Presiden Jokowi : Kenaikan UKT Akan Dikaji Terlebih Dahulu

-

28/05/2024

WhatsApp Image 2024-05-28 at 01.09.14 — Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim menyampaikan keterangan pers usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5/2024). (ANTARA/Yashinta Difa)

JAKARTA – Pemerintah memutuskan untuk membatalkan kebijakan kenaikan besaran uang kuliah tunggal (UKT), yang diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Mendikbudristek) Nomor 2 Tahun 2024.

Menurut Mendikbudristek Nadiem Anwar Makarim, keputusan tersebut diambil setelah pemerintah berdialog dengan para rektor universitas dan mendengar aspirasi dari berbagai pemangku kepentingan terkait isu yang belakangan menjadi sorotan publik ini.

“Kemendikbudristek telah mengambil keputusan untuk membatalkan kenaikan UKT pada tahun ini dan kami akan merevaluasi semua permintaan peningkatan UKT dari PTN (perguruan tinggi negeri),” kata Nadiem usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (27/5/2024).

Dia menjelaskan untuk tahun ini, tidak ada mahasiswa yang akan terdampak kebijakan kenaikan UKT, sementara pemerintah akan mengevaluasi satu per satu permintaan dari perguruan tinggi untuk peningkatan UKT tahun depan.

“Jadi ini benar-benar suatu hal, aspirasi yang kami dengarkan (dari) masyarakat dan juga kami ingin memastikan bahwa kalau pun ada kenaikan UKT harus dengan asas keadilan dan kewajaran. Itu yang akan kita laksanakan,” tutur Nadiem.

Dalam kesempatan itu, Nadiem mengucapkan terima kasih kepada seluruh unsur masyarakat terutama mahasiswa dan para rektor universitas yang telah memberikan masukan dan pandangannya, hingga pemerintah memutuskan untuk membatalkan kenaikan UKT tahun ini.

“Untuk detailnya seperti apa kebijakannya akan dilakukan nanti. Dari Dirjen Dikti akan menjelaskan detailnya dalam waktu secepatnya,” kata dia.

Beberapa waktu terakhir, ramai diberitakan bahwa sejumlah kampus memberikan lompatan biaya UKT yang besar, seperti kenaikan dari UKT golongan empat ke golongan lima dan seterusnya dengan besaran rata-rata lima sampai 10 persen.

Hal tersebut menjadi polemik hingga terjadi gelombang demonstrasi mahasiswa perguruan tinggi negeri di sejumlah daerah. (ANT/KN)

Ichsan Rapi: Pemkab Berau Harus Prioritaskan Solusi untuk Blankspot

Penulis

-

28/05/2024

Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi

**Dorong Pengentasan Blankspot hingga Wilayah Pelosok**

TANJUNG REDEB – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Berau diminta segera mengentaskan blankspot hingga ke wilayah pelosok. Hal itu disampaikan Sekretaris Komisi III DPRD Berau, Ichsan Rapi.

Dia menilai, masalah blankspot kerap kali dikeluhkan masyarakat pedalaman dan hingga kini pun belum ada solusi untuk menyelesaikan masalah tersebut.

“Pemkab Berau perlu memberikan perhatian lebih dan mencari solusi cepat guna percepatan era digitalisasi di Berau. Kalau pemerintah memang serius, saya rasa masalah ini bisa segera diselesaikan,” tegasnya.

Kata dia, Pemkab Berau tengah fokus dalam pengembangan dan pemerataan pembangunan di Berau. Hanya saja, kebutuhan internet pun tak kalah penting di tengah era digitalisasi.

“Apa-apa sudah berbasis online, baik itu mencari informasi, berkomunikasi, dan sebagainya,” imbuhnya.

Dirinya berharap, persoalan blankspot bisa menjadi perhatian khusus dari pemerintah daerah ke depan. Terlebih daerah yang memiliki destinasi wisata, perlu menjadi prioritas saat ini.

“Pemerintah jangan sampai tutup mata, perlu perhatikan kawasan mana saja yang belum terjamah internet. Paling penting itu tempat wisata supaya internet bisa berfungsi sebagai iklan dan promosi,” pungkasnya. (adv/KN)

Tingkatkan Pelayanan Haji, Ketua DPRD Berau Tekankan Pentingnya Perda PJTH

Penulis

-

28/05/2024

WhatsApp Image 2024-05-28 at 03.14.53 — Ketua DPRD Berau, Madri Pani

TANJUNG REDEB – Ketua DPRD Berau, Madri Pani meminta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) maksimal menjalankan Peraturan daerah (Perda) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pembiayaan Transportasi Jamaah Haji (PTJH).

