Beranda blog Halaman 868

Kemenlu Pastikan Tidak Ada WNI Jadi Korban Serangan Israel di Pelabuhan Yaman

0
Serangan udara Israel di Pelabuhan Hudaidah, Yaman.

JAKARTA – Kementerian Luar Negeri memastikan tidak ada warga negara Indonesia (WNI) yang jadi korban akibat serangan udara Israel ke Pelabuhan Hudaidah, Yaman, pada Sabtu (20/7/2024).

“KBRI Muscat telah berkomunikasi dengan para WNI yang tinggal di wilayah Hudaidah. Hingga saat ini tidak ada WNI yang menjadi korban serangan,” kata Direktur Perlindungan WNI dan BHI Kemlu Judha Nugraha melalui pesan singkat, Minggu (21/7/2024).

Berdasarkan catatan lapor diri KBRI Muscat, terdapat 19 orang WNI yang menetap di wilayah Hudaidah.

Sedikitnya dua korban tewas dan 80 orang lainnya terluka akibat serangan udara Israel di pelabuhan Al Hudaidah di Yaman barat, Sabtu.

“Kejahatan musuh Israel yang menargetkan provinsi Al Hudaidah telah menewaskan dua orang dan melukai 80 lainnya, sebagian besar dari mereka mengalami luka bakar parah,” kata Kementerian Kesehatan yang berafiliasi dengan Houthi, menurut kantor berita SABA milik kelompok tersebut.

Sebelumnya, penyiar Al-Masirah melaporkan bahwa serangan udara tersebut menargetkan fasilitas penyimpanan minyak di pelabuhan Al Hudaidah.

Stasiun televisi tersebut juga menayangkan gambar kebakaran besar yang diklaim terjadi setelah serangan udara di pelabuhan kota tersebut.

”Angkatan Udara Israel menyerang sasaran di kota Al Hudaidah di Yaman,” situs Israel Walla mengutip seorang pejabat AS yang tidak disebutkan namanya.

Sementara itu, tentara Israel mengatakan dalam sebuah pernyataan bahwa pesawat tempurnya melakukan serangan udara yang menargetkan posisi Houthi di pelabuhan Al Hudaidah di Yaman.

”Serangan udara tersebut merupakan respons terhadap ratusan serangan terhadap Israel selama beberapa bulan terakhir,” kata Israel.

Kelompok Houthi telah menargetkan kapal-kapal milik, berbendera, dioperasikan oleh Israel atau menuju pelabuhan Israel di Laut Merah dan Teluk Aden dengan rudal dan drone sebagai bentuk solidaritas terhadap Gaza, yang telah diserang Israel sejak 7 Oktober 2023. (ANT/KN)

Satgas Infrastruktur Sebut Sudah Ada Sumber Air Baku di IKN

0
Salah satu infrastruktur air baku di Intake Sepaku, Nusantara. (Antara/ HO Biro SDM dan Humas OIKN)

NUSANTARA – Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan Infrastruktur Ibu Kota Negara (IKN), Danis H Sumadilaga mengatakan, di IKN sudah ada sumber air baku yang siap dialirkan ke kawasan IKN dan sekitarnya, sehingga para penghuninya tidak akan kekurangan air.

“Ada beberapa lokasi sumber air baku seperti di Intake Sepaku dan di Bendungan Sepaku Semoi. Kapasitasnya secara teknis di Intake Sepaku 3.000 liter per detik. Sedangkan Bendungan Sepaku Semoi 2.500 liter per detik,” ujarnya di Nusantara, Minggu (21/7/2024).

Sebelumnya, saat mengunjungi IKN yang salah satunya melihat langsung kondisi Intake Sepaku di Nusantara pada Jumat ia mengatakan bahwa untuk tahap satu sumber air baku yang akan digunakan berasal dari Intake Sepaku.

“Air di sini akan diproses melalui pengolahan air bersih di samping intake, kemudian dialirkan melalui pipa sepanjang 16 km ke pusat pemerintahan. Dari sana kemudian didistribusikan ke setiap persil di tiap gedung yang menjadi air bersih untuk digunakan di IKN,” katanya.

