BONTANG – Anggota DPRD Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang menyebutkan kecilnya alokasi anggaran untuk bantuan belanja sosial yang ditetapkan oleh pemerintah.

Hal itu diungkapkan dalam Rapat Paripurna Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2023, beberapa waktu lalu.

Pria yang akrab disapa BW ini mengungkapkan alokasi anggaran belanja sosial yang dikucurkan pemerintah hanya Rp 1,6 miliar. Angka tersebut menurutnya sangat kecil, padahal APBD Kota Bontang sendiri mencapai Rp 2,53 triliun. Terlebih bantuan sosial ini berkaitan dengan bantuan untuk atasi kemiskinan.

Terdapat 4,11 persen jumlah masyarakat miskin di Kota Bontang atau sebanyak 7.710 jiwa, bila dihitung jumlah RT di Kota Bontang sebanyak 499, maka terdapat 14 orang miskin di setiap RT dan jika anggaran tersebut dibagikan maka tiap penduduk miskin hanya mendapat Rp 216.601 per tahun.

“Saya sangat miris melihat jumlahnya,” ujarnya.

Menurutnya pemerintah mestinya mengambil kebijakan untuk meningkatkan lagi jumlahnya agar dapat menyentuh pemberdayaan warga miskin, dalam bentuk program. Atau alokasi belanja bantuan sosial.

Menganggap itu, Wali Kota Bontang Basri Rase mengatakan hal itu akan dibahas atau di dalami bersama Tim Asistensi dan Banggar DPRD untuk membahas secara internal.

“Saya tidak jawab di sini. Nanti kita bahas secara terpadu,” ujarnya. (ADV/KN)

BONTANG – Sengketa kerja sama yang terjadi antar PT Gelora dengan pemerintah Kota Bontang terkait penyewaan kapal tongkang yang terjadi sejak 10 tahun lalu. Namun, hingga kini mereka belum menemukan titik tengahnya.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam menyoroti hal tersebut. Ia menjelaskan awal dari permasalahan tersebut berawal dari PT Bontang Transport yang merupakan anak perusahaan Perusahaan Umum Daerah Aneka Usaha dan Jasa (Perusda AUJ) yang mengelola penyewaan kapal tersebut.

Karena kapal tersebut awalnya telah dibeli menggunakan APBD Kota Bontang, secara tidak langsung maka itu termasuk dalam aset pemerintah Kota Bontang.

“Ini adalah aset pemerintah yang dipisahkan. Aset tersebut telah tercatat di Perusda,” ujarnya, Senin (1/7/2024)

Dalam perjalanan kerja sama di antara kedua pihak terjadi sengketa sehingga pihak penyewa merasa keberatan dan mengajukan keberatan karena kontraknya diputus sepihak. Bahkan, penyewa mengklaim dan dilakukan di Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan dimenangkan oleh PT Gelora dengan melayangkan gugatan dengan denda Rp 32 miliar.

“Kami sebagai fasilitator hanya bisa membantu karena ada petusan yang mengikat, sehingga penyelesaiannya harus secara baik,” jelasnya.

Sekretaris Daerah Kota Bontang, Aji Erlynawati yang hadir dalam rapat tersebut mengatakan jika sesuai dengan peraturan pemerintah nomor 54 tentang aset tersebut bukan tanggung jawab pemerintah.

“Sebenarnya yang menanggung risiko harusnya kedua belah pihak, apalagi ini aset yang sudah dipisahkan,” jelasnya. (ADV/KN)

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyar Daerah (DPRD) Kota Bontang menggelar Rapat Paripurna dalam rangka pengambilan keputusan terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Bontang tahun anggaran 2023, di Ruang Rapat Paripurna DPRD Bontang.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah bahwa setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), maka tahapan selanjutnya adalah penyampaian Rancangan Peraturan Daerah (RPD) Kota Bontang.

