JAKARTA – Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Abdul Mu’ti mengatakan Peraturan Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Permendikdasmen) Nomor 1 Tahun 2025 memungkinkan guru berstatus aparatur sipil negara (ASN) mengajar di sekolah swasta.

Ia menilai kebijakan itu dapat menjawab permasalahan kekurangan tenaga pengajar yang biasa ditemukan oleh sekolah-sekolah di bawah pengelolaan masyarakat atau sekolah swasta.

“Permendikdasmen sudah terbit dan itu jadi bagian dari komitmen kami dalam memenuhi aspirasi masyarakat dan memenuhi kekurangan guru di sekolah swasta dan distribusi guru yang tak merata di berbagai tempat,” katanya di Istana Kepresidenan Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Permendikdasmen Nomor 1 Tahun 2025 tentang Redistribusi Guru Aparatur Sipil Negara pada Satuan Pendidikan yang Diselenggarakan oleh Masyarakat.

Dalam salinan permendikdasmen yang diakses melalui jdih/kemdikbud.go,id, aturan itu ditetapkan pada 14 Januari 2025 oleh Mendikdasmen Abdul Muti dan diundangkan pada 16 Januari 2025 oleh Direktur Jenderal Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum Dhahana Putra.

Peraturan terdiri atas 16 pasal tersebut, secara umum mengatur guru ASN terdiri atas guru PNS (Pegawai Negeri Sipil) dan guru PPPK (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja) dapat diredistribusi untuk mengajar di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat.

Dalam pasal 3, redistribusi guru ASN akan dilakukan dengan memperhatikan kebutuhan guru di sekolah negeri yang dikelola pemerintah daerah dan juga kebutuhan guru di sekolah swasta dengan berdasarkan data pokok pendidikan kementerian.

Guru ASN yang diredistribusi harus memenuhi kriteria di antaranya memiliki kualifikasi akademik paling rendah sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) dari perguruan tinggi serta sehat secara jasmani, rohani, dan bebas narkotika, psikotropika dan zat adiktif lainnya berdasarkan surat keterangan rumah sakit pemerintah.

Selain guru ASN juga harus memenuhi syarat tidak pernah dikenai hukuman disiplin sedang dan/atau berat sesuai perundang-undangan; serta tidak menjadi tersangka, terdakwa, atau tidak pernah menjadi terpidana.

Ada juga kriteria khusus guru ASN dari PNS, syarat lainnya yang perlu dipenuhi ialah setidaknya guru memiliki pangkat paling rendah penata muda tingkat I, golongan ruang III/b, serta memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik” selama dua tahun terakhir.

Kriteria khusus guru ASN dari PPPK yang perlu dipenuhi ialah guru setidaknya memiliki jenjang jabatan paling rendah guru ahli pertama. Selain itu, guru harus memiliki hasil penilaian kinerja guru dengan sebutan paling rendah “Baik”.

Dengan hadirnya aturan baru tersebut, ia berharap, distribusi guru baik di sekolah negeri maupun swasta dapat lebih merata dan menangani masalah distribusi guru.
“Terbitnya permendikdasmen tentang penugasan guru-guru ASN di sekolah-sekolah itu mudah-mudahan bisa menjawab masalah kekurangan guru dan masalah distribusi guru,” katanya. (ANT/KN)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian menyebut tanggal pelantikan kepala-kepala daerah terpilih menunggu hasil rapat kerja (raker) pemerintah bersama DPR RI 22 Januari 2025.

“Pelantikan daerah tunggu tanggal 22 dengar pendapat di DPR. Nah keputusannya di situ,” kata Mendagri menjawab pertanyaan wartawan saat dia ditemui di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (17/1/2025).

Dalam rapat itu, seluruh instansi yang terkait dengan pelaksanaan pemilihan kepala daerah dan pemerintah daerah hadir, yaitu pemerintah diwakili oleh menteri dalam negeri, kemudian ada juga Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP). Sementara itu, DPR RI diwakili oleh Komisi II yang membidangi urusan pemilihan kepala daerah.

Dalam rapat itu, Tito menyebut isu-isu mengenai rangkaian pilkada bakal dibahas, termasuk mengenai sengketa hasil pemilihan.

“Nanti dibahas juga di sana,” kata Mendagri.

KPU RI pada Kamis (9/1)/2025) minggu lalu mengumumkan ada 21 pasangan gubernur dan wakil gubernur yang telah ditetapkan sebagai pemenang pemilihan kepala daerah.