Danis juga menjelaskan tentang berbagai perkembangan terkini pembangunan IKN, seperti kesiapan lapangan upacara, kantor presiden, dan infrastruktur lain untuk mendukung kelancaran perayaan HUT RI ke-79 pada 17 Agustus 2024.

Untuk tol dari Balikpapan menuju IKN, ditargetkan dapat difungsikan pada 17 Agustus 2024, yakni Kementerian PUPR sedang membangun tol sesi 3A, 3B dan 5A yang saat ini capaian rata-rata sudah 90 persen.

Jalan tol tersebut difungsikan untuk satu jalur dengan masing-masing tiga lajur, kemudian ada dua lajur lainnya yang digunakan khusus untuk menuju IKN.

Saat ini, perjalanan darat dari Balikpapan untuk sampai ke IKN membutuhkan waktu sekira 2,5 jam, namun ketika tol difungsikan, maka jarak dan waktu tempuh tentu jauh berkurang, yakni hanya dibutuhkan waktu sekira satu jam.

Selain Danis, pihak yang turut mengunjungi IKN saat itu adalah dari Kantor Staf Presiden (KSP), Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg), Kementerian Komunikasi dan Informatika (Kominfo), Kementerian PUPR, dan Otorita IKN, mereka tergabung dalam Tim Komunikasi antar-Kementerian/ lembaga.

Kunjungan kerja ini dilakukan ke beberapa lokasi seperti Plaza Seremoni, Kantor Presiden, dan Intake Sungai Sepaku, terutama pada fasilitas dan infrastruktur yang berkaitan dengan kesiapan lokasi upacara HUT ke-79 RI di IKN. (ANT/KN)

Muhaimin : Pimpinan DPR Ikut Upacara HUT RI di IKN Hanya Ketua

0
Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar saat senam bersama istri, dan sejumlah warga di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7/2024). (ANTARA/Rio Feisal)

JAKARTA – Wakil Ketua DPR RI Muhaimin Iskandar mengatakan bahwa pimpinan DPR  yang mengikuti Upacara HUT ke-79 RI  di Ibu Kota Nusantara (IKN) hanya ketua saja.

“DPR katanya cuma ketua (Ketua DPR RI Puan Maharani), ya. Saya di Jakarta atau di daerah,” kata pria yang akrab disapa Cak Imin di kawasan Bundaran HI, Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Walaupun demikian, ia mengharapkan kesuksesan penyelenggaraan perdana Upacara HUT RI di IKN tersebut.

“Moga-moga sukses, lancar, karena kapasitasnya terbatas, maka hanya ketua-ketua lembaga saja,” ujarnya.

Sementara itu, sebanyak 76 calon Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) tingkat nasional menjalani pemusatan pelatihan di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Depok, Jawa Barat, mulai 12 Juli hingga 10 Agustus 2024 sebelum bertugas pada agenda HUT ke-79 RI di IKN.

“Adik-adik yang mengikuti pemusatan pendidikan dan pelatihan Paskibraka tingkat pusat ini adalah yang mewakili daerah di mana adik-adik berasal, dari seluruh penjuru tanah air,” kata Staf Khusus Ketua Dewan Pengarah Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP) Antonius Benny Susetyo di Jakarta, Minggu (14/7).

Pada aspek lain, Pelaksana Tugas Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni menekankan pentingnya kesiapan sarana dan prasarana air bersih agar pelaksanaan Upacara HUT ke-79 RI di wilayah itu berjalan lancar.

