SANGATTA – Pergantian kepemimpinan di Polres Kutai Timur (Kutim) menandai babak baru dalam kerja sama antara kepolisian dan pemerintah daerah.

Kapolres Kutim yang baru, AKBP Chandra Hermawan, didampingi Kasat Reskrim AKP Dimitri Mahendra dan Kasat Intelkam AKP Amiruddin, mengawali masa jabatannya dengan mengunjungi Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, pada Kamis (18/7/2024).

Pertemuan tersebut berlangsung hangat di Ruang Kerja Bupati Kutim yang terletak di lantai 2 Gedung Sekretariat Kabupaten, Komplek Pusat Perkantoran Pemkab Kutim, Bukit Pelangi.

Selain sebagai ajang silaturahmi, kunjungan tersebut juga bertujuan untuk memperkuat sinergi antara Pemerintah Kabupaten Kutim dan Polres Kutim. Keduanya sepakat untuk terus meningkatkan komunikasi dan kerja sama demi menciptakan kondisi keamanan dan ketertiban yang lebih baik di wilayah tersebut.

Sebelumnya, pada Senin (15/7/2024), telah dilaksanakan Serah Terima Jabatan (Sertijab) Kapolres Kutim dari AKBP Ronni Bonic kepada AKBP Chandra Hermawan.

Upacara Sertijab tersebut diadakan di Aula Pelangi Mapolres Kutim dan dipimpin langsung oleh Kapolda Kalimantan Timur (Kaltim) Irjen Pol Nanang Avianto. Acara ini turut dihadiri oleh Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, Wakil Bupati Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Kutim Joni, serta sejumlah pejabat dan tamu undangan lainnya.

AKBP Chandra Hermawan, yang sebelumnya menjabat sebagai Kapolres Berau, menyatakan komitmennya untuk menjalankan tugas dengan penuh dedikasi dan profesionalisme. Ia bertekad untuk menjalin hubungan yang harmonis dengan pemerintah daerah, serta meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

“Saya berharap dukungan dari seluruh elemen masyarakat Kutim agar kita dapat bersama-sama menciptakan lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif,” ujar Chandra dalam sambutannya.

Sementara itu, Bupati Kutim Ardiansyah Sulaiman, menyambut baik kehadiran AKBP Chandra Hermawan dan berharap agar hubungan kerja sama yang telah terjalin dapat semakin erat.

“Kami sangat mendukung program-program Polres Kutim dalam menjaga keamanan dan ketertiban di daerah ini. Sinergi yang baik antara pemerintah daerah dan kepolisian sangat penting untuk kesejahteraan masyarakat,” kata Ardiansyah.

Dengan pergantian kepemimpinan ini, diharapkan Polres Kutim dapat terus berinovasi dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, serta bersama-sama dengan Pemkab Kutim menjaga keamanan dan ketertiban di wilayah Kabupaten “Tuah Bumi Untung Benua”. (Rkt)

SAMARINDA – Murip adalah satu dari 28 eks karyawan PT. Kalimanis Plywood Industries (KPI) yang mempertanyakan haknya. Sejak 2003 lalu, PT KPI dikabarkan pailit atau bangkrut dan sejak saat itu pula 3.000 karyawan kehilangan pekerjaan mereka.

20 tahun berlalu, kini beberapa plang perusahaan justru tertancap di tanah-tanah milik koperasi seluas 48 hektare. Mereka mengira bahwa perusahaan itu secara diam-diam masih aktif, sedangkan hak-hak mereka belum juga terbayar.

PT KPI memang dulunya dikenal sebagai salah satu perusahaan kayu terbesar di Samarinda. Perusahaan milik Bob Hasan tersebut sempat berjaya, namun krisis moneter tahun 98 ternyata berdampak besar bagi usaha kayu di Samarinda. Hingga pada tahun 2003 dinyatakan bangkrut.

Murip dan teman-teman tidak tinggal diam, mereka mulai melakukan perlawanan terhadap PT. KPI. Sekitar puluhan orang berkumpul di Lapangan Voli, Perum Karya Lestari, Sungai Kapih, Sambutan, Samarinda pada Minggu (21/7/2024).

“Tolong sebarkan, kalau perlu satu dunia harus tahu, kalau kami belum mendapatkan hak kami sebagai mantan karyawan,” tegas Pak Murip.

Plang-plang yang sempat tertancap di area tanah koperasi kini mulai dicabut. Warga tidak ada yang tahu siapa yang menancap, akan tetapi itu tentu membuka luka lama para eks karyawan. Mengingat, ada hak yang belum tuntas.

“Saya dibantu teman-teman yang lain sudah bolak-balik ke pengadilan. Tahun 2005 perusahaan kala itu harusnya memenuhi tuntutan,” ujar Murip.

Terlepas dari itu, belakangan ini mereka gelisah, mempertanyakan PT. KPI yang tiba-tiba menunjukkan eksistensinya. Arman, salah satu eks karyawan lainnya mengungkapkan segala cara telah ditempuh untuk mendapatkan haknya.

“Kami ini sudah melakukan demo berkali-kali sejak dulu. Dinas ketenagakerjaan, DPRD, hingga kantor Gubernur sudah kami datangi,” ungkapnya.

Ketidakpastian pemenuhan hak eks karyawan yang berlarut-larut tentunya membuat warga geram. Meski begitu, Murip menganggap yang membuat penyelesaiannya rumit adalah oknum-oknum dalam perusahaan.

“Saya tidak menyebut semuanya, tetapi ada oknum yang memang sengaja melakukan itu,” katanya.

Memang, perusahaan sempat membayarkan uang tunggu sebesar Rp 6 juta di tahun awal kebangkrutan. Hanya saja, tidak semua menerima uang tunggu. Dari kesaksian Murip, dirinya dan 27 temannya sama sekali tidak menerima bayaran dari perusahaan.

Oleh karenanya, aksi yang dilakukan merupakan langkah mempertanyakan kembali hak-hak mereka yang telah lama tiada kabar. Mereka meminta pihak perusahaan menjawab masalah pemasangan plang di tanah koperasi juga aktif atau tidaknya perusahaan tersebut.

“Kami hanya mempertanyakan, kalau memang bangkrut tapi toh kenapa plang itu tertancap. Harusnya perusahaan memberikan kejelasan,” tegas Murip.

Pewarta: Khoirul Umam
Editor : Nicha R