SAMARINDA – Semarak perayaan 10 Muharram tahun ini terasa begitu istimewa di Langgar Al Falah, Muso Sallim, Samarinda. Warga sekitar berkumpul dengan penuh antusias untuk mengikuti tradisi berbagi bubur asyura dan tali asih.

Ribuan porsi bubur asyura yang dimasak dalam 3 kuali besar oleh panitia, ludes dibagikan kepada masyarakat dan anak yatim piatu. Hidangan istimewa ini menjadi simbol rasa syukur dan momen untuk saling berbagi kebahagiaan di momen istimewa ini.

Menurut Hanafi, salah satu panitia acara, tradisi ini memiliki makna yang mendalam bagi masyarakat.

“Setiap tahunnya, kami selalu menantikan momen ini untuk berbagi kebahagiaan dengan sesama,” ujarnya.

Semarak perayaan 10 Muharram di Langgar Al Falah tak hanya diwarnai dengan pembagian bubur asyura. Panitia juga memberikan tali asih kepada anak yatim piatu sebagai bentuk kepedulian sosial.

Habib Alwi Assegaf, Imam Langgar Al Falah, menyampaikan harapannya agar momentum 10 Muharram ini dapat meningkatkan kesadaran sosial dan motivasi umat beragama untuk selalu bersympati dan berempati dalam berbagi kepada sesama.

“Bukan hanya di bulan ini saja, tetapi juga di bulan-bulan berikutnya,” pesannya.

Perayaan 10 Muharram di Langgar Al Falah menjadi contoh indah bagaimana tradisi dan nilai-nilai keagamaan dapat menumbuhkan semangat kebersamaan dan kepedulian sosial dalam masyarakat.

Penulis: Dimas
Editor: Nicha R

JAKARTA – Kepala Staf Kepresidenan Moeldoko sedang memproses pembuktian atas tuduhan keterlibatan oknum aparat TNI dalam kasus pembakaran rumah jurnalis Tribrata TV, Rico Sampurna Pasaribu, yang menewaskan empat penghuni rumah di Kabupaten Karo, Sumatera Utara.

Hal itu disampaikan Tenaga Ahli Utama KSP, Joanes Joko, usai beraudiensi dengan perwakilan Komite Keselamatan Jurnalis (KKJ) Sumatera Utara, di Gedung KSP Jakarta, Rabu.

“Kalau terkait dugaan itu, nanti kita tunggu saja proses yang berjalan. Tapi komitmen dari KSP, apapun pelanggaran hukum, siapapun yang melakukan itu harus diproses secara hukum yang benar dan adil,” kata Joanes Joko.

Ia mengatakan, Kepala Staf Presiden telah meminta secara khusus kepada Kedeputian V KSP untuk melakukan pengawasan pada proses penyidikan kasus tersebut.

Agenda audiensi dalam rangka penyerahan laporan hasil investigasi jurnalistik yang dilakukan KKJ atas kejadian itu, kata Joko, juga menjadi bagian dari arahan Moeldoko.

“Yang penting komunikasi kita bangun. Kita jalankan antara KKJ dengan KSP. KKJ berkomitmen akan terus memberikan informasi dan data bila itu memang diperlukan,” katanya.

Seluruh masukan yang disampaikan KKJ, sebut Joko, segera ditindaklanjuti untuk diteruskan kepada Moeldoko yang siang itu sedang melaksanakan kunjungan kerja ke luar kota.

“Biar nanti tim bekerja dulu, karena akan ada tim yang bekerja. Yang penting kami komitmen bahwa kebebasan pers itu menjadi yang utama,” ujarnya.

Dalam audiensi di Gedung KSP itu, KKJ diwakili Sekretaris Jenderal (Sekjen) Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Bayu Wardhana, Koordinator Kampanye Amnesti Internasional Indonesia, Zaky Yamani, serta perwakilan Kontras Andi M Rizaldi.

Dalam pernyataannya, Bayu Wardhana menginginkan proses hukum terhadap kasus yang diduga kuat terkait pemberitaan judi oleh Sampurna Pasaribu, dijalankan secara benar dan mengedepankan azas keadilan.

“Pada akhir Juni, Rico Sampurna Pasaribu menulis tentang praktik judi yang dia sebut langsung bahwa itu ‘dibekingi’ oleh anggota TNI. Tetapi sampai sekarang tidak pernah dipanggil anggota TNI ini, proses penyidikan itu tidak pernah diarahkan ke sana,” katanya.

Kepolisian Daerah (Polda) Sumatera Utara telah menetapkan tiga tersangka pembakaran rumah yang menewaskan wartawan Tribrata TV, Sempurna Pasaribu, Kamis (27/6), mereka adalah RAS, YT, dan B.

