Beranda blog Halaman 931

Air Mahakam di Water Bali

Penulis
redaksi2
-
0
Andi Harun ketika memaparkan pengelolaan air minum di kotanya.

Catatan Rizal Effendi

DI TENGAH ketegangan Pilkada, Wali Kota Samarinda Dr Andi Harun (AH) masih sempat terbang ke Bali. Dia salah seorang kepala daerah yang diundang bicara air di World Water Forum (WWF) ke-10 di Bali. Tentu sangat istimewa dan membanggakan.

WWF dibuka Presiden Jokowi, Senin (20/5) lalu. Berlangsung seminggu. Sekarang sudah selesai. Ada 2.500 peserta dari 48 negara di Asia Pasifik yang hadir. Forum ini diprakarsai oleh World Water Council (WWC) dalam rangka mengatasi isu-isu air global.

WWF Bali yang melibatkan unsur pemerintah, swasta, para ahli dan pemerhati air berbagai negara,  membahas konservasi air, air bersih dan sanitasi, ketahanan pangan dan energi, serta mitigasi bencana alam.

Beberapa wali kota di Indonesia diminta bicara dalam sharing season. Selain Andi Harun, juga Wali Kota Gorontalo Marten Taha dan Wali Kota Makassar Mohammad Ramdhan Pomanto alias Danny Pomanto.

Danny adalah salah seorang dari 4 wakil Indonesia yang masuk dalam delegasi United Cities and Local Government Asia-Pasific (UCLG-ASPAC) di WWF Bali. Dia bicara Instansi Pengelola Air Limbah (IPAL) Losari yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi.

IPAL Losari bertujuan mengubah air limbah menjadi air bersih untuk kebutuhan sehari-hari. Kapasitas pengelolaan air limbahnya sebanyak 16 ribu meter kubik per hari, yang mengcover lima kecamatan di Kota Makassar.

Wali kota Gorontalo Marten Taha juga bicara pengelolaan air di kotanya. Dia mengakui pengelolaan air di beberapa negara di Asia Pasifik jauh lebih modern dibanding Indonesia. Air bakunya tidak saja dari danau atau sungai, tetapi juga melakukan penyulingan air laut. “Kita belum sampai ke sana, karena teknologi dan biayanya masih mahal,” katanya.

Sebelum berakhir masa jabatan saya, 2021, saya masih sering bersama-sama Danny dan Marten. Soalnya sama-sama pengurus APEKSI. Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia. Saya dengar Danny maju ke Pilgub Sulsel 2024. Begtu juga Marten ke Pilgub Gorontalo.

Penampilan Andi Harun tentu menarik perhatian. Maklum dia memimpin salah satu kota di dunia yang mempunyai sumber air yang besar dari sungai. Sungai Mahakam yang membelah kota Samarinda, selama ini menjadi sumber utama air bersih untuk 861 ribu warganya. Juga untuk penduduk di hulunya.

Panjang Sungai Mahakam 920 km. Nomor dua terpanjang di Indonesia. Mengalir mulai Mahakam Hulu (Mahulu), Kutai Barat (Kubar), Kutai Kartanegara (Kukar) sampai kota Samarinda. Mulai dulu, Mahakam telah menjadi sumber air yang vital, potensi perikanan yang melimpah, dan jalur transportasi yang amat penting.

Dalam sebuah versi sejarah, penamaan Mahakam berasal dari nama Muara Kaman, yang terkenal sebagai pusat Kerajaan Kutai Martadipura.  Versi lain mengartikan Mahakam terdiri dari kata “maha” dan “kama.” Maha itu besar dan kama berarti cinta. Jadi Mahakam adalah penjelmaan cinta yang besar. Karena itu ada yang bilang, sekali minum air Mahakam, pasti jadi kerinduan untuk kembali.

Bertahun-tahun Mahakam juga menjadi saksi eksploitasi hutan dan tambang di Kaltim. Di tahun 70-an alur Mahakam penuh dengan rakit kayu gelondongan. Sekarang, ratusan ponton tiap hari melintas membawa batu bara.

Di tahun 70-an, saya masih sering berenang di Sungai Mahakam. Termasuk di Sungai Karang Mumus, cabang Mahakam di Samarinda. Di situ mandi sekalian BAB. Di atas jamban terapung. Terkadang cari batang kayu yang lepas dari ponton. Airnya masih jernih, tidak seperti sekarang kumuh dan pekat.

