Beranda blog Halaman 849

Edy Fachruddin dan Usahanya Menangani Kasus Kurang Gizi pada Anak

0
Foto: Edy Fachruddin, Camat

TENGGARONG – Dalam upaya menangani kasus kurang gizi pada anak-anak di Kecamatan Sebulu, Edy Fachruddin, Camat Sebulu, menunjukkan komitmen kuat dengan menggandeng berbagai lembaga terkait untuk bekerja sama.

Sejak dilantik sebagai Camat Sebulu, Edy telah memperlihatkan tekadnya untuk memperbaiki kondisi kesehatan di wilayahnya, terutama dalam menangani masalah kurang gizi pada anak-anak.

“Sejak awal bulan tadi (Agustus), kami lakukan percepatan intervensi layanan penanganan kasus anak kurang gizi,” ujar Edy Fachruddin saat dikonfirmasi pada Kamis, 8 Agustus 2024.

Langkah ini dilakukan untuk memastikan bahwa semua anak di Sebulu mendapatkan akses ke layanan kesehatan yang diperlukan, terutama bagi mereka yang mengalami kurang gizi.

Pemcam Sebulu di bawah kepemimpinan Edy, berkolaborasi erat dengan Puskesmas setempat untuk menangani kasus ini. Selain Puskesmas, pemerintah desa juga diinstruksikan untuk bekerja sama dengan Pusat Kesehatan Desa (Pusban), Polindes, dan Posyandu.

“Kita mentargetkan layanan intervensi penanganan kasus kurang gizi beres selama 2 bulan,” jelas Edy.

Ia menekankan pentingnya kerja sama lintas lembaga untuk memastikan intervensi yang efektif dan tepat sasaran.

Meski Edy mengaku belum mengetahui secara pasti data jumlah anak kurang gizi di Sebulu, ia optimistis bahwa kasus ini dapat ditangani dengan baik.

“Kami juga sudah mengolah data jumlah anak kurang gizi bekerjasama dengan Puskesmas. Tapi diperkirakan jumlahnya tidak banyak,” tambahnya.

Hal ini menunjukkan bahwa Camat Sebulu sangat memperhatikan masalah ini, meskipun masih ada tantangan dalam hal pengumpulan data yang akurat.

Dalam menjalankan programnya, Edy Fachruddin tidak hanya fokus pada pemberian makanan tambahan bergizi, tetapi juga pada pendidikan kesehatan dan sosialisasi kepada masyarakat.

“Intervensi penanganan anak kurang gizi meliputi pemberian makanan tambahan bergizi pada anak, sosialisasi kesehatan, sampai mengajak ibu rumah tangga rutin periksakan kesehatan anaknya ke fasilitas kesehatan,” jelas Edy.

Ia percaya bahwa edukasi dan kesadaran masyarakat sangat penting dalam upaya mencegah dan menangani kurang gizi. Selain itu, upaya yang dilakukan oleh Edy ini juga bertujuan sebagai langkah pencegahan stunting.

“Apa yang kita lakukan saat ini, sebagai upaya pencegahan stunting,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Tok! APBD Perubahan Kota Bontang 2024 Capai Rp 3,3 Triliun

0
Pengesahan APBD Perubahan 2024, yang berlangsung di Pendopo, Rujab Wali Kota Bontang (Ist).

BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang telah mengesahkan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda), terkait Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) 2024, yang naik hingga mencapai Rp 3,3 triliun.

Pengesahan dilakukan saat Rapat Paripurna ke-17 masa sidang III, yang berlangsung di Pendopo, Rumah Jabatan (Rujab) Wali Kota Bontang, Kamis (8/8/2024).

Perwakilan Badan Anggaran DPRD Kota Bontang, Rustam membacakan langsung terkait rancangan anggaran perubahan APBD 2024, kenaikan mencapai Rp 580 miliar yang telah didapatkan dari beberapa jenis pendapatan.

“APBD Perubahan 2024 mencapai Rp 3,3 triliun, kenaikannya Rp 580 miliar, dibanding dengan APBD murni yang hanya Rp 2,8 triliun,” ucapnya.