Dijelaskannya, dalam salinan Perda Provinsi Kaltim itu, sudah jelas pasal-pasal yang menjelaskan semua tentang haji dan hak yang didapat oleh jamaah haji.

Seperti di pasal 2 menjelaskan, pembiayaan transportasi jamaah haji disediakan dengan maksud dan tujuan untuk meningkatkan pelayanan bagi jamaah haji Kalimantan Timur dalam menjalankan ibadah haji di tanah suci dan peningkatan pelayanan, bertujuan pelaksanaan ibadah haji berjalan aman, nyaman, tertib, dan lancar.

Kemudian, di pasal 3 adalah tentang tanggungjawab pemerintah daerah, yakni Pemda bertanggung jawab terhadap transportasi jamaah haji.

Namun, jelasnya, ada beberapa jamaah yang tidak bisa berangkat lantaran terkendala, mulai dari kenaikan pembayaran biaya haji, sehingga tidak bisa melunasi. Padahal, mereka sudah lama menunggu.

“Itu harus juga jadi perhatian. ‘Kan kasihan, sudah menunggu lama lalu tidak jadi. Apalagi Kaltim juga sudah ada aturan yang mengatur tentang haji ini,” ucapnya.

Transportasi yang dimaksud dalam Perda, meliputi dari daerah asal ke embarkasi dan dari debarkasi ke daerah asal.

Namun, tanggungjawab pelayanan transportasi jamaah haji sebagaimana dimaksud dalam pasal 3, adalah transportasi dari daerah asal ke embarkasi, menjadi tanggungjawab Pemerintah Kabupaten/Kota yang pembiayaannya ditetapkan dalam perda masing-masing. (adv/KN)

Harga Beras Melonjak, DPRD Berau Desak Pengawasan Ketat

Penulis

-

28/05/2024

Ratna Kalalembang2 — Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang

TANJUNG REDEB – Menjelang Lebaran Iduladha, Anggota Komisi II DPRD Berau, Ratna Kalalembang, mendorong Pemerintah Kabupaten (Pemkab) untuk melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Sanggam Adji Dilayas (SAD) serta agen distributor.

Apalagi, menurutnya, saat ini beberapa jenis sembako sudah mengalami kenaikan. Salah satunya adalah beras yang harganya melonjak drastis.

Lanjutnya, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait harus turun ke lapangan agar tidak ada kenaikan harga sembako.

Selain itu, pengawasan lapangan secara berkala juga perlu dilakukan. Dikhawatirkan, ada saja oknum pedagang maupun distributor yang nakal dengan cara melakukan penumpukan bahan sembako.

Kekhawatiran yang diungkapkan Ratna tersebut cukup mendasar. Pasalnya, hampir setiap tahun, ada saja bahan sembako yang mendadak sulit didapatkan. Kalaupun ada, harganya pun mahal.

“Nah, ini yang tidak kami inginkan. Jangan sampai pada momen lebaran kali ini ada bahan pokok yang tiba-tiba langka karena adanya permainan oknum. Makanya, pengawasan langsung ke lapangan sangat penting,” paparnya.

Sebenarnya, Ratna ingin mengajak anggota DPRD di Komisi II serta unsur pimpinan untuk melakukan sidak ke Pasar Sanggam Adji Dilayas dan agen penyalur.

Hanya saja, banyaknya agenda yang sudah tersusun di Banmus DPRD Berau membuat pihaknya tidak bisa melakukan hal tersebut.

“Nanti akan dilihat juga. Kalau waktu dan kondisi memungkinkan dan itu mendesak, kami akan turun juga melakukan sidak,” katanya berjanji. (adv/KN)

MHU-MMSGI Cepat Tanggap Berikan Bantuan untuk Korban Banjir Kutai Barat

Penulis

-

27/05/2024

PT MHU sebagai bagian dari MMSGI bergerak cepat membantu korban banjir yang melanda Kubar. (istimewa)

KUTAI BARAT – PT Multi Harapan Utama (MHU) sebagai bagian dari MMS Group Indonesia (MMSGI) bergerak cepat membantu korban banjir yang melanda Kabupaten Kutai Barat (Kubar). Sebagaimana diketahui, pekan lalu intensitas hujan yang tinggi di Kaltim memicu banjir pada sebagian wilayah, salah satunya di Kubar.

