Beranda blog Halaman 946

Pendaftaran Seleksi CPNS Jalur Sekolah Kedinasan Dibuka Mulai 15 Mei 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Badan Kepegawaian Negara (BKN) secara resmi mengumumkan pendaftaran Seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) jalur Sekolah Kedinasan akan dibuka mulai 15 Mei 2024 hingga 13 Juni 2024.

“InsyaAllah pengumuman pendaftaran seleksi sekolah kedinasan ini akan dilakukan mulai tanggal 14 Mei 2024 dan peserta dapat mulai melakukan pendaftaran pada 15 Mei 2024 melalui portal SSCASN yang dimiliki oleh BKN,” kata Plt. Kepala BKN Haryomo Dwi Putranto dalam konferensi pers secara daring seperti dilansir dari Jawa Pos, Senin (13/5/2024).

Haryomo menjelaskan, untuk seleksi kompetensi dasar (SKD) akan mulai pada tanggal 18 Juli sampai dengan 6 Agustus 2024. Adapun lokasi penyelenggaraannya, akan tersebar di beberapa titik lokasi BKN dan titik lokasi mandiri instansi.

“SKD dilaksanakan sebanyak 4 sesi per hari, dan untuk pelaksanaan seleksi di hari jumat dilaksana hanya sebanyak 2 sesi,” jelasnya.

Dalam hal ini tentu BKN telah melakukan beberapa persiapan-persiapan yang diperlukan. Termasuk sarana prasarana yang akan dilakukan untuk pelaksanaan seleksi tersebut, antara lain kesiapan aplikasi SSCASN, mekanisme help desk, dan juga aplikasi CAT yang akan digunakan untuk seleksi sekolah kedinasan.

Calon pelamar dapat mempersiapkan dokumen persyaratan yang diperlukan untuk pendaftaran sesuai dengan regulasi yang berlaku. Seperti pas foto, KTP, Kartu Keluarga, ijazah, dan dokumen-dokumen lain sesuai ketentuan selama ini yang harus dipenuhi oleh para pelamar.

Sementara informasi terkait syarat-syarat pendaftaran lainnya, Haryomo menyebut dapat dilihat melalui website masing-masing instansi sekolah kedinasan atau pada SSCASN. Ia juga memastikan bahwa pendaftaran seleksi Sekolah Kedinasan ini akan membuka rangkaian seleksi CASN tahun 2024.

“Saya tentunya mengajak kepada para milenial untuk bisa memanfaatkan kesempatan ini untuk bisa melamar menjadi ASN, melalui formasi sekolah  kedinasan. Ini kesempatan bagi masyarakat yang ingin memilih kariernya menjadi ASN,” jelasnya.

Sebelumnya, Pemerintah melalui Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) akan segera membuka seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) khusus sekolah kedinasan pada Mei 2024.

Meski belum diumumkan tanggal pendaftarannya, Menteri PANRB, Abdullah Azwar Anas memastikan bahwa formasi yang akan dibuka mencapai 3.445 formasi.

“Untuk Tahun ini Kementerian PANRB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi,” kata Anas dalam konferensi pers yang dipantau secara daring, Jumat (3/5/2024).

Adapun 8 sekolah kedinasan yang akan diberikan alokasi formasi adalah Politeknik Keuangan Negara STAN, Insitut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Lalu, Sekolah Tinggi Intelijen Negara (STIN), Politeknik Siber dan Sandi Negara, Politeknik Statistika STIS.

Kemudian, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, 22 sekolah kedinasan di bawah naungan Kementerian Perhubungan, serta Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (STMKG). (JP/KN)

PO Bus “Maut” Putera Fajar Tidak Memiliki Izin, Siap-siap Kena Sanksi Pidana

Penulis
redaksi2
-
0
Bus Putera Fajar yang mengalami kecelakaan di Ciater, Kabupaten Subang, Sabtu (11/5) tengah malam.

JAKARTA – Kecelakaan maut bus Putera Fajar membuat Dirjen Perhubungan Darat Kemenhub Hendro Sugiatno meradang. Dia mengancam akan memproses hukum PO bus tersebut jika terbukti tidak memiliki izin.

