JAKARTA – Kepala Dinas Penerangan TNI AD Brigjen TNI Kristomei Sianturi memberi kesempatan masyarakat untuk melaporkan atau memberikan bukti terkait adanya keterlibatan anggota TNI AD dalam kasus perjudian yang ditengarai menjadi penyebab tewasnya seorang wartawan bernama Rico Sempurna Pasaribu dan keluarganya dalam peristiwa kebakaran.

“Justru itu membantu tugas kami dalam penyelidikan masalah tersebut nantinya. Jika benar terbukti, pasti akan kita proses hukum sesuai peraturan dan perundangan yang berlaku,” kata Kristomei saat dikonfirmasi di Jakarta, Selasa (1/7/2024).

Menurut Kristomei, isu perjudian yang dilakukan anak buahnya itu perlu dibuktikan agar informasi tersebut tidak menjadi rumor belaka. Informasi tersebut harus diluruskan akan tidak menimbulkan kegaduhan di tengah masyarakat.

Jika ada beberapa pihak yang memberikan bukti kuat bahwa anggotanya terlibat perjudian serta menjadi dalang dari terbunuhnya Rico dan satu keluarga, maka pihak TNI AD siap untuk mengusut dan menindak tegas oknum tersebut.

“TNI AD selalu merespons indikasi indikasi yang dilaporkan dan mengecek kebenaran setiap informasi yang diberikan,” ujar Kristomei.

Sebelumnya berdasarkan informasi yang beredar di media massa, Rico merupakan seorang wartawan di Kabupaten Karo, Sumatera Utara, yang tewas mengenaskan setelah rumahnya yang berlokasi di Jalan Nabung Surbakti Ujung terbakar pada Kamis (27/6/2024).

Tidak hanya Rico yang tewas, istri, anak hingga cucunya juga meninggal di dalam rumah yang terbakar tersebut.

Berdasarkan akun Instagram @merindink yang mengunggah informasi tersebut, dikatakan bahwa kebakaran tersebut berkaitan dengan kasus perjudian dan peredaran narkoba yang sedang diliputi Rico beberapa hari terakhir.

Aktivitas narkoba dan perjudian yang berlokasi di Jalan Bom Ginting, Lau Cimba, Kaban Jahe, Karo, Sumatera Utara diduga melibatkan oknum TNI AD. (ANT/KN)

JAKARTA – Seorang pria bernama Akri, salah satu terdakwa sekaligus saksi dalam kasus narkotika jenis sabu yang menyeret artis Ammar Zoni mengungkapkan bahwa Ammar memodali bisnis jual-beli barang haram tersebut.

Jaksa Penuntut Umum (JPU) Khareza Mokhamad saat ditemui wartawan usai sidang pemeriksaan saksi sekaligus terdakwa di Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Barat, Selasa (2/7/2024) mengatakan bahwa dalam keterangan Akri, Ammar Zoni dan Akri membuat kesepakatan bisnis sabu itu pada Desember 2023

Yakni sekitar sembilan atau 10 hari sebelum penangkapan Ammar. Ammar ditangkap pada 12 Desember 2023.

“Kalau berdasarkan keterangan Akri, bisnis narkotika itu pemodalnya Ammar Zoni. Kalau keterangan Akri, jelas tadi ngomongnya (Ammar memodali jual-beli narkotika),” katanya.

Dia mengatakan bahwa Akri ini adalah saksi material. “Saksi yang mengalami, melihat, saksi yang dilokasi, saksi yang mengetahui, Akri,” katanya.
Khareza mengatakan bahwa Akri meminta Ammar memodali bisnis sabu dengan Rp50 juta dan menjanjikan Ammar keuntungan sebesar Rp5 juta serta sabu seberat 5 gram yang bisa dipakai Ammar.

“Rp50 juta tadi. Keuntungannya bagi Ammar Zoni (berdasarkan kesepakatan dengan Akri) Rp5 juta. Jadi Rp50 juta kan dapat satu ons tuh, satu ons itu 100 gram,” katanya.

