Sekdaprov Kaltim Sri Wahyuni ( Adpim Pemprov Kaltim).
JAKARTA – Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur berencana menyiapkan pemasangan videotron untuk menyiarkan peringatan HUT ke-79 Kemerdekaan RI di Ibu Kota
Nusantara (IKN) yang dihadiri Presiden Joko Widodo.
Sekda Provinsi Kaltim Sri Wahyuni di Samarinda, Kamis (18/7/2024), menjelaskan videotron tersebut akan di pasang di sejumlah titik strategis yang ada di semua Kabupaten dan Kota se- Kaltim.
“Tujuan pemasangan videotron, agar seluruh masyarakat Kaltim bisa menyaksikan secara langsung peringatan detik- detik proklamasi secara nasional yang baru pertama kali terlaksana di wilayah Kaltim,” kata Sri Wahyuni dalam Konferensi Pers Nasional persiapan HUT ke 79 Kemerdekaan RI di IKN yang digagas Direktorat Informasi dan Komunikasi Perekonomian dan Maritim Kementerian Kominfo RI, melalui zoom meeting.
Sekda menambahkan Pemprov Kaltim juga mempersiapkan umbul-umbul dan baliho atau spanduk untuk memeriahkan peringatan HUT ke 79 Kemerdekaan RI.
Umbul- umbul dan spanduk tersebut, kata Sri Wahyuni akan dipasang mulai dari Bandara Internasional Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan, arah jalan tol, Sepaku hingga lokasi IKN.
” Kami juga memerintahkan pemerintah kabupaten dan kota se- Kaltim untuk memasang umbul-umbul maupun spanduk sebagai bentuk menyemarakkan HUT ke 79 Kemerdekaan RI di IKN,” jelasnya.
Sri Wahyuni mengungkapkan proses rencana pelaksanaan peringatan HUT ke 79 Kemerdekaan RI akan dimulai sejak awal Agustus 2024. Termasuk, arak-arakan bendera duplikat Sang Merah Putih yang akan dibawa ke kawasan IKN.
Tentunya, sambung Sri, penyambutan tersebut melalui Bandara Internasional SAMS Sepinggan Balikpapan.
Bahkan, akan disambut dengan kearifan lokal, mulai tarian tradisional hingga pakaian adat daerah Provinsi Kaltim. Bukan hanya itu, mobilisasi massa juga dilakukan untuk penyambutan tersebut, contohnya para pelajar untuk menyaksikan arak-arakan tersebut.
“Ini salah satu penerimaan kita sebagai persiapan menyambut momentum sejarah bangsa dan negara di Benua Etam, yaitu pelaksanaan HUT ke 79 Kemerdekaan RI di Provinsi Kaltim, tepatnya di IKN,” jelasnya.
Selanjutnya, bagaimana euforia masyarakat maupun sektor wisata hingga penginapan menjelang pelaksanaan dimaksud. Sekda Sri menegaskan, antusiasme masyarakat luar biasa.
Ini dibuktikan dengan keberadaan IKN meningkatkan pertumbuhan ekonomi Kaltim mencapai 7,3 persen di atas rata-rata nasional pada semester pertama tahun
2024.
Kemudian, koordinasi dan komunikasi dengan berbagai pihak, termasuk keamanan mulai Polri dan TNI juga telah dilakukan demi mendukung keamanan penyelenggaraan tersebut.
Termasuk, Pemprov Kaltim juga meminta pelaku usaha kuliner atau UMKM serta penginapan meningkatkan kualitasnya sehingga memberikan rasa nyaman kepada pengunjung yang akan menginap di Balikpapan maupun Samarinda pada saat menjelang hingga berakhir pelaksanaan HUT ke 79 Kemerdekaan RI. (ANT/KN)
Jampidsus Kejaksaan Agung membawa tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas emas di PT Antam Tbk periode tahun 2010-2022, menuju mobil tahanan di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani
JAKARTA – Penyidik Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung menetapkan tujuh tersangka baru dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi tata kelola komoditas emas di PT Antam Tbk periode tahun 2010-2022.
