Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat ditemui di Kantor Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian di Jakarta, Selasa (16/7/2024). ANTARA/Imamatul Silfia/am.
JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto membenarkan adanya rencana kenaikan gaji pegawai negeri sipil (PNS) pada 2025.
“Iya (rencana kenaikan), disesuaikan,” kata Airlangga di Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Rencana tersebut tertuang dalam dokumen Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM-PPKF) 2025 Edisi Pemutakhiran.
Dalam dokumen itu, disebutkan bahwa restrukturisasi belanja pegawai menjadi salah satu arah kebijakan fiskal tahun 2025 untuk pemenuhan belanja pegawai.
Pemerintah berencana melakukan restrukturisasi belanja pegawai yang hanya mencakup gaji dan tunjangan melekat, tunjangan kinerja daerah, serta iuran pensiun dan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Meski begitu, Airlangga tidak merinci besaran kenaikan gaji aparatur sipil negara (ASN) pada tahun depan. Dia hanya mengatakan bahwa penyesuaian gaji akan bersifat naik ke atas.
“Kalau penyesuaian kan ke atas,” ujarnya.
Selain penyesuaian gaji, Pemerintah juga berencana menghemat komponen belanja pegawai dengan melakukan penyesuaian kebijakan kepegawaian antara lain melalui penyusunan formasi PNS.
Hal itu berdasarkan analisis jabatan dan/atau analisis kebutuhan pegawai, penerapan kebijakan pengurangan jumlah pegawai secara bertahap (minus growth), dan penerapan kebijakan mutasi pegawai antar daerah.
Adapun pada 2024, Pemerintah telah menaikkan gaji ASN sebesar 8 persen, pemberian THR dengan tunjangan kinerja 100 persen, serta gaji ke-13. Untuk diketahui, KEM-PPKF merupakan dokumen resmi negara yang menjadi acuan penyusunan Nota keuangan dan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2025.
Dalam KEM-PPKF, Kementerian Keuangan bersama DPR menyepakati asumsi makro dengan rincian sebagai berikut.
Pertumbuhan ekonomi ditargetkan berada dalam rentang 5,1-5,5 persen, laju inflasi 1,5-3,5 persen, nilai tukar rupiah Rp15.300-Rp15.900 per dolar AS, tingkat suku bunga Surat Berharga Negara (SBN) 10 tahun 6,9-7,2 persen, harga minyak mentah Indonesia (ICP) 75-85 dolar AS per barel, lifting minyak bumi 580-605 ribu barel per hari, serta lifting gas bumi 1,003-1,047 juta barel setara minyak per hari.
Sementara pendapatan negara ditargetkan dalam rentang 12,30-12,36 persen terhadap produk domestik bruto (PDB), belanja negara 14,59-15,18 persen terhadap PDB, serta defisit 2,29-2,82 persen.
Nota Keuangan dan RAPBN 2025 akan disampaikan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 16 Agustus mendatang. (ANT/KN)
Juru Bicara KPK Tessa Mahardhika Sugiarto memberikan keterangan kepada wartawan terkait perkembangan kasus dugaan korupsi pada lingkungan Pemkot Semarang di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA FOTO/Erlangga Bregas Prakoso/aww.
JAKARTA – Tim penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bakal memanggil Wali Kota Semarang Hevearita Gunaryanti Rahayu setelah merampungkan penggeledahan terkait penyidikan dugaan korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
“Sampai saat ini satgas penyidik masih berfokus melakukan kegiatan di Semarang, jadi apabila ditanya apakah akan dimintai keterangan yang bersangkutan, tentunya akan diminta keterangan,” kata Juru Bicara KPK Tessa Mahardika di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Namun, Tessa belum bisa memberikan informasi lebih lanjut mengenai kapan KPK akan memanggil Hevearita untuk dimintai keterangan.
Dia mengatakan satgas penyidikan lembaga antirasuah saat ini masih fokus menggeledah sejumlah lokasi dalam rangka pengumpulan alat bukti.
“Kapannya masih belum bisa disampaikan karena kegiatan masih berlangsung di Semarang,” ujarnya.
Pada Rabu (17/7/2024), KPK mengumumkan dimulainya penyidikan terhadap dugaan tiga tindak pidana korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Semarang.
