DENPASAR – Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi dan Pemasyarakatan Yusril Ihza Mahendra menyebut Mahkamah Konstitusi (MK) berpeluang membatalkan parliamentary threshold atau ambang batas parlemen sebesar empat persen suara sah nasional.

“Setelah ada putusan presidential threshold, kemungkinan besar MK juga membatalkan parliamentary threshold yang selama ini selalu dipersoalkan oleh partai-partai politik,” kata Yusril Ihza Mahendra di Denpasar, Bali, Senin malam (13/1/2025).

Ia menilai putusan MK yang membatalkan atau menghapus ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau presidential threshold sebesar 20 persen akan berdampak terhadap ketentuan ambang atas parlemen tersebut.

Keputusan itu, lanjut dia, memberikan harapan baru kepada partai-partai politik untuk berkembang dalam demokrasi Indonesia yang lebih sehat.

Sehingga, lanjut dia, partai politik memiliki peluang memiliki wakil rakyat di DPR RI.

“Ini paling tidak memberikan secercah harapan bagi partai-partai politik wabil khusus juga PBB,” ucapnya.

Setelah putusan MK itu, kata dia, pemerintah akan merumuskan satu norma hukum baru di bidang politik dengan menggunakan panduan dari putusan MK yang bersifat final dan mengikat tersebut.

Rumusan itu nantinya akan diimplementasikan untuk pemilihan umum baik legislatif dan pemilihan presiden dan wakil presiden yang tidak ada lagi aturan terkait ambang batasnya.

“Khususnya kepada lima panduan atau disebut contitutional engineering yang harus dirumuskan di masa akan datang dan saya kira pemerintah sekarang tentu dengan jiwa besar harus menghormati dan menerima putusan MK itu,” ucapnya.

Di sisi lain, Yusril berpendapat partai yang memiliki sedikit kursi di parlemen, dapat membentuk satu fraksi gabungan dengan partai lain.

“Pendapat saya pribadi, lebih baik dibatasi jumlah fraksi di DPR, jumlah fraksinya 10 fraksi. Jadi kalau partai itu kurang dari 10 persen, dia bisa membentuk satu fraksi gabungan,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Kuasa hukum Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, Maqdir Ismail, mengungkapkan bahwa pemeriksaan kliennya oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Senin, 13 Januari 2025, mencakup dua perkara.

“Hari ini Pak Hasto diperiksa untuk dua perkara, yakni kasus dugaan suap dan perkara menghalang-halangi penyidikan,” ujar Maqdir usai mendampingi Hasto di Gedung Merah Putih KPK.

Maqdir juga menjelaskan alasan Hasto tidak memberikan pernyataan kepada media usai pemeriksaan. Menurutnya, hal ini merupakan hasil kesepakatan antara Hasto dan penyidik KPK.

“Untuk hal-hal lain, khususnya yang berkaitan dengan perkara, kami sepakat menyerahkan sepenuhnya kepada penyidik. Jadi, jika ada pertanyaan, silakan langsung ditujukan kepada mereka,” tambah Maqdir.

Hasto menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam sebelum keluar dari ruang pemeriksaan pada pukul 13.25 WIB. Dalam pemeriksaan tersebut, ia didampingi oleh Maqdir Ismail dan Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy.

Terkait kelanjutan proses hukum, Maqdir menyatakan bahwa Hasto akan terus memenuhi panggilan KPK sesuai kebutuhan penyidik. “Pemeriksaan hari ini sudah selesai, dan untuk selanjutnya akan dilakukan berdasarkan kebutuhan penyidik,” ujarnya.

Dalam kasus dugaan suap ini, Hasto diduga terlibat dalam mengatur Donny Tri Istiqomah untuk melobi anggota KPU Wahyu Setiawan melalui kader PDIP Agustiani Tio Fridelina. Tujuannya adalah agar Harun Masiku dapat ditetapkan sebagai anggota DPR RI dari Dapil I Sumatera Selatan.

Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menyebutkan bahwa Hasto bersama Harun Masiku, Saeful Bahri, dan Donny diduga memberikan suap sebesar SGD 19.000 dan USD 38.350 kepada Wahyu Setiawan dan Agustiani Tio Fridelina pada periode 16-23 Desember 2019 untuk memuluskan langkah tersebut.

Pewarta: Fajri
Editor: Agus S

PANGKALPINANG – Tim pencarian dan penyelamatan (SAR) gabungan telah berhasil menemukan bocah yang hilang akibat diterkam buaya pada saat mandi di Desa Bukit Layang, Kabupaten Bangka, Kepulauan Bangka Belitung, Minggu (12/1/2025) pagi.