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar dalam konferensi pers di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, Kamis (18/7/2024), menyebut ketujuh tersangka tersebut berinisial LE, SL, SJ, JT, GAR, DT (Direktur PT JTU), dan HKT.
“Para tersangka dalam kapasitasnya sebagai yang melakukan jasa manufaktur Unit Bisnis Pengolahan dan Pemurnian Logam Mulia (UBPP LM) PT Antam Persero Tbk,” kata Harli.
Ia mengatakan, tujuh tersangka yang merupakan pelanggan jasa manufaktur di UBPP LM, telah secara melawan hukum melakukan persengkokolan dengan para General Manager UBPP LM yang sebelumnya telah dijadikan tersangka, untuk menyalahgunakan jasa manufaktur.
“Para tersangka tidak hanya menggunakan jasa manufaktur untuk kegiatan pemurnian, peleburan, dan pencetakan, melainkan untuk melekatkan merek Logam Mulia (LM) Antam tanpa didahului kerja sama dan membayar kewajiban kepada PT Antam agar meningkatkan nilai jual LM,” ujarnya.
Ia menjelaskan, tujuh tersangka tersebut awalnya dipanggil sebagai saksi pada Kamis dan diperiksa secara maraton sejak pagi hari.
Hasil pemeriksaan pun menunjukkan terdapat bukti permulaan yang cukup bahwa para tersangka memiliki keterkaitan dan peran yang kuat dalam dugaan tindak pidana korupsi. Dengan demikian, penyidik setelah melakukan ekspos secara internal, menetapkan tujuh orang tersebut sebagai tersangka.
“Setelah dilakukan pemeriksaan sebagai tersangka, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 21 KUHAP, penyidik berketetapan melakukan upaya paksa berupa penahanan,” kata dia.
Dua dari tujuh tersangka, yakni SL dan GAR, ditahan di Rutan Salemba Cabang Kejaksaan selama 20 hari ke depan, sedangkan lima tersangka lainnya ditahan dengan status tahanan kota karena alasan kesehatan.
Sebelumnya, Kejaksaan Agung telah menetapkan enam tersangka dalam kasus ini, yaitu TK selaku General Manager (GM) UBPP LM PT Antam Tbk periode 2010-2011, HN yang menjabat sebagai GM pada periode 2011-2013, DM pada periode 2013-2017, AH periode 2017-2019, MAA periode 2019-2021 dan ID periode 2021-2022.
Enam tersangka tersebut menyalahgunakan kewenangan dengan melakukan aktivitas secara ilegal terhadap jasa manufaktur yang seharusnya berupa kegiatan peleburan, pemurnian dan pencetakan logam mulia. Namun, para tersangka secara melawan hukum dan tanpa kewenangan telah melekatkan logam mulia milik swasta dengan merek LM Antam.
Akibat perbuatan para tersangka, selama periode tersebut telah tercetak logam mulia dengan berbagai ukuran sejumlah 109 ton yang kemudian diedarkan di pasar secara bersamaan dengan logam mulai produk PT Antam yang resmi. (ANT/KN)
Ilustrasi-Gedung Merah Putih KPK di Setiabudi, Jakarta Selatan. ANTARA/Fianda Sjofjan Rassat.
JAKARTA – Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) membuka peluang untuk menggelar penyidikan baru terkait dugaan adanya upaya perintangan penyidikan (obstruction of justice) terkait pencarian Harun Masiku (HM).
Juru Bicara KPK Tessa Mahardika mengatakan penyidik KPK membuka opsi penyidikan dugaan perintangan penyidikan setelah memeriksa saksi bernama Dona Berisa yang merupakan mantan istri dari Saeful Bahri (SB) yang merupakan terpidana dalam kasus suap terhadap mantan komisioner KPU Wahyu Setiawan (WS).
“Penyidik mendalami terkait dengan pengetahuan keberadaan HM dan peluang untuk membuka penyidikan baru terkait dengan dugaan obstruction of justice,” kata Tessa saat lewat pesan singkat, Kamis (18/7/2024).