Diketahui pendapatan daerah dalam APBD Perubahan mencapai Rp 2,7 miliar, sehingga ada perubahan dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diketahui sebelumnya mencapai Rp 240 miliar menjadi Rp 290 miliar.

“Dana transfer sebelumnya Rp 2,1 triliun, dan mengalami kenaikan menjadi Rp 2,4 triliun. Maka dengan pendapatan yang lain-lainnya disahkan menjadi Rp 28 miliar,” tutupnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Fraksi Annur Sampaikan 5 Poin Pandangan Umum Raperda Perubahan APBD Kota Bontang

0
Fraksi Annur menyampaikan pandangan umum kepada Ketua DPRD Kota Bontang

BONTANG – Fraksi partai Amanat Nurani Rakyat (Annur) menyampaikan Pandangan Umum Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang perubahan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota Bontang Tahun Anggaran 2024, Sabtu (3/7/2024) lalu.

Anggota Fraksi Annur, Muhammad Irfan mengatakan bahwa alokasi anggaran ini harus berdampak pada kualitas hidup masyarakat. Perubahan anggaran tersebut harus sejalan dengan dengan peningkatan pendidikan, kesehatan, dan penyediaan lapangan kerja.

Adapun pandangan umum fraksi Annur yang pertama yakni realisasi pendapatan mengalami kenaikan cukup signifikan dari target anggaran yang telah ditetapkan. Namun pada komponen Pendapatan Asli Daerah khususnya Pajak Daerah, Retribusi Daerah dan Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan masih perlu ditingkatkan.

Kedua, adanya upaya peningkatan penerimaan dari pajak daerah dan retribusi daerah dan jenis pajak lainnya harus dibarengi dengan kebijakan Pemerintah yang berpihak kepada kesejahteraan masyarakat Kota Bontang khususnya dalam bidang pendidikan terutama peningkatan sarana dan prasarana sekolah dan peningkatan kesejahteraan pendidik dan tenaga kependidikan, pelayanan kesehatan yang lebih baik dan cepat serta berkualitas, pernyediaan sarana dan prasarana kesehatan yang lebih memadai di seluruh pusat pelayanan kesehatan serta peningkatan subsidi biaya pengobatan masyarakat, penyediaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan, harus lebih maksimal.

Perubahan APBD ini harus dikonstruksikan secara tepat, dengan memperhatikan kerangka yuridis dan teknokratis dalam rangka merealisasikan target Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan.

Ketiga, proses penyusunan perubahan KUA-PPAS jangan hanya sekedar menaikkan atau menurunkan nilai anggaran, akan tetapi pencapaian pencapaian selama periode januari 2024 sampai dengan juni 2024 serta dibandingkan dengan tiga tahun ke belakang pada periode yang sama harus menjadi tolok ukur dalam penyusunan KUA-PPAS tahun anggaran 2024 ini.

“Kami berharap, angka-angka dalam KUA-PPAS tahun anggaran 2024 adalah angka yang rasional dan wajar serta adanya keberpihakan kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat yang lebih baik,” jelasnya.

Keempat, mengingatkan Saudara Walikota untuk benar-benar mengevaluasi hasil penggunaan APBD Kota Bontang pada semester pertama, khususnya pada sektor-sektor yang terdampak langsung dari krisis ekonomi. Fraksi ANNUR berharap fokus pembangunan pada semester kedua yang dianggarkan pada P-APBD 2024, harus ditujukan untuk membangkitkan kembali ekonomi dan memulihkan kegiatan-kegiatan masyarakat seperti sediakala;

Terakhir, frakasi Annur menyarankan kepada seluruh OPD dilingkungan Pemerintah Kota Bontang, untuk lebih cermat dalam membuat program, agar tepat waktu dan tepat sasaran, sehingga tidak menimbulkan SILPA yang terlalu tinggi di akhir tahun anggaran. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Belum Berikan Dividen ke Pemkot, DPRD Bontang Dorong AUJ Untuk Terus Berinovasi

0
Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang

BONTANG – Anggota Komisi II DPRD Bontang, Bakhtiar Wakkang mendorong untuk PT. Aneka Usaha dan Jasa (AUJ) untuk dapat  berinovasi. Hal ini dilakukan agar perusahaan tersebut, bisa memberikan dividen bagi Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang.