Akibat pembukaan hutan dan penambangan serta makin meningkatnya populasi penduduk, belakangan Sungai Mahakam memang menghadapi persoalan. Proses pendangkalan terus terjadi dibarengi dengan penurunan kualitas dan terjadinya pencemaran.

PROPOSAL 1 TRILIUN

Andi Harun tampil di hari ke-4. Dimoderatori Sekjen UCLG-ASPAC, Bernadia Irwati Tjandradewi, selama 30 menit dia bicara tentang air secara global termasuk pengelolaan air di kotanya dengan tema: “Best Practice Kota Samarinda dalam Menjaga Sumber Air dan Meningkatkan Pelayanan Air Bersih kepada Masyarakat.”

Dia mengungkapkan, pengelolaan air di Kota Samarinda adalah upaya kompleks yang memerlukan kerjasama dengan fokus pada tiga pilar utama, yaitu orang, tempat, dan proses.

Kolaborasi antarlembaga pemerintah, organisasi masyarakat sipil, sektor swasta dan masyarakat lokal menjadi sangat esensial untuk mengatasi berbagai tantangan dan mencapai keamanan air yang berkelanjutan bagi seluruh penduduk.

Kerjasama dengan sektor swasta sangat diperlukan mencakup investasi dalam infrastruktur air bersih serta program-program corporate social responsibility (CSR), yang berfokus pada konservasi sumber air dan peningkatan akses air bersih.

Andi Harun juga menekankan pentingnya pendidikan dan kesadaran masyarakat dalam menjaga pemanfaatan sumber air secara bijaksana. Program edukasi ini menyasar ke berbagai lapisan masyarakat, mulai dari sekolah hingga komunitas lokal.

“Kami percaya bahwa edukasi adalah kunci untuk perubahan jangka panjang. Melalui berbagai program edukasi, kami ingin memastikan bahwa setiap warga Samarinda memiliki pengetahuan dan kesadaran yang tinggi mengenai pentingnya dalam menjaga sumber air,” tandasnya.

Dalam bagian lain dia juga menekankan soal pengelolaan air yang lestari. “Teknologi pengelolaan air yang kami gunakan memungkinkan kita untuk memanfaatkan  sumber daya air dengan lebih bijak, mengurangi pemborosan dan memastikan bahwa air bersih tersedia untuk seluruh masyarakat,”  jelasnya.

Memanfaatkan forum WWF, Wali Kota Andi Harun secara khusus membawa dan menawarkan proposal investasi air di kotanya bernilai Rp1 triliun. “Ini saya tawarkan ke berbagai pihak terutama swasta dalam rangka meningkatkan akses air bersih 100 persen untuk warga kota,” jelasnya.

Saat ini produksi air bersih yang dilakukan PDAM dengan 18 instalasi pengelolaan baru mampu memenuhi kebutuhan 80 persen penduduk. Jadi masih ada 20 persen lagi yang belum mendapat akses air bersih secara baik. Padahal akses air bersih merupakan hak dasar yang harus dipenuhi negara untuk setiap warganya.

“Kita sudah siapkan skemanya. Kalau dapat 1T insyaallah yang 20 persen bisa terselesaikan. Kita siap kerjasama, 50 persen dari PDAM dan 50 persen lagi dari swasta. Tapi jangan APBD semua,” kata Andi Harun berusaha meyakinkan.

WWF di Bali juga sangat baik dampaknya untuk Kota Balikpapan. Maklum warga Kota Beriman saat ini lagi kencang-kencangnya berteriak soal kelangkaan air yang sudah dialami cukup lama. Baru beberapa hari ini turun hujan. Semua berdoa agar waduk Manggar dan Teritip terisi penuh.

Direktur Eksekutif Yayasan Airlangga yang membawahkan Universitas Mulia, Dr Agung Sakti Pribadi menyatakan, pihaknya akan menggelar diskusi Forum Air Balikpapan dalam rangka mencari solusi mengatasi kelangkaan air di kota ini. “Kita memang terinspirasi dari WWF Bali, karena air memang sudah menjadi masalah dunia dan global,” jelasnya.