Tessa menerangkan pemeriksaan terhadap Dona Berisa dilakukan pada Kamis (18/7) di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan.
Harun Masiku ditetapkan KPK sebagai tersangka dalam perkara dugaan pemberian hadiah atau janji kepada penyelenggara negara terkait dengan penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019-2024 di Komisi Pemilihan Umum (KPU) Republik Indonesia.
Walau demikian, Harun Masiku selalu mangkir dari panggilan penyidik KPK hingga dimasukkan dalam daftar pencarian orang (DPO) sejak 17 Januari 2020.
Ketua KPK Nawawi Pomolango memastikan bahwa satuan tugas (satgas) masih terus bekerja untuk mencari dan menangkap tersangka kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024 Harun Masiku (HM).
Namun, dia belum menentukan terkait dengan target waktu untuk menangkap Harun Masiku. Dia pun memastikan tidak ada wacana terkait dengan Harun Masiku yang batal ditangkap.
“Kami hanya memerintahkan mereka (penyidik) cari, tangkap dia!” kata Nawawi usai menghadiri rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di kompleks parlemen, Jakarta, Senin (1/7).
Terkait dengan proses perburuan Harun Masiku, menurut dia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menyampaikan pada beberapa waktu lalu.
Yang terbaru, tim penyidik KPK kini tengah mendalami informasi mengenai adanya pihak yang diduga mendanai pelarian buronan kasus dugaan suap penetapan calon anggota DPR RI terpilih periode 2019—2024, Harun Masiku.
“Informasi pemberi dana akan didalami oleh penyidik,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto saat dikonfirmasi di Jakarta, Kamis (27/6).
Informasi mengenai dugaan adanya pihak yang mendanai pelarian Harun Masiku itu disampaikan oleh Ketua IM57+ Institute M. Praswad Nugraha.
Dalam keterangannya, Praswad mengatakan bahwa Harun Masiku butuh uang tunai dalam jumlah besar karena selalu berpindah-pindah dan tidak bisa mengakses sistem keuangan perbankan.
“Jika mengakses sistem tersebut, akan langsung ketahuan yang bersangkutan mengambil uang di ATM dan menggunakan jasa lembaga keuangan lainnya,” kata dia. (ANT/KN)
Kuasa hukum KPU RI Saleh ketika menjawab pertanyaan di PTUN Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Fath Putra Mulya
JAKARTA – KPU RI melalui kuasa hukumnya, Saleh, optimistis menang melawan gugatan PDI Perjuangan di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jakarta terkait dengan dugaan perbuatan melawan hukum dalam Pilpres 2024.
Menurut Saleh, materi gugatan PDI Perjuangan telah selesai di Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan dalam perkara perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang diajukan pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar dan pasangan Ganjar Pranowo-Mahfud Md.
“Dengan adanya putusan MK itu, PTUN ini sebenarnya tidak berwenang. Itu yang sudah kami ajukan eksepsi terkait dengan kewenangan absolut bahwa PTUN Jakarta ini tidak berwenang mengadili perkara yang pernah diadili di MK,” ujar Saleh saat ditemui di PTUN Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Saleh menganggap gugatan PDI Perjuangan di PTUN terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka memiliki kemiripan dengan dalil-dalil permohonan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud ketika menggugat hasil pilpres di MK.
“Ini sudah dilakukan penilaian oleh Mahkamah Konstitusi. Namun, kemudian dari penggugat (PDI Perjuangan) masih membawa persoalan ini di PTUN Jakarta,” ucap Saleh.
Di samping itu, kata dia pula, pihak yang berhak mengajukan gugatan terkait dengan sengketa proses pemilu ialah pasangan calon, bukan partai politik. Hal tersebut berpedoman pada Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu.
“Selama proses berlangsung mulai dari awal pendaftaran sampai ke ujung penetapan atau putusan yang dilakukan oleh MK, tidak ada yang mengajukan keberatan terkait dengan pencalonan Gibran Rakabuming Raka,” tuturnya.