“AUJ ini diketahui berbeda dengan PDAM, selain dari pelayanan PDAM juga harus bisa mengelola keuangannya. Sedangkan untuk AUJ harus ada deviden,” ucapnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.

Menurut Bakhtiar, semangat pembangunan AUJ sangat perlu ditingkatkan lagi, dalam artian bagaimana Wali Kota terus memberikan peluang kepada AUJ, untuk terus berinovasi supaya bisa menghasilkan dividen.

“Meskipun dividen yang dihasilkan untuk membayar hutang-hutang sebelumnya, akan tetapi adanya laporan bahwa kami sudah untung, digunakan membayar hutang,” jelasnya.

Sehingga Bakhtiar berharap, di tahun kedua ini AUJ sudah bisa memberikan gambaran, bahwa sekian nominal dividen kedepan bisa diberikan ke Pemkot Bontang.

Bakhtiar juga menyebutkan jika mika saat ini tengah dilakukan pembahasan Peraturan Daerah (Perda), terkait pelepasan PT. Laut Bontang Bersinar (LBB) dari tubuh AUJ. “Jadi, memang untuk sementara waktu ini kita masih di tahapan pembahasan,” tutupnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

PKB Kaltim Resmi Usung 7 Pasangan Bacalon di Pilkada

0
Foto: istimewa

SAMARINDA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) telah memberikan dukungan kepada sejumlah Bakal Calon (Bacalon) Bupati/Wali Kota di Kaltim.

Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Kaltim, Syafruddin, membeberkan ada 7 Bacalon Kepala Daerah yang menerima dukungan dari PKB untuk syarat maju dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) di Kaltim.

Dewan Pimpinan Pusat (DPP) PKB katanya telah memberikan dukungan dengan mempertimbangkan sejumlah aspek di antaranya terkait elektabilitas, popularitas dan kolaborasi pasangan.

“Mekanismenya tetap jadi keputusan dari DPP, kita hanya menyerahkan, pastinya DPP sudah mengukur pertimbangan dari berbagai aspek,” terang Udin sapaannya.

Udin mengungkapkan tujuh pasangan bacalon yang sudah menerima itu,di antaranya seperti Balikpapan yang diserahkan kepada Rahmad Mas’ud berpasangan dengan Bagus Susetyo.

Selanjutnya Penajam Paser Utara (PPU) PKB memberikan kepada Andi Harahap-Dayang Donna Faroek, Paser yang diberikan kepada pasangan Fahmi Fadli dengan Iwan Antasari.

Kutai Barat (Kubar) diserahkan kepada Frederick Edwin, kemudian Mahakam Ulu (Mahulu) Owena Mayang Sari berpasangan dengan Stanis, dan Samarinda yang akan diberikan kepada Andi Harun.

Adapun untuk Kabupaten Kutai Timur (Kutim) hanya sebatas memberikan surat rekomendasi lantaran PKB tak memiliki kursi di lembaga legislatif.

“Tapi khusus di Samarinda calon wakilnya masih ada 3, jadi kami masih menunggu penetapan calon wakil dari pak Andi Harun, karena dukungan diberikan seyogianya harus sudah berpasangan,” jelasnya.

Sementara daerah seperti Kutai Kartanegara (Kukar), Bontang dan Berau, baru sebatas surat tugas yang diberikan untuk selanjutnya memenuhi kewajiban dalam surat tersebut.

Penulis: Andi Desky
Editor : Nicha R

Samarinda dan Bontang Terpilih Jadi Calon Kota Anti Korupsi

0
Foto: Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Fries Mount Wongso.(Foto: Hanafi)

SAMARINDA – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia (RI) mengadakan kegiatan sosialisasi pembentukan Kota/Kabupaten anti korupsi di ruang Ruhui Rahayu, Kantor Gubernur Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) pada Selasa (6/8/2024).