Hendro menuturkan, PO bus tanpa izin yang nekat mengoperasikan kendaraannya bisa dikenai sanksi pidana. ”Sesuai dengan Pasal 310 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (UU LLAJ), setiap pengemudi yang karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan dan terdapat orang meninggal dunia dapat disanksi penjara paling lama enam tahun dan/atau denda paling banyak Rp 12 juta,” tegasnya. Kemenhub menyerahkan kasus tersebut kepada kepolisian untuk segera diproses hukum.

Ditjen Perhubungan Darat melalui balai pengelola transportasi darat bersama dinas perhubungan provinsi segera melakukan monitoring dan evaluasi pengujian berkala kendaraan bermotor se-Indonesia. Menurut dia, pengujian berkala juga bisa dilakukan pemda dari tingkat provinsi hingga kabupaten-kota. Bahkan, sifatnya sebenarnya wajib.

“Kami minta setiap PO bus rutin uji berkala kendaraannya. Ini sifatnya juga wajib sesuai Peraturan Menteri Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor,” terangnya.

Sekretaris Jenderal DPP Organisasi Angkutan Darat (Organda) Ateng Aryono menyebutkan, kejadian kecelakaan bus pariwisata di Ciater harus menjadi trigger bagi semua pihak, termasuk otoritas terkait, untuk menggalakkan pengawasan sistem keamanan armada transportasi darat.

Ateng menyayangkan pengawasan yang relatif kendur. Menurut dia, banyak pengusaha angkutan yang lalai dalam perawatan atau uji berkala kendaraan. Namun, tidak ada penindakan apa pun dari petugas. “Setelah ada kejadian seperti ini baru kelihatan apa-apa yang kurang,” ujar Ateng seperti dikutip dari Jawa Pos, Senin (13/5/2024) kemarin.

Di pihak lain, Sekjen Perkumpulan Perusahaan Multimoda Transport Indonesia (PPMTI) Kyatmaja Lookman ikut mempertanyakan pelaku usaha transportasi yang lalai. ”Kalau uji berkala saja tidak dilakukan, perawatan kendaraan tersebut juga perlu dipertanyakan,” ujar Kyatmaja.

Kyatmaja mengakui bahwa pengawasan bus pariwisata cukup sulit. Sebab, bus-bus tersebut tidak masuk ke terminal. “Karena itu, biasanya baru ketahuan kalau ada kejadian. Kalau tidak, ya tetap lalu-lalang tanpa atau dengan uji berkala yang sudah expired,” tegasnya.

Pada bagian lain, Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Aris Adi Leksono mengungkapkan, pihaknya sudah mendatangi para korban luka yang dirawat di RS Bhayangkara Depok dan RS Universitas Indonesia (UI). Selain memantau kondisi fisik para korban, pihaknya meminta ada pendampingan psikis bagi korban selamat.

“Saya kira anak-anak yang selamat juga mengalami trauma yang mendalam dan itu perlu dipulihkan. Tentu ini perlu melibatkan DPPKB, UPTD PPA, dan layanan sosial lainnya,” ungkapnya kemarin. (JP/KN)

Presiden Jokowi Hapus Sistem Kelas BPJS, Diganti KRIS dan Berlaku Mulai 30 Juni 2025

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) secara resmi menghapus sistem kelas 1,2,3 BPJS Kesehatan dan mengubahnya menjadi sistem Kelas Rawat Inap Standar (KRIS). Perubahan ini akan resmi berlaku pada 30 Juni 2025.

Hal ini ditandai dengan terbitnya Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 59 tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 82 tahun 2018 tentang Jaminan Kesehatan yang ditetapkan pada 8 Mei 2024.

“Pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar dilaksanakan secara menyeluruh untuk rumah sakit yang bekerja sama dengan BPJS Kesehatan paling lambat tanggal 30 Juni 2025,” bunyi Pasal 103B Ayat (1) dalam aturan tersebut seperti dikutip dari Jawa Pos, Selasa (14/5/2024).

Perpres yang sama, Jokowi memberikan waktu kepada rumah sakit untuk mempersiapkan diri menerapkan sistem KRIS.

Sehingga, sebelum 30 Juni 2025, rumah sakit boleh menyelenggarakan sebagian atau pelayanan seluruh rawat inap berdasarkan KRIS.

