JAKARTA –  Pengamat pendidikan Totok Amin Soefijanto mendukung dan mengapresiasi penuh presiden terpilih Prabowo Subianto yang akan mengkaji biaya uang kuliah tunggal (UKT) yang sedang dikeluhkan karena dianggap terlalu tinggi bagi mahasiswa baru.

Tidak hanya UKT, Toto juga mendukung komitmen Prabowo yang akan membuat uang pendidikan jauh lebih murah khususnya bagi siswa atau mahasiswa kalangan menengah ke bawah.

“Semoga Pak Prabowo memenuhi janjinya, lebih bagus kalau gratis buat mahasiswa dari keluarga menengah ke bawah,” kata Totok Amin Soefijanto, seperti dikutip dari Jawa Pos, Rabu (29/05/2024).

Menurut pengajar di Universitas Paramadina itu, bangsa Indonesia masih membutuhkan banyak sarjana ke depan, apalagi angka partisipasi pendidikan tinggi saat ini hanya 30 persen.

Untuk itu, Totok mengatakan negara masih membutuhkan peningkatan pendidikan berkelanjutan dan janji Prabowo untuk menurunkan atau menggratiskan UKT patut diapresiasi.

“Kita perlu lebih banyak sarjana dan meningkatkan angka partisipasi pendidikan tinggi yang sekarang hanya sekitar 30%. Syukur kalau bisa 50% dalam 2-3 tahun ke depan,” ucapnya.

Kehadiran Prabowo di tengah-tengah kekisruhan UKT menjadi harapan besar bagi para calon mahasiswa baru di seluruh tanah air. Apalagi Prabowo dinilai memiliki komitmen dan kepedulian terhadap dunia pendidikan.

Meski diwacanakan isu kenaikan UKT akan terjadi tahun depan, yang artinya di bawah kepemimpinan Prabowo bersama Gibran Rakabuming Raka selaku wakil presiden, Totok berharap Prabowo – Gibran tidak membebani masyarakat di sektor pendidikan ini dengan cara meringankan bahkan gratis UKT di PTN.

“Kalau pemerintah tidak ingin membebani rakyat, sebaiknya UKT diturunkan bahkan gratis,” jelasnya.

Totok pun menyarankan agar pemerintah baru nanti bisa memperbaiki politik anggaran di sektor pendidikan, karena mencerdaskan kehidupan bangsa merupakan tugas negara dalam hal ini pemerintah, dan itu sudah diatur dalam konstitusi.

“Perbaiki politik anggaran kita untuk sektor pendidikan agar tidak anomali. Amanah konstitusi itu mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentu di dalamnya termasuk hak dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan tinggi,” ungkapnya.

Dikatakan Totok, pendidikan sudah selayaknya tidak hanya dinikmati oleh masyarakat yang mampu saja, melainkan merata agar mutu sumber daya manusia (SDM) Indonesia menjadi berkualitas dan memiliki kompetensi untuk memajukan bangsa.

“Jangan sampai hanya anak dari keluarga kaya saja yang bisa kuliah. Buka kesempatan untuk kuliah buat siapa saja, agar Indonesia memiliki manusia berkualitas dan kompeten untuk bekerja memajukan bangsanya,” pungkas Totok.

Sebelumnya, Prabowo Subianto memberikan pendapatnya mengenai polemik uang kuliah tunggal (UKT) yang naik di sejumlah perguruan tinggi negeri (PTN) tanah air.

Ketua umum Gerindra itu menyebut akan bertekad untuk meringankan UKT PTN. Pada kepemimpinannya yang akan datang, Prabowo mengatakan akan bekerja keras mewujudkan hal ini.

“Apalagi di universitas negeri yang dibangun oleh uang rakyat (uang APBN) harus jangan tinggi, kalau bisa sangat minim atau gratis. Ini kita harus hitung dan bekerja keras untuk itu,” ujar Prabowo.

Di masa kepemimpinannya mendatang, Prabowo mengaku akan berusaha meningkatkan perbaikan pendidikan Indonesia. Salah satu upayanya adalah dengan menggiatkan hilirisasi guna menambah penghasilan negara.

