JAKARTA – Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) Arifah Fauzi mengajak masyarakat, terutama anak-anak, untuk lebih cerdas dan rasional dalam menyikapi fenomena maraknya pencarian Koin Jagat di sejumlah daerah.

Fenomena yang belakangan viral ini melibatkan masyarakat yang menggali tanah dengan keyakinan bahwa terdapat koin tersembunyi di bawahnya, meski beberapa kejadian berujung pada kerusakan fasilitas umum.

“Ini sebetulnya permainan dari pihak-pihak yang kita nggak tahu siapa,” kata Menteri PPPA Arifah menanggapi fenomena Koin Jagat di kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (14/1/2025).

Arifah menjelaskan bahwa fenomena ini merupakan bentuk permainan dari pihak-pihak yang tidak diketahui identitasnya, yang sengaja menyebarkan informasi yang tidak jelas kebenarannya.

“Mungkin masyarakat kita gampang percaya, ini sebetulnya harus ada penyadaran, pemahaman, tidak mudah tergoda dengan informasi-informasi yang kita belum tahu kebenarannya,” kata Arifah.

Fenomena ini, lanjut dia, banyak melibatkan anak-anak dan menimbulkan kepanikan dan kerusakan akibat aktivitas menggali tanah secara sembarangan.

Arifah menegaskan perlunya penelusuran informasi dari kehadiran aplikasi Koin Jagat yang tidak jelas asal usulnya dan pentingnya edukasi terhadap masyarakat.

“Ini baru terjadi dan kita akan mencari penyebabnya apa sih, sumbernya dari mana kok bisa jadi masif begitu,” kata Arifah.

Arifah juga menekankan pentingnya peran keluarga dan sekolah dalam memberikan pendidikan kepada anak-anak agar tidak terpengaruh oleh berita yang belum terbukti kebenarannya.

“Ini perlu ada penyadaran dan menyadarkan masyarakat kalau melakukan sesuatu ya rasional gitu. Jadi, jangan terbawa oleh isu-isu yang kita tidak tahu kebenarannya,” ujar Menteri PPPA Arifah Fauzi. (ANT/KN)

KENDARI – Direktur Jenderal Guru Tenaga Kependidikan dan Pendidikan Guru (GTKPG) Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen) Nunuk Suryani mengunjungi rumah guru honorer Konawe Selatan (Konsel), Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Supriyani setelah dinyatakan tak lolos seleksi PPPK.

Kuasa Hukum Guru Honorer Konawe Selatan Supriyani, Andri Darmawan, saat dihubungi di Kendari, Senin malam, mengatakan bahwa Ibu Dirjen GTKPG Kemendikdasmen Nunuk Suryani bersama rombongan tiba di kediaman Supriyani di Kecamatan Baito, Kabupaten Konsel pada Senin (13/1/2025) siang.

“Iya tadi siang Dirjen GTKPG menyambangi rumah Bu Supriyani di Baito,” kata Andri Darmawan.

Dia menyebutkan bahwa kedatangan Dirjen Nunuk Suryani itu disambut baik oleh Supriyani bersama dengan keluarga. Pada saat pertemuan juga, guru honorer Supriyani itu direncanakan kembali diloloskan dalam Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau PPPK melalui jalur afirmasi Kemendikdasmen.

“Insya Allah Ibu Supriyani lolos PPPK melalui afirmasi tanpa tes lagi,” ujarnya.

Andri Darmawan berharap agar rencana Supriyani akan diloloskan sebagai PPPK itu bukan hanya janji lagi, sebab pada seleksi sebelumnya Supriyani telah dijanjikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti pada seleksi PPPK melalui jalur afirmasi.

“Mudah-mudahan bukan janji lagi,” ungkap Andri Darmawan.

Diketahui, Guru honorer Konawe Selatan Supriyani dinyatakan tidak lolos dalam seleksi PPPK pada Senin (6/1), padahal saat menghadapi perkara dugaan penganiayaan anak polisi di SDN 4 Baito, Supriyani telah dijanjikan oleh Menteri Dikdasmen Abdul Mu’ti akan diloloskan lewat jalur afirmasi.