Acara ini diikuti oleh Pj Gubernur Kaltim Akmal Malik secara daring melalui aplikasi Zoom dan dihadiri oleh pemerintah Kabupaten/Kota se-Kaltim serta pimpinan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Kaltim. Hadir pula perwakilan dari semua kabupaten/kota, baik secara langsung maupun daring, termasuk Wakil Ketua I DPRD Kaltim Samsun dan Danrem 091/ASN Brigjen TNI Anggara Sitompul.

Kegiatan sosialisasi ini juga mencakup observasi di dua kota di Kaltim, yaitu Kota Bontang dan Kota Samarinda, untuk menilai apakah keduanya layak menjadi kota percontohan anti korupsi pada tahun 2025. Observasi ini bertujuan memastikan kesiapan daerah dalam memenuhi indikator yang telah ditetapkan.

Plh Direktur Pembinaan Peran Serta Masyarakat KPK, Fries Mount Wongso, menjelaskan bahwa program ini bertujuan untuk membentuk Kota/Kabupaten anti korupsi dengan mengadakan bimbingan teknis di beberapa provinsi seperti Sumatera Barat (Kota Payakumbuh), Jawa Tengah (Surakarta-Solo), DI Yogyakarta (Kabupaten Kulonprogo), dan Bali (Kabupaten Badung).

“Untuk di Kaltim kita akan lakukan di dua kota yakni Bontang dan Samarinda,” ungkapnya.

Fries Mount menuturkan bahwa ada 6 komponen dan 19 indikator yang menjadi acuan bagi suatu kota atau kabupaten untuk dapat dinobatkan sebagai Kota/Kabupaten anti korupsi.

“Setelah menjadi Kota Percontohan Antikorupsi, satu atau dua kota di Kaltim ini akan menjadi mercusuar, menjadi lilin, menjadi penerang bagi kabupaten lainnya untuk menjadi kabupaten dan kota antikorupsi juga,” harap Fries Mount.

KPK bekerja sama dengan berbagai kementerian seperti Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan, Ombudsman, dan BPKP untuk menilai kelayakan pemenuhan komponen dan indikator tersebut.

“Harapan kami dari KPK adalah agar pemerintahan Kabupaten/Kota tidak terjerat kasus pidana korupsi dan bisa memperbaiki sistem yang ada. Kami fokus pada pendidikan dan pencegahan sebagai upaya mendidik seluruh elemen masyarakat dan aparatur pemerintah untuk memiliki integritas tinggi,” ujar Fries Mount.

Sementara itu, Sekretaris Daerah (Sekda) Sri Wahyuni menambahkan, meskipun KPK hanya akan memilih satu atau kedua kota, Bontang dan Samarinda, untuk menjadi Kabupaten dan Kota Antikorupsi, semua kabupaten/kota di Kaltim harus bergerak bersama melawan korupsi.

“Karena sudah ada Bontang dan Samarinda, lalu yang lain leha-leha, tentu tidak. Ini menjadi pembelajaran dan edukasi bagi semua,” tegas Sri Wahyuni.

Ia juga menyarankan desa/kelurahan dan pemerintah kabupaten/kota lain di Kaltim untuk belajar dari Desa Tengin Baru di PPU dalam menyelenggarakan pemerintahan antikorupsi.

Lebih lanjut, Penjabat Gubernur Kaltim, Akmal Malik, yang hadir secara virtual dalam acara tersebut, menyampaikan terima kasih atas upaya KPK.

Akmal menilai kegiatan ini penting untuk mengintegrasikan nilai-nilai antikorupsi dalam penyelenggaraan pemerintahan di daerah.

Ia berharap KPK tidak hanya menyampaikan norma-norma umum, tetapi juga memberikan langkah-langkah konkret dalam pencegahan korupsi.

“Kami sangat berterima kasih dan berharap KPK bisa lebih mempertajam kajian penguatan tugas dan fungsi dengan capaian kinerja masing-masing OPD,” tutup Akmal.