“Kebutuhan air bersih sangat vital untuk menunjang kesuksesan Upacara Perayaan HUT ke-79  RI di Nusantara. Oleh karena itu, kesiapan ini perlu dikawal dan menjadi perhatian besar pembangunan, utamanya yang saat ini sedang dikerjakan rekan-rekan Kementerian PUPR,” ujar Raja Juli Antoni dalam keterangannya di Jakarta, Sabtu (20/7/2024). (ANT/K )

DPR Minta Aparat Penegak Hukum Usut “Mark Up” Impor Beras

0
Anggota Komisi III DPR RI Fraksi Partai Demokrat Santoso. (ANTARA/HO-Divisi Humas Polri)

JAKARTA – Anggota Komisi III DPR RI Santoso meminta aparat penegak hukum untuk bertindak cepat apabila dugaan penggelembungan harga atau mark up impor beras yang menyeret nama pimpinan Badan Pangan Nasional (Bapanas) dan Perum Bulog.

“Kita berharap KPK dapat membongkar kasus mark up impor beras ini sebagai kotak pandora agar terbongkar. Kenapa selama ini harga beras harganya semakin melambung tinggi? Karena memang adanya mark up impor beras ini,” kata Santoso dalam keterangan diterima di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Menurut dia, tindakan cepat aparat penegak hukum diperlukan karena mark up impor beras tersebut diduga menimbulkan kerugian senilai Rp8,5 triliun. Ia berharap, apabila terbukti, pelaku dapat dihukum berat.

“Perilaku lancung (tidak jujur, red.) oknum yang menyengsarakan rakyat harus dihukum seberat-beratnya. Mengingat dengan mahalnya harga beras bukan hanya membuat rakyat mengurangi jatah makannya tapi juga menimbulkan dampak sosial yang lebih banyak,” kata Santoso.

Selain dapat mengurangi jatah makan rakyat Indonesia, menurut dia, mark up impor beras juga memicu kenaikan harga komoditas lain yang akan mengakibatkan turunnya daya beli masyarakat.

“Harga beras naik berdampak pada naiknya harga komoditas lainnya yang mengakibatkan daya beli rakyat menurun,” kata Santoso.

Sebelumnya, Studi Demokrasi Rakyat (SDR) melaporkan Perum Bulog dan Bapanas kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (3/7/2024), atas dugaan penggelembungan harga beras impor dari Vietnam.

Terkait dugaan hal itu, Deputi Bidang Ketersediaan dan Stabilisasi Bapanas I Gusti Ketut Astawa mengatakan bahwa pihaknya menghormati adanya aduan kepada KPK mengenai dugaan mark up harga terkait impor 2,2 juta ton beras.

Ketut memastikan Bapanas dalam menjalankan tugas dan fungsinya senantiasa mengacu pada Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional.

Sementara itu, Perum Bulog mengklaim telah menjadi korban tuduhan dugaan mark up harga terkait impor beras tersebut. Sekretaris Perusahaan Perum Bulog Arwakhudin Widiarso mengatakan laporan itu membentuk opini buruk di masyarakat terkait perusahaannya tersebut. (ANT/KN)

Pasca Microsoft Down, Maskapai Diminta Gunakan Teknologi Canggih untuk Antisipasi Layanan

0
Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi diwawancara awak media di sela Kick Off Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2024 di Jakarta, Minggu (21/7/2024). ANTARA/Harianto.

JAKARTA – Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi meminta kepada seluruh maskapai agar menggunakan teknologi canggih sebagai langkah antisipatif seusai server Microsoft Windows mengalami gangguan atau down yang berdampak pada kegiatan layanan beberapa maskapai.

“Maka yang akan datang kita minta para pengguna ini, selain menggunakan teknologi yang terbaik, juga ada back up-nya,” kata Budi di sela Kick Off Pekan Nasional Keselamatan Jalan (PNKJ) 2024 di Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Menhub menyampaikan bahwa peristiwa gangguan tersebut dapat menjadi bahan evaluasi seluruh pemangku kepentingan, termasuk maskapai penerbangan yang ada di Tanah Air.

Dia mendorong semua maskapai untuk selalu mempersiapkan diri dan melakukan langkah-langkah antisipatif dengan menggunakan teknologi canggih dan tidak hanya mengandalkan satu sistem saja dalam layanan operasional.

“Jadi (harus) ada back up-nya, jadi tidak bisa mengandalkan satu sistem saja, tapi selalu ada back up,” tuturnya.