PDI Perjuangan mengajukan gugatan ke PTUN karena menganggap KPU RI melakukan perbuatan hukum dalam proses Pilpres 2024. Gugatan tersebut teregistrasi dengan Nomor Perkara 133/G/TF/2024/PTUN.JKT.
PDI Perjuangan meminta PTUN Jakarta menyatakan tindakan KPU sebagai penyelenggara Pemilu 2024 sepanjang mengenai pemilihan presiden dan wakil presiden merupakan perbuatan melanggar hukum oleh pejabat pemerintah (onrechtmatige overheidsdaad).
Tindakan KPU yang dipersoalkan oleh PDI Perjuangan, pada intinya tidak menolak pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai calon wakil presiden peserta Pemilu 2024. KPU dinilai melanggar perundang-undangan ketika menjalankan Putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023, perihal syarat usia calon presiden dan wakil presiden.
Dalam petitumnya, PDI Perjuangan juga meminta agar PTUN mewajibkan KPU untuk tidak melakukan tindakan administrasi pemerintahan sepanjang berkaitan dengan kepentingan pelantikan calon wakil presiden terpilih periode 2024–2029 atas nama Gibran Rakabuming Raka. (ANT/KN)
Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati bersama Wakil Menteri Keuangan II Thomas Djiwandono beserta jajaran Kementerian Keuangan lainnya dalam konferensi pers di kantor Kementerian Keuangan di Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Imamatul Silfia
JAKARTA – Menteri Keuangan (Menkeu) Sri Mulyani Indrawati menyatakan, penunjukkan Thomas Djiwandono menjadi Wakil Menteri Keuangan II bertujuan untuk mempermudah koordinasi penyusunan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) Tahun Anggaran 2025.
“Memang fokusnya Tommy akan ikut dalam penyusunan RAPBN 2025. Ini dalam tahap penyusunan berdasarkan yang sudah dibahas dengan DPR kemarin. Dengan masuknya Tommy dalam kabinet akan membuat seluruh komunikasi jauh lebih mudah,” kata Sri Mulyani saat konferensi pers di Jakarta, Kamis (18/7/2024).
Menkeu menjelaskan, Kementerian Keuangan telah berkoordinasi dengan tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran untuk penyusunan RAPBN 2025 selama tiga bulan terakhir, termasuk dengan Tommy sebagai anggota Bidang Ekonomi dan Keuangan Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran.
Namun, koordinasi sebelumnya selalu dilakukan dengan mengadakan pertemuan khusus antara kedua pihak. Dengan bergabungnya Tommy dalam jajaran Kementerian Keuangan, diharapkan proses koordinasi penyusunan RAPBN 2025 dapat terjalin dengan lebih baik.
“Apakah masuknya Tommy karena ada hubungan yang tidak bagus dengan tim transisi? Tidak, selama ini bagus. Tapi, karena Tommy kini di dalam kabinet, jadi tidak perlu ada pertemuan khusus, sehingga penyusunan APBN di Nota Keuangan dan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang akan disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus menjadi lebih mudah,” kata Menkeu.
Bendahara Negara itu memastikan telah menyampaikan seluruh hasil pembahasan RAPBN 2025 bersama Komisi XI dan Badan Anggaran (Banggar) DPR kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto.
“Dalam proses politiknya, saya laporkan ke Presiden Jokowi dan presiden terpilih. Pak Prabowo sangat memahami proses penyusunan anggaran ini dan sangat mendukungnya,” kata Sri Mulyani.
Dalam Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF), Kementerian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi makro dengan rincian sebagai berikut.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.
Sementara pendapatan negara ditargetkan dalam rentang 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen terhadap PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen. (ANT/KN)
Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) RI Brahmantio Isdijoso berbicara dalam kegiatan Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024). ANTARA/Martha Herlinawati Simanjuntak
SEMARANG – Direktur Pengelolaan Dukungan Pemerintah dan Pembiayaan Infrastruktur Kementerian Keuangan (Kemenkeu) Brahmantio Isdijoso mengatakan sebanyak tujuh konsorsium mengajukan prakarsa untuk masuk ke skema Kerjasama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) membangun perumahan ASN di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Sudah ada tujuh pemrakarsa yang mengajukan prakarsa untuk masuk ke skema KPBU. Tujuh konsorsium maju sebagai pemrakarsa untuk perumahan ASN itu ya. Terus ada satu untuk pendidikan. Nah ke depannya mau ada lagi untuk transportasi terus apalagi ya,” kata Brahmantio dalam kegiatan Press Tour Proyek KPBU Semarang Barat di Semarang, Jawa Tengah, Kamis (18/7/2024).
