja yang hendak menerbangkan balon udara asap berukuran besar. Ketinggian fisik balon diperkirakan antara 7 hingga 10 meter dan diameter tengah sekitar 5 meter.

Balon udara yang disertai dengan puluhan petasan tersebut tiba-tiba meledak saat hendak diterbangkan.

“Balon dikasih petasan, belum sempat naik sudah meledak duluan, mengenai sekelompok remaja yang menerbangkan,” paparnya.

Akibatnya empat orang remaja harus menjalani perawatan intensif karena mengalami luka bakar. Satu orang di antaranya harus dibawa ke rumah sakit karena kondisi luka bakarnya hampir sekujur tubuh.

“Info empat orang kebanyakan remaja. Tidak berhasil terbang, belum naik meledak duluan, akibatkan ledakan dan mengenai mereka yang ada di bawah,” katanya.

Dari hasil pemeriksaan yang telah dilakukan  tim dokter rumah sakit daerah tersebut, diketahui korban mengalami luka bakar cukup serius hingga  63 persen di tubuhnya.

Agustina Wulandari, dokter jaga IGD RSUD dr Harjono Ponorogo, mengatakan korban saat dibawa ke rumah sakit kondisinya penuh luka bakar hampir di seluruh tubuh, meliputi bagian kepala, badan, lengan, kaki hingga punggung.

“Luka bakar sekitar 63 persen, saat datang langsung kami tangani dan lakukan perawatan intensif melihat kondisi luka yang dialami,” ungkap dr. Agustina.

Namun, secara keseluruhan kondisi korban cukup stabil, meskipun saat tiba di IGD rumah sakit korban mengeluhkan rasa panas yang membakar sekujur tubuhnya.

“Kondisi korban cukup stabil setelah kita lakukan perawatan. Untuk luka yang paling parah itu di bagian punggung dan sekitar organ vital karena area yang sensitif,” katanya. (ANT/KN)

KPU RI : Verifikasi Faktual Calon Perseorangan Gunakan Metode Sensus

0
Ketua KPU RI Hasyim Asy’ari (tengah) saat memberikan keterangan di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (13/5/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI Hasyim Asy’ari menjelaskan bahwa tahap verifikasi faktual calon jalur perseorangan di Pilkada 2024 akan menggunakan metode sensus.

“Jadi, misalkan, yang dikumpulkan 10.000 KTP, maka 10.000 nama sesuai dengan daftar dukungan itulah yang kemudian akan diverifikasi faktual oleh teman-teman KPU di daerah sesuai dengan tingkatannya masing-masing,” kata Hasyim di Kantor KPU RI, Jakarta, Senin (13/5/2024).

Ia menjelaskan hasil verifikasi faktual nantinya akan terdapat dua kemungkinan; yakni memenuhi syarat dan belum memenuhi syarat.

“Bagi yang belum memenuhi syarat diberikan kesempatan untuk perbaikan, dan nanti akan dilakukan verifikasi ulang, dan batas akhirnya KPU Daerah; KPU Provinsi, KPU Kabupaten/kota akan membuat kesimpulan apakah dukungan bakal calon lewat jalur perseorangan itu memenuhi syarat atau tidak pada 19 Agustus 2024,” katanya.

Selanjutnya, kata dia, calon perseorangan yang memenuhi syarat maka syarat dukungannya akan digunakan sebagai syarat pencalonan pada masa pendaftaran calon kepala daerah, yakni 27-29 Agustus 2024.

Walaupun demikian, ia menjelaskan bahwa sebelum dilakukan verifikasi faktual, maka calon perseorangan tersebut akan menjalankan proses verifikasi administrasi bila syarat pencalonannya telah dinyatakan lengkap.

“Kalau verifikasi administrasi itu memeriksa kebenaran dan keabsahan dokumen. Jadi, kebenaran keabsahan dokumen itu apakah nama-nama pendukung di dalam daftar sesuai dengan bukti KTP yang dilampirkan atau tidak,” jelasnya.

Lebih lanjut, ia mengatakan bahwa terdapat dua kemungkinan dalam verifikasi administrasi tersebut; yakni memenuhi syarat, dan tidak memenuhi syarat.