“Kalau lihat hasilnya kemarin Supriyani tidak diberikan afirmasi. Pengumuman kemarin dia tidak lulus,” ucap Andri Darmawan. (ANT/KN)

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah memeriksa Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto sebagai tersangka dalam kasus dugaan suap pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR dan perintangan penyidikan terkait Harun Masiku. Meski demikian, KPK memutuskan untuk tidak menahan Hasto.

“Jadi, penyidik menilai belum diperlukan untuk dilakukan penahanan,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, dalam konferensi pers, Senin (13/1/2025).

Tessa menjelaskan bahwa salah satu alasan tidak dilakukannya penahanan adalah karena masih ada beberapa saksi yang belum memenuhi panggilan KPK. Di antara saksi yang belum hadir adalah Maria Lestari dan Saiful Bahri.

“Sebagaimana diketahui, ada beberapa saksi dalam perkara ini yang belum hadir, termasuk Saudara Saiful Bahri dan Saudari Maria Lestari,” ungkap Tessa.

KPK menegaskan bahwa penahanan akan dilakukan jika penyidik dan jaksa penuntut umum menilai berkas perkara Hasto sudah siap untuk dilimpahkan ke tahap berikutnya.

“Bila berkas sudah siap dilimpahkan, maka proses tersebut akan dilanjutkan,” tambahnya.

Setelah menjalani pemeriksaan di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Senin (13/1), Hasto hanya memberikan ucapan singkat kepada wartawan.

“Terima kasih ya, terima kasih,” ujarnya sambil meninggalkan lokasi tanpa menjelaskan isi pemeriksaannya.

Kasus ini masih dalam tahap pengembangan, dengan KPK terus mengupayakan pemanggilan saksi dan pengumpulan bukti.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memaparkan hasil pemeriksaan Sekretaris Jenderal PDI-P, Hasto Kristiyanto, terkait kasus dugaan suap dan perintangan penyidikan dalam perkara Harun Masiku.

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menyampaikan bahwa pemeriksaan Hasto berfokus pada sejumlah barang bukti yang telah diamankan oleh penyidik.

“Yang bersangkutan dimintai keterangan mengenai dokumen barang bukti elektronik dan klarifikasi atas keterangan para saksi lainnya,” ujar Tessa di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Senin (13/1).

Hasto juga dicecar terkait pengetahuannya mengenai perkara yang menjeratnya dan sejumlah tersangka lain, termasuk Harun Masiku yang hingga kini masih buron. Namun, Tessa menegaskan bahwa rincian pemeriksaan tidak dapat diungkap karena merupakan bagian dari materi penyidikan.

“Materi penyidikan tidak dapat kami sampaikan. Proses ini masih terus berjalan,” tambah Tessa.

Hasto sebelumnya diperiksa selama 3,5 jam oleh penyidik KPK pada Senin (13/1). Dalam kasus ini, ia bersama Harun Masiku diduga menyuap mantan Komisioner KPU, Wahyu Setiawan, untuk memuluskan penetapan Harun sebagai anggota DPR melalui mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) untuk Dapil Sumatera Selatan 1.

Harun, yang hanya meraih 5.878 suara, seharusnya tidak menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Posisi tersebut lebih berhak diisi oleh Riezky Aprillia yang memperoleh 44.402 suara. Namun, Hasto diduga melakukan berbagai langkah, termasuk mengajukan uji materi ke Mahkamah Agung dan meminta fatwa agar Harun diloloskan.

Selain itu, Hasto juga diduga menekan Riezky untuk mengundurkan diri, dengan mengutus kader PDIP Saeful Bahri untuk membujuknya di Singapura. Meski begitu, Riezky tetap menolak permintaan tersebut. Bahkan, surat pelantikan Riezky sebagai anggota DPR ditahan oleh Hasto.