Menhub mengungkapkan, gangguan akibat Microsoft Windows yang down dirasakan oleh perusahaan maskapai berbiaya rendah atau low cost carrier (LCC).

Dia menyebutkan, dua maskapai yang paling terdampak gangguan tersebut yakni Citilink Indonesia dan PT AirAsia Indonesia Tbk (CMPP).

Meskipun Microsoft Windows sempat mengalami gangguan, dampaknya tidak terlalu masif terhadap operasional kedua maskapai tersebut.

Menhub memastikan bahwa gangguan tersebut tidak mengakibatkan kerugian besar atau gangguan layanan yang signifikan bagi Citilink dan AirAsia.

Proses penanganan gangguan dilakukan dengan cepat dan efektif, sehingga dampaknya dapat diminimalisasi.

Dia menegaskan bahwa kedua maskapai, Citilink dan AirAsia, telah berhasil melakukan pemulihan dengan baik meskipun sempat mengalami gangguan, kedua maskapai tersebut kini sudah kembali beroperasi secara normal.

“Ada (gangguan) tetapi tidak terlalu masif. Kemarin itu kan memang LCC (low cost carrier) yang kena, terutama di Citilink dan AirAsia sempat satu hari itu harus manual, tapi besoknya kita sudah recovery,” kata Menhub. (ANT/KN)

BPK Temukan Masalah Laporan Keuangan Kemenko Perekonomian dan KPPU

0
Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing saat memberikan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP Laporan Keuangan Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian tahun 2023 kepada Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto di Kantor Kemenko Perekonomian, Jakarta, Kamis (18/7/2024). ANTARA/HO-BPK

JAKARTA – Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) menemukan beberapa masalah dalam Laporan Keuangan (LK) Kementerian Koordinator (Kemenko) Perekonomian dan LK Komisi Pengawasan Persaingan Usaha (KPPU) tahun 2023.

“Meskipun telah memperoleh opini WTP (wajar tanpa pengecualian), BPK masih menemukan beberapa permasalahan terkait sistem pengendalian intern (SPI) dan kepatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan,” kata Anggota II BPK Daniel Lumban Tobing dalam keterangan resmi, Jakarta, Minggu (21/7/2024).

Dalam Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) BPK, permasalahan yang ada pada LK Kemenko Perekonomian antara lain terkait adanya belanja perjalanan dinas tak dilengkapi bukti pertanggungjawaban sesuai ketentuan.

Atas permasalahan ini, BPK merekomendasikan Menteri Koordinator Perekonomian Airlangga Hartarto agar memerintahkan Sekretaris Kemenko Perekonomian untuk memberikan pembinaan kepada Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) atas ketidakcermatannya. Dengan begitu, PPK harus menarik dan menyetorkan ke kas negara belanja yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Pada pemeriksaan LK KPPU, BPK menemukan permasalahan terkait pengelolaan piutang pendapatan negara bukan pajak (PNBP) denda pelanggaran persaingan usaha belum sepenuhnya memadai.

BPK menyarankan Ketua KPPU memerintahkan Sekretaris Jenderal KPPU untuk menginstruksikan Kepala Bagian Bantuan Hukum dan Eksekusi lebih optimal dalam mengendalikan dan mengawasi penyelesaian atas Piutang Bukan Pajak yang berpotensi tak tertagih dan melakukan pengkinian data putusan inkracht.

Daniel mengharapkan Menko Perekonomian dan Ketua KPPU dapat terus mendorong jajaran mereka masing-masing agar segera menyelesaikan tindak lanjut rekomendasi BPK.

“Menko Perekonomian dan Ketua KPPU diharap dapat terus melaksanakan langkah-langkah konkrit untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dan dapat segera menyelesaikan rekomendasi yang BPK berikan,” ujar dia. (ANT/KN)

BW Harap Pemkot Bontang Lebih Leluasa kepada Media Lokal

0
Anggota Komisi II DRPD Bontang, Bakhtiar Wakkang

BONTANG – Anggota Komisi II DRPD Kota Bontang, Bakhtiar Wakkang menyebut kurangnya peran media dalam melakukan promosi pariwisata, industri serta jasa di Kota Bontang.