“Tentunya kita harus hilirisasi untuk kita dapat nilai tambah dan perbaiki pendidikan kita,” ungkapnya. (JP/KN)

JAKARTA – Tim Hukum PT Starlink Services Indonesia menegaskan bahwa pihaknya telah memenuhi semua perizinan yang diperlukan untuk bisa beroperasi di Indonesia.

“Status badan hukum dan perizinan Starlink itu semuanya sudah memenuhi ketentuan yang berlaku baik itu berlaku di Peraturan Perkominfo, izin-izinnya, badan hukumnya semua sudah dilakukan sesuai dengan peraturan yang berlaku,” ujar salah satu perwakilan Tim Hukum Starlink Services Indonesia Krishna Vesa di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Krishna juga menegaskan bahwa Starlink tidak mendapat perlakuan istimewa dari pemerintah dalam proses mendapatkan izin menjual layanan di tanah air.

Starlink, kata dia, telah mengikuti prosedur yang sama seperti yang dilakukan perusahaan lain untuk mendapatkan izin sebagai perusahaan penyedia layanan internet di Indonesia.

Krishna juga mengatakan bahwa semua perizinan, termasuk Network Operations Center (NOC) dan gateway station, sudah lengkap dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

“Semua infrastruktur yang diwajibkan peraturan perundang-undangan untuk ada di Indonesia itu ada di Indonesia semua, termasuk mekanisme pemblokiran konten ilegal itu bisa kita lakukan dari Indonesia, terus pengendalian trafik, keamanan semua yang diwajibkan kita bisa lakukan dari Indonesia,” kata dia.

Pihaknya berkomitmen untuk menjaga dan patuh terhadap peraturan yang ada di Indonesia tanpa ada pengecualian.

Terkait tuduhan bahwa Starlink diduga menjalankan praktik penjualan barang di bawah harga modal atau “predatory pricing”, Krishna dengan tegas membantah hal tersebut.

“Predatory pricing itu tidak ada ya, saat ini tidak ada dan promosi yang dilakukan Starlink itu hal wajar yang diperbolehkan oleh hukum,” kata dia.

Perwakilan Tim Hukum PT Starlink Services Indonesia lainnya, Verry Iskandar menambahkan bahwa tuduhan predatory pricing terhadap Starlink tidak berdasar.

Menurutnya, promosi harga yang dilakukan Starlink adalah praktik bisnis yang sah dan memiliki batasan waktu, berbeda dengan “predatory pricing” yang biasanya tidak memiliki batasan waktu hingga pesaing tersingkir dari pasar.

Verry juga menekankan bahwa Starlink berkomitmen untuk menyediakan layanan internet berkecepatan tinggi dan berkualitas tinggi di Indonesia, serta siap bekerja sama dengan berbagai pihak untuk meningkatkan efisiensi dan pelayanan terhadap konsumen.

“Jadi terkait dengan ‘predatory pricing’ tadi memang sama sekali tidak ada. Jadi kami membantah dengan keras bahwa itu tidak ada dan promosi harga yang dilakukan juga ada batasan waktu,” kata Verry.

Starlink telah resmi beroperasi di Indonesia. Pemiliknya, Elon Musk, secara simbolis meresmikan layanan perusahaan di Bali pada 19 Mei 2024.

Sebagai PJI, Starlink telah mengantongi Hak Labuh Satelit dan Izin Surat Radio Angkasa dengan masa berlaku satu tahun dengan enam jenis perangkat yang telah disertifikasi, termasuk antena gateway, router, dan antena user terminal, untuk beroperasi di Indonesia.

Selain itu, Starlink sudah mendapat Surat Keterangan Laik Operasi untuk penyelenggaraan jaringan tertutup melalui VSAT dan penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet serta izin penyelenggaraan jaringan tetap tertutup media VSAT dan penyelenggaraan jasa multimedia layanan akses internet.