Beberapa pengamat mengatakan, selain suplainya terbatas,  air minum yang dikonsumsi warga Indonesia sudah lebih mahal dibanding dengan harga bahan bakar minyak atau BBM. Anehnya sudah dianggap normal. Padahal negara mestinya menyediakan air bersih dengan harga terjangkau untuk rakyatnya.

Seorang warga Telindung bernama Hasan kirim WA ke saya. Dia bilang air bersih bukan air mata. Tapi nyatanya untuk mendapatkan air bersih yang lancar dan murah, kita sepertinya harus menitikkan air mata.

Karena ini lagi musim Pilkada, ada juga yang bilang air menjadi isu yang sensitif. Berkat air seseorang bisa jadi kepala daerah, tapi gara-gara air bisa juga membuat calon terjungkal atau tidak dipilih kembali. Silakan warga menentukan pilihannya. (*)

Penghubungan Jalur Baru, Saga: Masyarakat Akan Rasakan Manfaat Besar

Penulis
redaksi2
-
0
Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

TANJUNG REDEB – Adanya wacana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau untuk menghubungkan wilayah RT 2 Kampung Teluk Sumbang melalui Jalan Poros Teluk Sumbang – Teluk Sulaiman didukung penuh oleh Ketua Komisi III DPRD Berau, Saga.

Dia menilai, rencana tersebut sangat baik. Apalagi akses jembatan yang kerap dilintasi masyarakat sering rusak, meskipun pada tahun 2023 lalu sudah mendapat perbaikan.

“Rencana penghubungan jalan poros itu tentu lebih representatif bagi masyarakat, jika dibandingkan melalui jembatan sebelumnya. Memang memutar sedikit, tetapi lebih baik dibanding jembatan. Sehingga mengurangi risiko kerusakan kembali,” ujarnya.

Apalagi akses baru itu, katanya, ke depan bisa membuka akses permukiman baru. Di mana wilayah yang tadinya hanya dimanfaatkan sebagai lahan perkebunan, pertanian, atau bahkan peternakan, juga bisa berkembang nantinya dengan akses jalan baru.

“Tentu permukiman akan berkembang, sehingga bisa menjadi wilayah baru dan berkembang,” ungkapnya.

Dirinya berharap peningkatan jalan bisa dikerjakan dengan sebaik-baiknya oleh OPD teknis yang menangani, sehingga manfaatnya bisa segera dirasakan masyarakat. Tentu hal ini untuk segera menyambungkan kembali akses masyarakat RT 2 di Kampung Teluk Sumbang, Bidukbiduk seperti sediakala. “Jadi aktivitas tidak terhenti terlalu lama nanti,” pungkasnya. (ADV/KN)

DPRD Berau Dorong DPUPR Evaluasi dan Percepat Proyek Fisik

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah.

TANJUNG REDEB – Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (DPUPR) Berau diminta agar lebih teliti dalam menyelesaikan pengerjaan pembangunan infrastruktur.

Anggota Komisi III DPRD Berau, Suriansyah, mengungkapkan bahwa pengerjaan proyek fisik harus dilakukan dengan teliti. Selain itu, pembangunan juga jangan sampai terlambat, terlebih jika melewati batas waktu yang ditentukan.

“Memang jika kontraktor yang mengerjakan terlambat, mereka terkena denda dan saya rasa itu adil,” tegasnya.

Mewakili Komisi III, Suriansyah meminta agar DPUPR bisa melakukan evaluasi dan mempercepat pengerjaan proyek yang telah direncanakan tersebut.

“Kita minta jangan ada penundaan. Kalau bisa lebih cepat lebih baik,” tegasnya.

Politikus Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) ini mendorong agar DPUPR dapat mengimbau pihak kontraktor mengerjakan pembangunan infrastruktur dengan cepat dan sesuai RAB.

“Kalau pembangunan cepat tapi hasilnya tidak sesuai dengan yang ada di dalam RAB, tentu akan menjadi masalah,” katanya.

Suriansyah berharap, DPUPR dapat mengerjakan pembangunan fisik yang menggunakan anggaran paling besar terlebih dahulu.

“Kita harus menghindari SILPA yang besar, jadi pengerjaan pembangunan fisik yang menggunakan anggaran besar harus diperhatikan,” tandasnya. (ADV/KN)

Tahun 2025 Target Pengangguran Turun, Ratna Minta Aksi Nyata Pemkab Berau

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang.