“Bagi yang belum memenuhi syarat, kemudian diberikan kesempatan untuk melakukan perbaikan, dan setelah dilakukan perbaikan kemudian dilakukan penelitian administrasi lagi. Dan bagi yang dinyatakan memenuhi syarat verifikasi administrasi dukungan, maka kemudian dilanjutkan dengan verifikasi faktual,” katanya.

Adapun KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota telah menutup pendaftaran calon jalur perseorangan pada Minggu (12/5/2024).

 

Berikut Jadwal Tahapan Pilkada 2024:

1. Pada tanggal 27 Februari—16 November 2024: Pemberitahuan dan pendaftaran pemantau pemilihan;

2. Pada tanggal 24 April—31 Mei 2024: Penyerahan daftar penduduk potensial pemilih;

3. Pada tanggal 5 Mei—19 Agustus 2024: Pemenuhan persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan;

4. Pada tanggal 31 Mei—23 September 2024: Pemutakhiran dan penyusunan daftar pemilih;

5. Pada tanggal 24—26 Agustus 2024: Pengumuman pendaftaran pasangan calon;

6. Pada tanggal 27—29 Agustus 2024: Pendaftaran pasangan calon;

7. Pada tanggal 27 Agustus—21 September 2024: Penelitian persyaratan calon;

8. Pada tanggal 22 September 2024: Penetapan pasangan calon;

9. Pada tanggal 25 September—23 November 2024: Pelaksanaan kampanye;

10. Pada tanggal 27 November 2024: Pelaksanaan pemungutan suara; dan

11. Pada tanggal 27 November—16 Desember 2024: Penghitungan suara dan rekapitulasi hasil penghitungan suara. (ANT/KN)

Jemaah Umroh Nekat Ikutan Ibadah Haji, Siap-siap Kena Denda Rp 70 Juta

0
Ilustrasi

JAKARTA – Penggunaan jalur ilegal untuk bisa melaksanakan ibadah haji masih jadi salah satu isu yang mendapat sorotan pada musim haji 2024. Sebab, di lapangan, dugaan penggunaan visa non-haji oleh warga Indonesia untuk berhaji masih ditemukan.

Indikasi itu diperkuat dengan informasi yang diperoleh Kedutaan Besar (Kedubes) RI untuk Arab Saudi. Hingga saat ini, ada 100 ribu jemaah umrah asal Indonesia yang tercatat masih belum pulang. Diperkirakan Sebagian dari mereka berusaha untuk bisa berhaji.

Namun, hampir dipastikan, para jemaah haji yang memakai visa non-haji ini bakal kena masalah. Mereka juga harus bersiap-siap untuk mendapat sanksi. Baik deportasi maupun denda 15 ribu real atau Rp 70 juta lebih.

Duta Besar RI untuk Arab Saudi Abdul Azis mengaku mendapat informasi itu dari Kementerian Luar Negeri Arab Saudi. ”Jadi, dari data yang kita terima, lebih dari 100 ribu jemaah umrah Indonesia masih ada di Arab Saudi,” katanya saat berada di Kantor Urusan Haji Indonesia di Madinah seperti dikutip dari Jawa Pos, Senin (13/5/2024)

Karena itu, Azis menyebut bahwa kemungkinan masih ada warga Indonesia yang akan berhaji dengan visa non-haji itu masih ada. ”Kami tidak berspekulasi. Namun, hal itu kemungkinan ada,” katanya.

Karena itu, Dubes RI untuk Arab Saudi mengimbau agar semua warga Indonesia di Arab Saudi untuk mematuhi aturan pemerintah setempat. Jika masih tetap nekad, maka risiko tanggung sendiri.

Sebab, kata Azis, risiko memakai jalur illegal untuk bisa berhaji sangat besar. Tak hanya dideportasi, mereka yang tertangkap juga bakal dikenakan denda dengan nominal besar.

Sementara itu, Konsulat Jenderal (Konjen) RI Jeddah, Yusron B Ambary, menambahkan bahwa 100 ribu jemaah umrah dari Indonesia yang belum kembali ke tanah air itu adalah data akumulasi. ”Jadi, tidak hanya data tahun ini. Tapi tahun-tahun sebelumnya,” katanya.

Dia menambahkan, mereka sangat berpotensi bakal terkena masalah. Sebab, potensi ketahuannya sangat besar. ”Baik karena tertangkap atau tidak tertangkap oleh pemerintah Arab Saudi,” katanya.