Lebih lanjut, Hasto diduga terlibat dalam perintangan penyidikan, seperti membocorkan Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 yang menargetkan Harun Masiku. Ia juga disebut memerintahkan anak buahnya untuk menghancurkan barang bukti, termasuk menenggelamkan ponsel yang berkaitan dengan kasus tersebut.

KPK memastikan penyidikan terhadap Hasto dan pihak-pihak terkait akan terus berlanjut sesuai hukum yang berlaku.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyita uang sebesar Rp 350,8 miliar dari 36 rekening yang terkait dengan kasus gratifikasi dan suap perizinan batu bara yang melibatkan mantan Bupati Kutai Kartanegara (Kukar), Rita Widyasari. Penyitaan ini dilakukan pada 10 Januari 2025 dari rekening milik Rita dan sejumlah pihak lainnya.

“Uang dalam mata uang rupiah sebesar Rp 350.865.006.126 disita dari 36 rekening atas nama tersangka dan pihak terkait lainnya,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Selasa (14/1/2025).

Selain itu, KPK juga menyita uang asing sebesar 6,2 juta dolar AS (sekitar Rp 102,2 miliar) dari 15 rekening dan 2 juta dolar Singapura (sekitar Rp 23,7 miliar) dari satu rekening milik pihak terkait lainnya. Menurut Tessa, seluruh uang yang disita berasal dari hasil tindak pidana korupsi.

“KPK akan terus mengembangkan penyidikan kasus ini dan meminta pertanggungjawaban hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat,” tambahnya.

Dalam kasus ini, Rita diduga menerima gratifikasi sebesar 3,3 hingga 5 dolar AS per metrik ton batu bara yang dihasilkan perusahaan tambang. Menurut Direktur Penyidikan KPK, Asep Guntur Rahayu, jumlah tersebut berlipat ganda karena perusahaan tambang mampu memproduksi jutaan metrik ton.

Uang hasil gratifikasi tersebut kemudian mengalir ke sejumlah pihak, yang kini sedang didalami oleh penyidik KPK. Rita sendiri sebelumnya telah divonis dalam kasus gratifikasi senilai Rp 110 miliar dan suap perizinan kelapa sawit di wilayah Kutai Kartanegara.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menolak permohonan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto untuk menunda pemeriksaannya selama proses praperadilan berlangsung. Ketua KPK, Setyo Budiyanto, menegaskan bahwa penyidikan dan praperadilan adalah dua hal yang berbeda, sehingga permohonan tersebut tidak dapat diterima.

“Sifatnya hanya permohonan, dan ditolak karena praperadilan dan penyidikan merupakan ranah yang berbeda,” ujar Setyo pada Selasa (14/1/2025).

Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, menjelaskan bahwa penyidik tidak dapat menghentikan proses penyidikan meskipun ada gugatan praperadilan yang diajukan oleh Hasto.

“Praperadilan dan penyidikan adalah ranah yang berbeda, sehingga tidak bisa disatukan,” kata Tessa di Gedung Merah Putih, Senin (13/1/2025).

Tessa menegaskan bahwa proses penyidikan tetap berjalan dan penyidik memiliki kewenangan untuk memanggil Hasto meskipun gugatan praperadilan sedang berlangsung. Jika Hasto menggunakan alasan gugatan tersebut untuk tidak hadir, penyidik akan menilai hal itu sebagai tindakan yang tidak wajar.

Sebelumnya, Hasto melalui tim kuasa hukumnya telah mengirimkan surat ke KPK, meminta pertimbangan terkait penundaan pemeriksaan selama praperadilan. Hasto berharap KPK dapat mengambil kebijakan yang sesuai dengan asas praduga tak bersalah.

“Kami percaya mekanisme hukum akan berjalan sesuai asas praduga tak bersalah, dan saya siap menghadapi kasus ini secara formal maupun material,” ujar Hasto, terkait kasus dugaan suap yang menjeratnya.

Meskipun demikian, KPK menegaskan bahwa penyidikan akan tetap dilanjutkan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S