TANJUNG REDEB – Program yang benar-benar berfokus dalam mengurangi angka pengangguran ditegaskan oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang, penting untuk dimiliki Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau.

Ia menilai, persoalan angka pengangguran merupakan masalah klasik yang harus segera mendapat solusi dari Pemkab Berau. Bahkan, Ratna mengharapkan pada tahun 2025 mendatang persoalan tersebut dapat teratasi.

“Saya berharap angka pengangguran kita dapat turun di tahun 2025, ini masalah klasik yang harus diberikan solusi oleh pemerintah,” ungkapnya.

Ia menambahkan, Pemkab Berau harus mampu berperan dalam membuka kesempatan kerja yang luas. Menurut Ratna, keterlibatan pihak swasta juga dinilai penting untuk mengentaskan masalah tersebut.

“Apakah itu lewat kerja sama dengan swasta atau seperti apa, yang pasti Pemkab harus benar-benar dapat mengurangi angka pengangguran kita dan tentu itu melalui dibukanya lapangan pekerjaan,” tuturnya.

Terlebih, ia juga menilai tantangan Pemkab ke depan akan semakin kompleks. “Mulai dari bertambahnya angka para lulusan dari berbagai kampus, pertumbuhan jumlah penduduk dengan masuknya orang-orang dari berbagai daerah, ini semua tantangan yang akan dihadapi sehingga kita harus benar-benar siap,” pungkasnya. (ADV/KN)

Falentinus: BUMK Angkat Produk Kearifan Lokal Berau

Penulis
redaksi2
-
0
Anggota Komisi II DPRD Berau, Falentinus Keo Meo.

TANJUNG REDEB – Badan Usaha Milik Kampung (BUMK) dinilai oleh Anggota Komisi II DPRD Berau, Falentinus Keo Meo, dapat meningkatkan potensi lokal.

Dia mengatakan, BUMK adalah lembaga usaha kampung yang dapat dikelola oleh masyarakat dan pemerintah kampung dalam upaya memperkuat perekonomian kampung dan dibentuk berdasarkan kebutuhan serta potensi kampung.

Lanjutnya, BUMK juga berperan menciptakan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat, dan mengangkat produk kearifan lokal. Selain itu, program BUMK merupakan inisiatif penting dalam menggerakkan ekonomi di wilayah perkampungan.

“Pemerintah kampung dapat mendirikan BUMK sesuai kebutuhan dan potensi desa yang ditetapkan melalui Peraturan Kampung (Perkam). Keberadaan BUMK juga bisa menjadi tulang punggung perekonomian kampung guna mencapai peningkatan kesejahteraan masyarakat kampung,” tuturnya.

“Keberadaan BUMK juga bisa menjadi salah satu upaya mengatasi permasalahan di kampung, terutama dalam lingkup kesejahteraan,” tambahnya.

Sedangkan peraturan yang mengatur tentang keberadaan BUMK tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia (UU RI) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. (ADV/MK)

Pulau Derawan Masuk 50 Besar ADWI, Dorong Disbudpar Benahi Wisata

Penulis
redaksi
-
0
Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah

TANJUNG REDEB – Pulau Derawan baru-baru ini dinyatakan masuk ke dalam 50 besar Anugerah Desa Wisata Indonesia (ADWI). Hal itu tentu menjadi sebuah kebanggaan bagi masyarakat Bumi Batiwakkal, tak terkecuali Wakil Ketua I DPRD Berau, Syarifatul Syadiah.

Ia menyambut gembira kabar baik tersebut. Bahkan, harapannya terhadap Pulau Derawan ke depannya dapat semakin dikenal hingga ke mancanegara.

“Tentunya kabar ini membawa kebahagiaan bagi kita semua. Apalagi Pulau Derawan adalah destinasi wisata kebanggaan kita,” ucapnya.

Menurutnya, prestasi tersebut menjadi momentum emas bagi Berau untuk dapat meningkatkan kunjungan pariwisata.

Untuk itu, pemerintah melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Disbudpar) Berau dapat membenahi seluruh objek wisata yang dinilai berpotensi besar untuk menjadi wisata andalan di kemudian hari.