“Dalam jangka waktu sebelum tanggal 30 Juni 2025 sebagaimana dimaksud pada ayat (1), rumah sakit dapat menyelenggarakan sebagian atau seluruh pelayanan rawat inap berdasarkan Kelas Rawat Inap Standar sesuai dengan kemampuan rumah sakit,” bunyi Pasal 103B Ayat (2).

Sebelumnya, pemerintah sudah mewacanakan penghapusan sistem kelas BPJS Kesehatan dan menggantinya dengan sistem KRIS sejak tahun lalu.

Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin menyebut layanan KRIS yang aturannya sedang disiapkan itu menjunjung tinggi kenyamanan yang diberikan kepada seluruh masyarakat.

Budi mengatakan layanan KRIS memiliki standar minimal yang diterapkan di masing-masing kelasnya.

“Standar tersebut ditujukan supaya pelayanan kesehatan yang diberikan BPJS Kesehatan kepada masyarakat jauh lebih baik dan nyaman,” kata dia usai konferensi pers di RSCM pada Juli tahun lalu. (JP/KN)

Pj Bupati PPU Salurkan Santunan Tahap Akhir untuk Warga Terdampak Pembangunan Bandara VVIP IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat penyerahan santunan tahap IV pada warga terdampak pembangunan bandara VVIP IKN di kelurahan Gersik, kecamatan Penajam. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU) Makmur Marbun kembali menghadiri agenda pembayaran santunan kepada warga terdampak pembangunan bandara VVIP IKN di kelurahan Gersik, kecamatan Penajam. Agenda yang digelar oleh Tim Terpadu penanganan dampak sosial kemasyarakatan Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) ini berlangsung di Gedung PIJ PPU, Senin, (13/05/2024) sore.

Kegiatan ini merupakan agenda tahap IV atau tahap akhir dari pembayaran uang santunan pembangunan bandara VVIP Ibu Kota Nusantara (IKN) pada sisi udara. Yakni di dua kelurahan yaitu Kelurahan Gersik dan Pantai Lango.

Pada kesempatan itu, Makmur mengatakan bahwa masyarakatnya terdampak sosial pembangunan bandara VVIP yang berada di kelurahan Gersik, Pantai Lango maupun sekitarnya ke depan tidak boleh hanya menjadi penonton namun harus ikut andil didalamnya.

“Makanya anak anak generasi muda di wilayah ini yang lahan orangtuanya terdampak pembangunan bandara VVIP akan di diklatkan, sehingga ketika bandara tersebut selesai, minimal anak anak dari warga yang lahannya terdampak bandara dapat bekerja di bandara tersebut,” ujarnya.

Sebab, Makmur yang juga ketua Reforma Agraria PPU ini khawatir akan terjadi kemiskinan extreme dikemudian hari. Karena menurutnya meskipun telah pembayaran dalam jumlah yang besar pada pembayaran tahap akhir ini, santunan tersebut jika tidak dipergunakan dengan baik maka uang ganti rugi tersebut akan habis begitu saja.

“Makanya saya selalu menekankan kepada masyarakat penerima santunan ini agar dapat memanfaatkan uangnya sebaik mungkin. Salah satu contoh bisa dimanfaatkan untuk usaha, untuk membeli lahan baru dan sebagainya. Karena kita menghabiskan uang 50 juta itu mudah, tetapi mencari uang 10 juta itu sulit sekali,” jelasnya.

Lebih lanjut, setelah diberikan santunan dampak sosial kemasyarakatan berupa pergantian tanam tumbuh maka selanjutnya akan melakukan reforma agraria. Terkait pembangunan bandara VVIP IKN di PPU ini pihaknya telah berdiskusi dengan pihak Bank Tanah.

“Untuk meminta ruang bagi masyarakat terdampak sebagai sarana bagi UMKM di wilayah itu nantinya,” pungkas Makmur. (ADV/ProkopimPPU/SBK)

Kepala SDN di Kukar Sambut Positif Kegiatan Peningkatan Kompetensi

Penulis
redaksi2
-
0
Ani Nurbani, Kepala SDN 013 Muara Jawa, Maisalawati, Kepala SDN 011 Muara Jawa, dan Suharti, Kepala SDN 016 Muara Jawa.