Tiga kasus dugaan korupsi itu meliputi pengadaan barang dan jasa di lingkungan Pemkot Semarang tahun 2023–2024, dugaan pemerasan terhadap pegawai negeri atas insentif pemungutan pajak dan retribusi daerah Kota Semarang, serta dugaan penerimaan gratifikasi tahun 2023–2024.
Penyidik KPK juga telah menetapkan sejumlah pihak sebagai tersangka dalam perkara tersebut, namun belum memberikan keterangan lebih lanjut mengenai identitas para pihak tersebut.
Bersamaan dengan pengumuman tersebut, tim penyidik KPK juga langsung melakukan penggeledahan berkaitan dengan penanganan tiga kasus dugaan korupsi tersebut.
Pada hari pertama penggeledahan, penyidik KPK menyasar ruang Wakil Wali Kota dan Sekretaris Daerah, serta Badan Pengadaan Barang/Jasa Kota Semarang.
Pada hari kedua, penyidik KPK menggeledah Dinas Sosial dan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Dinas Komunikasi dan Informatika, serta Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (Disperkim) Kota Semarang.
Pada hari ketiga KPK melanjutkan penggeledahan di sejumlah kantor organisasi perangkat daerah lingkup Pemerintah Kota Semarang yang berada di Gedung Pandanaran, Semarang, Jawa Tengah, Jumat.
Terdapat sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) yang berkantor di Gedung Pandanaran, antara lain Dinas Perindustrian, Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, Dinas Perindustrian, Dinas Perikanan, serta Dinas Koperasi dan UMKM. (ANT/KN)
Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono
JAKARTA – Anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran, Budisatrio Djiwandono, mengatakan bahwa berkembangnya isu soal anggaran makan bergizi gratis sebesar Rp7.500 per porsi adalah hal yang spekulatif.
Menurutnya, Tim Sinkronisasi perlu memberi kejelasan mengenai isu tersebut demi menghadirkan fakta-fakta yang sebenarnya agar informasi yang berkembang ke depannya lebih berimbang.
“Yang diberitakan diturunkan menjadi Rp7.500, mungkin ini adalah pernyataan-pernyataan yang sifatnya masih spekulatif,” kata Budisatrio di Media Center Prabowo-Gibran, Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Dia mengakui bahwa akhir-akhir ini ada pernyataan dari berbagai pihak mengenai anggaran makan bergizi gratis itu.
Sementara itu, anggota Tim Gugus Tugas Sinkronisasi Prabowo-Gibran Bidang Komunikasi Hasan Nasbi mengatakan sejauh ini pihaknya masih melakukan riset tentang program makan bergizi gratis tersebut sehingga belum ada keputusan mengenai anggaran per porsinya.
Menurut ia, program tersebut akan berpatokan pada dua perintah Presiden terpilih Pemilu 2024 Prabowo Subianto, yakni harus memenuhi standar kecukupan gizi dan mengoptimalkan jumlah penerima programnya.
Maka dari itu, Gugus Tugas Sinkronisasi masih mencari formula terbaik untuk menyelenggarakan program tersebut ketika Prabowo sudah duduk memimpin pemerintahan mendatang.
“Jadi, kalau proses risetnya berjalan pasti belum ada kesimpulan, termasuk kesimpulan soal harga,” kata Hasan.
Sebelumnya, Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Muhadjir Effendy mengatakan bahwa anggaran Rp7.500 per porsi untuk makan bergizi gratis sudah cukup.
“Saya kira untuk daerah tertentu Rp7.500 sudah sangat besar itu,” kata Muhadjir Effendy di Jakarta, Kamis (18/7).
Menurut Muhadjir, kebijakan mengenai anggaran makan bergizi gratis yang turun menjadi Rp7.500 per porsi ini masih digodok.