BW — sapaan akrabnya, mengungkapkan bahwa pemerintah Kota Bontang masih kurang update dalam memanfaatkan media khususnya media lokal agar Kota Bontang dapat lebih terlihat ke khalayak yang lebih luas.

Pemanfaatan pemasaran selama ini lebih sering hanya menggunakan media dari dinas terkait semata. Oleh sebab itu, ia ingin lebih cerdas dalam pengelolaan dan pemanfaatan media lokal.

“Pemerintah Kota Bontang baiknya tidak membatasi, kalau media lokal bisa menyampaikan dengan lebih cepat, itu efisien sekali,” ujarnya, Selasa (16/7/2024).

Ia menekankan perlunya kebebasan kepada media lokal. “Apalagi untuk promosi kota kita, jangan dihalangan, media-media pasti sudah tau batasan juga,” tambahnya

Lebih lanjut, ia berharap bahwa dengan itu dampaknya dapat lebih baik untuk perkembangan Kota Bontang. Tidak ada salahnya media lokal lebih leluasa memberitahukan banyak hal. Apalagi jika banyak hal positif yang disebarkan. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Dukung Pembangunan Gedung BPBD Bontang, Rustam Sebut Pentingnya Fasilitas yang Memadai

0
Kantor BPBD Kota Bontang, yang terletak di Bukit Indah (Ist)

BONTANG – Adanya perencanaan pembangunan gedung baru Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Bontang, telah mendapatkan dukungan penuh dari dewan, termasuk Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, yakni Rustam.

Dirinya menyatakan jika sangat pentingnya dengan fasilitas yang memadai, untuk bisa meningkatkan kinerja petugas dari tim BPBD tersebut. Bahkan untuk mengatasi bencana bila terjadi, BPBD tidak perlu lagi meminta bantuan kepada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan), karena sudah memiliki sarana dan prasarana yang cukup.

“Selain sarana dan prasarana yang masih kurang, sebagian petugas juga menyampaikan jika mereka belum memiliki kantor sendiri,” ucapnya saat dikonfirmasi, Minggu (21/7/2024).

Rustam sangat menegaskan untuk pembangunan gedung secara permanen sangat sekali dibutuhkan, mengingat jika Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya telah memiliki banguan sendiri dan secara permanen.

“Pastinya kami selalu mendukung, selama anggarannya tersedia. Bahkan kami akan tetap menyuarakan kebutuhan tersebut kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD),” jelasnya.

Sehingga Rustam sangat optimistis dengan kondisi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang, yang saat ini mencapai Rp 3 triliun.

Untuk itu alokasi dana untuk pembangunan gedung BPBD dapat direalisasikan, dan dukungan dari DPRD Kota Bontang diharapkan dapat mempercepat proses ini sehingga nantinya BPBD dapat segera memiliki gedung permanen yang layak.

“Gedung baru ini diharapkan dapat menyediakan fasilitas yang lebih baik, bahkan bisa meningkatkan efisiensi kerja, dan memastikan kesiapan BPBD dalam menangani situasi saat sedang darurat,” paparnya.

Maka dari itu, DPRD Kota Bontang berkomitmen untuk terus mendukung BPBD dalam upaya meningkatkan fasilitas dan sarana yang diperlukan. Usulan pembangunan gedung baru pun akan segera disampaikan kepada TAPD Pemkot Bontang, dengan harapan dapat dimasukkan dalam anggaran mendatang

Perlu diketahui, kantor BPBD Kota Bontang saat ini telah beroperasi di gedung yang digunakan oleh Sekolah Tinggi Teknologi (Stitek) Bontang. Lokasi ini dianggap kurang representatif, karena bangunannya yang kecil dan juga minim dengan lahan parkir. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

DPRD Bontang Dukung BPBD dan Disdamkartan Bontang Penambahan Sarpras

0
Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam (kanan) saat rapat berlangsung (Ist)

BONTANG – Komisi II DPRD Kota Bontang telah menggelar rapat prognosis pada dua Organisasi Perangkat Daerah (OPD), yakni Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkartan) Kota Bontang. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang, Selasa (16/7/2024) lalu.