Bersama tim ESDM Siaga Bencana, MHU Emergency Response Team (Tim ERT MHU) turun langsung ke beberapa titik lokasi banjir. Untuk membantu evakuasi dan memberikan layanan kesehatan bagi warga terdampak.

Kepala Teknik Tambang MHU Aris Subagyo menyampaikan, aksi kemanusiaan ini adalah bentuk kepedulian perusahaan pada musibah bencana alam yang menimpa masyarakat.

“Tentunya bantuan ini adalah wujud dari keprihatinan kami yang diharapkan dapat meringankan beban warga terdampak,” terang Aris.

Selain menerjunkan Tim ERT, Aris menambahkan MHU juga memberikan bantuan logistik berupa kebutuhan dasar masyarakat, seperti bahan makanan, obat-obatan, perlengkapan anak, dan selimut.

“Bantuan logistik ini adalah hasil identifikasi Tim ERT MHU dari situasi dan kondisi di lapangan atas kebutuhan mendesak masyarakat agar tepat sasaran,” jelas Aris.

Dari beberapa hari melakukan kegiatan kemanusiaan, Tim ERT MHU dapat membantu beberapa daerah terdampak di antaranya Kelurahan Melak Ilir, Kampung Empakuq, Kampung Emakuq, dan Kampung Muara Bunyut di Kecamatan Melak.

Aksi kemanusiaan MHU dan MMSGI ini tentunya dilakukan dengan koordinasi bersama Badan Nasional Penanganan Bencana (BNPB) Kubar serta pemerintah daerah setempat untuk pemerataan distribusi bantuan dari berbagai pihak lain. (kn)

Pemkab PPU dan Kementerian PUPR Sepakati Bangun IPA Baru di Sepaku

Penulis

-

27/05/2024

PPU – Pemkab Penajam Paser Utara (PPU) berencana melakukan peningkatan perluasan pelayanan air bersih untuk masyarakat di Kecamatan Sepaku. Sekaligus untuk menyokong pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) dari sisi kebutuhan air bersih.

Seperti diketahui, saat ini kapasitas pelayanan air minum yang dilayani oleh Perumda Air Minum (PAM) Danum Taka melalui Instalasi Kota Kecamatan (IKK) Kecamatan Sepaku hanya mencapai 30 liter per detik. Kapasitas ini dianggap masih sangat terbatas dan belum mampu memenuhi kebutuhan yang meningkat pesat, baik untuk masyarakat Sepaku.

Belum lagi fasilitas pendukung pembangunan infrastruktur di Ibu Kota Negara (IKN) seperti kantor proyek dan hunian pekerja IKN. Oleh karena itu, menurut Pj Bupati PPU Makmur Marbun, peningkatan kemampuan di wilayah tersebut harus ditingkatkan melalui pembangunan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dengan kapasitas 50 liter per detik di Kecamatan Sepaku.

Untuk mengatasi masalah ini, kerja sama antar lembaga perlu dibangun. Dalam hal ini, Kementerian PUPR Direktorat Jenderal Cipta Karya bersama Pemkab PPU telah menyepakati untuk meningkatkan kapasitas pelayanan air minum di kawasan tersebut.

“Kolaborasi ini mencakup pembangunan dan pengelolaan IPA dengan kapasitas 50 liter per detik di kompleks IPA Sepaku,” ujar saat menghadiri Minute of Meeting terkait Pembangunan dan Pengelolaan IPA dengan kapasitas 50 liter per detik di Kecamatan Sepaku, Kamis, (23/5/2024) di Bali.

Makmur menegaskan bahwa pembangunan IPA dengan kapasitas 50 liter per detik ini diharapkan dapat berkontribusi dalam peningkatan dan penambahan jaringan air rumah tangga setara 5.000 sambungan rumah (SR) di Kecamatan Sepaku. Termasuk kebutuhan instansi swasta maupun pemerintah di kawasan penyangga utama IKN.

“Kolaborasi ini sangat penting untuk memastikan masyarakat di PPU, khususnya di Sepaku mendapatkan akses air minum yang layak dan berkelanjutan,” imbuhnya.

Ia juga mengungkapkan bahwa pertemuan itu merupakan langkah penting dalam mendukung pembangunan IKN yang saat ini sedang gencar dilaksanakan. Baik di dalam kawasan inti pusat pemerintahan maupun di sekitarnya.