Dia mengatakan nominal tersebut tidak dapat disebut terlalu kecil untuk semua daerah karena harga jual bahan makanan dan tingkat kemahalan di setiap daerah berbeda-beda. (ANT/KN)
Tiga tersangka dugaan korupsi TPP RSUD AWS ditahan Kejati Kaltim, di Samarinda, Jumat (19/7/2024). (ANTARA/HO-Kejati Kaltim)
SAMARINDA – Kejaksaan Tinggi Kalimantan Timur (Kejati Kaltim) menetapkan penahanan tiga tersangka dalam kasus dugaan korupsi yang melibatkan pembayaran tambahan penghasilan pegawai (TPP) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Abdul Wahab Sjahranie (AWS), Samarinda.
“Kerugian negara yang ditimbulkan akibat kasus ini diperkirakan mencapai Rp4.977.339.000,” sebut Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Kaltim Toni Yuswanto di Samarinda, Jumat (19/7/2024).
Dia mengungkapkan bahwa penahanan ini merupakan hasil dari penyidikan mendalam yang telah dilakukan oleh tim penyidik.
“Penyidikan yang kami lakukan termasuk pemeriksaan saksi dan penggeledahan. Kami telah menemukan bukti yang cukup untuk menetapkan ketiga orang ini sebagai tersangka,” ujar Toni.
Tiga tersangka yang ditahan adalah FT selaku bendahara pengeluaran pada periode 2018, 2021, dan 2022 di RSUD Abdul Wahab Sjahranie. Kemudian HJA yang menjabat sebagai bendahara pengeluaran pada periode 2019 dan 2020 di rumah sakit yang sama.
Selanjutnya YO yang bertugas sebagai pengelola administrasi keuangan di RSUD Abdul Wahab Sjahranie.
Menurut Toni, modus yang digunakan dalam kasus ini adalah manipulasi daftar unggah yang berisi nama, nominal TPP yang diterima, dan nomor rekening pegawai RSUD AWS.
“Manipulasi dilakukan dengan cara memasukkan nama-nama yang seharusnya tidak berhak menerima TPP, seperti pegawai yang sedang tugas belajar atau yang sudah pensiun. Rekening yang digunakan untuk pencairan dana adalah rekening atas nama YO dan EH, suami YO,” jelasnya.
Para tersangka dijerat dengan pasal 2 ayat (1), pasal 3 Jo. pasal 18 UU RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dengan UU RI Nomor 20 Tahun 2001, serta pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.
Disampaikan Toni bahwa penahanan dilakukan untuk mencegah tersangka melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti, atau mengulangi tindak pidana.
“Tindakan ini juga didasarkan pada pasal 21 ayat (1) dan ayat (4) huruf a KUHAP, mengingat perbuatan yang dilakukan oleh tersangka merupakan tindak pidana yang diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih,” tambahnya.
Penahanan ini, imbuhnya, berlangsung selama 20 hari ke depan, dimulai dari tanggal penetapan surat perintah penahanan oleh Kepala Kejati Kaltim.
Kejati Kaltim berkomitmen untuk mengungkap kasus ini hingga tuntas dan memastikan bahwa semua pihak yang terlibat ditindak sesuai dengan hukum yang berlaku, mengingat kasus ini menjadi sorotan publik dikarenakan besarnya jumlah kerugian negara yang terlibat.
Toni menegaskan bahwa Kejati Kaltim tidak akan mentolerir segala bentuk korupsi. Pihaknya terus bekerja keras untuk memberantas korupsi di wilayah Kaltim.
“Tidak ada tempat bagi koruptor di Kalimantan Timur,” tegasnya.
Ia menyatakan bahwa dengan penahanan ini, dapat memberikan efek jera kepada para pelaku dan menjadi peringatan bagi pegawai lain untuk tidak terlibat dalam praktik korupsi.
Kejati Kaltim juga mengimbau masyarakat untuk aktif melaporkan jika mengetahui adanya indikasi korupsi di lingkungan mereka.
“Penyidikan kasus ini terus berlanjut, dan Kejati Kaltim akan memberikan informasi terbaru kepada publik seiring dengan perkembangan yang ada. Masyarakat diharapkan dapat memberikan dukungan kepada pihak kejaksaan dalam upaya pemberantasan korupsi di Kaltim,” ujar Toni. (ANT/KN)
Tangkap layar Presiden Joko Widodo memberikan keterangan pers usai menyaksikan laga pembuka Piala Presiden 2024 dari video yang diterima di Jakarta, Jumat (19/7/2024). ANTARA/Dokumentasi Pribadi
JAKARTA – Presiden Joko Widodo mengatakan bahwa dirinya siap berkantor di Ibu kota Nusantara, Kalimantan Timur, secepatnya jika sudah ada sinyal lampu hijau atau tanda kesiapan.