Pasangan gubernur-wakil gubernur itu ditetapkan oleh KPU dari daerahnya masing-masing, karena tak ada sengketa hasil pemilihan di daerah-daerah tersebut. Sebanyak 21 daerah itu mencakup Aceh, Sumatera Barat, Riau, Jambi, Sumatera Selatan, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, Daerah Khusus Jakarta, Jawa Barat, dan Banten.

Kemudian, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Gorontalo, Sulawesi Barat, Maluku, dan Papua Barat.

Sementara itu, untuk kepala daerah lainnya yang masih mengikuti persidangan terkait sengketa hasil pemilihan, mereka harus menunggu putusan Mahkamah Konstitusi.
Ketua KPU RI Mochammad Afifuddin saat jumpa pers di Jakarta, minggu lalu, menyebut ada 23 perkara perselisihan hasil pilkada (PHPKADA) untuk gubernur dan wakil gubernur di 16 provinsi, kemudian 238 perkara PHPKADA bupati dan wakil bupati, dan 49 perkara PHPKADA wali kota dan wakil wali kota di 233 kabupaten/kota. (ANT/KN)

JAKARTA – Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Ridwan Mansyur kembali menjalankan tugasnya dalam sidang sengketa hasil Pilkada pada Jumat (17/1/2025). Ia menjadi hakim anggota di Panel 2 bersama Arsul Sani, mendampingi ketua panel Saldi Isra.

Sebelumnya, Ridwan terlihat di Gedung Merah Putih Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada Kamis (16/1/2025). Ia diperiksa sebagai saksi terkait dugaan suap yang melibatkan mantan Sekretaris Mahkamah Agung, Hasbi Hasan.

Pada hari ini, Ridwan dan rekan-rekannya di Panel 2 dijadwalkan menangani belasan perkara sengketa Pilkada. Agenda sidang meliputi mendengarkan jawaban termohon, keterangan pihak terkait, serta Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu).

Menurut Arsul Sani, ketiadaan sidang di Panel 2 pada 16 Januari tidak terkait dengan pemeriksaan Ridwan di KPK, melainkan karena seluruh gugatan sudah selesai disidangkan pada 15 Januari.

“Kami menggunakan waktu itu untuk memeriksa alat bukti yang sudah disahkan, bukan karena hal lain,” tegas Arsul.

Juru Bicara Hakim MK, Enny Nurbaningsih, memastikan kehadiran Ridwan di KPK tidak mengganggu jalannya sidang sengketa Pilkada. Ia juga menjelaskan pemeriksaan Ridwan merupakan hasil penjadwalan ulang karena sebelumnya tidak dapat dipenuhi akibat padatnya jadwal persidangan.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

JAKARTA – Mahkamah Konstitusi (MK) dijadwalkan melanjutkan sidang kedua sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Pilgub Kalimantan Timur (Kaltim) 2024 pada Selasa (21/1/2025). Gugatan tersebut diajukan pasangan calon (paslon) nomor urut 1, Isran Noor-Hadi Mulyadi, yang menilai hasil Pilkada Kaltim tidak sah.

Sidang pertama yang digelar pada 9 Januari 2025 di Gedung MK, Jakarta, telah memeriksa pendahuluan perkara nomor 262/PHPU.GUB-XXIII/2025. Dalam sidang kedua, KPU Kaltim sebagai termohon akan memberikan jawaban atas tuduhan yang dilayangkan oleh pihak Isran-Hadi.

Komisioner KPU Kaltim, Ramaon Dearnov Saragih, menyatakan pihaknya siap menyampaikan jawaban, disertai data dan bukti yang telah dipersiapkan. Selain itu, keterangan dari Bawaslu Kaltim dan pihak terkait juga akan dipertimbangkan dalam proses persidangan.

“Sidang kedua nanti akan memeriksa semua bukti, termasuk keterangan dari Bawaslu dan pihak terkait lainnya. Kami akan memberikan jawaban sesuai dengan ketentuan yang ada,” ujar Ramaon pada Senin (13/1/2025) lalu.

Gugatan ini menyangkut dugaan praktik politik uang, ketidaknetralan penyelenggara, serta keterlibatan struktur pemerintahan dalam Pilkada Kaltim. Pihak Isran-Hadi mengajukan pembatalan hasil pemilihan yang diumumkan oleh KPU Kaltim, yang menetapkan paslon Rudy Mas’ud-Seno Aji sebagai pemenang dengan perolehan suara 996.399, sementara Isran-Hadi memperoleh 793.793 suara.

Dalam permohonannya, kuasa hukum Isran-Hadi, Refly Harun, menyatakan meski selisih suara antara kedua paslon lebih dari 1,5 persen, mereka mendalilkan adanya praktik terstruktur, sistematis, dan masif (TSM), terutama terkait dengan politik uang.