Yang disetorkan ke bandar untuk dijual lagi 95 gram. “Yang lima gram dikasih ke Ammar Zoni untuk dipakai,” kata Khareza.

Khareza melanjutkan, dengan menjual sabu sebanyak 95 gram, Ammar akan mendapatkan sebesar Rp55 juta.

“Jadi keuntungan Rp5 juta dan barang pakai lima gram. Jelas itu pemodalnya Ammar Zoni, kalau keterangan Akri ya,” tutur Khareza.
Sedangkan dalam persidangan, Akri berujar bahwa bisnis tersebut merupakan ide darinya yang lalu disepakati oleh Ammar Zoni. “Ide saya. Ya dia (Ammar) oke saja,” kata Akri saat memberikan kesaksian.

Akri kemudian mengabarkan kepada Ammar Zoni bahwa narkotika jenis sabu itu telah ada empat hari sebelum penangkapan Ammar dan meminta uang Rp50 juta dari Ammar Zoni.
Adapun Akri mendapat sabu sebanyak 100 gram dari seorang DPO bernama Fajar di Bekasi, Jawa Barat. “Saya bilang (ke Ammar) ini udah ada teman saya, kalau jadi transfer saja duitnya,” kata Akri.

Setelah mendapat uang dari Ammar, Akri kemudian bertransaksi dengan Fajar. Lalu Fajar memberikan 100 gram sabu kepada seorang DPO lain bernama Yongki.

Yongki dalam kasus tersebut berperan sebagai pengecer atau pengedar. Yongki memberikan lima gram dari 100 gram itu kepada Akri dan mengedarkan sisanya. Kemudian Akri memberikan lima gram narkoba jenis sabu itu kepada Ammar.
Khareza menjelaskan bahwa Akri yang menjanjikan modal dan keuntungan akan kembali kepada Ammar Zoni dalam tiga hari pengedaran ternyata tidak menepati janjinya.
“Dijanjikan uang (keuntungan) Rp5 juta dalam waktu tiga hari. Ternyata dalam waktu tiga hari lebih enggak balik (semuanya). Yang balik Rp5 juta sama Rp12 juta. Kemudian yang dikasih ‘cash’ Rp5 juta. Jadi totalnya Rp22 juta (ke Ammar),” kata Khareza.

Khareza menyebutkan bahwa Ammar membantah keterangan Akri tersebut. “Cuma Ammar Zoni enggak mengakuilah, silahkan. Silahkan aja,” kata Khareza.
Ammar Zoni menegaskan bahwa uang Rp50 juta diberikan kepada Akri yang meminjam untuk modal usaha.

Dalam kasus tersebut, JPU menuntut terdakwa Ammar Zoni dengan Pasal 114 Ayat (2) tentang narkotika. Sidang tuntutan kasus narkotika yang menimpa Ammar Zoni rencananya dilakukan minggu depan. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemilihan Umum (KPU) RI telah menetapkan aturan untuk memayungi proses Pilkada Serentak 2024 melalui Peraturan KPU (PKPU) Nomor 8 Tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali kota dan Wakil Wali kota.

Adapun pada Pasal 15 PKPU Nomor 8 Tahun 2024, KPU resmi mengatur syarat usia paling rendah 30 tahun untuk calon gubernur dan 25 tahun untuk calon wakil gubernur terhitung sejak dilantik sebagai pasangan calon terpilih.

“Syarat berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Calon Wali kota dan Wakil Wali kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf d terhitung sejak pelantikan Pasangan Calon terpilih,” sebagaimana dikutip dari lampiran PKPU Nomor 8 Tahun 2024 yang diterima ANTARA di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Hal ini membuat bakal calon kepala daerah boleh mendaftar meski usianya masih belum mencapai syarat usia minimal. Meski begitu, pada saat pelantikan kepala daerah terpilih, usia calon kepala daerah itu telah memenuhi syarat yang diatur dalam PKPU.