Hal itu ia sampaikan saat memberikan keterangan pers usai menyaksikan laga pembuka Piala Presiden di Stadion Si Jalak Harupat, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Jumat (19/7/2024) sore.
“Begitu ada lampu hijau siap, saya akan berkantor di IKN,” kata Presiden saat ditanya awak media soal kesiapan berkantor di IKN, berdasarkan rekaman yang diterima di Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Sebelumnya, Presiden Joko Widodo masih menunggu kesiapan infrastruktur penunjang untuk dirinya berkantor di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, yang sebelumnya diperkirakan mulai Juli 2024.
“Airnya udah siap belum? Listriknya udah siap belum? Tempatnya sudah siap belum? Kalau siap, pindah,” kata Presiden Jokowi saat memberikan keterangan pers usai melepas bantuan Indonesia untuk penanganan bencana di Papua Nugini dan Afganistan, di Pangkalan TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta, Senin (8/7).
Presiden mengaku sudah mendapatkan laporan dari Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) tentang kesiapan infrastruktur di IKN, seperti air, listrik hingga kantor Presiden yang akan ditempati.
Dari laporan tersebut, Presiden menerima laporan bahwa infrastruktur tersebut belum siap untuk dimanfaatkan.
“Sudah (dapat laporan), tapi belum (siap). Sudah, tapi belum,” kata Presiden saat ditanya awak media soal laporan kesiapan infrastruktur dari Kementerian PUPR.
Sementara itu, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono memastikan air, listrik hingga jaringan internet akan siap digunakan saat pelaksanaan upacara HUT Kemerdekaan RI 17 Agustus di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Tadi saya cek semua. Air, listrik, internet sudah oke (saat 17 Agustus),” kata Basuki saat dijumpai di Istana Kepresidenan, Jakarta, pekan lalu. (ANT/KN)
Foto Arsip - Desain Kawasan Inti Pusat Pemerintahan atau KIPP Ibu Kota Negara Nusantara. ANTARA/HO-Kementerian PUPR
JAKARTA – Berdasarkan hasil riset dari Rumah123, salah satu lokapasar (marketplace) properti, permintaan rumah di wilayah sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan Timur (Kaltim), tumbuh 63,4 persen.
Head of Research Rumah123 Marisa Jaya mengatakan, pertumbuhan ekonomi di kawasan IKN dan sekitarnya pada tahun 2023 melampaui rata-rata pertumbuhan ekonomi Kaltim dan Indonesia secara keseluruhan. Sebagai catatan, pertumbuhan ekonomi nasional mencapai 5,05 persen.
“Pada tahun 2023, Balikpapan mencatatkan pertumbuhan 6,5 persen, Samarinda 8,6 persen, Kutai Kartanegara 5,1 persen, dan Penajam Paser Utara 29,8 persen. Ini mengindikasikan perkembangan aktivitas ekonomi di kawasan IKN,” kata Marisa dalam keterangan resmi, di Jakarta, Jumat (19/7/2024).
Selama periode Januari-April 2024, mayoritas pencari properti di sekitar kawasan IKN masih fokus pada rumah tapak dan tanah. Permintaan rumah tapak tertinggi tercatat di Balikpapan (69,1 persen) dan Samarinda (48,1 persen).
Sementara itu, permintaan tanah paling tinggi terjadi di Kabupaten Penajam Paser Utara (86,2 persen) dan Kutai Kartanegara (76,5 persen). Selain rumah dan tanah, terdapat permintaan atas ruko dengan persentase tertinggi di Samarinda (29,3 persen).
“Temuan ini memperlihatkan mayoritas permintaan di kabupaten yang menjadi bagian dari wilayah IKN adalah tanah. Sementara di dua kota terdekat, permintaan didominasi rumah tapak. Hal ini disebabkan keterbatasan pengembangan dan suplai properti residensial dan komersial di kedua kabupaten,” ujar Marisa.