“Kami melampirkan bukti, termasuk video dugaan money politik yang terjadi selama Pilkada 2024,” kata Refly Harun.

Paslon Isran-Hadi meminta agar MK membatalkan keputusan KPU Kaltim dan mendiskualifikasi paslon Rudy-Seno, serta menetapkan perolehan suara yang benar bagi mereka.

Pewarta : M Adi Fajri
Editor : Nicha R

BANDUNG – Pemerintah berencana mempercepat reforma agraria dengan mengeluarkan peraturan baru. Hal ini disampaikan langsung oleh Tenaga Ahli Badan Bank Tanah, Oce Madril dalam acara Media Gathering Badan Bank Tanah di Bandung, Jumat (17/1/2025).

Pria yang juga seorang Pakar Hukum Universitas Gadjah Mada (UGM) ini menerangkan, perancangan kebijakan khusus ini untuk memastikan pelaksanaan reforma agraria berjalan lebih cepat. Hal ini juga merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2014 tentang Percepatan Reforma Agraria.

“Kami menyadari bahwa reforma agraria melibatkan banyak pihak, mulai dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), pemerintah daerah, hingga Kementerian Dalam Negeri. Sinergi ini harus terus diperkuat agar realisasi reforma agraria dapat segera dirasakan masyarakat,” ujar Oce.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Badan Bank Tanang, Parman Nataatmaja menambahkan percepatan reforma agraria di kawasan strategis seperti IKN tentunya tetap menjadi prioritas yang tidak dapat ditunda.

“Kami terus belajar dan menyusun langkah terbaik agar teknis pelaksanaan tidak menjadi hambatan. Reforma agraria ini sangat dinantikan oleh masyarakat, terutama di wilayah seperti Pasar Utara,” ungkapnya.

Dengan adanya percepatan dan penyelarasan kebijakan, lanjut Parman, pelaksanaan reforma agraria diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat sekaligus mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif. Termasuk bukan hanya mempercepat pembangunan infrastruktur di IKN, tetapi juga memastikan keadilan agraria bagi masyarakat yang membutuhkan.

“Realisasi yang cepat sangat penting, sehingga masyarakat dapat segera merasakan manfaatnya. Kami optimis program ini akan terus berkembang dan memberikan dampak yang positif,” pungkasnya.

Pewarta : Nicha R

JAKARTA – Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan (Menko Polkam) Budi Gunawan mengatakan pihaknya akan melibatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam dua desk baru yang akan dibentuk dalam waktu dekat.

“Ke depan juga ada beberapa desk tambahan yang akan dibentuk diantaranya Desk Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang dan Desk Penanganan Kebakaran Hutan yang kemungkinan juga KPK akan bergabung di dalamnya sebagaimana hasil pertemuan tadi,” kata Budi usai melakukan pertemuan tertutup dengan ketua KPK Setyo Budianto di kantor Kemenko Polkam, Jakarta Pusat, Kamis (16/1/2025).

Pelibatan KPK dalam dua desk baru tersebut dilakukan guna membantu Kemenko Polkam menelusuri dugaan penyelewengan anggaran ataupun korupsi dalam kasus perdagangan orang ataupun kebakaran hutan.

Walau demikian, pria yang akrab disapa BG itu tidak menjelaskan secara rinci tugas utama KPK dalam dua desk baru tersebut.
Saat ini, KPK bersama instansi penegak hukum lainnya telah tergabung dalam desk pemberantasan korupsi bentukan BG.

Selama desk itu bertugas, banyak kasus-kasus korupsi diungkap ataupun dilanjutkan setelah sebelumnya sempat mandek.
Salah satu yang menyorot perhatian publik yakni tindak lanjut KPK dalam kasus korupsi yang melibatkan kader PDI Perjuangan Harun Masiku.

Buntut dari dihidupkannya lagi kasus Harun Masiku yakni ditetapkannya Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto sebagai tersangka.

Atas kinerja KPK dalam mengungkap seluruh kasus-kasus besar itu, Budi Gunawan pun menyampaikan apresiasinya kepada KPK.

“Kami menyampaikan apresiasi dan ucapan terima kasih atas kerja keras KPK berserta jajarannya dalam Langkah Upaya pemberantasan korupsi di Indonesia yang merupakan salah satu program prioritas nasional sebagai mana yang di amanahkan oleh bapak Presiden Prabowo Subianto,” kata BG.

BG memastikan akan terus mendukung seluruh upaya KPK dalam memberantas tindak pidana korupsi.