Untuk diketahui, saat tahapan Pilkada 2024 sudah berjalan, PKPU untuk mewadahi proses pemilihan masih dalam tahap harmonisasi antara KPU dengan pemerintah dan DPR selaku pembentuk Undang-Undang (UU).

Sebelumnya, KPU masih menggunakan PKPU terdahulu dalam acuan ukuran proses tahapan pilkada termasuk batas minimal usia pasangan calon saat pendaftaran.

Namun, batas usia itu dirumuskan kembali oleh Putusan Mahkamah Agung (MA) Nomor 24 yang sebelumnya digugat oleh Partai Garuda.

Perubahan norma itu pun harus diadopsi oleh KPU sebab MA mengabulkan permohonan itu.

Keputusan itu tertuang dalam Putusan Nomor 23 P/HUM/2024 yang diputuskan oleh majelis hakim MA pada tanggal Rabu, 29 Mei 2024.

“Mengabulkan permohonan keberatan hak uji materi dari pemohon Partai Garda Republik Indonesia (Partai Garuda),” demikian bunyi putusan sebagaimana yang dilansir dari laman resmi MA di Jakarta, Kamis (27/6/2024).

Dalam putusan tersebut, MA menyatakan bahwa Pasal 4 ayat (1) huruf d Peraturan KPU RI (PKPU) Nomor 9 Tahun 2020 tentang pencalonan pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, dan/atau wali kota dan wakil wali kota bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, yaitu Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.

MA pun menyatakan bahwa pasal dalam peraturan KPU tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum sepanjang tidak dimaknai “…berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun untuk calon gubernur dan wakil gubernur dan 25 (dua puluh lima) tahun untuk calon bupati dan wakil bupati atau calon wali kota dan wakil wali kota terhitung sejak pasangan calon terpilih”.

Diketahui, pasal itu berbunyi bahwa warga negara Indonesia (WNI) dapat menjadi calon gubernur dan wakil gubernur dengan memenuhi persyaratan berusia paling rendah 30 tahun terhitung sejak penetapan pasangan calon. Dengan dikabulkan-nya permohonan Partai Garuda, terdapat perubahan pada syarat batas minimal usia dan titik penghitungan usia calon.

Dalam pertimbangannya, MA berpendapat bahwa penghitungan usia bagi calon penyelenggara negara, termasuk calon kepala daerah harus dihitung sejak tanggal pelantikannya atau sesaat setelah berakhirnya status calon tersebut sebagai calon, baik sebagai calon pendaftar, pasangan calon, maupun calon terpilih.

Menurut lembaga peradilan tersebut, apabila titik penghitungan usia calon kepala daerah dibatasi hanya pada saat penetapan pasangan calon, ada potensi kerugian bagi warga negara atau partai politik yang tidak dapat mencalonkan diri atau mengusung calon kepala daerah yang baru akan mencapai usia 30 tahun bagi gubernur/wakil gubernur dan 25 tahun bagi bupati/wakil bupati ketika telah melewati tahapan penetapan pasangan calon.

Selain itu, MA juga berpendapat bahwa adressat UU Nomor 10 Tahun 2016 tidak hanya ditujukan untuk KPU selaku penyelenggara pemilu, tetapi juga kepada seluruh warga negara yang berhak mencalonkan dan dicalonkan. (ANT/KN)

JAKARTA – Ombudsman RI menilai perlu ada upaya serius dalam menjaga keamanan data imigrasi di tengah gangguan pada Pusat Data Nasional Sementara (PDNS) 2 saat ini yang berdampak pada layanan keimigrasian.

Anggota Ombudsman RI Johannes Widijantoro mengatakan keimigrasian merupakan salah satu layanan krusial yang terdampak gangguan PDNS 2, baik terkait layanan pembuatan dan pengurusan paspor atau visa serta izin tinggal, hingga layanan imigrasi secara langsung di Bandara Soekarno Hatta maupun bandara internasional lainnya.