Namun, tren ini di satu sisi juga menunjukkan minat masyarakat yang cukup tinggi untuk berinvestasi di sekitar wilayah IKN dengan mencari tanah atau lahan kosong.
Selain dapat memanfaatkan peningkatan nilainya seiring perkembangan kawasan, investasi dalam bentuk tanah juga memberikan fleksibilitas bagi individu untuk mengembangkan properti sesuai dengan kebutuhan dan tren pasar properti IKN ke depan.
Berdasarkan catatan Rumah123, indeks harga rumah tapak di kawasan IKN mengalami pertumbuhan 2,6 persen secara tahunan dan indeks suplai turun tipis 1,9 persen. Sementara indeks permintaan rumah tapak tumbuh mencapai 63,4 persen.
Dari sisi profil asal pencari di keempat area, permintaan didominasi warga yang berasal dari sekitar wilayah IKN dan Jakarta.
Di Balikpapan, pencari properti tertinggi berasal dari kota itu sendiri (29,9 persen), Jakarta (21 persen), dan Samarinda (13,2 persen). Sementara di Kutai Kartanegara, permintaan banyak berasal dari Jakarta (23,4 persen), Samarinda (15 persen), dan Balikpapan (10,5 persen).
Di Penajam Paser Utara, permintaan tertinggi juga berasal dari Jakarta (31 persen), diikuti warga asal Balikpapan (9,5 persen), dan Samarinda (6,1 persen). Di Samarinda, permintaan terbesar berasal dari warganya sendiri (39,3 persen), disusul Balikpapan (19 persen), dan Jakarta (13,7 persen).
Lebih lanjut, Marisa menjelaskan, pencari properti di kawasan IKN didominasi generasi muda dengan rentang usia 18-34 tahun, dengan rincian di Balikpapan (56,9 persen), Kutai Kartanegara (71,4 persen), Penajam Paser Utara (48,5 persen), dan Samarinda (56,4 persen).
Proporsi pencari properti pada rentang usia 35-64 tahun juga terlihat cukup signifikan, seperti di Balikpapan (42,8 persen), Kutai Kartanegara (28,6 persen), Penajam Paser Utara (51,5 persen), dan Samarinda (43,6 persen).
Ia menilai ketertarikan terhadap proyek IKN menjadi faktor signifikan yang menarik minat generasi muda dalam mencari properti di kawasan tersebut.
“Selain itu, sebagian dari mereka juga melihat IKN sebagai peluang investasi properti. Dalam konteks ini, generasi muda yang telah memiliki daya finansial kuat mencari celah investasi di wilayah yang baru dengan potensi pertumbuhan tinggi. Mereka bisa saja melihat kawasan sekitar IKN sebagai area yang memiliki prospek kenaikan nilai properti yang besar di masa depan, terutama mengingat berbagai proyek pengembangan infrastruktur hingga fasilitas publik yang direncanakan,” katanya pula. (ANT/KN)
TENGGARONG – Kecamatan Muara Wis kini menjadi pusat perhatian dalam penanganan stunting di Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar).
Sebanyak ratusan balita di kecamatan ini terindikasi mengalami stunting, sebuah kondisi gangguan tumbuh kembang.
Upaya terpadu antara pemerintah kecamatan, pemerintah desa, dan perusahaan setempat menjadi kunci dalam menurunkan angka stunting yang mengkhawatirkan ini.
Pemkab Kutai Kartanegara telah menetapkan Muara Wis sebagai daerah percontohan penanganan stunting.
Intervensi yang dilakukan meliputi pemberian asupan makanan tambahan bagi anak-anak yang terindikasi mengalami stunting.
Program ini dilakukan secara rutin selama kurang lebih dua bulan, dengan harapan dapat meningkatkan berat dan tinggi badan anak-anak tersebut.
“Muara Wis sebagai percontohan penanganan stunting, karena memang harapan kami itu bebas atau error dari stunting,” kata Camat Muara Wis, Fadhli Annur.
Fadhli menjelaskan bahwa salah satu faktor utama yang menyebabkan anak-anak mengalami stunting adalah pola asuh yang kurang tepat dan kurangnya perhatian orang tua dalam memberikan makanan bergizi.