Ia menuturkan Kementerian Keuangan (Kemenkeu) mendorong skema KPBU dalam penyediaan infrastruktur di IKN seperti dengan memberikan Fasilitas Penyiapan Proyek atau Project Development Facility (PDF) dan fasilitas penjaminan yang dibutuhkan supaya transaksinya bisa berjalan dengan baik.
“Paling tidak best practice (KPBU) yang ada di Semarang Barat minimal bisa direplikasi di sana,” tuturnya.
Ia juga mengatakan Menteri Keuangan Sri Mulyani sudah memberikan dua macam fasilitas, yakni fasilitas pendukung penerapan skema pembiayaan sehingga siap menerima investor, dan fasilitas proyek-proyeknya.
Sedangkan yang menjadi Penanggung Jawab Proyek Kerjasama (PJPK) KPBU IKN nantinya adalah Kepala Otorita IKN.
“Untuk KPBU IKN hari ini sudah bergerak, sudah dilakukan proses-proses penyiapan,” ujarnya. (ANT/KN)
Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam
BONTANG – Ketua DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menegaskan bahwa proses seleksi calon Direktur Utama PT Bontang Migas dan Energi (BME) harus dilakukan secara profesional, yang di mana rencananya akan diumumkan pada Juli 2024.
Sehingga dalam seleksi ini, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang harus benar-benar memastikan calon direktur yang akan dipilih nantinya, yang terpilih pun harus memiliki kompetensi tinggi, serta Sumber Daya Manusia (SDM) yang unggul.
“Seleksi harus dilakukan secara ketat, kami harap Pemkot Bontang bisa memilih calon direktur berdasarkan kompetensi dan kualitas,” ucapnya saat diwawancarai, Senin (15/7/2024) kemarin.
Andi Faizal juga menyampaikan jika proses seleksi ini harus dilakukan secara transparan, mengingat sekarang mendekati masa Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), tidak terkait dengan kepentingan politik.
“Jangan sampai masyarakat menilai, dalam pemilihan ini sebagai ajang untuk kepentingan tertentu. Apalagi menjelang Pilkada,” paparnya.
Menurutnya pemilihan direktur yang tidak berdasarkan pada kualitas dan profesional, justru akan merusak sistem organisasi dan akan menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah.
“Jadi harus dipastikan benar-benar, yang memimpin nantinya mampu membawa perubahan dan kemajuan untuk BME,” jelasnya.
Perlu diketahui dari sembilan calon direktur yang mendaftar, hanya terdapat empat nama yang lolos dalam seleksi. Meliputi mantan Ketua KPU Bontang, Erwin. Akademisi Stitek Bontang, Herri Susanto. Manajemen PT BME, Bursan, dan Akademisi STTIB, Arief Muliawan. (ADV/KN)
Foto bersama I Nyoman Nuarta, Alimuddin, Rektor, dan Ketua Yayasan Uniba.
Catatan Rizal Effendi
SAYA beruntung bisa bertemu dengan pematung dan seniman besar Dr (Hc) I Nyoman Nuarta. Baru pertama kali. Dia datang ke kampus “orange” Universitas Balikpapan (Uniba) di Jl Pupuk Raya, Jumat (12/7) lalu. Acaranya: “Bincang-bincang IKN & Bedah Buku dan Bazar Buku.”
Nyoman datang bersama Alimuddin, deputi Bidang Sosial Budaya dan Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN). Alimuddin sebelumnya adalah kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga, Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU).