Starlink juga diketahui memberikan potongan harga sebesar 40 persen untuk penjualan perangkat di Indonesia hingga 10 Juni. Dengan diskon tersebut, perangkat Starlink ditawarkan dengan harga Rp4,68 juta dari harga Rp7,8 juta. (ANT/KN)

JAKARTA – Lima nelayan asal Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat, Sumatera Utara berhasil selamat setelah kapal mereka yang sedang bersauh menangkap ikan di perairan Selat Malaka ditabrak oleh kapal kontainer yang tidak dikenal, pada 16 Mei lalu.

Mengetahui kabar nahas tersebut, KJRI Penang langsung berkoordinasi dengan Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM), KBRI Kuala Lumpur, dan Direktorat Pelindungan WNI Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan penyelamatan dan perlindungan para nelayan Indonesia.

Berdasarkan keterangan tertulis KJRI Penang, Rabu (29/5/2024), kecelakaan itu berawal pada 16 Mei 2024 sekitar pukul 09.00 waktu setempat, ketika kelima nelayan sedang mencari ikan di sekitar perairan Selat Malaka.

Sebuah kapal yang diduga berjenis kontainer tiba-tiba menabrak kapal nelayan yang sedang bersauh menangkap ikan. Kemudian, kelima nelayan langsung terjun ke laut untuk menyelamatkan diri.
Cuaca buruk dengan kondisi kabut tebal diperkirakan menjadi penyebab terjadinya kecelakaan.

“Jarak pandang kurang lebih hanya 5 meter sehingga kami tidak mengetahui ada kapal yang mendekat. Ditambah kapal tersebut nampaknya tidak melihat kapal kami dan tidak membunyikan klakson, ujar salah satu nelayan.

Setelah 10 jam terombang-ambing di laut dan hanya berpegangan pada potongan kayu kapal yang hancur untuk membantu tubuh mereka tetap mengapung, empat di antara kelima nelayan tersebut dievakuasi oleh kapal CMA CGM Rivoli yang sedang melintas dan melihat keberadaan mereka.

Sementara satu nelayan lainnya belakangan diketahui diselamatkan oleh nelayan asal Langkat di titik berbeda.

Pada 17 Mei 2024 malam, keempat nelayan berhasil dievakuasi dari kapal CMA CGM Rivoli ke Boat Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia (APMM) Perak.

Tiga nelayan dalam kondisi baik, sementara satu lainnya mengalami cedera patah lengan dan luka serius di bagian punggung. Nelayan yang cedera dilarikan ke Rumah Sakit Sri Manjung Perak, Malaysia.

Keesokan harinya, Tim Pelindungan KJRI Penang meluncur menuju Perak untuk melakukan pendampingan para nelayan dan memastikan perawatan nelayan yang cedera.

Setelah melalui pemulihan fisik dan psikologi, pada 27 Mei 2024 keempat nelayan tersebut dibantu pemulangannya oleh Konsulat Jenderal RI di Penang ke Pangkalan Brandan, Langkat, melalui Bandara Kualanamu.

Sebelum terbang menuju Kualanamu, keempat nelayan diundang bersilaturahmi ke Wisma Indonesia di Penang.

Dalam pertemuan dengan para nelayan, Konjen RI di Penang Wanton Saragih menyampaikan rasa syukur atas keselamatan para nelayan yang mengalami musibah kecelakaan kapal laut itu.

Wanton juga mengimbau agar dalam melakukan kegiatan mencari ikan, para nelayan lebih berhati-hati dan kapal perlu dilengkapi peralatan yang memadai khususnya alat navigasi. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengatakan bahwa sertifikat tanah elektronik memiliki banyak keunggulan, salah satunya terintegrasi dengan sistem nasional sehingga sulit diduplikasi.

Hal ini disampaikan AHY saat menyerahkan sertifikat tanah elektronik kepada artis Nirina Zubir di Kantor Kementerian ATR/BPN, Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Ia menyebut, sertifikat tanah yang baru sudah berbentuk elektronik sehingga lebih aman.

“Sertifikat elektronik ini lebih aman, karena sudah masuk langsung ke dalam database bisa diakses oleh siapapun sehingga jauh lebih sulit untuk diduplikasi, dipalsukan,” ujar AHY.