“Bukan Pulau Derawan saja, tapi saya berharap semua objek wisata potensial yang kita punya bisa dikelola dengan baik dan maksimal. Apalagi ke depan akan ada IKN yang tentunya memberi dampak pada kunjungan wisata kita,” pintanya.

Ia berharap Pulau Derawan mampu mempertahankan prestasi, serta berakhir dengan menjadi pemenang desa wisata yang akan direkomendasikan oleh Pemerintah Pusat kepada para wisatawan untuk dikunjungi.

“Semoga Berau mampu menjadi pemenangnya,” pungkasnya. (adv/KN)

OIKN Perkenalkan Potensi Proyek IKN ke Pemilik Burj Khalifa

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala OIKN Bambang Susantono (kiri), Founder and Managing Director Emaar Properties Mohamed Ali Rashed Alabbar (tengah), Menteri BUMN Erick Thohir (kanan) saat kunjungan ke IKN, Minggu (26/5/2024). ANTARA/HO-OIKN

JAKARTA – Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Bambang Susantono bersama Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memperkenalkan proyek IKN ke Founder and Managing Director Emaar Properties Mohamed Ali Rashed Alabbar yang merupakan pengembang dari gedung tertinggi dunia Burj Khalifa di Dubai.

Dalam keterangan resmi yang diterima di Jakarta, Minggu (26/5/2024), Bambang memperlihatkan kematangan proyek Ibu Kota Nusantara itu sebagai potensi investasi yang menguntungkan bagi perusahaan besar di Uni Emirat Arab (UEA) tersebut.

Ia dan Menteri BUMN mengajak pemilik Burj Khalifa berkeliling melihat progres pembangunan Istana Presiden, serta Plaza Seremoni yang akan rampung dalam waktu dekat.

“Kunjungan Menteri BUMN, Pak Erick Thohir kali ini membawa satu perusahaan besar dari UEA, Kami berkeliling ke lokasi inti pembangunan IKN Istana Presiden dan Plaza Seremoni untuk melihat progresnya, sekaligus menunjukkan kematangan proyek IKN,” ujar Kepala OIKN.

Lebih lanjut Menteri BUMN Erick Thohir mengatakan, kontribusi sektor swasta dalam pembangunan proyek IKN sangat penting. Sehingga dengan mengajak calon investor berkeliling langsung melihat progres pembangunan, diharapkan bisa meningkatkan potensi minat perusahaan terkait.

“Kemarin Elon Musk datang ke sini dan banyak juga figur-figur internasional datang ke sini, jadi ini sesuatu yang kita harapkan adanya pembangunan dari pada investasi dari teman-teman sahabat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi di situ,” katanya.

Sebelumnya Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) mengungkapkan kunjungan Menteri BUMN Erick Thohir dan pimpinan perusahaan Emaar Properties dari Uni Emirat Arab yakni Mohamed Alabbar ke Nusantara, Kalimantan Timur membuktikan minat investasi yang besar ke IKN.

“Hari ini pimpinan Emaar, suatu perusahaan properti dan bidang lainnya berskala global dari UAE melihat langsung progress pembangunan di IKN bersama Kepala OIKN, Menteri BUMN dan pejabat lainnya, membuktikan minat yg besar dari investor asing untuk membuktikan sendiri pembangunan di IKN dan sangat tertarik untuk mempertimbangkan setiap peluang dalam mendukung Nusantara,” ujar Juru Bicara OIKN Troy Pantouw kepada ANTARA di Jakarta, Minggu (26/5/2024).

Troy menambahkan, Otorita Ibu Kota Nusantara membuka kesempatan seluas-luasnya bagi calon investor baik dari lokal, dalam dan luar negeri. (ANT/KN)

Izin Usaha 11 SPBE Terancam Dicabut, Terbukti Curang saat Pengisian Elpiji 3 Kg

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan dalam ekspose temuan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) terkait hasil pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) gas elpiji 3 kg di PT Patra Trading SPBBE Tanjung Priok di Jakarta, Sabtu (25/5/2024). ANTARA/Harianto

JAKARTA – Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengatakan bahwa pihaknya menemukan sebanyak 11 titik Stasiun Pengisian Bulk Elpiji (SPBE) yang diduga melakukan kecurangan dalam pengisian gas subsidi LPG 3 kilogram (kg).