Nyoman figur yang bersahaja. Cepat akrab. Dia tampil dengan ciri khasnya berseragam hitam dan topi bowler hitam. “Saya sudah beberapa lama di IKN menyelesaikan tugas saya merampungkan desain Istana Garuda,” katanya.
Buku yang dibedah adalah karya Rektor Uniba Dr Isradi Zainal. Judulnya: “IKN Nusantara, Dari Pakunagara untuk Indonesia dan Dunia.” Itu hasil kunjungan dan peninjauan serta pengamatannya di IKN, yang dimuat di media massa sejak IKN ditetapkan, mulai dibangun sampai kondisi saat ini.
Saya tanya mahasiswa Uniba tahu tidak dengan istilah Pakunagara? Mirip bahasa Sansekerta. Ternyata itu akronim yang dibuat Rektor Isradi. “Pa” itu adalah Penajam Paser Utara, sedang “kunagara” adalah Kutai Kartanegara. Soalnya lokasi IKN berada di wilayah kedua kabupaten tersebut.
Mahasiswa juga kaget saya tanya ruangan pertemuan, tempat bedah buku yang bernama Ballroom Aji Putri Karang Melenu. Itu nama istri pertama atau permaisuri Maharaja Kutai Aji Batara Agung Dewa Sakti.
Rektor Uniba Isradi Zainal menyerahkan bukunya kepada Presiden Jokowi.
Isradi sudah menyerahkan bukunya kepada Presiden Jokowi, para menteri, pejabat Otorita IKN dan berbagai pihak. “Buku ini mewakili wewenang kesuksesan terkait pembangunan IKN, baik untuk dibaca sebagai referensi,” komentar Prof Bambang Susantono ketika masih menjabat kepala Otorita IKN.
Dalam acara bedah buku itu, dilakukan penandatanganan kerjasama Perpustakaan Uniba dengan Perpustakaan Badan Litbang dan Diklat Kementerian Agama RI. Buku Isradi menjadi koleksi, sementara Ketua Dewan Pembina Yapenti DWK Rendi Ismail menerima hadiah terjemahan Alquran dalam bahasa Dayak dari Plt Litbang dan Diklat Kemenag Nani Sutiati. “Kalau bisa ada terjemahan Quran dalam Bahasa Kutai,” usul saya.
Uniba dan Isradi memang rajin mengkaji pembangunan IKN. Sebelumnya dia mengundang Rocky Gerung. Isradi dan Gerung sempat terlibat debat seru soal IKN. Yang satu membela dan mengungkap fakta di lapangan, yang satu lagi bertutur dari sisi penolakan.
Saya jadi teringat ucapan Isran Noor ketika masih menjadi gubernur Kaltim. “Hati-hati bagi yang menolak IKN, bisa tidak berumur panjang,” katanya setengah bercanda. Maklum IKN adalah harga mati bagi rakyat Kaltim.
Isran tadinya juga diharapkan tampil di acara Bincang-bincang IKN. Tapi dia masih berada di Jakarta urusan Pilgub. Jadinya batal. Padahal dia sangat serius jika bicara masalah IKN. Isran tidak bisa dipisahkan dalam sejarah penetapan lokasi IKN di Sepaku, PPU. Dia berhasil meyakinkan Presiden Jokowi bahwa Kaltim yang paling tepat dengan segala kelebihannya.
“Buku yang saya tulis ini sebagai jawaban atas isu-isu dan keraguan terkait pembangunan IKN di Kalimantan Timur. Siapa saja yang mempunyai pertanyaan soal IKN bisa merujuk pada buku ini,” kata Isradi.
Menurut Rendi Ismail, bedah buku IKN karya Isradi sangat penting. Biar masyarakat mengetahui secara jelas apa yang terjadi di IKN. “Ini juga momentum sejarah yang selalu diingat,” kata Dr Firman sebagai ketua panitia pelaksana.
Alimuddin mendorong mahasiswa Uniba terlibat dalam pembangunan IKN. Bahkan dia berharap banyak anak-anak Kaltim termasuk lulusan Uniba yang berkarier di Otorita IKN atau lembaga lainnya. “Biar tidak menjadi penonton,” ucapnya.