“Pembangunan IKN meningkatkan kebutuhan akan layanan air minum yang cepat, layak dan berkelanjutan. Untuk itu langkah ini sangat dibutuhkan untuk meningkatkan layanan air bersih yang ada di wilayah Sepaku,” ungkap Makmur.

Seperti diketahui, Direktorat Jenderal Cipta Karya melalui Direktur Air Minum bersama pemda PPU akan membangun IPA 50 liter per detik di IKK Sepaku untuk melayani berbagai fasilitas di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP), termasuk rusun BIN/Polri, IPAL 2, Polrestabes Khusus IKN, Kodim IKN, dan rusun ASN 3.

Pemkab PPU juga akan membangun pipa distribusi tambahan untuk melayani masyarakat di Kecamatan Sepaku, kantor-kantor pemerintah, BUMN, instansi pelaksana pembangunan IKN, dan penerima manfaat lainnya.

Pengelolaan IPA ini nantinya akan diserahterimakan kepada Perumda Air Minum Danum Taka PPU, yang selanjutnya akan menyusun rencana pengelolaan, mengalokasikan biaya operasional dan pemeliharaan, serta menyediakan personel operator. (ADV/*ProkopimPPU/SBK)

Pelantikan 13 Anggota Panwascam, Pj Bupati PPU Tegaskan Cara Berpikir Pengawas Harus Lebih Luas Dalam Hadapi Pilkada Serentak

Penulis

-

27/05/2024

IMG-20240527-WA0028 — Foto: Pelantikan Panwascam PPU oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun di Sansis, Kelurahan Lawe-Lawe (25/07/2024). (ist)

PPU – Pj Bupati Penajam Paser Utara (PPU), Makmur Marbun menegaskan langkah-langkah antisipasi yang perlu diperhatikan oleh Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) PPU dalam menghadapi Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) pada November 2024 mendatang. Hal ini diungkapkan pada pelantikan Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) di Sansis, Kelurahan Lawe-Lawe, Kecamatan Penajam.

Makmur mengatakan pihak Bawaslu PPU harus concern dan mengantisipasi beberapa isu yang akan menjadi potensi perpecahan saat Pilkada 2024. Setiap anggota menurutnya harus dibekali terkait dengan isu Suku, Agama, Ras dan Antargolongan (SARA).

“Bagaimana politik uang, politik identitas, dan bagaimana serangan cyber. Karena kan sebelum justifikasi harus memahami hal tersebut,” terangnya (25/05/2024).

Ia terangkan setiap anggota Panwascam harus memiliki sudut pandang yang luas dan lebih tangkas lagi, Hal ini berkaitan dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) yang telah pindah di Kabupaten PPU. Menurutnya, beberapa kerawanan harus segera diantisipasi dengan berbagai perubahan yang terjadi secara signifikan.

“Tapi kan sudah pernah mengawal Pemilu, jadi tinggal transfer knowledge dari sebelumnya, Saya yakin situasinya kalau dapat terjaga dan dapat menjadi contoh,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Bawaslu PPU, Mohammad Khazim mengatakan hasil daripada evaluasi Panwascam sebelumnya, terdapat 7 orang masih bertahan atau existing. Sedangkan hasil dari penjaringan sebelumnya, terdapat 5 orang. Sehingga total Panwascam di seluruh kecamatan menjadi 12 orang.

“Untuk yang baru, rinciannya ada di Kecamatan Babulu 2 orang, Kecamatan Waru 1 orang, Kecamatan Sepaku 2 orang, untuk Kecamatan Penajam tidak ada yang dievaluasi karena kinerja dan protofolionya bagus,” terangnya (27/05/2024).

Paling tidak, Khazim mengatakan penilaiannya dari protofolio dan kinerja. pada Kecamatan Penajam keduanya masih memenuhi standard, sehingga tidak ada yang disevaluasi.