Misalnya, banyak orang tua yang memberikan makanan atau jajanan instan kepada anak-anak mereka, padahal makanan tersebut seharusnya diolah sendiri untuk memastikan kandungan gizinya.
Hingga pertengahan tahun 2024, tercatat sebanyak 214 dari 600 balita di Muara Wis terindikasi mengalami stunting.
Kasus ini tersebar di tujuh desa. Namun, setelah dilakukan intervensi dalam beberapa bulan terakhir, hasil positif mulai terlihat. Beberapa anak di tiga desa telah mengalami peningkatan berat badan.
“Dari 214 kasus stunting, sudah ada beberapa anak di tiga desa mengalami peningkatan. Tinggal empat desa lagi yang akan kita berikan asupan makanan tambahan setiap hari selama dua bulan,” tutup Fadhli.
Dengan program intervensi yang terus berjalan dan dukungan berbagai pihak, diharapkan angka stunting di Kecamatan Muara Wis akan terus menurun, menjadikan daerah ini bebas dari stunting dan menjadi contoh bagi daerah lain di Kutai Kartanegara. (adv)
SANGATTA – Ramah tamah delegasi Anhui Guanxin China bersama Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutim berlangsung akrab di Pendopo Rujab Bupati Kutim, Selasa (16/7/2024) malam. Dalam hal ini, pemerintah menyambut baik investor Anhui Guanxin China untuk berinvestasi di Kutim.
“Pemerintah Kutim menawarkan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Maloy Batuta Trans Kalimantan (MBTK). Contohnya saja Maloy lama dan Batuta Chemical Industrial Park (BCIP) sebelumnya sudah diberikan berbagai kemudahan fasilitas penanaman modal maupun izin usaha,” kata Asisten III Admum Seskab Kutim Sudirman Latif mewakili Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman memulai sambutan.
Lanjutnya, berkenaan dengan lahan dalam hal ini Pemprov Kaltim sudah melakukan peninjauan lokasi
“Harapannya semoga perusahaan Anhui Guanxin Agrochemical berminat menanamkan modalnya di Kutim,” tambah Sudirman.
Sementara itu, Asisten Perekonomian dan Administrasi Pembangunan Pemprov Kaltim Ujang Rahmad
mengatakan proses investasi tidak berhenti sampai di sini, ada beberapa tahapan proses yang harus ditindaklanjuti terkait dengan hal yang ada di lapangan.
“Terima kasih ini langkah awal investasi. Perlu dorongan fasilitas baik dari provinsi maupun Kutim. Apa yang kita lakukan tidak lain tidak bukan hanya untuk mengembangkan ekonomi Kaltim dan Kutim. Semoga terbuka Anhui Guanxin untuk berinvestasi di Kutim,” ajaknya.
Dalam momen ini turut hadir Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kutim Darsafani, Vice Chairman of Anhui Guanxin Guo Xuenjun beserta rombongan tim dari perusahaan. (Rkt)
MENGHADAPI Pilkada Serentak 2024, Bupati Kotabaru, Kalsel, H Sayed Jafar Al-Idrus, SH punya tugas berat. Dia harus membagi perhatiannya di dua daerah. Soalnya, sang istri, Hj Fatma Idiana akan maju di Pilbup Kotabaru dan putrinya, Syaima Alaydrus didorong mengikuti kontestasi Pilwali Balikpapan.
Seperti kita ketahui, Sayed Jafar adalah tokoh kelahiran Kotabaru yang saat ini menjadi bupati. Tapi sampai sekarang dia juga masih tinggal di Kampung Baru, Balikpapan. Jadi dia seakan punya “dua tanah air.” Di Kotabaru dan Balikpapan.
Meski dia menjadi ketua DPC Golkar, Sayed Jafar mempersilakan istrinya menggunakan dua jalur pendaftaran. Bisa lewat partai, bisa juga lewat jalur perseorangan atau independen. Keduanya dia tempuh.