“Nah hari ini kita temukan, harusnya 3 kilogram ternyata isinya antara 2,2 kg sampai 2,8 kg. Sudah ditemukan 11 titik,” kata Mendag dalam ekspose temuan Stasiun Pengisian Bahan Bakar Elpiji (SPBBE) terkait hasil pengawasan Barang dalam Keadaan Terbungkus (BDKT) gas elpiji 3 kg di PT Patra Trading SPBBE Tanjung Priok di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Mendag mengungkapkan bahwa 11 SPBE tersebut ditemukan di wilayah Jakarta Utara, Tanggerang, dan sebagian di daerah Bandung. SPBE tersebut ditemukan dari hasil uji sampel ketika jajaran Kemendag melakukan pengawasan, dimana terdapat kekurangan 200-700 gram setiap tabung.

Pria yang akrab disapa Zulhas ini mengatakan bahwa ke-11 SPBE tersebut sejauh ini diberikan sanksi administrasi atau peringatan agar kembali mengisi tabung LGP 3kg sesuai dengan ketentuan.

Namun, Mendag menegaskan apabila peringatan yang dilayangkan tersebut tidak diindahkan oleh para SPBE, makan izin usaha mereka akan dibekukan atau dicabut.

Hal itu, merujuk pada Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 2021, disebutkan bahwa pelaku usaha yang mengemas atau membungkus barang, memproduksi atau mengimpor barang dalam keadaan terbungkus wajib menjamin kebenaran kuantitas yang tercantum dalam kemasan atau label.

“Jadi ini juga perhatian pada Pertamina dan Kementerian ESDM, (jika ada) pengusaha-pengusaha yang nakal diingatkan, kalau (pengusaha) tidak mengindahkan harus dicabut izinnya, karena memang itu aturannya. Diingatkan sekali, jika tidak diindahkan maka harus di cabut izin usahanya,” tegas Mendag.

Lebih lanjut Mendag mengatakan bahwa pihaknya memperkirakan kerugian dari dugaan pelanggaran tersebut mencapai Rp2 miliar. Oleh karena itu, dia berharap Pemda yakni bupati/wali kota bisa menjadi garda terdepan dalam melakukan pengawasan.

Mendag juga mengaku bahwa pihaknya akan terus mendatangi para SPBE guna mencegah tindakan yang merugikan bagi masyarakat. Apalagi, menurut Zulhas, ada sekitar 800 SPBE yang ada di seluruh Indonesia.

“Ini mungkin kita akan datangi lagi beberapa (SPBE) yang ukurannya nggak sesuai, kita akan datangi sampai informasi ini sampai di kabupaten-kabupaten, diketahui oleh perusahaan, publik, sehingga kalau semua tahu biasanya tidak lagi ada yang main-main,” imbuh Mendag.

Di tempat yang sama, Direktur Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga Kemendag Moga Simatupang menambahkan bahwa temuan tersebut merupakan hasil pengawasan yang dilakukan pihaknya setelah menerima laporan dari masyarakat.

“Penemuan hasil pengawasan kan dari satu slot 560 tabung, kita ambil sampelnya 80 tabung dari 560 tabung, dari 80 tabung itu kita uji, ada beberapa tabung yang isinya kurang dari 200-700 gram. Itu totalnya ada 80 tabung yang disita dari hasil uji sampel, karena kami tidak mau mengganggu produksinya, nanti masyarakat kekurangan ini (LPG 3kg),” jelas Moga.

Dia menyebutkan ada 11 SPBE yang sudah dipantau dan ke-11 SPBE itu ditemukan ada pelanggaran, wilayahnya yaitu Kota Bandung, Kabupaten Bandung, Bandung Barat, Cimahi, Purwakarta, Kota Tangerang, Tangerang Selatan dan DKI Jakarta.

“Dan sanksinya sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2021. Pasal 166 ayat 1 dan 2, yaitu sanksi administrasi. Jadi kita berikan teguran tertulis dulu, nanti jika tidak diindahkan sampai dua kali dan selanjutnya kalau tidak diindahkan kembali itu akan dicabut izinnya,” jelas Moga.

Dia menambahkan kerugian akibat perbuatan dugaan curang tersebut bisa mencapai Rp1,7 miliar untuk setiap SPBBE per tahun.

