JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) telah menjadwalkan pemeriksaan terhadap dua anggota DPR dari Fraksi PDI Perjuangan, yakni Maria Lestari dan Arif Wibowo. Keduanya dipanggil sebagai saksi dalam penyelidikan kasus dugaan suap terkait pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR periode 2019-2024, dengan tersangka utama Hasto Kristiyanto.

“Pemeriksaan berlangsung di Gedung Merah Putih KPK, dengan saksi atas nama ML, Anggota DPR RI, dan AW, Anggota DPR RI,” jelas Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, Kamis (16/1/2025).

Dalam beberapa pekan terakhir, tim penyidik KPK terus memeriksa sejumlah saksi terkait kasus ini. Sebelumnya, mantan Ketua KPU Arief Budiman dan Plt. Dirjen Imigrasi, Saffar Muhammad Godam, turut dimintai keterangan.

Hasto Kristiyanto, yang merupakan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan, bersama Donny Tri Istiqomah, seorang advokat dari partai yang sama, telah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada akhir tahun lalu. Keduanya diduga memberikan suap kepada Wahyu Setiawan untuk mendukung penetapan Harun Masiku sebagai anggota DPR melalui mekanisme PAW. Hingga kini, Harun Masiku masih berstatus buron.

Selain kasus suap, Hasto juga diduga melanggar Pasal tentang perintangan penyidikan atau obstruction of justice. Ia disebut membocorkan informasi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) yang digelar pada awal 2020.

Dalam upayanya, Hasto diduga memerintahkan Harun untuk merusak bukti, seperti merendam ponsel, dan melarikan diri. Ia juga diduga meminta bawahannya, Kusnadi, untuk menenggelamkan perangkat telepon agar tidak ditemukan oleh KPK.

Lebih lanjut, Hasto dituduh mengarahkan sejumlah saksi agar tidak memberikan keterangan yang sebenarnya kepada penyidik.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terus mendalami kasus dugaan suap dalam proses pergantian antarwaktu (PAW) anggota DPR serta perintangan penyidikan yang melibatkan Sekjen PDI-P Hasto Kristiyanto. Salah satu langkah yang diambil adalah memanggil Nur Hasan, seorang satpam yang bertugas di kantor DPP PDI-P, untuk dimintai keterangan sebagai saksi.

“Pemeriksaan dilakukan di Gedung Merah Putih KPK,” kata Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika Sugiarto, dalam keterangannya pada Selasa (14/1/2025).

Selain Nur Hasan, KPK juga memanggil empat individu lainnya yang dianggap memiliki informasi penting terkait kasus ini. Mereka adalah Kusnadi, staf Hasto Kristiyanto; Saeful Bahri, kader PDI-P sekaligus mantan anak buah Hasto; Saffar M. Godam, seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menjabat sebagai Plt Direktur Jenderal; dan Jhoni Ginting, seorang karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN).

Pemanggilan saksi-saksi tersebut merupakan bagian dari penyelidikan kasus dugaan suap yang melibatkan Komisioner Komisi Pemilihan Umum (KPU), Wahyu Setiawan. Berdasarkan informasi yang dihimpun, Hasto diduga berperan dalam upaya suap untuk memuluskan langkah Harun Masiku menjadi anggota DPR melalui mekanisme PAW. Harun, yang hanya memperoleh 5.878 suara dalam Pemilu 2019, berusaha menggantikan Nazarudin Kiemas yang meninggal dunia. Namun, posisi tersebut secara aturan lebih berhak diisi oleh Riezky Aprillia, peraih 44.402 suara.

Hasto Kristiyanto ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK pada 24 Desember 2024. Penetapan tersebut didasarkan pada Surat Perintah Penyidikan Nomor Sprin.Dik/153/DIK.00/01/12/2024 yang diterbitkan sehari sebelumnya, yaitu pada 23 Desember 2024. Dalam kasus ini, Hasto tidak hanya diduga terlibat dalam suap, tetapi juga dalam tindakan perintangan penyidikan atau obstruction of justice (OOJ).

KPK mengungkapkan bahwa Hasto diduga turut membocorkan informasi terkait Operasi Tangkap Tangan (OTT) pada awal 2020 yang menargetkan Harun Masiku. Ia juga dituding meminta Harun melarikan diri dan menghancurkan barang bukti berupa ponsel guna menghindari pengungkapan lebih lanjut.