Berpasangan dengan Sekda Kotabaru, Said Akhmad Assegaf, Fatma Idiana sudah dinyatakan KPU Kotabaru lolos dalam verifikasi faktual, sehingga bisa mendaftarkan diri pada 27-29 Agustus mendatang. Selain mereka, juga ada pasangan Iqbal Yudiannoor-Surya Wahyudi. “Saya siap melanjutkan tugas dan program yang sudah dirintis Bapak. Kita akan bawa Kotabaru semakin jaya, maju, dan sejahtera,” kata Hj Idiana, yang saat ini masih menjabat sebagai ketua Tim Penggerak PKK.
Seperti suaminya, Hj Idiana juga kelahiran Kotabaru, 10 Juli 1974. Dikaruniai dua buah hati yang cantik, Syarifah Syaima Alaydrus dan Syarifah Nur Azizah Alaydrus (Jeje).
Kesibukannya sehari-hari selain menjalankan tugas PKK, juga bergerak di bidang usaha. Hobinya menarik juga, suka nonton film. Sejauh ini Pilbup Kotabaru bakal diramaikan setidaknya 4 pasang calon. Ada dua bacalon dari jalur partai, yaitu pasangan Muh Rusli-Syairi Mukhlis dan Risdianto Haleng-Habib Azhar Al Khirid.
Syairi yang mendampingi Rusli adalah ketua DPRD setempat. “Saya asli putra daerah daratan Kotabaru yang ingin membangun serta menyejahterakan masyarakat Kotabaru,” katanya bersemangat. Sedang H Rusli berpengalaman lebih 30 tahun di pemerintahan di Kotabaru dan Tanah Bumbu.
Risdianto Haleng adalah anggota Komisi IV Bidang Kesra DPRD Kalsel dari partai PKB. “Saya dan Habib Azhar siap mengikuti kontestasi Pilbup Kotabaru 2024,” katanya.
Keempat pasangan bacalon Pilbup Kotabaru itu sudah mulai melakukan sosialisasi. Baliho mereka saya lihat sudah terpasang di beberapa sudut kota. Tantangan mereka medan yang luas. Maklum wilayah Kotabaru sangat luas dan terbagi di beberapa pulau.
Sayed Jafar mengungkapkan, dia menginginkan Pilbup Kotabaru berjalan lancar dan demokratis. Meskipun istrinya maju sebagai kontestan, dia tak punya keinginan memborong partai sehingga calon lain tak kebagian kursi. “Saya tak punya niat menciptakan kotak kosong,” jelasnya.
Dia mempersilakan calon lain ikut Pilbup Kotabaru. Mau partai apa, tak ada yang mengganggu. “Silakan tak ada yang menghalangi,” katanya sangat terbuka.
KPU Kotabaru sudah menggelar acara peluncuran pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kotabaru, 15 Juni lalu. Penyanyi berdarah Banjar, Ian Kasela didatangkan. Ada tarian “Merajut Gemilang” dari sanggar tari Pusaka Saijaan binaan Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga Kotabaru ditampilkan.
Seperti Pileg dan Pilpres yang sudah berlangsung, Bupati Sayed Jafar juga berharap Pilbup Kotabaru berlangsung lancar dan sukses. “Gunakan hak pilih kita, soal berbeda pilihan tidak masalah, itu memang yang namanya demokrasi,” tandasnya.
Hj Fatma dalam acara Beach Enduro Race Hayau Barait 9.
Saya sempat bersama-sama Hj Fatma Idiana ketika menyerahkan piala dan hadiah kepada pemenang Beach Enduro Race Hayau Barait 9 di Sirkuit SJA TBK, Pantai Gedambaan. “Kita siap mengabdi untuk kepentingan masyarakat Kotabaru, seperti yang dilakukan Bapak selama ini,” katanya penuh semangat.
Seorang warga Kotabaru bilang kepada saya. “Kepemimpinan Ibu tak kalah hebat dengan Pak Sayed Jafar. Jadi kami siap mendukung Ibu untuk meneruskan jabatan bupati Kotabaru periode 2024-2029,” katanya dengan wajah meyakinkan.
Bersama Said Akhmad Assegaf, mereka mengusung tagline: “Membangun dengan Amanah, Jaya bersama Ummat.” Sangat religius dan berpandangan maju. Maklum keduanya sudah sangat akrab menjalankan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan.
