Jakarta, 14/5 (ANTARA) – Presiden Joko Widodo akan membahas sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (Bea Cukai), dalam sebuah rapat internal dengan jajaran kementerian dan lembaga terkait.

“Ya nanti akan kami rataskan, (bahas) di rapat internal,” kata Presiden Jokowi singkat, di sela kunjungan kerja di Konawe, Sulawesi Tenggara, Selasa (14/5/2024).

Pernyataan itu disampaikan Kepala Negara menyikapi maraknya sorotan publik terhadap Direktorat Jenderal Bea dan Cukai belakangan ini di media sosial.

Bea dan Cukai menjadi sorotan di media sosial, terkait pengiriman sejumlah barang-barang dari luar negeri.

Peristiwa yang cukup menyita perhatian publik antara lain soal denda terhadap produk sepatu yang dipesan seorang konsumen dari luar negeri, pengiriman barang hibah berupa keyboard untuk sekolah luar biasa (SLB), produk mainan robot koleksi milik YouTuber, hingga bea masuk untuk peti jenazah. (ANT/KN)

BADUNG – Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan mengungkapkan layanan Starlink akan diresmikan Presiden Jokowi bersama Elon Musk di sela-sela perhelatan World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Bali.

Luhut Panjaitan menyampaikan hal itu usai memberikan arahan dalam Rapat Kerja Teknis (Rakernis) Bareskrim Polri di Anvaya Resort, Kuta, Kabupaten Badung, Bali, Selasa (14/5/2024).

“Elon Musk akan meresmikan bersama Presiden Starlink untuk mempermudah komunikasi di daerah terpencil. Ini akan dilakukan pada hari Minggu (19/5),” katanya seperti dikutip dari Antara.

Meski demikian, Luhut tidak menjelaskan secara detail terkait dengan layanan Starlink antara pemerintah Indonesia dan Elon Musk itu.

Luhut memastikan Elon Musk akan hadir di Bali sebagai salah satu pembicara saat perhelatan World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua.

“Elon Musk akan diundang sebagai pembicara publik pada pembukaan World Water Forum Ke-10,” katanya.

Menurut Luhut, seluruh agenda dan tempat KTT World Water Forum Ke-10 di Nusa Dua, Kabupaten Badung, Bali sudah siap.

“Kegiatan sudah berlangsung bagus, Presiden akan hadir, acara-acaranya sudah siap, nanti ada ground breaking reef center mangrove antara pemerintah Abudabi dan Indonesia di Kura-kura Bali,” katanya.

Terkait dengan layanan Starlink di Indonesia, Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi beberapa waktu lalu menyebutkan penyedia jasa internet berbasis satelit, Starlink, akan lebih banyak menjangkau area yang selama ini memiliki tantangan geografis dan tak tersentuh PJI lokal karena teknologinya yang berbasis satelit, yaitu satelit low earth orbit (LEO).

Adapun status perizinan Starlink saat ini, kata dia, sudah memenuhi uji laik operasi (ULO) yang artinya perusahaan milik pebisnis Elon Musk itu sudah memiliki izin sebagai penyelenggara telekomunikasi di Indonesia.

Budi mengatakan bahwa Starlink tidak bakal merusak ekosistem milik penyelenggara jasa internet (PJI) lokal yang sudah terlebih dahulu beroperasi di Indonesia. (ANT/KN)

JAKARTA – Dewan Pers menolak proses Rancangan Undang-Undang (RUU) yang sedang bergulir di badan legislasi DPR RI lantaran dianggap menghilangkan hak kebebasan pers.

“RUU penyiaran ini menjadi salah satu sebab pers kita tidak merdeka tidak independen, dan tidak akan melahirkan karya jurnalistik yang berkualitas,” kata Ketua Umum Dewan Pers Ninik Rahayu saat jumpa pers di gedung Dewan Pers, Jakarta Pusat seperti dilansir dari Antara, Selasa (14/5/2024).

Ninik menjelaskan ada beberapa unsur yang menyebabkan RUU tersebut menghambat kebebasan pers, terkhusus di dunia penyiaran.

Pertama, lanjut dia, RUU ini menghambat insan pers Indonesia melahirkan karya jurnalistik terbaik lantaran adanya larangan membuat liputan yang bersifat investigatif.

“Ada pasal yang memberikan larangan pada media investigatif, ini sangat bertentangan dengan mandat yang ada dalam UU nomor 40 tahun 199 pasal 4. Karena kita sebetulnya dengan UU 40 tidak lagi mengenal penyensoran,” tutur Ninik.

Kedua, penyusunan RUU ini dinilai tidak melalui prosedur yang layak karena tidak melibatkan masyarakat untuk memberikan pendapat. Bahkan Dewan Pers merasa tidak dilibatkan dalam pembentukan RUU ini.

Ketiga, RUU ini membuat lembaga Komisi Penyiaran Indonesia (KPI) mempunyai wewenang untuk menyelesaikan sengketa yang berurusan dengan pelanggaran pers di bidang penyiaran.

Hal tersebut membuat kesan tumpang tindih kewenangan lantaran seharusnya Dewan Pers lah yang berwewenang menyelesaikan sengketa pers.

Hal tersebut juga, lanjut Nanik, berseberangan dengan “roh” dari Perpres nomor 32 tahun 2024 yang baru saja diteken Presiden Joko Widodo. Perpres ini mengatur soal tanggung jawab perusahaan platform digital dalam penyediaan berita jurnalisme yang berkualitas di Indonesia.

“Mandat penyelesaian karya jurnalistik itu ada di dewan pers, dan itu dituangkan dalam UU. oleh karena itu penolakan ini didasarkan juga, bahwa ketika menyusun peraturan perundang-undangan perlu dilakukan proses harmonisasi agar antara satu UU dengan yang lain tidak tumpang tindih,” ucap Ninik.

Jika RUU penyiaran ini terus bergulir dan akhirnya disahkan legislatif, Ninik melihat ada potensi media di Indonesia tidak akan kredibel dan independen dalam mengawal sebuah isu.

Karenanya, Ninik dan seluruh jajaran persatuan wartawan yang mewakili setiap paltformmenolak keras berguli-rnya RUU Penyiaran ini. (ANT/KN)