Kepala Bidang Humas Kepolisian Daerah Sumatera Utara Komisaris Besar Hadi Wahyudi di Medan mengungkapkan, tersangka B menyuruh RAS dan YT membakar rumah korban hingga menewaskan Rico Sempurna Pasaribu (47), Elfrida Boru Ginting (48) selaku istri Sampurna Pasaribu, Sudi Investasi Pasaribu (12) anak dari Rico Sampurna Pasaribu, dan Loin Situkur (3). (ANT/KN)

TANGERANG – Kepala Eksekutif Pengawas Perasuransian, Penjaminan, dan Dana Pensiun Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Ogi Prastomiyono menuturkan bahwa terdapat usulan pembedaan premi asuransi wajib pihak ketiga (third party liability/TPL) bagi kendaraan listrik dan nonlistrik.

“Jadi, pricing (tarif) untuk asuransi wajib kendaraan listrik, masih menggunakan tarif sama dengan kendaraan yang nonlistrik,” ujar Ogi Prastomiyono saat ditemui pada gelaran GAIKINDO Indonesia International Auto Show (GIIAS) 2024 di ICE BSD City, Kabupaten Tangerang, Banten, Rabu (17/7/2024).

Asuransi wajib pihak ketiga merupakan produk perlindungan yang memberikan ganti rugi terhadap pihak ketiga yang secara langsung terkena dampak dari risiko yang disebabkan oleh kendaraan bermotor yang dipertanggungkan.

Ia menuturkan bahwa persamaan tarif tersebut terjadi karena kini skema pembelian asuransi bagi kendaraan listrik melalui perusahaan pembiayaan menggunakan skema yang sama dengan kendaraan nonlistrik.

“Namun, ke depannya, nanti dengan adanya asuransi wajib, itu dimungkinkan ada usulan pricing-nya itu berbeda antara pricing untuk asuransi kendaraan listrik dan yang nonlistrik,” katanya.

Ogi menyampaikan bahwa saran terkait perbedaan premi tersebut muncul karena terdapat risiko yang berbeda pula antara kedua jenis kendaraan.

Ia pun mengatakan bahwa pengubahan tarif premi tersebut kemungkinan tidak diterapkan tahun ini karena menunggu terbitnya berbagai aturan terkait.

“Tidak (tahun ini), menunggu Peraturan Pemerintah (PP)-nya dulu, ‘kan kalau asuransi wajib itu harus ada payung hukumnya. Payung hukumnya itu peraturan pemerintah,” ucapnya.

Ogi menuturkan bahwa kewajiban pemilik kendaraan bermotor untuk mempunyai asuransi TPL tertuang dalam UU Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (UU P2SK).

Ia mengatakan bahwa kini PP sebagai payung hukum asuransi wajib tersebut pun tengah disusun dan diharapkan dapat diterbitkan pada Januari 2025, sesuai peraturan, yakni dua tahun sejak UU P2SK tersebut berlaku.

Terkait pasar kendaraan listrik, ia menuturkan bahwa kini market share dari kendaraan listrik hibrida (hybrid vehicle) maupun kendaraan listrik penuh (fully electric vehicle/EV) telah mencapai sekitar 9 persen.

“Termasuk hybrid dan juga yang fully EV itu 9 persen. Kalau hanya EV, itu 2 sampai 3 persen,” imbuh Ogi. (ANT/KN)

SOLO – Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka menyebut hingga saat ini masih mencari figur terbaik untuk mengisi kabinet pada masa pemerintahan ke depan bersama presiden terpilih Prabowo Subianto.

“Kami masih mencari orang-orang terbaik untuk mengisi pos-pos yang penting,” katanya di Solo, Jawa Tengah, Rabu (17/7/2024).

Disinggung soal siapa saja figur yang sudah mulai dilirik, ia enggan menjelaskan secara detail.

“Belum ada yang fixed, masih dalam tahap pembicaraan,” katanya.

Ia mengatakan nama-nama masih akan dipilah, mengingat waktu untuk pembentukan kabinet juga masih cukup lama.

“Nanti sambil nyusul, waktunya kan masih panjang,” katanya.

Sebelumnya, Gibran resmi menyampaikan pengunduran diri sebagai Wali Kota Surakarta menyusul makin dekatnya waktu pelantikan presiden dan wakil presiden terpilih.

Ia mengatakan akan memanfaatkan waktu tiga bulan jelang pelantikan ini untuk mengetahui berbagai permasalahan yang ada di seluruh daerah di Indonesia.

Beberapa daerah yang akan diprioritaskan yakni di luar Jawa, termasuk di Ibu Kota Nusantara (IKN). Meski demikian, ia tidak akan meninggalkan daerah di Jawa seperti Jakarta dan beberapa provinsi lain.