“Karena kan kita basicnya berbeda, yang sebelumnya kan untuk Pemilu dan ini untuk Pilkada jadi pasti belajar bersama lagi,” tutupnya. (ADV)

Penulis: Nelly Agustina
Editor: Robbi Syai’an

KPU PPU Lantik 162 Anggota PPS Pilkada 2024, Makmur Marbun Ingatkan Soal Tanggung Jawab

Penulis

-

27/05/2024

IMG-20240527-WA0027 — Foto: Pj Bupati PPU Makmur Marbun saat memberikan selamat pada ANggota PPS yang baru dilantik. (Prokopim PPU for MKN)

PPU – Komisi Pemilihan Umum (KPU) Penajam Paser Utara (PPU) melantik dan mengambil sumpah 162 anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) untuk Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) 2024 Minggu (26/5/2024). Bertempat di Grand Senyiur Hotel, Balikpapan, pelantikan dan pengambilan sumpah dilakukan oleh Ketua KPU PPU, Ali Yamin Ishak disaksikan oleh Pj Bupati PPU, Makmur Marbun.

Dalam sambutannya, Makmur menyampaikan selamat kepada anggota PPS yang baru dilantik. Pelantikan PPS ini memiliki makna yang strategis, karena kegiatan ini merupakan salah satu bagian dari tahapan-tahapan Pilkada serentak 2024.

“Oleh karena itu, PPS memiliki peran strategis dan sangat menentukan terhadap suksesnya penyelenggaraan pemilu,” ucapnya.

Turut menghadiri kegiatan, Asisten I Bidang Pemerintahan dan Kesra Setkab PPU, Nicko Herlambang, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Agus Dahlan, Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Dukcapil), Waluyo, Bawaslu, Kepala Bidang Informasi Komunikasi, Publikasi dan Humas (IKPH) Diskominfo Kab.PPU, Eko Marlianto, Bawaslu, perwakilan forum koordinasi pimpinan daerah (Forkopimda), Camat, dan Lurah serta Kades.

Lebih lanjut, Makmur mengingatkan kepada semua anggota PPS yang baru dilantik untuk memegang tanggung jawab besar atas segala tugas yang berkaitan dengan penyelenggaraan serentak Pilkada 2024. Namun dengan penuh keyakinan dan percaya bahwa semua anggota PPS akan mampu mengemban tugas yang berat ini.

“Saudara-saudara adalah orang-orang yang terpilih yang memiliki kapabilitas dan integritas sebagai PPS.Untuk itu saya berharap kepada semua anggota PPS untuk dapat melaksanakan amanah ini dengan sebaik-baiknya pahami benar tugas dan wewenang PPS serta peraturan perundangan yang melandasinya karena Pilkada ini rentan terhadap sengketa hukum dan timbulnya anarkisme,” terangnya.

Sementara Ketua KPU PPU, Ali Yamin Ishak dalam kesempatan yang sama juga menyampaikan perihal kepada Pemerintah daerah dalam hal ini Penjabat Bupati, bahwa tenaga PPK dan PPS yang ada, sebagian besar adalah pegawai kecamatan, serta kelurahan dan desa.Salah satu kendalanya adanya izin yang tidak keluar dari pimpinan ketika ada acara di KPU yang harus diikuti tidak di hari libur atau di hari kerja, sementara tahapan dan kegiatan di KPU tidak melihat hari kerja tetapi hari kalender.

“Sehingga tahapan kami sudah saklak sebagaimana yang sudah diatur berdasarkan keputusan KPU sehingga apapun kegiatan kami di hari kerja atau libur mau gak mau harus kami laksanakan,” terangnya.

Terkait hal tersebut Ali Amin Ishak memohon kepada Pemkab PPU untuk bisa dibantu memfasilitasi, dalam hal ini kepada camat, lurah serta kades untuk bisa bekerjasama, memberikan izin kepada anggotanya yang terlibat di penyelenggara pemilu. Karena memang PPK dan PPS sebagai penyelenggara pemilu juga harus menjalankan tugas dan fungsinya untuk mensukseskan Pilkada serentak tahun 2024 yang aman, tentram dan damai.

“Mungkin ke depan Kepala Kesbangpol sudah ada rencana untuk melaksanakan rapat koordinasi bersama camat, lurah dan kades terkait perihal tersebut,”ungkapnya.

Untuk diketahui, para anggota PPS sebelumnya telah melalui proses rekrukmen hingga hasil seleksi tertulis maupun wawancara. Dari serangkaian proses tersebut, KPU akhirnya menetapkan 162 anggota PPS atau sebanyak 3 orang di 24 Kelurahan dan 30 desa se-PPU. (ADV/*DiskominfoPPU/SBK)

9 Desa Yang Terisolir Akan Tower Repeater Mendapatkan Penguat Sinyal

Penulis

-

27/05/2024