Menurutnya, kalaupun tidak tertangkap, mereka tetap akan kena masalah saat hendak pulang ke tanah air lagi. Sebab, mereka dipastikan overstay atau melebihi batas waktu tinggal.

Sanksi yang diberikan juga tak main-main. Denda yang dikenakan bagi warga luar negeri yang overstay mencapai SR 15 ribu atau setara Rp 70 juta lebih. ”Jika tertangkap saat musim haji, mereka juga akan dipenjara sebelum dipulangkan,” katanya. (JP/KN)

KPK Periksa Biduan Nayunda Nabila Terkait Kasus TPPU Syahrul Yasin Limpo

0
Penyanyi atau Biduan Dangdut, Nayunda Nabila

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjadwalkan pemeriksaan terhadap Nayunda Nabila. Penyanyi atau biduan dangdut itu akan diperiksa dalam kapasitasnya sebagai saksi kasus dugaan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang menjerat mantan Menteri Pertanian (Mentan) Syahrul Yasin Limpo (SYL).

“Hari ini (13/5) bertempat di Gedung Merah Putih KPK, Tim Penyidik menjadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi, Nayunda Nabila (Swasta/Penyanyi),” kata kepala bagian pemberitaan KPK, Ali Fikri kepada wartawan, Senin (13/5/2024).

Seperti dikutip dari Jawa Pos, nama Nayunda Nabila sempat mencuat dalam sidang kasus dugaan pemerasan dan penerimaan gratifikasi yang menjerat SYL di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Nayunda disebut-sebut dibayar oleh SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk dana hiburan yang mencapai Rp 50-100 juta. Hal itu disampaikan oleh mantan Koordinator Substansi Rumah Tangga Kementan Arief Sopian saat bersaksi di persidangan.

Selain Nayunda Nabila, penyidik KPK juga menjadwalkan pemeriksaan terhadap pemilik dan pegawai travel umroh. Mereka yang akan diperiksa yakni, Pegawai Suita Travel, Harvey; Pegawai Maktour Travel, A Rekni; Pemilik Suita Travel, Steven Lawton Lafian dan Ita Tjoanda.

“Kemudian bertempat di BPKP Sulawesi Selatan, juga dijadwalkan pemanggilan dan pemeriksaan saksi-saksi,” ucap Ali.

Dalam proses persidangan di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, terungkap SYL menggunakan anggaran Kementerian Pertanian (Kementan) untuk kepentingan pribadi dan keluarganya. Beberapa di antaranya digunakan untuk pembayaran dokter kecantikan anak, renovasi rumah anak, setoran ke istri setiap bulan, pembelian mobil untuk anak, hingga membayar tagihan kartu kredit SYL.

Syahrul Yasin Limpo didakwa didakwa melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi. Adapun pemerasan yang diduga diterima Syahrul Yasin Limpo sebesar Rp 44.546.079.044 atau Rp 44,54 miliar. Serta menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Tindak pidana pemerasan ini dilakukan SYL bersama-sama dengan Sekretaris Jenderal Kementan Kasdi Subagyono dan Direktur Alat dan Mesin Pertanian Direktorat Jenderal Prasarana dan Sarana Kementan Muhammad Hatta, yang dilakukan sepanjang 2020-2023.

Dalam penerimaan pemungutan uang ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 huruf e atau Pasal 12 huruf f jo Pasal 18 Undang-undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP.

Selain itu, Syahrul Yasin Limpo bersama-sama dengan Kasdi dan Muhammad Hatta didakwa menerima gratifikasi sebesar Rp 40.647.444.494 atau Rp 40,64 miliar, sepanjang Januari 2020 sampai dengan Oktober 2023.

Dalam penerimaan gratifikasi ini, Syahrul Yasin Limpo didakwa melanggar Pasal 12 B jo Pasal 18 UU Tipikor jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP jo Pasal 64 ayat 1 KUHP. (JP/KN)

Megawati Rutin Diskusi Bahas Presidential Club Usulan Prabowo

0
Ketua Umum PDI Perjuangan,  Megawati Soekarnoputri

JAKARTA – Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto mengungkapkan bahwa Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah mencermati usulan pembentukan “Presidential Club” dari presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Hal-hal yang berkaitan dengan presidential club, itu juga Ibu membaca, mendapat informasi dari media dan juga dari laporan yang kami sampaikan secara periodik kepada beliau,” kata Hasto di Gedung Galeri Nasional, Jakarta seperti dikutip dari Jawa Pos, Senin (13/5/2024).