AGAK BERUBAH
Nyoman Nuarta memuji Uniba juga punya program studi arsitektur. Meski dia seorang pematung lulusan Institut Teknologi Bandung (ITB), dia juga menguasai ilmu arsitektur. “Sejak tahun 1975 saya sudah mendirikan biro arsitek bukan biro patung,” katanya.
Menurut Nyoman, sebenarnya dia diminta untuk mendesain seluruh kompleks Istana Kepresidenan seluas 55 hektare. Tapi apa yang dirancangnya banyak mengalami perubahan ketika diwujudkan dalam bentuk konstruksi bangunan.
“Saya lihat hanya kepala Garuda dan istananya saja yang tidak berubah. Itu karena dikontrol langsung oleh Presiden,” ucapnya.
Foto bersama I Nyoman Nuarta, Alimuddin, Rektor, dan Ketua Yayasan Uniba. Peserta Bedah Buku Isradi penuh semangat.
Soal posisi kepala Garuda itu menarik juga. Ketika dia berbincang dengan Presiden Jokowi di perkemahan glamping IKN, Jokowi meminta posisi kepala Garuda tidak menengok ke kiri atau ke kanan. Atas pertimbangan itu, ia putuskan posisi kepala Garuda di Istana IKN menghadap ke depan. “Sebagai jalan tengah supaya filosofinya berkeadilan,” jelasnya.
Desain Garuda di Istana IKN menggunakan bahan baja lokal atau produksi dalam negeri seberat 3.000 ton. “Karena harus menggunakan bahan lokal, saya harus cepat-cepat menghubungi PT Krakatau Steel,” kata Nyoman. Apalagi bahannya harus anti-korosi dan tahan terhadap cuaca, yang sering berubah-ubah.
Kerepotan lain soal pemilihan pekerja. Maklum konstruksi istana kepresidenan IKN mencapai ketinggian 120 meter dari permukaan laut (DPL). “Jadi hanya boleh dilakukan oleh pekerja dengan usia maksimum 36 tahun,” jelasnya.
Menurut Nyoman, kontrak pembangunan Garuda di Istana IKN berlangsung selama 11 bulan. “harusnya selesai bulan Juni lalu, tapi ini molor sampai Juli,” jelasnya.
I Nyoman Nuarta lahir di Tabanan, Bali. Usianya sekarang 72 tahun. Tapi tetap fit dan terus berkarya. “Waktu Covid, 6 patung saya masih laku dijual ke luar negeri,” katanya.
Di antara mahakaryanya, adalah Patung Fatmawati Soekarno, Monumen Jalesveva Jayamahe (Surabaya), Monumen Proklamasi dan patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Badung, Bali.
GWK ternyata bukan milik pemerintah. Malah pada waktu pembangunannya sempat diprotes warga Bali termasuk Bupati Badung. Sekarang dikelola oleh Yayasan GWK dengan mengundang ribuan wisatawan tiap hari.
Di lokasi IKN, Nyoman tidak saja mendesain Istana Garuda, tetapi juga masjid negara dengan kapasitas 61 ribu jamaah. Desainnya juga unik. Kubahnya menyerupai sorban dan dikeliling air dan embung.
“Saya ingin masjid yang dibangun di IKN ini menjadi contoh masjid-masjid negara di dunia dan menampilkan kekhasan Indonesia, menampilkan kekhasan Ibu Kota Nusantara,” kata Jokowi pada peletakan batu pertamanya, awal April 2024 lalu. (*)
Foto : Desa Loa Janan Ulu saat penyaluran BLT kepada Warga.
TENGGARONG – Desa Loa Janan Ulu kembali menyalurkan Bantuan Langsung Tunai (BLT) kepada 71 warga yang membutuhkan pada hari Rabu (17/7/2024) bertempat di Aula Desa Loa Janan Ulu. Kepala Desa Loa Janan Ulu, Supariyo, mengungkapkan rasa syukur atas berlangsungnya kegiatan pembagian BLT ini.