“Paling tidak perlu adanya mitigasi dan antisipasi back up data,” kata Johannes dalam pertemuan dengan Dirjen Imigrasi Kemenkumham Silmy Karim di Jakarta, Senin (1/7), seperti dikutip dari keterangan tertulis di Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Maka dari itu, dirinya merasa prihatin dengan masih kurangnya perhatian terhadap perlindungan data di era digitalisasi dari manual ke digital saat ini.

Dalam pertemuan tersebut, Johannes ingin mengetahui respons dari Direktorat Jenderal Imigrasi dalam melakukan pemulihan data layanan imigrasi agar pelayanan publik segera kembali normal.

“Tidak hanya menunggu laporan dari masyarakat, Ombudsman RI secara inisiatif memberikan perhatian kepada permasalahan ini, khususnya pada layanan dan keamanan data imigrasi karena ini berdampak kepada masyarakat luas,” ucap dia.

Adapun PDNS 2 belakangan ini mendapatkan serangan berupa ransomware yang menyebabkan lumpuhnya server pada beberapa lembaga dan kementerian yang mengganggu berbagai pelayanan publik bersifat digital.

Ransomware merupakan varian malware berbahaya yang digunakan oleh peretas untuk mengunci akses ke data korban dan meminta uang tebusan untuk pemulihannya.

Johannes pun turut prihatin dengan adanya kejadian pada PDNS 2 yang menyebabkan banyak pelayanan publik menjadi terganggu. Namun, dia menyampaikan bahwa masyarakat tentunya berharap terdapat jaminan terhadap aspek pelayanan yang tidak terganggu.

“Ini sesuatu yang perlu kita jadikan perhatian bersama antara kementerian/lembaga terkait, sehingga permasalahan tersebut tidak terulang kembali,” kata Johannes. (ANT/KN)

JAKARTA – Peneliti, mahasiswa, dan advokat mengajukan permohonan uji materi syarat pencalonan kepala daerah dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota (UU Pilkada) ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohon atas nama Ahmad Farisi, A. Fahrur Rozi, dan Abdul Hakim itu, pada intinya, menginginkan agar calon kepala daerah perseorangan dapat mendaftar dengan dukungan organisasi masyarakat (ormas).

“Ketentuan syarat dukungan bagi calon perseorangan secara nyata dan faktual telah menyebabkan Pilkada tidak demokratis dan bagi setiap warga negara, khususnya bagi mereka yang berkepentingan untuk menggunakan haknya untuk mencalonkan atau dicalonkan melalui jalur perseorangan,” kata Ahmad Farisi dalam sidang pemeriksaan pendahuluan di Ruang Sidang MK, Jakarta, Selasa (2/7/2024).

Pada perkara Nomor 43/PUU-XXII/2024 ini, para pemohon menguji Pasal 41 ayat (1) huruf a, b, c, d, e dan Pasal 41 ayat (2) huruf a, b, c, d, e UU Pilkada terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD NRI) Tahun 1945.

Menurut mereka, keberlakuan pasal tersebut dapat membatasi kesempatan untuk dipilih bagi setiap warga negara. Para pemohon menilai, ketentuan syarat pencalonan kepala daerah bagi calon perseorangan pada pasal yang digugat terkesan tidak lebih dari sekadar monopoli partai politik.

Lebih lanjut, para pemohon mendalilkan bahwa sejati-nya ihwal diperbolehkan-nya calon kepala daerah perseorangan tidak lepas dari ketidakmampuan warga negara untuk mengumpulkan dukungan partai politik yang berbiaya tinggi.

“Karena itu, dari latar belakang itu, seharusnya syarat dukungan bagi calon perseorangan dibuat sesederhana mungkin agar dapat diakses dan bisa menjadi alternatif bagi setiap warga negara yang berkepentingan untuk maju sebagai calon perseorangan,” imbuh Ahmad.