Menurutnya, apa yang berkaitan dengan presidential club sudah menjadi pembahasan Megawati secara rutin. Sebab, Presiden Kelima RI itu senantiasa mencermati dinamika perpolitikan Indonesia.
Selain itu, politikus asal Yogyakarta ini mengungkapkan Megawati rutin berdiskusi membahas berbagai persoalan bangsa dan dunia, seperti pangan hingga perubahan cuaca.

Meski begitu, Hasto tak menjelaskan lebih detail terkait respons Megawati atas usulan pembentukan presidential club.

Sebelumnya, Senin (6/5/2024), Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habiburokhman meyakini bahwa ide presiden terpilih Prabowo Subianto membentuk presidential club sudah didengar Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.

“Saya pikir secara langsung atau tidak langsung sudah sampai ide ini kepada Ibu Mega,” kata Habiburokhman di Ruang Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

Keyakinannya itu didasarkan lantaran sejumlah kader PDI Perjuangan telah menyambut baik ide dan gagasan Prabowo untuk membentuk Presidential Club.

Ia melihat tidak ada resistensi yang ditunjukkan sejumlah kader partai berlambang kepala banteng bermoncong putih tersebut. (JP/KN)

Pemkab PPU Akan Gelar Kegiatan PPU Bersholawat 2024, Hadirkan Syech Ali Akbar Marbun

0
Rapat awal persiapan gelaran PPU Bersholawat 2024 di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU, Senin (13/5/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) mengadakan rapat terkait rencana kegiatan PPU Bersholawat 2024. Rapat yang dilaksanakan diruang rapat lantai III kantor bupati, Senin (13/5/2024).

Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setda PPU Nicko Herlambang memimpin rapat pertemuan yang digelar di Aula Lantai III Kantor Bupati PPU. Dihadiri Kepala Kantor Kementerian Agama PPU H. Muhammad Syahrir, perwakilan unsur Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Kepala Bagian (Kabag) Kesra dan perwakilan perangkat daerah terkait.

Dari hasil rapat tersebut dibahas berbagai aspek penting termasuk menghasilkan lokasi pelaksanaan, jadwal, tema serta strategi guna memperluas partisipasi masyarakat. Diskusi yang berlangsung penuh antusiasme ini menghasilkan kesimpulan, masukan, dan arahan dari Pj Bupati PPU, Makmur Marbun.

Untuk kegiatan akan dilaksanakan di Mesjid Agung Al-Ikhlas Nipah-Nipah pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2024, jam 19.30 Wita. Menghadirkan penceramah Syech Ali Akbar Marbun dari Medan Sumatera Utara.

“Kegiatan PPU Bersholawat ini juga akan berkolaborasi dengan grup hadrah Majelis Sirojjul Hikmah dari Babulu,” katanya.

Sementara itu, Kepalaa Bagian Kesra Setkab PPU M Daud, mengatakan rapat perencanaan ini merupakan langkah awal dan penting dalam memastikan kegiatan bersholawat ini berjalan dengan baik dan lancar. Tim penyelenggara akan berkolaborasi dan bekerja sama melanjutkan tahap perencanaan hingga implementasinya.

“Rapat perencanaan ini merupakan langkah awal yang penting dalam memastikan keberhasilan kegiatan bersholawat kita,” pungkasnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Gelar Pertemuan Kelanjutan Rencana Perluasan Embung Lawe-Lawe, Pj Bupati PPU Harap Masalah Segera Terselesaikan

0
Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memimpin rapat terkait perluasan embung di Lawe-lawe yang berada di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Senin (13/5/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun memimpin rapat terkait perluasan embung di Lawe-lawe yang berada di Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam, Senin (13/5/2024). Lewat pertemuan ini, diharapkan seluruh kendala dalam realisasi rencana yang telah lama dibuat itu bisa diselesaikan.

Dalam pertemuan bertempat di Kantor Bupati PPU itu melibatkan langsung pihak Pertamina, Perumda Danum Taka PPU. Termasuk Dinas PUPR PPU, Dinas Sosial PPU dan sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) terkait lainnya di lingkup Pemkab PPU.

Makmur mengatakan bahwa pertemuan ini penting untuk dilaksanakan. Pasalnya kebutuhan air bersih merupakan kebutuhan manusia yang paling utama dimanapun berada.