Di saat yang sama, Setyo Budianto mengaku banyak membahas hal-hal yang berkaitan dengan sinergi antara KPK dan pemerintah dalam memberantas korupsi.

“Harapan KPK pastinya bahwa kegiatan berikutnya lebih ditingkatkan untuk koordinasi dan ciptakan sinergi yang baik antara pemerintah dengan KPK. Dengan kerja sama yang baik maka tujuan pemberantasan korupsi antara lain dengan pencegahan dan penindakan bisa dilakukan dengan sebaik-baiknya,” tutup dia. (ANT/KN)

MAROS – Panglima Komando Operasi Udara II Marsekal Muda TNI Deni Hasoloan Simanjuntak menyebutkan, Pangkalan Udara (Lanud) Sultan Hasanuddin, Sulawesi Selatan, berperan aktif menjaga stabilitas wilayah udara, termasuk sebagai penyangga keamanan udara Ibu Kota Nusantara (IKN).

“Armada baru di Lanud Sultan Hasanuddin sekarang kita sudah cukup banyak ya, ada Shukoi ada Boeing nah untuk menjaga ini semua sangat sudah dapat dilaksanakan dengan baik, bisa menangani juga jaga IKN,” kata Deni di sela Sertijab Danlanud Sultan Hasanuddin di Kabupaten Maros, Sulawesi Selatan, Kamis (16/1/2025).

Pada acara Setijab Danlanud Sultan Hasanuddin dari Marsma TNI Bonang Bayuaji Gautama kepada Marsma TNI Arifaini Nur Dwiyanto di Baops Lanud Sultan Hasanuddin, Deni mengatakan, upaya menjaga stabilitas udara dilakukan mulai dari patroli rutin, pengawasan radar, dan respon cepat terhadap ancaman.

Termasuk memastikan wilayah udara di sekitar Ibu Kota Nusantara (IKN) aman dari potensi gangguan atau pelanggaran.

Sementara mengenai dukungan terhadap program Makan Bergizi Gratis (MBG), dia mengatakan Lanud Sultan Hasanuddin berkomitmen untuk terus mendukung program-program pemerintah yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di semua aspek, baik kesehatan, pendidikan, maupun pembangunan lainnya.

Khusus untuk makan siang bergizi, Lanud Sultan Hasanuddin telah beberapa kali melaksanakan kegiatan makan siang bergizi di beberapa sekolah.

“Makan siang bergizi merupakan program pemerintah yang harus didukung karena memiliki tujuan yang mulia yaitu salah satunya menekan angka stunting dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat,” katanya.

Lanud Sultan Hasanuddin telah mendukung tujuh sekolah untuk program MBG sebanyak tiga kali dalam sebulan terakhir dengan jumlah kapasitas 4.000 siswa per hari atau per kegiatan. (ANT/KN)

JAKARTA – Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto meminta masyarakat Indonesia menantikan hasil kerja dari Kabinet Merah Putih (KMP) dalam kurun waktu 5-6 bulan kedepan yang akan berdampak pada peningkatan di berbagai aspek untuk mendukung kemakmuran bangsa Indonesia.

“Ini baru tiga bulan, tolong tunggu, sabar sedikit. Mungkin bulan ke-5, ke-6 saudara bisa merasakan (hasil kerja KMP). Bahwa kita mau, bukan jalan as usual, kita there is no business as usual. Kita sekarang mau lari, kita akan cepat, kita akan bergerak secepat-cepatnya,” kata Prabowo dalam acara Musyawarah Nasional Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, di Mega Kuningan, Jakarta Selatan, Kamis (16/1/2025).

Menurut Prabowo dalam waktu tiga bulan memimpin Indonesia yang didukung juga oleh Kabinet Merah Putih, Pemerintahannya terus berupaya menghasilkan kebijakan-kebijakan yang pro kepada rakyat.

Kepala Negara menyatakan pentingnya pengelolaan yang tepat pada aset-aset yang dimiliki Indonesia sebagai salah satu strategi untuk membuat perekonomian negara tumbuh semakin optimal.

Maka dari itu, saat ini Pemerintah tengah aktif menyiapkan sumber daya manusia (SDM) khususnya generasi muda yang memiliki kemampuan, kemauan, dan nasionalisme untuk mendukung pengelolaan yang efisien sejalan dengan visi Astacita-nya.

“Kebijakan yang kita keluarkan adalah kebijakan yang semata-semata untuk kepentingan bangsa dan rakyat Indonesia. Tidak ada kepentingan lain, tidak ada orientasi lain, dan karena itu untuk kepentingan bangsa, kepentingan negara, kepentingan rakyat, kita tidak akan ragu-ragu, kita akan laksanakan dengan segenap kekuatan dan daya yang ada di kita,” kata Presiden.