Sementara itu, Direktur Pemasaran Regional Pertamina Patra Niaga Mars Ega Legowo Putra mengaku bahwa pihaknya telah mendapat surat peringatan tertulis mengenai hal tersebut.

Ega juga mengaku bahwa pihaknya siap menyelaraskan standar antara yang ada di Kementerian Perdagangan dan Pertamina.

“Kami sudah mengusulkan untuk penyelarasan, kami sudah memberikan masukan kepada Kementerian Perdagangan untuk menuju apa yang kita harapkan untuk perbaikan ke depan. Termasuk juga masukan dari Kementerian Perdagangan yang diberikan kepada kami, untuk kita tindak lanjuti segera,” kata Ega. (ANT/KN)

Sering Terlambat, Kemenhub Surati Garuda Indonesia Minta Perbaiki Layanan Haji

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi - Layanan penerbangan haji yang dilaksanakan oleh maskapai Garuda Indonesia. (foto : dok. Garuda Indonesia)

JAKARTA – Kementerian Perhubungan memberikan teguran dan tindakan tegas kepada maskapai penerbangan PT. Garuda Indonesia untuk melakukan perbaikan terkait sejumlah keluhan dan masukan mengenai pelayanan penyelenggaraan angkutan haji 2024.

“Kami mendengarkan keluhan yang disampaikan oleh masyarakat maupun pemangku kepentingan lain terhadap penerbangan maskapai Garuda. Untuk itu, kami telah menindaklanjuti hal tersebut dengan memberikan teguran dan menindak tegas agar sejumlah perbaikan segera dilakukan,” ujar Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dalam keterangan di Jakarta, Sabtu (25/5/2024).

Budi menyampaikan bahwa Kemenhub telah menindak tegas Garuda Indonesia agar segera memperbaiki pelayanannya. Teguran juga dilakukan dengan bentuk melayangkan surat.

Surat teguran tersebut dikeluarkan oleh Direktur Jenderal Perhubungan Udara dengan Nomor surat AU.402/2/21/DJPU.DKPPU-2024. Surat ini berisi teguran atas Angkutan Penerbangan Haji Tanggal 17 Mei 2024 dan tidak dapat beroperasinya beberapa pesawat terbang Angkutan Haji Tahun 2024, yang dikarenakan permasalahan teknis sehingga mengakibatkan terganggunya jadwal keberangkatan jamaah haji pada beberapa embarkasi.

Selain teguran, Menhub juga meminta Garuda untuk melakukan sejumlah perbaikan. Hal ini untuk memastikan fase keberangkatan Jamah Haji Tahun 2024 dapat berjalan sesuai jadwal dan untuk memenuhi batas waktu tanggal 10 Juni 2024.

“Pertama, kami meminta PT. Garuda Indonesia memberikan prioritas utama dalam program nasional pelaksanaan angkutan haji tahun 2024. Kedua, agar Garuda segera menyusun rencana mitigasi dan langsung melaporkan langkah percepatan atas recovery keterlambatan penerbangan angkutan haji Indonesia tahun 2024 ke Dirjen Perhubungan Udara,” kata Menhub.

Surat teguran juga diberikan terkait kejadian Return To Base (RTB) pesawat Garuda Indonesia, dengan nomor penerbangan GA 1105 tipe Boeing 747-400 registrasi ER-BOS, untuk Pemberangkatan Jemaah Haji Embarkasi Makassar kloter 5 di Bandar Udara Internasional Sultan Hasanuddin Makassar (UPG), menuju Madinah (MED) pada Selasa, 15 Mei 2024.

“Kami juga meminta Garuda Indonesia untuk memastikan kesiapan pesawat baik operasional maupun perawatannya selama pelaksanaan penerbangan angkutan haji tahun 2024. Selain itu, perlu ditingkatkan kordinasi yang baik antara PT. Garuda Indonesia dengan pemilik pesawat yang disewa,” jelas Menhub.

Selain kedua poin tersebut, Kemenhub juga meminta agar Garuda Indonesia meningkatkan pengawasan terhadap kondisi pesawat yang digunakan selama penerbangan angkutan haji tahun 2024.

“Hal ini ditegaskan agar kejadian serupa tidak terulang kembali pada keberangkatan berikutnya,” kata Menhub.