“Jadi saya minta melalui pertemuan ini, kita membahas apa yang akan dilakukan ke depan untuk meningkatkan pelayanan air bersih kepada masyarakat. Jika ada kendala, bagaimana kita menyelesaikan persoalan itu bersama,” katanya.

Ia menambahkan bahwa dirinya prihatin dan sedih selama menjabat sebagai kepala daerah di PPU. Karena menurutnya, sejauh ini baru diangka 26 persen masyarakat di PPU yang dapat menikmati air bersih dari pemerintah.

Selain itu, kebutuhan air bersih juga merupaka tolok ukur calon insvestor yang datang ke PPU. “Bahkan investor ketika akan masuk ke daerah yang dipertanyakan pertama adalah terkait air bersih untuk kebutuhan mereka,” sebut Makmur.

Direktur Produk Hukum Daerah pada Direktorat Otonomi Daerah (Otda) ini menambahkan bahwa rencana perluasan embung di Lawe-Lawe tersebut salah satunya adalah untuk memperluas jangkauan pelayanan air bersih kepada masyarakat PPU. Pun mengejar ketertinggalan pelayanan kebutuhan dasar untuk masyarakat yang selama ini terkesan tidak diprioritaskan.

“Saya juga tidak habis pikir, kemana saja pemerintah daerah selama ini. Di usianya ke-22 tahun tetapi sebagian besar masyarakatnya belum bisa menikmati air bersih dari pemerintah daerah. Kasihan kan masyarakat,” ungkap Makmur.

Untuk itu, ia menekankan kembali, bahwa pentingnya pertemuan tersebut yang dihadiri oleh pihak-pihak terkait dalam rencana perluasan embung Lawe-lawe tersebut. Jika dalam pelaksanaannya tersebut nantinya menemui kendala-kendala di lapangan, agar segera diselesaikan.

Salah satunya terkait dugaan keberadaan pipa kilang Pertamina di wilayah itu agar segera diselesaikan sehingga tidak menimbulkan hal-hal yang tidak diinginkan.

“Terima kasih kepada kita semua. Sesungguhnya kita mencari makna sebenarnya yang terbaik bagi masyarakat, tentunya juga untuk pihak perusahaan masing-masing. Kami dituntut untuk tidak mencari untung atau mencari uang, tetapi ditugaskan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Itu tugas Saya,” tutup Makmur. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Diskominfo PPU Gelar Sosialisasi dan Pembinaan KIM Kelurahan Dan Desa

0
Kegiatan sosialisasi dan pembinaan KIM dilaksanakan bertempat di ruang pertemuan Kecamatan Sepaku, Senin (13/05/24). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) PPU menggelar sosialisasi dan pembinaan Kelompok Informasi Masyarakat (KIM) Senin (13/5/24). Hal ini untuk meningkatkan penyebarluasan informasi kinerja dan sosialisasi pemerintah di tingkat kelurahan dan desa se-PPU.

Kegiatan ini dilaksanakan PPU bertempat di ruang pertemuan Kecamatan Sepaku. Sosialisasi ini merupakan salah satu upaya untuk pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik di Kabupaten PPU khususnya di Kecamatan Sepaku.

Kegiatan ini dibuka secara langsung oleh Camat Sepaku Gamaliel Abimanyu Arliandito. Dalam sambutannya, ia menyampaikan apresiasinya atas kegiatan yang di inisiasi oleh Diskominfo PPU.

“Di era sekarang, KIM menjadi ujung tombak penyebarluasan informasi, saat ini kita sudah punya KIM di wilayah Kecamatan Sepaku. Salah satunya Desa Bukit Raya yang sudah banyak berkembang,” ungkapnya.

Ia menilai KIM sangat dibutuhkan dalam menyampaikan informasi terutama dalam menyampaikan informasi yang positif bagi masyarakat. Artinya KIM yang dibentuk oleh masyarakat harus dapat berguna juga bagi masyarakat.

“Untuk itu diperlukan pemberdayaan kim guna mengembangkannya,” sebutnya.