“Saya akan lebih banyak muter di seluruh Indonesia, belanja masalah, menyelesaikan masalah yang ada, terutama di daerah 3T (tertinggal, terdepan, terluar),” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Mantan Direktur Utama (Dirut) PT Garuda Indonesia Emirsyah Satar membantah jika dirinya pernah mengintervensi atau mengarahkan pengadaan pesawat untuk keuntungan pihak mana pun, selain Garuda.

Menurut dia, keputusan pengadaan selalu diambil Dewan Direksi secara kolegial berdasarkan usulan tim dalam forum rapat resmi, serta dengan persetujuan Dewan Komisaris seiring dengan komitmen untuk membesarkan Garuda.

“Semua proses pengadaan yang terjadi pada saat saya menjabat sebagai Dirut Garuda dilakukan secara prosedural dan bertahap, khususnya dalam pengadaan Pesawat Bombardier CRJ1000,” kata Emirsyah saat membacakan pembelaan (pleidoi) dalam persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jakarta, Rabu (17/7/2024).

Maka dari itu, ia menilai tidak benar apabila proses pengadaan Pesawat CRJ1000 dan ATR 72-600 sudah merugikan Garuda karena inefisiensi.

Sebaliknya, lanjut dia, seluruh proses pengadaan yang dilakukan justru membuat Garuda selalu mendapatkan harga yang lebih murah dan keuntungan, sehingga dapat dipastikan tidak ada kerugian negara dalam kasus tersebut.

Mengenai tidak-adanya intervensi dirinya dalam pengadaan pesawat, Emirsyah menuturkan keterangan tersebut sudah diungkapkan para saksi di persidangan.

Terkait dakwaan mengenai perubahan kriteria penilaian pengadaan tidak dilakukan dalam rapat direksi, dirinya menilai hal tersebut tidak benar karena semua direksi sudah setuju dan tidak ada yang menyatakan perbedaan pendapat ketika pembahasan kriteria pemenang maupun penentuan pemenangnya.

“Lantas, di bagian mana yang katanya saya dituduh mempengaruhi proses pemilihan pemenang?” tuturnya.

Sebelumnya, Emirsyah dituntut pidana delapan tahun penjara dan denda Rp1 miliar subsider pidana kurungan selama enam bulan dalam kasus pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.

Ia juga dituntut pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar 86,36 juta dolar Amerika Serikat (AS) subsider penjara selama 4 tahun.

Menurut jaksa, Emirsyah Satar terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi yang dilakukan secara bersama-sama, melanggar Pasal 2 ayat (1) juncto Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 jo.Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Dalam perkara tersebut, Emirsyah didakwa terbukti secara tanpa hak menyerahkan rencana pengadaan armada (fleet plan) Garuda Indonesia kepada mantan Direktur Utama PT Mugi Rekso Abadi (MRA) Soetikno Soedarjo yang juga duduk sebagai terdakwa.

Rencana pengadaan armada yang merupakan rahasia perusahaan tersebut kemudian diserahkan kepada pabrikan Bombardier.

Emirsyah dinilai terbukti mengubah rencana kebutuhan pengadaan pesawat dari 70 kursi menjadi 90 kursi, tanpa terlebih dahulu ditetapkan dalam rencana jangka panjang perusahaan.

Ia juga diyakini memerintahkan bawahannya untuk mengubah kriteria pemilihan dalam pengadaan pesawat di Garuda Indonesia tanpa persetujuan dari dewan direksi.

Emirsyah pun dinilai jaksa telah terbukti bersekongkol dengan Soetikno selaku penasihat komersial Bombardier dan Avions De Transport Regional (ATR) untuk memenangkan Bombardier dan ATR dalam pemilihan pengadaan pesawat di Garuda Indonesia.

Padahal, pesawat jenis Bombardier CRJ-1000 dan ATR 72-600 tidak sesuai dengan konsep bisnis Garuda Indonesia yang menyediakan pelayanan penuh.

Perbuatan Emirsyah Satar tersebut didakwa mengakibatkan kerugian keuangan negara pada Garuda Indonesia dengan jumlah total 609,81 juta dolar AS.

Ini bukan kali pertama Emirsyah diadili di meja hijau. Sebelumnya, Emirsyah Satar telah divonis dalam perkara berbeda.

Pada 8 Mei 2020, Dirut PT Garuda Indonesia 2005–2014 itu divonis 8 tahun penjara ditambah denda Rp1 miliar subsider 3 bulan kurungan serta dihukum membayar uang pengganti sebesar 2,11 juta dolar Singapura.

Vonis tersebut sebagai akibat Emirsyah yang telah terbukti menerima suap senilai Rp49,3 miliar dan pencucian uang sebesar Rp87,464 miliar. (ANT/KN)