Prabowo menyebutkan memang tak sedikit banyak pihak menyangsikan program yang tengah dijalankan KMP, meski begitu dirinya tetap optimistis berbekal ilmu pengetahuan bahwa pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa tercapai bahkan melebihi target 8 persen.

Dengan pengelolaan yang dirancang dan dijalankan bersama KMP untuk menciptakan tata kelola aset negara yang tepat, Presiden yakin dan percaya diri bahwa upayanya tidak akan gagal.

“Dibantu oleh menteri-menteri saya, saya positif, kita akan bikin kejutan-kejutan besar di minggu-minggu dan bulan-bulan yang akan datang,” kata Prabowo. (ANT/KN)

JAKARTA – Bank Indonesia (BI) melaporkan utang luar negeri (ULN) Indonesia pada November 2024 tumbuh melambat, yang tercatat pada posisi sebesar 424,1 miliar dolar Amerika Serikat (AS).

Posisi pada November itu tumbuh sebesar 5,4 persen year on year(yoy), lebih rendah dibandingkan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 7,7 persen (yoy).

“Perkembangan tersebut dipengaruhi oleh perlambatan pertumbuhan ULN sektor publik dan penurunan ULN swasta,” kata Direktur Eksekutif Departemen Komunikasi BI Ramdan Denny Prakoso di Jakarta, Kamis (16/1/2025).

Ramdan mengatakan, ULN pemerintah tumbuh lebih rendah. Posisi ULN pemerintah pada November 2024 tercatat sebesar 203,0 miliar dolar AS atau tumbuh sebesar 5,4 persen (yoy), lebih rendah dibandingkan dengan pertumbuhan pada Oktober 2024 sebesar 8,6 persen (yoy).

Perkembangan ULN tersebut dipengaruhi oleh aliran masuk modal asing pada Surat Berharga Negara (SBN) internasional dan penarikan pinjaman luar negeri yang digunakan untuk mendukung pembiayaan beberapa program dan proyek pemerintah.

Sebagai salah satu instrumen pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), pemanfaatan ULN terus diarahkan untuk mendukung belanja prioritas guna mendorong pertumbuhan ekonomi.

ULN pemerintah tetap dikelola secara kredibel dan akuntabel untuk mendukung belanja, antara lain pada sektor jasa kesehatan dan kegiatan sosial (20,9 persen dari total ULN pemerintah); administrasi pemerintah, pertahanan, dan jaminan sosial wajib (19,4 persen); jasa pendidikan (16,8 persen); konstruksi (13,5 persen); serta jasa keuangan dan asuransi (9,0 persen).

“Posisi ULN pemerintah tetap terkendali mengingat hampir seluruh ULN memiliki tenor jangka panjang dengan pangsa mencapai 99,9 persen dari total ULN pemerintah,” kata Ramdan.

Sementara itu, ULN swasta menurun. Pada November 2024, posisi ULN swasta tercatat sebesar 194,6 miliar dolar AS, atau mengalami kontraksi pertumbuhan sebesar 1,6 persen (yoy), lebih dalam dari kontraksi 1,4 persen (yoy) pada Oktober 2024.

Perkembangan tersebut terutama didorong oleh ULN perusahaan bukan lembaga keuangan (nonfinancial corporations) yang mencatat kontraksi 1,7 persen (yoy).

Berdasarkan sektor ekonomi, ULN swasta terbesar berasal dari sektor industri pengolahan; jasa keuangan dan asuransi; pengadaan listrik dan gas; serta pertambangan dan penggalian, dengan pangsa mencapai 79,4 persen dari total ULN swasta.

“ULN swasta juga tetap didominasi oleh utang jangka panjang dengan pangsa mencapai 76,1 persen terhadap total ULN swasta,” ujar Ramdan.

BI menyampaikan bahwa struktur ULN Indonesia tetap sehat, didukung oleh penerapan prinsip kehati-hatian dalam pengelolaannya.

Hal ini tecermin dari rasio ULN Indonesia terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) yang terjaga sebesar 30,5 persen pada November 2024, serta didominasi oleh ULN jangka panjang dengan pangsa mencapai 84,7 persen dari total ULN.

Dalam rangka menjaga agar struktur ULN tetap sehat, BI dan pemerintah juga terus memperkuat koordinasi dalam pemantauan perkembangan ULN.

Peran ULN juga akan terus dioptimalkan untuk menopang pembiayaan pembangunan dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan dengan meminimalkan risiko yang dapat memengaruhi stabilitas perekonomian. (ANT/KN)