TENGGARONG – Beberapa Kepala Sekolah Dasar Negeri (SDN) di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menanggapi positif kegiatan peningkatan kompetensi kepala sekolah yang diselenggarakan oleh Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kukar. Acara ini berlangsung pada Senin (13/5/2024) di Hotel Fatma, Tenggarong.

Kegiatan tersebut dihadiri oleh 52 kepala sekolah dari SDN yang tersebar di setiap kecamatan di Kukar, dengan masing-masing kecamatan diwakili oleh tiga kepala sekolah.

Ani Nurbani, Kepala SDN 013 Muara Jawa, menyatakan bahwa kegiatan ini sangat positif untuk pengembangan kompetensi kepala sekolah. “Harapannya, kegiatan ini bisa menambah wawasan, kompetensi, dan kemampuan manajerial kami. Ini sangat penting untuk mengenal potensi diri,” ujarnya.

Maisalawati, Kepala SDN 011 Muara Jawa, juga menyatakan hal yang sama, menyebutkan bahwa kegiatan ini memberikan manfaat besar bagi peningkatan kompetensi kepala sekolah. Senada dengan Maisalawati, Suharti, Kepala SDN 016 Muara Jawa, juga menegaskan pentingnya kegiatan ini dalam meningkatkan kualitas kepemimpinan dan manajemen di sekolah mereka.

Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya Disdikbud Kukar untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan di daerah tersebut, melalui peningkatan kompetensi para pemimpin sekolah dasar. (adv)

Penulis : Hanafi

Disdikbud Kukar Soroti Kekurangan Kepala Sekolah

Penulis
redaksi2
-
0
Joko Sampurno, Kepala Bidang Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, serta Perizinan Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kukar.

TENGGARONG – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Kutai Kartanegara (Disdikbud Kukar) menyoroti kekurangan kepala sekolah di berbagai wilayah, dengan banyak sekolah yang belum memiliki kepala sekolah definitif. Kekurangan ini terjadi karena banyak calon kepala sekolah yang belum memenuhi syarat yang ditetapkan.

Menurut Joko Sampurno, Kepala Bidang Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, serta Perizinan Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kukar, calon kepala sekolah harus memiliki pengalaman minimal lima tahun sebagai guru, sertifikat pendidik, dan sertifikat penggerak. Saat ini, daerah seperti Tabang, Kenohan, Kembang Janggut, Muara Muntai, dan Muara Wis masih mengalami kekurangan kepala sekolah.

“Selama ini, beberapa sekolah terpaksa mengandalkan kepala sekolah yang merangkap dari sekolah lain, terutama di daerah yang kekurangan. Namun, ada juga daerah seperti Kecamatan Badak dan Sangasanga yang memiliki surplus kepala sekolah,” jelas Joko di sela-sela kegiatan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Dasar (SD) mulai Senin (13/5/2024) di Hotel Fatma, Tenggarong.

Disdikbud Kukar terus berupaya mengatasi masalah ini dengan menggenjot kegiatan untuk memenuhi kebutuhan kepala sekolah. Salah satu langkah yang diambil adalah mendorong guru-guru berusia di bawah 50 tahun untuk mengikuti program guru penggerak, yang akan membantu mereka mendapatkan sertifikasi yang dibutuhkan. Seleksi program ini akan dinilai oleh pihak pusat.

Selain itu, Joko mengungkapkan bahwa banyak Taman Kanak-Kanak (TK) di Kukar yang belum memiliki kepala sekolah definitif, dengan hanya memiliki kepala sekolah sementara. Di Kukar, terdapat 29 TK Negeri (TKN), 441 Sekolah Dasar Negeri (SDN), 109 Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) dan 97 Sekolah Menengah Atas/Kejuruan (SMA/SMK).