Sebagai alternatif syarat dukungan calon perseorangan yang diatur dalam UU Pilkada yang dinilai memberatkan, maka para pemohon meminta agar syarat dukungan bagi calon kepala daerah perorangan diganti dengan dukungan dari ormas.

Mereka meyakini, keberadaan ormas di tingkat daerah sangat mungkin menjadi alternatif untuk mengajukan calon perseorangan dalam Pilkada karena ormas dinilai aktif melakukan sejumlah kegiatan positif baik di bidang sosial, perekonomian, kebudayaan, dan kesenian di masyarakat.

Sebagai suatu organisasi sosial yang memiliki orientasi pembangunan tersendiri, menurut para pemohon, terdapat sejumlah aspirasi dari ormas yang berhubungan langsung dengan kebijakan politik pemerintah.

“Organisasi masyarakat sebagai sebagai pelaku sosial atau social engineering perlu juga ditempatkan tidak hanya sebagai objek penilai dan pemilih dalam gelaran politik elektoral seperti Pilkada, melainkan juga sebagai subjek pelaku politik atau political engineering yang diberikan kesempatan dan memiliki kewenangan untuk mengajukan calon perseorangan di luar pada jalur partai politik,” ucap Abdul Hakim.

Berdasarkan pertimbangan tersebut, para pemohon meminta agar syarat dukungan bagi calon gubernur perseorangan diganti dengan dukungan dari ormas atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh Gubernur/Bupati/Wali kota minimal 5 yang masing-masing tersebar di 5 kabupaten/kota.

Selain itu, mereka juga meminta syarat dukungan bagi calon bupati/wali kota perseorangan diganti dengan dukungan dari ormas atau perkumpulan masyarakat yang tercatat dan terverifikasi oleh Bupati/Wali Kota/Kecamatan setempat minimal 5 (untuk daerah kabupaten) dan 4 (untuk daerah kota) yang masing-masing tersebar di 5 kecamatan (untuk daerah kabupaten) dan 4 kecamatan (untuk daerah kota).

Mengenai argumentasi syarat dukungan ormas bagi calon gubernur perseorangan minimal berjumlah 5 dari kabupaten/kota, mereka mengacu pada syarat minimal pembentukan daerah provinsi, yakni minimal harus terdiri dari daerah 5 kabupaten/kota.

Sementara itu, terkait syarat dukungan ormas bagi calon bupati/wali kota perseorangan minimal berjumlah 5 dari masing-masing kecamatan untuk calon bupati dan 4 untuk calon wali kota, juga mengacu pada pada syarat minimal pembentukan daerah kabupaten/kota, yakni minimal harus terdiri 5 kecamatan bagi kabupaten dan 4 untuk kota.

Pada sidang pendahuluan tersebut, para pemohon secara bergantian membacakan dokumen permohonannya di hadapan Majelis Sidang Panel yang terdiri dari Hakim Konstitusi Daniel Yusmic P. Foekh, M. Guntur Hamzah, dan Ridwan Mansyur.

Masing-masing hakim konstitusi memberikan catatan dan nasihat kepada para pemohon. Di akhir persidangan, panel hakim memberikan waktu selama 14 hari kerja kepada para pemohon untuk memperbaiki permohonannya. (ANT/KN)

TRENGGALEK – Seorang wisatawan asal Kabupaten Blitar dilaporkan meninggal dunia usai bermain banana boat di Pantai Karanggongso, Trenggalek Jawa Timur.

Kapolsek Watulimo AKP Zainudin yang menangani kasus tersebut di Trenggalek, Selasa (2/7/2024) mengungkapkan, korban meninggal diduga akibat serangan jantung saat mengikuti atraksi perahu terbalik di perairan dangkal.

“Hasil visum serangan jantung, bukan tenggelam. Menurut keluarga yang bersangkutan pernah menderita sakit stroke,” katanya.

Wisatawan yang tewas usai bermain banana boat itu adalah Gunawan (42), warga RT-004/RW-001 Kelurahan Jegu Kecamatan Sutojayan. Peristiwa itu terjadi pada Senin (1/7/2024) sore.