Sebelumnya, Direktur Utama PT Garuda Indonesia Irfan Setiaputra mengatakan bahwa pihaknya berkomitmen untuk terus melalukan perbaikan demi mewujudkan penerbangan yang berkeselamatan utamanya dalam masa angkutan haji 2024.

Irfan yang dihubungi melalui pesan singkat, di Jakarta, Jumat (24/5/2024) mengaku siap untuk terus melakukan perbaikan sehingga angkutan haji dapat terlaksana dengan baik dan para jamaah calon haji tetap aman, nyaman dan berkeselamatan selama penerbangan pergi-pulang (PP) Indonesia-Mekah.

“Kita akan terus perbaiki dan utamakan keselamatan dan kenyamanan jamaah (haji),” kata Irfan.

Meski begitu, Irfa enggan memberi komentar banyak soal adanya sejumlah teguran dari berbagai pihak terkait sejumlah penebangan jamaah calon haji, namun dia menegaskan bahwa pihaknya berkomitmen akan terus memperbaiki segala yang menjadi hambatan demi memberikan pelayanan terbaik kepada penumpang. (ANT/KN)

OJK : Skema “Student Loan” untuk Pembayaran UKT Harus Dikaji Lebih Matang

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi usai acara “Harvesting Gernas BBI-BWI 2024 Provinsi Sumsel” di Palembang, Minggu (26/5/2024). (ANTARA/Rizka Khaerunnisa)

PALEMBANG – Kepala Eksekutif Pengawas Perilaku Pelaku Usaha Jasa Keuangan, Edukasi, dan Pelindungan Konsumen OJK Friderica Widyasari Dewi menilai, skema pinjaman biaya pendidikan bunga rendah untuk mahasiswa (student loan) yang digunakan untuk membayar uang kuliah tunggal (UKT) hanya menjadi salah satu alternatif.

Dia mengingatkan bahwa produk jasa keuangan pada dasarnya bertujuan untuk memudahkan kehidupan masyarakat asalkan produk tersebut memang digunakan secara tepat dan sesuai kebutuhan.

“Tiap produk keuangan itu tidak tentu cocok untuk semua orang, termasuk seperti student loan ini kan menjadi satu alternatif saja yang bisa dipilih oleh mahasiswa khususnya mahasiswa S1,” kata perempuan yang akrab disapa Kiki itu saat dijumpai di Palembang, Minggu (26/5/2024).

Kiki memandang, skema tersebut memerlukan kajian yang matang oleh berbagai pihak, termasuk pihak perbankan, apabila hendak mewujudkan skema tersebut dengan tetap mempertimbangkan tujuan utama yakni membantu mahasiswa hingga lulus kuliah.

“Misalnya, term and condition-nya dipermudah. Misalnya, nanti kalau membayar bisa setelah dia bekerja dan lain-lain. Jadi term and condition-nya bisa dibahas untuk semua pihak bisa dengan win-win solution,” ujar Kiki.

Di sisi lain apabila pemerintah memiliki skema lain yang memungkinkan biaya UKT sangat terjangkau, langkah ini dinilai Kiki juga lebih baik. Namun, kata Kiki, langkah ini tentu tidak mudah sehingga produk jasa keuangan untuk mahasiswa dapat menjadi jembatan.

Sebagai informasi, wacana skema student loan kembali mengemuka di tengah biaya UKT yang melonjak tinggi hingga memicu demo mahasiswa di berbagai daerah.

Sebelumnya pada awal tahun ini, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan bahwa Dewan Pengawas Lembaga Pengelola Dana Pendidikan (LPDP) tengah menyiapkan pengembangan student loan, namun masih dalam tahap pengkajian.

Hal itu disampaikan Sri Mulyani merespon isu penggunaan fasilitas pinjaman oleh mahasiswa Institut Teknologi Bandung (ITB) dari perusahaan peer-to-peer lending (P2P Lending) yang digunakan untuk membayar UKT.

Bendahara Negara itu juga telah mewanti-wanti agar student loan tak mengalami gagal bayar seperti yang terjadi di Amerika Serikat (AS) sehingga berujung pada pinjaman yang justru membebani mahasiswa. (ANT/KN)

1...930931932...1,255Halaman 931 dari 1,255