Dengan berbagai langkah ini, diharapkan kebutuhan akan kepala sekolah di Kukar dapat segera terpenuhi, demi meningkatkan kualitas pendidikan di wilayah tersebut.(adv)

Diketahui Syarat menjadi kepala sekolah berdasarkan Permendikbud No. 40 Tahun 2021 tentang Penugasan Guru sebagai Kepala Sekolah tertanggal 17 Desember 2021 yakni sebagai berikut :

• Guru yang memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S1) atau D4 dari perguruan tinggi dan program studi yang terakreditasi;

• Memiliki sertifikat pendidik;

• Memiliki Sertifikat Guru Penggerak;

• Memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b bagi Guru yang berstatus sebagai PNS;

• Memiliki jenjang jabatan paling rendah Guru ahli pertama bagi Guru pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja;

• Memiliki hasil penilaian kinerja Guru dengan sebutan paling rendah Baik selama 2 tahun terakhir untuk setiap unsur penilaian;

• Memiliki pengalaman manajerial paling singkat 2 tahun di satuan pendidikan, organisasi pendidikan, dan/atau komunitas pendidikan;

• Sehat jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan dari rumah sakit pemerintah;

• Tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

• Tidak sedang menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana;

• Berusia paling tinggi 56 tahun pada saat diberi penugasan sebagai kepala sekolah;

Penulis : Hanafi

Pemkab Kukar Adakan Pelatihan Peningkatan Kompetensi Kepala SD

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Bidang Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, serta Perizinan Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kukar, Joko Sampurno.

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Kutai Kartanegara (Kukar) melalui Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) menggelar kegiatan peningkatan kompetensi Kepala Sekolah Dasar (SD) mulai Senin (13/5/2024) di Hotel Fatma, Tenggarong. Kegiatan ini akan berlangsung selama tiga hari, dari tanggal 13 hingga 15 Mei 2024.

Kepala Bidang Kurikulum, Pengembangan Bahasa dan Sastra, serta Perizinan Pendidikan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Disdikbud Kukar, Joko Sampurno, menjelaskan bahwa pelatihan ini melibatkan kepala sekolah dari 18 hingga 20 kecamatan di wilayah Kukar.

“Kompetensi kepala sekolah di setiap kecamatan sangat penting dalam mendukung misi Bupati untuk meningkatkan sumber daya manusia yang berahlak dan berbudaya. Kepala sekolah harus menjadi contoh baik di sekolah maupun di masyarakat, serta mampu mencarikan solusi bagi masalah yang dihadapi sekolahnya,” ujar Joko.

Joko juga berpesan kepada para kepala sekolah agar terus meningkatkan wawasan dengan membaca dan mengikuti program-program pengembangan sumber daya manusia.

Sebanyak 54 kepala sekolah mengikuti pelatihan ini, dengan setiap kecamatan mengirimkan tiga perwakilan sekolah. Meskipun demikian, masih banyak kepala sekolah yang belum memenuhi syarat, karena belum memiliki sertifikat pendidik yang seharusnya dimiliki oleh setiap kepala sekolah.(adv)

Penulis : Hanafi

Peri Kombong Dorong Kepala Kampung Manfaatkan BUMK untuk Pendapatan Daerah

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong.

TANJUNG REDEB – Ketua Komisi I DPRD Berau, Peri Kombong, menyarankan seluruh kepala kampung untuk menjalankan program yang kreatif dan inovatif.

Dia menjelaskan, program yang dijalankan harus memberi dampak positif terhadap kesejahteraan masyarakat dan kemajuan kampungnya.

“Berbagai sumber anggaran yang diperoleh dan dikelola pemerintah kampung harus menjadikan pemerintah kampung dapat lebih leluasa menciptakan ide-ide yang terbaik,” ujarnya.

Menurut Peri, sumber anggaran dari Alokasi Dana Kampung (ADK) dan Dana Desa (DD) nilainya tidak kecil, sehingga perlu pengelolaan yang maksimal dan inovatif untuk menggerakkan ekonomi masyarakatnya.

Lanjutnya, pengelolaan ADK dan DD itu memiliki inti harapan agar uang tersebut bisa berputar di kampung. Sehingga, hal tersebut menjadi penyemangat dalam meningkatkan ekonomi kepada masyarakat melalui realisasi anggaran yang baik.

“Anggaran jika dikelola dengan baik pastinya akan menghasilkan hasil yang maksimal juga,” tuturnya.

Peri menegaskan, para kepala kampung bisa menggagas program yang terbaik. Terlebih, mampu memanfaatkan Badan Usaha Milik Kampung (BUMK). Kata dia, muaranya dapat menjadi sumber pendapatan baik bagi kampung itu sendiri maupun daerah.