Melalui pemanggilan saksi-saksi dari berbagai latar belakang, termasuk staf Hasto, kader partai, dan pejabat pemerintah, KPK berharap dapat mengungkap lebih banyak fakta terkait alur dana suap serta peran masing-masing pihak dalam kasus ini. Proses penyidikan terus berlanjut untuk menuntaskan kasus yang telah menarik perhatian publik.

Penulis: Fajri
Editor: Agus S

JAKARTA – Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Setyo Budiyanto, menegaskan belum mendengar informasi terkait Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri yang disebut-sebut menghubungi Presiden RI, Prabowo Subianto, untuk mencegah penahanan Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto.

“Saya tidak mendengar informasi tersebut. Saya hanya menerima laporan bahwa ada pemeriksaan pada hari itu, dan sisanya saya baca dari berita saja,” ujar Setyo di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, Selasa (14/1/2025).

Setyo meminta media untuk mengonfirmasi langsung kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut.

“Sebaiknya tanyakan kepada yang memiliki informasi itu. Dari kami, tidak ada kabar bahwa Ibu Mega menelepon Pak Prabowo,” tegasnya.

Sebelumnya, Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad, juga membantah isu tersebut. Dasco menegaskan penegakan hukum sepenuhnya merupakan kewenangan KPK dan tidak ada campur tangan Prabowo atau Partai Gerindra.

“Ada beberapa yang bertanya kepada saya soal ini, tapi saya tegaskan bahwa proses hukum sepenuhnya berada di bawah kewenangan KPK,” kata Dasco dikutip dari Tribunnews.com, Senin (13/1/2025).

Untuk diketahui, Hasto Kristiyanto tidak ditahan setelah menjalani pemeriksaan perdana sebagai tersangka kasus suap dan perintangan penyidikan terkait buronan eks caleg PDIP, Harun Masiku. Setelah diperiksa selama 3,5 jam, Hasto diperbolehkan pulang oleh KPK.

Hasto sebelumnya ditetapkan sebagai tersangka dalam dua kasus, namun KPK masih memiliki kewenangan untuk memeriksanya lebih lanjut dan melakukan penahanan jika diperlukan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mantan anak buah Sekjen PDIP, Hasto Kristiyanto, Saeful Bahri, akhirnya memenuhi panggilan pemeriksaan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Rabu (15/1/2025). Kehadirannya di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta Selatan, terjadi setelah ia sempat dua kali mangkir dari jadwal pemeriksaan sebelumnya, yaitu pada Rabu (8/1/2025) dan Selasa (14/1/2025).

Saeful tiba sekitar pukul 10.16 WIB, mengenakan kemeja putih dan jaket hijau. Saat dimintai keterangan oleh wartawan terkait agenda pemeriksaannya, ia hanya menjawab singkat.

“Makasih ya, nanti ya,” ujar Saeful.

Sebelumnya, KPK sempat mengancam akan menjemput paksa Saeful jika ia kembali mangkir.

“Karena ini sudah dua kali panggilan, penyidik dapat melakukan penjemputan paksa menggunakan surat perintah membawa,” ujar Juru Bicara KPK, Tessa Mahardhika, Selasa (14/1/2025).

Tessa juga menyebut Saeful berpotensi dijadikan tersangka dalam kasus perintangan penyidikan yang melibatkan Hasto Kristiyanto. Sebelumnya, Saeful sudah menjadi tersangka dalam kasus suap terkait upaya meloloskan Harun Masiku menjadi anggota DPR periode 2019-2024 melalui mekanisme Pergantian Antar Waktu (PAW).

Terkait kasus Hasto, KPK menjelaskan alasan belum melakukan penahanan meskipun Sekjen PDIP itu telah diperiksa pada Senin (13/1/2025). Menurut Tessa, penyidik masih memerlukan keterangan tambahan dari beberapa saksi yang belum diperiksa, termasuk Saeful Bahri dan anggota DPR Maria Lestari.

“Penyidik menilai belum diperlukan penahanan. Namun, jika bukti-bukti sudah lengkap dan disepakati oleh penyidik serta jaksa penuntut umum, proses akan segera dilanjutkan,” jelas Tessa.

Hasto sendiri menjalani pemeriksaan selama 3,5 jam pada Senin (13/1/2025). Ia memilih bungkam terkait materi pemeriksaan yang dilakukan kepadanya.

“Terima kasih. Tanya penyidik,” kata Hasto sebelum meninggalkan gedung KPK.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R