Dia menjelaskan, saat itu, sekitar pukul 13.30 WIB, korban bersama anaknya dan beberapa orang lainnya bermain ke pasir putih.

Ketika itu, korban bersama anak kandungnya dan enam anak lainnya bermain banana boat.

Sebelum bermain, mereka memakai baju rompi pelampung.

“Kemudian saat akan menaiki, operator memberikan penjelasan dan penawaran. Apakah dilakukan sesi atraksi digulingkan atau tidak. Mereka memilih atraksi itu,” katanya.

Kemudian korban bersama rombongan bermain banana boat yang ditarik menggunakan speedboat.

Mereka-pun seru menikmati keindahan alam Trenggalek. Namun rupanya, permainan itu berbuah jadi petaka bagi korban.

Usai digulingkan dari banana boat, korban beserta rombongan terapung di permukaan laut dan kembali menaiki wahana itu.

“Semua rombongan naik dari sisi sebelah kanan sehingga banana boat sempat terbalik. Saat itu saksi melihat korban melambaikan tangan, seperti isyarat meminta tolong,” ujarnya.

Saksi kemudian memberitahukan ke operator dan operator tersebut langsung meloncat ke laut, berenang untuk menyelamatkan korban.

Gunawan kemudian ditarik mendekati speedboat dan dievakuasi ke darat. Dia sempat mendapatkan pertolongan medis petugas wisata sebelumnya dibawa ke Puskesmas Watulimo.

“Korban dinyatakan meninggal dunia setiba di Puskesmas,” katanya.

Zainuddin menyebutkan, hasil pemeriksaan medis tidak ditemukan adanya tanda-tanda kekerasan pada tubuh korban.

Dia meninggal dunia bukan karena tenggelam, melainkan diduga akibat serangan jantung. Apalagi, dia juga diketahui memiliki riwayat sakit stroke.

“Usai dari Puskemas, yang bersangkutan langsung dibawa ke rumah duka,” katanya. (ANT/KN)

SOLO – Ketua Umum PSSI Erick Thohir mengomentari perayaan berlebihan yang dilakukan oleh Timnas U-16 Australia pada semifinal Piala AFF U-16 atau sekarang bernama ASEAN U-16 Boys Championship 2024.

“Kenapa mereka selebrasi berlebihan, karena U-23 mereka kalah sama kita,” katanya usai pertandingan semifinal Indonesia melawan Australia di Solo, Jawa Tengah, Senin (1/7/2024) malam.

Ia mengatakan secara keseluruhan Timnas U-16 Indonesia bermain baik saat melawan Australia. Apalagi, sejak babak pertama Indonesia hanya bermain dengan sepuluh orang karena salah satu pemainnya diganjar kartu merah.

“Kita kalah tapi bermain baik, skor dua kali. Di situ ada fighting spirit, jadi kalau kita kalah sama mereka nggak, nggak,” katanya.

Oleh karena itu, ia meminta kepada para pemain untuk tetap semangat.

“Tadi saya bilang pemain tidak ada yang nundukin kepala, tidak ada nangis nanti. Oktober kita ketemu Australia, kita sikat mereka. Kita siapin, nggak perlu takut,” katanya.

Sementara itu, dari sisi kemampuan para pemain, menurut dia pemain Indonesia tidak kalah dengan Australia.

“Nggak kalah, cuma bola itu bundar, kita kena kartu merah, ya namanya sepak bola. Dengan sepuluh pemain bisa skor lagi dan ini masa depan timnas kita,” katanya.

Sementara itu, pada pertandingan tersebut Indonesia kalah 3-5 melawan Australia. Dengan demikian Indonesia akan menghadapi Timnas U-16 Vietnam untuk memperebutkan juara ketiga pada ASEAN U-16 Boys Championship 2024 pada Rabu (3/7/2024) di Stadion Manahan Solo. (ANT/KN)