“BUMK jadi salah satu wadah mengelola anggaran. Saling kerja sama dengan jajaran pemerintah kampung dan masyarakat,” tegasnya.

Politikus Gerindra ini menyebut, ada juga kampung-kampung yang masuk dalam lingkar perusahaan. Kampung diminta cekatan menangkap peluang yang bisa diwujudkan melalui kerja sama antara perusahaan dengan BUMK.

“Ke depan, pekerjaan yang dipihak ketigakan oleh perusahaan bisa diarahkan ke BUMK,” tandasnya. (ADV/KN)

Madri Pani Tekankan Perlunya Ketegasan Kepala Kampung untuk Kemajuan Desa

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua DPRD Berau, Madri Pani.

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani, meminta seluruh kepala kampung agar lebih tegas dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. Dia mengatakan, kepala kampung sebagai garda terdepan kampungnya tidak perlu banyak retorika, tetapi harus banyak bekerja demi kemajuan kampung.

“Kalau ada yang diperlukan, buat surat ke Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau, tinggal nanti menelaah seperti apa,” ujarnya.

Dia menilai, hal tersebut dilakukan agar kinerja baik perangkat pemerintah kampung maupun Organisasi Pemerintah Daerah (OPD) bisa terukur dengan maksimal. “Kalau komunikasinya baik dengan bupati dan DPRD, pastilah apa yang kita bicarakan bukan hanya mencari panggung tapi mencari solusi,” terangnya.

Menurutnya, kepala kampung mesti proaktif dalam menghadapi masalah. Seperti permasalahan di Kampung Semurut yang belum 100 persen teraliri listrik. “Seperti Kampung Semurut, sudah ada perencanaan, bahkan proposal dari tokoh masyarakat yang ditandatangani oleh kepala kampung. Saya minta berhadapan dengan pihak PLN,” tuturnya.

Sementara, di Kampung Harapan Maju, kata Madri, terdapat dua kelompok tani yang selama ini menjadi permasalahan terkait peralatan pertanian yang kurang memadai.

Kemudian, tak kalah penting infrastruktur di Kecamatan Tabalar Ulu, pasalnya ketika hujan turun kondisi jalan menjadi licin dan cukup membahayakan pengguna jalan. “Saya minta bupati ini betul-betul desa yang tertinggal menjadi prioritas nantinya,” ungkapnya.

Dia berharap seluruh elemen baik eksekutif maupun legislatif dapat bekerja sama dalam menuntaskan masalah dan kendala yang dialami desa-desa yang belum terjamah. “Mari kita selesaikan bersama karena ini tugas kita bersama, bukan tugas bupati saja,” tandasnya. (ADV/KN)

Krisis Air Bersih di Tabalar Muara dan Ulu, Sakirman Soroti Langkah PDAM

Penulis
redaksi2
-
0
Foto: Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman.

TANJUNG REDEB – Distribusi air bersih di Kabupaten Berau belum merata. Hal itu terbukti melalui Kampung Tabalar Muara dan Tabalar Ulu yang mengeluhkan persoalan tersebut.

Menyoroti permasalahan itu, Anggota Komisi III DPRD Berau, Sakirman, mengatakan usulan air bersih cukup krusial karena merupakan kebutuhan mendasar bagi masyarakat di dua kampung tersebut. “Terpenting dari usulan itu adalah air bersih. Ini harus segera diproses atau ditindaklanjuti,” katanya.

Diakuinya, secara teknis pendistribusian air bersih merupakan tugas PDAM sebagai pengelola. Untuk itu, dirinya menegaskan akan mendorong segala kekurangan yang menjadi kendala selama ini di lapangan. “Mungkin ini harus disegerakan, kita dukung dari sisi anggaran dan apa yang dibutuhkan serta bagaimana pengoperasian nantinya,” jelasnya.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini berharap permasalahan di Kampung Tabalar Muara dan Tabalar Ulu bisa segera diselesaikan.

Pihaknya menargetkan penyaluran air bersih di kedua kampung itu bisa direalisasikan pada 2025 mendatang. “Jangan sampai ada lagi kampung kita yang tidak mendapatkan air bersih. Itu sudah menjadi hak mereka,” tandasnya. (ADV/KN)

1...945946947...1,255Halaman 946 dari 1,255