SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati KaKaltim Jumat (19/7) hari ini menetapkan tiga orang tersangka dalam kasus dugaan korupsi Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) RSUD AW Sjahranie senilai Rp 4,97 miliar yang terjadi pada periode 2018-2022.

Ketiga tersangka, yaitu Yanni Oktavina (honorer pengelolaan administrasi keuangan), Fathamsyah (mantan bendahara 2018, 2021, dan 2022), dan Heru Juli Ananda (mantan bendahara 2019-2020), langsung ditahan di Rutan Sempaja Samarinda selama 20 hari ke depan.

Penetapan tersangka dilakukan berdasarkan Surat Penetapan Kepala Kejati Kaltim Nomor 06 tertanggal 19 Juli 2024.

Asisten Tindak Pidana Khusus Kejati Kaltim, Haedar, menjelaskan bahwa penahanan dilakukan untuk mencegah para tersangka melarikan diri, menghilangkan barang bukti, atau mengulangi perbuatannya.

“Ketiga tersangka disangkakan dengan Pasal 2 ayat 1 subsider pasal 3 juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP,” terang Haedar. Ancaman hukumannya di atas 5 tahun penjara.

“Saat ini, tim penyidik Kejati Kaltim masih terus mengembangkan kasus ini dan telah memeriksa 12 orang saksi, termasuk Direktur RSUD AW Sjahranie. Penyidik juga mendalami keterkaitan suami Yanni Oktavina dalam kasus dugaan korupsi ini,”Tutupnya. (Dim)

Penulis: dimas
Editor: Agus S

SAMARINDA – Sekretaris Daerah Provinsi Kalimantan Timur, Sri Wahyuni, mewakili Penjabat Gubernur Kaltim, hadir dalam Rapat Paripurna ke-19 DPRD Kaltim di Gedung B DPRD Kaltim, Karang Paci Kamis (18/7/2024).

Rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim Hasanuddin Mas’ud dengan Wakil Ketua III Sigit Wibowo dan dihadiri oleh 30 anggota DPRD.

Rapat membahas beberapa agenda, termasuk penyampaian laporan akhir tim pembahas pokok-pokok pikiran untuk perubahan RKPD 2024 oleh Ketua Tim Baharuddin Demmu, yang diikuti dengan pengesahan kamus usulan aspirasi perubahan RKPD Kaltim 2024.

Agenda berikutnya adalah laporan akhir kerja Pansus Pembahas Ranperda RPJPD Kaltim 2025-2045 yang disampaikan oleh Ketua Pansus Salehuddin.

Rapat kemudian menyetujui Ranperda RPJPD 2025-2045 menjadi Perda, yang ditandai dengan penandatanganan kesepakatan bersama antara DPRD Kaltim dan Kepala Daerah Provinsi Kaltim.

Dalam sambutannya, Sri Wahyuni menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada pimpinan dan anggota DPRD Kaltim, terutama Ketua dan Anggota Pansus Ranperda RPJPD.

“Terima kasih atas kerja kerasnya bersama pemerintah provinsi untuk menyelesaikan rancangan Peraturan Daerah ini,” ujarnya.

Sri Wahyuni menekankan bahwa Perda tentang RPJPD Provinsi Kaltim 2025-2045 menjadi pedoman pembangunan 20 tahun ke depan serta sebagai dasar perumusan visi, misi, dan program calon kepala daerah.

Ia juga menyatakan bahwa Perda ini akan menjadi pedoman dalam penyusunan RPJMD Provinsi Kaltim 2025-2029 dan RKPD Kaltim 2025.

Menurut Sri Wahyuni, kesepakatan ini mencerminkan sinergi antara pemerintah provinsi dan DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsi mereka.

Ia mengapresiasi rekomendasi Tim Pansus dalam penyempurnaan RPJPD Kaltim 2025-2045.

“Ke depan, kami memohon dukungan semua pihak untuk bersama-sama mewujudkan Visi Kaltim Sejahtera 2045,” pungkasnya. (*)

Penulis: Hanafi

SAMARINDA – Pemilihan Wali Kota (Pilwali) Kota Samarinda memang masih belum menemukan calon terkuat selain Andi Harun. Ia terlalu dominan setelah hasil Lembaga Survei Indonesia (LSI) Denny JA menunjukkan kepuasan masyarakat sebesar 96,4%.

Kepuasan masyarakat terhadap kepemimpinan Andi Harun tak lepas dari gaya kepemimpinannya yang dianggap tegas, serta pembangunan kota yang intensif. Apalagi, itu bisa ia lakukan hanya dalam jangka waktu lebih dari 3 tahun.