Ketua Komisi II DPRD Kota Bontang, Rustam menyampaikan Sarana dan Prasarana (Sarpras) yang dimiliki oleh BPBD dan Disdamkartan masih terbilang minim. Padahal untuk pencapaian serapan anggaran di kedua OPD tersebut di semester pertama 2024 telah menunjukan hasil yang positif, dimana telah mencapai angka 50 persen.

“Sarpras mereka masih terbilang minim, padahal upaya mereka bekerja sudah terbilang secara maksimal,” ucapnya.

Maka dari itu, Rustam berupaya untuk di Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan dirinya mengajukan penambahan untuk Sarpras BPBD dan Disdamkartan Bontang, yang berupa armada operasional. Seperti mobil tangki air sangat penting dibutuhkan, bahkan mendukung pelaksana pemadaman api saat terjadi bencana kebakaran.

“Mobil tangki air sangat penting, akan tetapi hal ini nantinya kembali lagi ke Tim TAPD Pemkot Bontang, akan disetujui atau tidak,” paparnya.

Rustam menyatakan selagi anggaran masih ada, apalagi dengan tren APBD saat ini terbilang bagus ingin sekali untuk bisa menambah armada operasional untuk BPBD dan Disdamkartan. “Intinya kami selalu mendukung terus, upaya ini untuk bisa terealisasikan,” tutupnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Kemenhub : Helikopter Jatuh di Bali Akibat Terlilit Tali Layangan

0
Sebuah helikopter terjatuh di Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pukul 15.33 WITA, Jumat (19/7/2024). ANTARA/HO-

JAKARTA – Direktorat Jenderal Perhubungan Udara (Ditjen Hubud) Kementerian Perhubungan (Kemenhub) menyatakan, helikopter yang terjatuh di wilayah Bali pada Jumat (19/7/2024), pukul 15.33 Wita, diduga akibat terlilit tali layangan.

Kepala Bagian Kerja Sama Internasional Humas dan Umum Direktorat Jenderal Perhubungan Udara Kemenhub Mokhammad Khusnu dikonfirmasi di Jakarta, Jumat (19/7/2024), mengatakan bahwa pihaknya sudah menerima laporan atas insiden tersebut.

“Direktorat Jenderal Perhubungan Udara telah menerima laporan kecelakaan Helikopter PK-WSP type Bell 505 milik PT. Whitesky Aviation di Suluban Pecatu, Kuta Selatan – Bali pada Jumat, 19 Juli 2024 pukul 15.33 LT (local time) akibat terlilit tali layangan,” kata Khusnu.

Khusnu menyampaikan bahwa helikopter membawa person on board (POB) yaitu 1 pilot dan empat penumpang.

“Informasi awal semua penumpang dipastikan selamat dalam kecelakaan tersebut,” ujarnya.

Dia menambahkan, saat ini Inspektur penerbangan dari Kantor Otoritas Bandar Udara Wilayah IV sedang menuju lokasi kecelakaan.

“Pihak Whitesky Aviation juga telah mengirimkan tim investigasi ke lokasi kejadian. Informasi terkini akan disampaikan lebih lanjut,” tuturnya.

Kementerian Perhubungan melalui Ditjen Hubud akan melakukan sosialisasi dan pengawasan yang lebih intensif bahaya layangan melalui koordinasi dengan Penjabat (Pj) Gubernur serta kepala daerah di wilayah Bali.

“Agar tidak membahayakan keselamatan dan keamanan penerbangan,” kata Khusnu.

Sebelumnya diberitakan, sebuah helikopter terjatuh di Pantai Suluban, Desa Pecatu, Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali, pukul 15.33 Wita, Jumat (19/7/2024). (ANT/KN)