TETAP BERJUANG
Syaima sendiri di Balikpapan masih terus berusaha berjuang mendapatkan partai pengusung dan pasangan yang tepat. Ini hari-hari krusial apakah dia bisa ikut berkontestasi di Pilwali Balikpapan 2024. Apalagi sudah bertiup kabar kemungkinan petahana melawan kotak kosong (KK).
Sayed Jafar berharap putrinya bisa memberikan kontribusi terbaik untuk kemajuan kota Balikpapan ke depan. Dia merasa berutang budi dengan kota ini, karena kehidupannya dia bangun ketika tinggal di Kampung Baru.
Dia pernah menjadi wakil ketua Kadin dan anggota Hiswana Migas Balikpapan. Bisnis utamanya sejak dulu adalah berdagang minyak. Sekarang ini dia memiliki puluhan SPBU di Kotabaru.
Membagikan sembako kepada warga yang memerlukan bantuan.
Syaima lahir di Balikpapan, 4 Maret 1988. Meski masih muda, dia dipercaya Sayed Jafar memimpin perusahaan keluarga yang bergerak di bidang galangan kapal di Balikpapan. Namanya PT Galangan Benua Raya dan PT Anggrek Jaya Saripuspita. “Saya bersyukur mewarisi bakat bisnis dan politik dari Ayah dan Ibu,” kata alumnus Fakulas Ekonomi Universitas Balikpapan ini.
Setelah NasDem lepas, partai yang lagi membuka ruang buat Syaima adalah PDIP Perjuangan. Beberapa hari lalu dia mengikuti kegiatan reses yang dilaksanakan Safaruddin, anggota DPR RI, yang juga ketua DPD PDIP Kaltim.
Dia berharap mendapat pasangan yang bisa melengkapi kursi partai sehingga bisa mendaftarkan diri ke KPU sebagai pasangan calon tetap pada 27-29 Agustus mendatang. Sekaligus untuk mendukung terjadinya pesta demokrasi yang sehat di Kota Beriman dengan kehadiran beberapa pasang calon.
Pilwali Balikpapan memang terancam memasuki KK Jilid II. Beberapa partai yang punya kursi signifikan sudah bergabung ke petahana. Di antaranya NasDem dengan 7 kursi dan Gerindra 6. Ada kemungkinan juga PKB, PPP, PKS dan Demokrat.
Kalau ini terjadi, maka Rahmad Mas’ud (RM) bisa membuat dua rekor. Wali kota tanpa ada wakil sepanjang periode pertama (2021-2025 jika juga tak diisi) dan mampu menciptakan Pilwali lawan kotak kosong sampai dua kali. (*)
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Tri Ismawati
BONTANG – Mengingat angka stunting di wilayah pesisir masih tinggi, Komisi I DPRD Kota Bontang ingin mengadakan rapat, yang dimana untuk daerah kota angka stunting sudah menurun, tetapi berbeda dengan wilayah pesisir.
Wakil Ketua Komisi I DPRD Kota Bontang, Tri Ismawati mengatakan jika dirinya tidak mengetahui hal tersebut. Bahkan saat diwawancarai, dirinya menyatakan jika hanya mengetahui angka stunting di kota sudah menurun, tidak untuk wilayah pesisir.
“Saya tidak tahu kalau wilayah pesisir stuntingnya masih tinggi, kemungkinan yang turun di daerah kota saja ya. Nanti saya coba masukan dalam agenda, untuk stunting di wilayah pesisir,” ucapnya saat dikonfirmasi, Selasa (16/7/2024) lalu.
Adanya hal seperti itu, Tri ingin pemerintah tidak menutup mata, karena mau bagaimana pun wilayah pesisir masih jadi bagian Kota Bontang, walaupun terkadang sering tidak terjangkau.
“Sebaiknya masyarakat yang berada di pesisir juga diperhatikan,” tambahnya.
Tidak sampai di situ, mendengar wilayah pesisir untuk angka stunting yang masih tinggi, Tri sampai ingin melihat dari data yang kelurahan punya. Mengapa data bisa berbeda walaupun di kota sudah menurun, akan tetapi tidak di wilayah pesisir.
“Berarti datanya tidak sinkron, seharusnya dari pihak kelurahan yang harus di galakin lagi,” tutupnya. (ADV/KN)