Namun demikian, AHY meminta  masyarakat pemegang sertifikat tanah baik yang berbentuk buku maupun elektronik untuk selalu menjaga hak miliknya agar tidak diperdaya oleh mafia tanah.

AHY menyampaikan, masyarakat tidak boleh takut dengan mafia tanah, sehingga harus segera melaporkan praktik kecurangan ini ke kantor-kantor ATR/BPN terdekat.

“Dengan demikian kami bisa tahu masalahnya apa, segera melakukan langkah-langkah dan mudah-mudahan bisa mencegah kerugian dan termasuk juga kita bisa menyelamatkan potensi kerugian negara,” katanya.

Penerbitan masif sertifikat tanah elektronik merupakan salah satu tugas yang diberikan Presiden Joko Widodo kepada AHY ketika dilantik sebagai Menteri ATR/Kepala BPN pada 21 Februari 2024.

AHY menuturkan bahwa meskipun sertifikat tanah elektronik hanya satu lembar tetapi alas hak tersebut benar-benar dokumen negara yang sah dan berkekuatan hukum, bahkan lebih aman karena sudah terdaftar secara digital.

Selain memasifkan penerbitan sertifikat tanah elektronik, pihaknya juga mendapatkan tugas dari Kepala Negara untuk memasifkan pula penerbitan sertifikat tanah melalui Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL).

Saat ini, Program PTSL telah mencapai 91,3 juta bidang tanah yang telah disertifikatkan dari 120 juta bidang tanah yang ditargetkan di seluruh Indonesia.

Salah satu dampak nyata digitalisasi sertifikat tanah akan terlihat pada meningkatnya perekonomian melalui penerimaan negara, dan peningkatan pembangunan daerah berkelanjutan melalui perbaikan tata ruang wilayah.

Ia juga menjelaskan bahwa wajar bila reformasi birokrasi di bidang agraria terus dilakukan melalui pengembangan sistem informasi tanah dan digitalisasi layanan perizinan pertanahan guna mewujudkan pembangunan yang berkelanjutan, inklusif, dan merata.

Oleh sebab itu, ia mengatakan bahwa disrupsi digital merupakan peluang bagi Kementerian ATR/BPN untuk meningkatkan pelayanan dan kualitas data. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mengatakan perlu ada kajian lebih mendalam soal benefit yang bisa diperoleh para pekerja dari program tabungan perumahan rakyat atau Tapera.

“Tapera perlu dilihat benefitnya, dan tentu dikaji manfaat apa yang bisa diperoleh para pekerja terkait perolehan perumahan maupun untuk renovasi perumahan,” kata Airlangga saat ditemui di Kantor Kemenko Perekonomian di Jakarta, Rabu (29/5/2024).

Pendalaman itu, lanjut dia, juga membutuhkan sosialisasi dari Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Kementerian Keuangan.

“Itu mesti didalami lagi dengan sosialisasi oleh Kementerian PUPR maupun Kementerian Keuangan,” tutur dia.

Presiden Joko Widodo pada Senin (20/5) telah meneken Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Klasifikasi kelompok yang wajib mengikuti program ini yakni ASN, TNI, POLRI, pekerja BUMN/BUMD, serta pekerja swasta.

Dalam aturan itu disebutkan bahwa pemberi kerja wajib membayar simpanan peserta yang menjadi kewajiban, dan memungut simpanan peserta dari pekerja.

Besaran iuran ditetapkan sebesar 3 persen dari gaji atau upah untuk Peserta Pekerja dan penghasilan untuk Peserta Pekerja Mandiri.

Untuk Peserta Pekerja ditanggung bersama antara perusahaan dengan karyawan masing-masing sebesar 0,5 persen dan 2,5 persen, sedangkan Peserta Pekerja Mandiri menanggung simpanan secara keseluruhan.

Di lain pihak, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) secara resmi menolak pemberlakuan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas PP Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera).

Sejalan dengan Apindo, serikat buruh/pekerja juga menolak pemberlakuan program Tapera. Program Tapera dinilai memberatkan beban iuran baik dari sisi pelaku usaha dan pekerja/buruh. (ANT/KN)