“Alhamdulillah, hari ini kami melaksanakan pembagian BLT yang ketujuh di Desa Loa Janan Ulu. Sebanyak 71 warga telah menerima bantuan ini. Kami berharap bantuan ini dapat terus berlanjut di tahun-tahun mendatang karena masih banyak warga yang membutuhkan,” ujar Supariyo.
Ia menambahkan bahwa penerima BLT kali ini terdiri dari warga yang benar-benar memerlukan bantuan seperti lansia, janda, duda, atau mereka yang tidak memiliki pekerjaan.
“Bantuan ini sangat membantu mereka yang benar-benar membutuhkan. Kami berharap BLT ini tepat sasaran,” tambahnya.
Proses pendataan penerima BLT dilakukan dengan teliti oleh tim yang turun langsung ke lapangan. Pendataan ini dimulai dari awal tahun dan disahkan melalui Musyawarah Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Loa Janan Ulu.
“Setiap penerima BLT didata melalui proses verifikasi lapangan dan disahkan bersama BPD. Jika ada penerima yang pindah atau meninggal dunia, penggantian penerima dilakukan melalui musyawarah dengan BPD. Mekanisme ini sesuai dengan aturan yang berlaku,” jelas Supariyo.
Supariyo berharap bantuan ini dapat diterima dengan baik dan digunakan sebaik-baiknya untuk memenuhi kebutuhan rumah tangga para penerima. (adv)
Foto : penari pada acara festival lomba miskat, lomba tari jepen dan lomba kuliner makanan khas kutai.
TENGGARONG– Dalam upaya melestarikan dan mempromosikan warisan budaya leluhur, Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) menggelar festival yang menampilkan lomba baju miskat, tari jepen, dan kuliner khas Kutai.
Acara ini diselenggarakan di Halaman Parkir Stadion Rondong Demang, Tenggarong, pada Selasa (16/7/24), dengan tujuan untuk mengenalkan budaya khas Kutai kepada generasi muda dan masyarakat luas.
Festival tersebut dihadiri oleh Plt Kepala Dispar Sugiarto, Ketua TP PKK Kabupaten Kukar Maslianawati Edi Damansyah, Ketua DWP Kabupaten Kukar Yulaikah Sunggono, Wakil Ketua TP PKK Kabupaten Kukar Fety Fuja Amelia Rendi Solihin, serta para Camat se-Kukar.
Bupati Kukar, Edi Damansyah, dalam sambutannya saat membuka acara tersebut, menekankan pentingnya menjaga dan melestarikan tradisi budaya Kutai.
“Kita sebagai generasi sekarang harus tetap menjaga, melestarikan tradisi budaya kita ini seperti tradisi budaya khas Kutai ini. Lomba yang sedang diadakan ini adalah bentuk dalam pelestarian budaya khas Kutai, seperti lomba baju miskat, tari jepen, dan kuliner khas Kutai,” ujarnya.
Edi juga menyoroti bagaimana festival ini tidak hanya bertujuan melestarikan budaya, tetapi juga mempromosikan dan mengelola kerjasama antara Dinas Pariwisata (Dispar) dan Tim Penggerak PKK Kabupaten Kukar.
“Festival ini memberikan dampak ekonomi kepada para pelaku seni, kuliner, dan usaha lainnya di Kukar,” tambahnya.
Setiap tahunnya, lomba ini menunjukkan perkembangan yang signifikan dalam hal kostum, gerak, dan kreasi.
Edi berharap festival ini bisa diikuti oleh anak-anak di satuan pendidikan untuk mengenalkan seni budaya Kutai sejak dini, serta melibatkan partisipasi para guru.
Bupati Kukar juga meminta agar Dispar Kukar melakukan evaluasi berkala untuk mengidentifikasi kelemahan dan mencari cara perbaikan, berbasis data, dan melakukan survei tentang dampak ekonomi dari kegiatan festival ini.
Festival ini merupakan bagian dari program Kukar Idaman terkait dengan Kukar Kaya Festival, yang bertujuan untuk menjaga tradisi dan budaya adat Kutai serta memberikan dampak ekonomi yang positif bagi masyarakat. (adv)