Setelah Prabowo Subianto menunjuk Budi Satrio sebagai ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), nasib AH yang sebelumnya menjabat sebagai ketua dipertanyakan. Salah satunya tentang dirinya yang akan maju sekali lagi di Pilwali 2024.

Sebelumnya, AH bersama tim telah mendaftarkan diri melalui jalur independen dengan berbekal lebih dari 45 ribu suara. Namun, AH menekankan bahwa dirinya tidak akan maju melalui jalur independen dan mematuhi keputusan Partai Gerindra sebagai kader.

“Saya tidak pernah mengonfirmasi satu kali pun (maju melalui jalur independen),” tegasnya saat diwawancarai pada Kamis (18/7/2024).

Lebih dari itu, ia meminta kepada awak media untuk tidak melakukan spekulasi soal dirinya yang akan maju sebagai calon independen.

“Siapa bilang saya maju independen? Itu kan tim yang mendaftar, bukan saya,” terangnya.

AH tidak berniat sama sekali meneruskan pencalonan melalui jalur independen. Artinya, ia akan tetap bergantung kepada partai politik pada Pilwali.

“Jalur utama saya adalah partai politik, jadi jangan sampai ada tulisan saya menggunakan jalur independen,” tekan mantan legislator Kaltim itu.

Meskipun dirinya tidak lagi menjadi ketua DPD Gerindra Kaltim, AH menanggap bahwa itu bagian dari penyegaran internal yang tidak ada hubungannya dengan Pilwali.

Sejauh ini, AH mengklaim telah mendapatkan rekomendasi partai yang akan mengusungnya. Sayangnya, ia enggan mengungkapkannya ke publik untuk saat ini, setidaknya sampai berita ini ditulis.

Pewarta: Khoirul Umam
Editor: Agus S

SAMARINDA – Rapat Paripurna ke-19 Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalimantan Timur berlangsung pada Kamis (18/7/2024). Bertempat di gedung utama DPRD, rapat dipimpin oleh Ketua DPRD Kaltim, Hasanuddin Mas’ud.

Setidaknya terdapat 8 agenda, meliputi laporan hasil kerja tim pembahas pokok-pokok pikiran DPRD Provinsi Kaltim APBD Perubahan 2024 hingga persetujuan DPRD Provinsi Kaltim terhadap Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) 2025-2045.

Pada rapat tersebut, DPRD menetapkan Ranperda RPJPD Kaltim 2025-2045 menjadi peraturan daerah (Perda). Proses penetapan rancangan peraturan daerah tersebut kemudian diserahkan kepada pemerintah provinsi.

Selain itu, juga ditetapkan kamus usulan aspirasi perubahan rencana kerja pemerintah daerah (RKPD) Provinsi Kaltim 2024. Semua biaya yang timbul akibat keputusan ini akan dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kaltim tahun 2024.

Hal tersebut dibacakan langsung oleh Kepala Bagian Umum dan Keuangan DPRD Kaltim, Hardiyanto, yang juga mewakili Sekretaris Dewan, Norhayati Usman.

Selanjutnya, dalam pembacaan laporan hasil kerja pansus pembahas RPJPD 2025-2045, Ketua Pansus, Salehuddin, menyampaikan beberapa usulan yang telah disampaikan kepada pemerintah daerah perihal RPJPD Kaltim.

Dia juga membacakan visi Kaltim pada RPJPD 2025-2045, yaitu “Kaltim Sejahtera 2045”. Hal tersebut juga disampaikan oleh Sri Wahyuni, Sekretaris Provinsi yang mewakili Pj Gubernur Kaltim.

“Rumusan visi Pembangunan Jangka Panjang dalam RPJPD Provinsi Kaltim tahun 2025-2045 adalah Kaltim Sejahtera 2045, penggerak super-hub ekonomi nusantara yang maju, adil, dan berkelanjutan,” baca Sri Wahyuni.

Hal ini selaras dengan pedoman substansi RPJPN dengan pendekatan imperatif yang dimaksudkan agar pembangunan nasional secara integral didukung oleh pembangunan daerah, termasuk upaya menuju Indonesia Emas 2045.

Rapat Paripurna diakhiri dengan penandatangan kesepakatan bersama antara DPRD Kaltim dengan Kepala Daerah Kalimantan Timur, diikuti dengan pendapat akhir Kepala Daerah Provinsi Kalimantan Timur.

Pewarta: Khoirul Umam
Editor: Agus S