Pemerintah Kota Bontang telah menerima Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023. Terhadap LHP tersebut, BPK telah memberikan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“WTP telah diberikan oleh BPK terhadap pemerintah Kota Bontang sejak 2014, yang berarti sudah 10 kali berturut-turut, sehingga BPK memberikan apresiasi setinggi-tingginya terhadap pemerintah Kota Bontang,” jelas  Badan Anggaran DPRD Kota Bontang, Rustam.

Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 melalui surat BPK Perwakilan Provinsi Kalimantan Timur Nomor 164.c/S/XIX.SMD/5/2024 tanggal 29 April 2024, terdapat tiga catatan rekomendasi BPK yang perlu mendapat perhatian yaitu:

1. Pengelolaan dan penatausahaan retribusi daerah yang belum sesuai ketentuan sehingga mengakibatkan potensi kehilangan pendapatan.
2. Kekurangan volume dan mutu paket pekerjaan Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan sehingga kelebihan pembayaran dan kekurangan volume dan mutu pekerjaan.
3. Penatausahaan Aset Tetap belum sesuai dengan ketentuan pengelolaan Barang daerah.

Adapun yang perlu pemerintah Kota Bontang diharapkan menjalankan APBD disesuaikan pada fungsinya yakni fungsi otorisasi, fungsi perencanaan, fungsi pengawasan, fungsi distribusi, dan fungsi stabilisasi.

Menanggapi hal itu, Wali Kota Bontang, Basri Rase bersyukur dan berterima kasih. Ia berkomitmen dan secara proaktif melakukan upaya maksimal menyelesaikan rekomendasi hasil pemeriksaan BPK.

Tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK ini dilaksanakan sesuai dengan kerangka yang telah ditetapkan bersama dengan BPK dalam Rencana Aksi Tindak Lanjut atas Rekomendasi Laporan Hasil Pemeriksaan LKPD Tahun Anggaran 2023.

“Terhadap saran, pendapat, dan rekomendasi yang disampaikan oleh DPRD pada berbagai aspek pelaksanaan pembangunan tentu akan menjadi perhatian dan merupakan komitmen pemerintah untuk melakukan perbaikan sesuai dengan kaidah peraturan perundang-undangan,” ujarnya0 (ADV/KN)

BONTANG – Pembangunan terminal yang berada di KM 6, Kelurahan Kanaan, Kecamatan Bontang Barat menjadi sorotan DPRD Kota Bontang. Pasalnya, hingga saat ini pembangunan tersebut belum juga kunjung terselesaikan.

Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Amir Tosina menyatakan jika pembangunan terminal sudah memakan waktu yang cukup lama, sehingga sampai detik ini pun masih belum ada tanda-tanda penyelesaian pembangunan.

Walaupun pembangunan ini di bawah tanggung jawab Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, setidaknya Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang memiliki hak untuk mempertanyakan sampai sejauh mana pengerjaan terminal akan selesai.

“Pembangunan terminal ini kapan selesainya, menurut saya harus ada kejelasan. Karena tempat ini menjadi pusat banyak orang, terutama bagi orang pendatang,” ucapnya saat rapat, beberapa waktu lalu.

Bahkan dirinya mengakui belum tahu menahu sampai sejauh mana pembangunan terminal berlangsung, menurutnya pembangunan terminal tersebut seharusnya sudah terselesaikan bahkan sudah bisa untuk segera digunakan.

“Sampai sekarang pun kita belum mengetahui, sudah berapa persen pengerjaannya,” tambahnya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Bontang, Basri Rase mengatakan bahwa progres pembangunan terminal dari pihaknya telah mengirimkan surat kepada Dinas Perhubungan (Dishub) Provinsi Kaltim, bahkan sempat melakukan tinjauan secara langsung.

“Dishub Kaltim mengatakan jika ada keterlambatan dalam pembangunan terminal, prosesnya pun masih di tahap pengerjaan. Nantinya kita meminta Dishub Bontang untuk menyurati kembali ke Dishub Kaltim,” tutupnya. (ADV/KN)

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang melaksanakan rapat paripurna ke VI terkait Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2023,beberapa waktu lalu.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, setelah diterimanya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Bontang, Wali Kota Bontang, Basri, melaporkan hasil tersebut.

