JAKARTA – Menteri Pertahanan Prabowo Subianto akan melanjutkan kembali mega proyek tanggul laut raksasa (giant sea wall) di sepanjang jalur pantai utara Jawa, guna mencegah turunnya tanah dan naiknya air laut.
Dengan posisinya saat ini sebagai Menhan, Prabowo sebenarnya mengakui tidak terlibat langsung dalam kajian proyek ini. Namun, dia mengaku merasa terpanggil untuk lebih memusatkan perhatian kepada rencana besar ini yang sudah digantung belasan tahun.
“Saya sendiri yang tidak terlibat langsung dalam kajian dan pembahasan tersebut. Seolah-olah masalah ini yang merupakan jawaban atas fenomena naiknya permukaan laut, abrasi, hilangnya banyak lahan-lahan kita dan terutama kualitas hidup sebagai rakyat kita sungguh-sungguh mengenaskan,” kata Prabowo dalam Seminar Nasional tentang Giant Sea Wall Pulau Jawa, Rabu (10/1/2024).
Adapun menurut perhitungan Prabowo, proyek ini akan butuh dana hingga USD 60 miliar atau setara Rp 930 triliun dan butuh waktu lama hingga 2040. Sementara tahap awal memakan dana Rp 164 triliun yang dilakukan di Teluk Jakarta.
Proyek tanggul laut raksasa bukan hal baru, lantaran rencana serupa pernah digagas oleh Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo pada 2012 lalu. Namun, tempatnya di Jakarta, berbarengan dengan reklamasi dalam bentuk pulau-pulau.
Sama seperti yang diutarakan Prabowo, konsultan tanggul raksasa di Jakarta ini juga disebutkan dari Belanda.
Namun proyek ini pernah ditolak Anies Baswedan saat dia menjadi Gubernur DKI Jakarta pada 2018. Anies menilai proyek tanggul laut raksasa di Teluk Jakarta dianggap sebagai kobokan raksasa yang malah akan menampung air kotor.
Dibandingkan tanggul laut, Anies melihat pesisir utara Jakarta lebih butuh tanggul pantai. Namun Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Luhut Binsar Pandjaitan menilai kalau tak ada tanggul laut raksasa, Jakarta bisa tenggelam.
Akhirnya Anies memerintahkan pembangunan tanggul raksasa yang masuk dalam proyek National Capital Integrated Coastal Development (NCICD) di Teluk Utara Jakarta dikaji ulang bersama Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Pada Agustus 2021 lalu, Anies yang masih duduk di kursi Gubernur DKI Jakarta menggelar webinar usai Presiden AS Joe Biden menyebut Jakarta akan segera tenggelam.
Berdasarkan beberapa penelitian dunia yang dikutipnya, menunjukkan penurunan permukaan tanah bukan hanya terjadi di pesisir utara Jakarta, tapi juga di selatan Jakarta. Penyebabnya karena penurunan muka tanah (land subsidence) imbas dari masih banyaknya penyedotan air tanah di Jakarta. Terutama di gedung-gedung besar ibu kota.
“Sehingga penyelesaian tidak hanya andalkan pembangunan tanggul, itu bukan satu-satunya jurus ampuh karena kita juga harus lakukan mengurangi penyedotan air tanah yang memberikan dampak perlambatan land subsidence di Jakarta,” kata Anies.
Anies pun berupaya memperlambat penurunan tanah Jakarta. Pertama, pengurangan penyedotan air tanah diganti dengan pemipaan yang dilakukan PAM Jaya. Di perkampungan Jakarta, Anies membangun kios-kios air agar warga bisa dapat air bersih. Kedua, melakukan penindakan pada gedung-gedung yang sedot air tanah sembarang.
Upaya lain, kata Anies, menambah jumlah air tanah dengan cara tambah sumur resapan. Gunanya bukan cuma menahan beban di Puncak, Bogor, ketika air tinggi akibat hujan, tapi bisa menjadi penampungan air yang meresap ke dalam tanah.
“Pada simulasi tanggul pantai yang saat ini dikerjakan, tak akan selesai kalau hanya satu, Tapi dua (solusi) lainnya harus dikerjakan. Dampak tanggul pantai 1-3 meter ternyata tak punya efek terlalu jauh. Tapi di sisi lain, kita harus terus kawal dengan pengurangan air tanah dan penurunan muka tanah terkendala,” ujar dia. (Kum/KN)