Leih lanjut, lewat adanya kegiatan ini diharapkan dapat membuat KIM semakin banyak berkembang. Sehubungan Kecamatan Sepaku menjadi daerah penunjang terdekat Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Perkembangan media sosial di Sepaku luar biasa, banyak anak muda berlomba-lomba untuk membuat konten yang sifatnya kreatif. Harapannya, influencer yang independen seperti ini juga bisa kita bina,” pungkas Abimanyu. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)

Gedung Instalasi Dialisis RSUD RAPB Diresmikan, Pelayanan Cuci Darah Meningkat

0
Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat peresmian Gedung Instalasi Dialisis RSUD RAPB, Senin (13/5/2024). (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Ratu Aji Putri Botung (RAPB) Penajam Paser Utara (PPU) tingkatkan kapasitas pelayanan hemodialisis dengan meresmikan gedung instalasi dialisis, Senin (13/5/2024). Kapasitas pelayanan yang semula hanya 10 bed (tempat tidur), kini meningkat hingga 30 bed.

Peningkatan ini diharapkan mampu mengatasi kebutuhan pasien sehingga tidak perlu pergi jauh ke Balikpapan untuk cuci darah. Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat peresmian menyampaikan peningkatan pelayanan ini saja belum cukup.

Menurutnya pencegahan, lanjutnya, lebih baik daripada pengobatan. Untuk itu, ia meminta edukasi pencegahan penyakit harus ditingkatkan sehingga masyarakat PPU dapat lebih sehat dan kunjungan pasien berkurang.

“Langkah ini merupakan inisiatif yang sangat baik bagi masyarakat sehingga tak perlu lagi ke luar daerah untuk melakukan cuci darah, masyarakat Penajam Paser Utara dalam menjalani pengobatan cuci darah secara rutin sebelumnya hanya tersedia di Balikpapan, memaksa mereka untuk mengeluarkan biaya yang cukup besar untuk akomodasi,” ungkapnya.

Selain itu, Makmur menyatakan peningkatan pelayanan RSUD merupakan upaya menjadikan RSUD RAPB menjadi rujukan bagi seluruh masyarakat PPU. Meskipun saat ini RSUD RAPB berstatus RS Kelas C, namun pelayanan yang diberikan dapat setara Kelas B atau di atasnya.

“Kami pemerintah kabupaten memberi perhatian untuk rumah sakit dan pelayanan kesehatan dan pendidikan,” ucapnya.

Untuk mengawal hal itu, Makmur akan rutin melakukan kunjungan ke rumah sakit maupun pelayanan kesehatan lainnya untuk melihat persoalan di lapangan. Salah satu upaya yang dihasilkan adalah adanya aplikasi Pencet RAPB untuk memotong antrian di rumah sakit.

“Saya ingin mendorong pelayanan kesehatan di RSUD RAPB ini agar dapat meningkatkan kualitasnya untuk masyarakat PPU. Dengan adanya gedung ini, masyarakat Penajam Paser Utara dapat memanfaatkan fasilitas pelayanan Hemodialisis atau cuci darah dengan nyaman dan maksimal,” terang Makmur.

Dengan inovasi itu, pasien dapat mengakses aplikasi secara online untuk mendaftar pengobatan di rumah sakit sehingga tidak perlu mengantre dan menunggu lama di rumah sakit milik emerintah daerah ini.

“Utamakan pelayanan prima kepada semua pasien yang datang, jangan pilih-pilih, soal pelayanan semua harus sama,” tegasnya.

Sementara itu, Direktur RSUD RAPB Lukasiwan Eddy Saputro dalam kesempatan yang sama menyampaikan bahwa sejak tahun 2017, pasien yang memanfaatkan layanan hemodialisis berjumlah 54 orang dengan total 4.588 kali kunjungan. Adanya gedung baru ini, ungkapnya, diharapkan dapat memenuhi harapan masyarakat PPU sehingga dapat meningkatkan kenyamanan selain daripada jumlah yang bisa dilayani selama ini.

“Sebagaimana sesuai pdengan visi RSUD Ratu Aji Putri Botung: Menjadi Rumah Sakit yang Modern dan Bermutu Pilihan Utama Masyarakat Penajam Paser Utara dan sesuai amanah misi rumah sakit bahwa pembangunan gedung baru instalasi dialisis merupakan upaya peningkatan sarana dan prasarana yang disertai dengan peningkatan fasilitas dan peningkatan profesionalitas tenaga medis dan keperawatan, khususnya pada instalasi dialisis,” tutupnya. (ADV/DiskominfoPPU/SBK)