Kepala Kantor SAR (Kakansar) Pangkalpinang I Made Oka Astawa, dalam keterangan tertulis yang diterima di Pangkalpinang, mengatakan korban yang hilang Sabtu (11/1) ditemukan Tim SAR gabungan mengapung dalam keadaan meninggal dunia pada pukul 05.20 WIB tidak jauh dari lokasi kejadian.

“Korban diterkam predator buas tersebut sebelumnya,” kata Oka. Selanjutnya Tim segera mengevakuasi korban menuju rumah duka, ungkapnya.

Kakansar Pangkalpinang ini juga mengucapkan terima kasih kepada segenap unsur Tim SAR gabungan yang terdiri dari TNI AL, TNI AD, Satpolairud, SAR Brimob, Babinkamtibmas, BPBD, Laskar Sekaban, Pramuka Peduli dan aparat desa dalam kerjasamanya dalam menemukan korban.

“Dengan berhasilnya ditemukan korban, maka operasi SAR terhadap Caca dengan ini ditutup,” kata Oka.

Dalam pemberitaan ANTARA sebelumnya, seorang anak atas nama Chaca (5) asal Dusun Aik Layang, Desa Bukit Layang Bangka, Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, diduga hilang diterkam buaya saat mandi di waduk atau bekas penambangan biji timah.

Kepala Desa Bukit Layang Bangka Surono mengatakan kejadian terjadi pada Sabtu, saat korban sedang mandi bersama orang tuanya.

“Saat itu korban bersama dengan orang tuanya sedang mandi, tiba-tiba hilang dan diduga diterkam buaya,” katanya di Bangka, Sabtu (11/1/2025).

Sementara itu, Babinsa Desa Bukit Layang dari Komandan Distrik Militer 0413 Bangka Sertu Turahman mengatakan berdasarkan informasi warga kejadian itu terjadi sekitar pukul 10.30 WIB.

“Musibah ini menjadi pengalaman supaya masyarakat lebih berhati-hati saat melakukan aktivitas, baik di waduk bekas tambang biji timah atau di sungai,” katanya.

Menurut Turahman, buaya yang merupakan hewan jenis reptil berbahaya berpotensi berada di aliran sungai maupun di waduk bekas tambang biji timah. Biasanya memang ada warga yang memancing di pinggir aliran sungai Desa Bukit Layang.

“Kita masih terus melakukan pencarian korban dengan menggunakan perahu karet dan ada juga yang mencari di pinggir waduk, karena kondisi air diperkirakan lebih dari satu meter,” katanya. (ANT/KN)

JAYAPURA – Sebanyak 1.057 personel TNI dan Polri yang tergabung dalam Satgas Amole saat ini dikerahkan untuk mengamankan wilayah operasional PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Dari 1.057 personel, tercatat 286 orang di antaranya adalah anggota TNI, dan seluruhnya akan bertugas selama enam bulan.

Kapolda Papua Irjen Pol Patrige R. Renwarin, Minggu (12/1/2025), melakukan peninjauan ke posko Satgas Amole di MP 39 Timika yang melakukan pengamanan di wilayah PT Freeport Indonesia di Kabupaten Mimika, Papua Tengah.

Di hadapan personel Satgas Amole, Kapolda Papua meminta agar selalu waspada dalam melaksanakan tugas pengamanan.

Tugas yang diemban merupakan tugas mulia karena menjadi bagian dari tanggung jawab besar kita sebagai penjaga keamanan dan keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
Apalagi situasi di lapangan penuh dengan tantangan, sehingga diharapkan seluruh personel senantiasa menjaga fisik maupun mental.

Selain itu para personel juga diharapkan menjaga kekompakan dalam melaksanakan tugas karena keberhasilan dalam menjaga keamanan tidak hanya bergantung pada keahlian individu, tetapi juga kerja sama tim yang solid.

“Jadikan rekan-rekan kalian, baik dari Polri maupun TNI, sebagai saudara, karena kita semua berada di sini bukan sebagai individu yang terpisah,” kata Kapolda Papua seraya meminta untuk menghindari segala bentuk perselisihan atau kesalahpahaman yang dapat mengganggu keharmonisan tim.

Selama melaksanakan kunjungan ke wilayah kerja Satgas Amole, Kapolda Papua didampingi Direktur Pengaman Objek Vital Polda Papua Kombes Dede Alamsyah. (ANT/KN)