Adapun realisasi pendapatan daerah pada Tahun 2023 dari sumber-sumber penerimaan pendapatan daerah dengan target Rp2,16 triliun lebih dapat direalisasi sebesar Rp2,44 triliun lebih atau dengan persentase capaian 113,30 persen.

Kemudian, capaian sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Bontang, dari target yang telah ditetapkan sebesar Rp208,09 miliar lebih, dapat direalisasikan sebesar Rp264,42 miliar lebih atau capaian persentase sebesar 127,07 persen.

PAD yang dimaksud berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, pendapatan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain.

Kebijakan belanja daerah pembangunan tahun 2023 mengusung tema peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan prioritas pembangunan daerah Kota Bontang pada penataan infrastruktur dan sarana layanan publik, diharapkan mampu menstimulasi pertumbuhan sektor-sektor ekonomi masyarakat dan investasi secara inklusif dan berkelanjutan.

“Tahun anggaran 2023, prioritas belanja daerah dialokasikan pada penataan infrastruktur dan sarana layanan publik,” ujar Basri.

Belanja Daerah yang diungkapkan dalam LKPD Kota Bontang meliputi Belanja Operasi, Belanja Modal, dan Belanja Tak Terduga yang anggarannya dialokasikan dalam APBD tahun 2023, ditetapkan sebesar Rp2,53 triliun lebih dapat direalisasikan sebesar Rp2,21 triliun lebih atau dengan persentase capaian realisasi sebesar 87,45 persen.

Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam, menerima LHP atas LKPD Kota Bontang Tahun Anggaran 2023 ini Jumat (2/5/24) sebagai pertanggungjawaban pengelolaan keuangan daerah.

“Sesuai Permendagri, selanjutnya akan ditetapkan Raperda APBD sebagai tindak lanjut untuk membahas anggaran perubahan 2024-2025,” ujarnya. (ADV/KN)

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang Bakhtiar Wakkang merasa miris dengan penangan narkoba di Kota Bontang, terutama di lingkungan pemerintahan itu sendiri. Yakni, termasuk PNS, P3K ataupun non PNS.

Sehingga ia meminta Pemerintah Kota Bontang harus benar-benar serius dalam menangani narkoba. “Jangan terus melindungi dengan UU nomor 5 Tahun 2014, tentang ASN,” jelasnya dalam paripurna, belum lama ini.

Ia memberikan contoh salah satu kasus narkoba yang melibatkan OPD tertentu. Salah satu pegawai PNS dan Non PNS, di mana yang Non PNS dipecat dan yang PNS dibina. Ini dirasa tidak adil padahal sama-sama menggunakan narkoba.

“Apakah memang tidak ada pengecualian dari pemkot dalam hal ini Wali Kota, kenapa tidak sama-sama dibina dan direhab,” jelasnya.

BW–panggilan akrabnya, mengatakan bahwa internal pemerintahan harus mengambil langkah lebih karena para pengguna narkoba dinilai lebih pintar untuk menyembunyikan kebenarannya ia memakai narkoba.

“Tidak hanya tes urine menyeluruh, dan dadakan, tapi kalau ada yang mau naik jabatan atau pindah OPD cek lagi, sehingga tak ada celah,” ujarnya.

BW paham bahwa pemberantasan narkoba bukan hanya tugas pemerintahan tapi masyarakat juga harus bertindak berani. “Kasihan kalau non ASN dipecat sementara ASN direhab karena undang-undang tadi,” jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Bontang Basri Rase menjelaskan bahwa kesepakatan pemecatan pekerja Non PNS sudah ada sebelum mereka bekerja. Dalam kesepakatan tersebut sudah tertulis bahwa siap dipecat jika ketahuan menggunakan narkoba.

Sementara ASN tidak bisa seperti itu, banyak aturan yang mengikat. Namun, Basri berterima kasih atas saran BW tersebut. “Terima kasih sarannya nanti pasti akan dibicarakan terkait aturan-aturan tersebut,” tambahnya. (ADV/KN)