Sejak tahun 2021, KPK telah menetapkan 33 desa percontohan anti korupsi di seluruh provinsi se-Indonesia, kecuali DKI Jakarta dan empat provinsi baru. Jawa Tengah telah berhasil mereplikasi program ini di 29 kabupaten. (*)

Penulis: Hanafi

Pemkab Kukar Gelar Gerakan Pencegahan Stunting di Muara Badak

0
Foto: istimewa

TENGGARONG – Pemerintah Kabupaten Kutai Kartanegara (Kukar) kembali mengadakan Gerakan Bersama Intervensi Serentak Pencegahan Stunting bagi balita dengan masalah gizi, bertempat di Kantor Desa Badak Mekar, Kecamatan Muara Badak, Selasa (6/8/2024).

Acara ini dihadiri oleh Bupati Kukar Edi Damansyah, Sekda Kukar Dr. H Sunggono, Direktur RSUD AM Parikesit dr Martina Yulianti, Camat Muara Badak Arpan, dan Kades Badak Mekar Budi Ilhamdi.

Gerakan ini diawali dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita. Dalam laporannya, dr Eka Ruri menyatakan bahwa setelah intervensi serentak dan penimbangan pada bulan Juni, terdapat 342 anak dengan masalah gizi di wilayah kerja Puskesmas Muara Badak.

Intervensi PMT lokal sudah berjalan di Desa Badak Baru selama 18 hari dan di Desa Badak Mekar selama 12 hari. Dalam satu minggu pertama, berat badan balita di Desa Badak Mekar meningkat dari 7,2 kilogram menjadi 8,5 kilogram.

Edi Damansyah menyampaikan apresiasi kepada seluruh pihak yang berpartisipasi dalam pengukuran dan penimbangan serentak di Kecamatan Muara Badak yang rampung 100 persen.

“Untuk menyukseskan program ini, kami meminta dukungan orang tua, terutama ibu, untuk mensukseskan gerakan ini karena mereka adalah faktor penentu utama suksesnya program ini,” ungkap Edi.

Edi juga berharap perusahaan dan warga dengan ekonomi menengah ke atas berpartisipasi sebagai orang tua asuh guna mendukung pelaksanaan gerakan pencegahan stunting.

“Kami juga melakukan berbagai langkah untuk mensukseskan program pencegahan stunting disini, termasuk peningkatan kapasitas kader posyandu dan Kader Pembangunan Manusia (KPM), pembangunan sekretariat posyandu, dan pendayagunaan dana Rp50 juta per RT untuk penanganan stunting,” pungkasnya. (adv)

Penulis: Hanafi

Seribu Mobil Menuju 17-an di IKN

0

Catatan Rizal Effendi

UPACARA HUT Ke-79 Kemerdekaan Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) berlangsung Sabtu (17/8) pukul 11.00 Wita. Jadi bagi mereka yang akan menghadiri upacara itu bisa menghitung waktu. Terutama yang berangkat dari Balikpapan, Samarinda, dan sekitarnya. Kabarnya mereka  diminta berangkat sejak pukul 05.00 atau 06.00 pagi.

Tamu-tamu istimewa dari Jakarta atau luar Kaltim semula direncanakan datang ke IKN lewat penerbangan langsung ke Bandara VVIP IKN. Termasuk Presiden Jokowi. Tapi ternyata bandaranya belum selesai karena gangguan cuaca, sehingga semuanya lewat Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman (SAMS) Sepinggan Balikpapan. Ada juga sebagian yang turun di Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda.

Setidaknya ada 4 rute yang bisa ditempuh masuk ke IKN. Bagi yang datang dari Samarinda dan sekitarnya tentu hanya ada dua jalur darat yang bisa dilalui. Melalui jalur jalan lama (non tol) atau lewat tol Balsam. Tapi nantinya sama-sama masuk Km 38 Samboja. Baru dari sana ke jalan poros Sepaku-IKN.

Total jarak Samarinda ke IKN sekitar 113 km. Tapi kalau kita bergerak langsung dari Bandara APT Pranoto di Sungai Siring, bisa 3 jam lebih baru sampai ke IKN. Waspadai, kita akan melalui “kota” Sepaku yang padat. Kemacetan bisa terjadi di mana-mana, sehingga waktu tempuh bisa lebih lama.

Bagi mereka yang datang dari Balikpapan, memang ada tiga rute pilihan. Rute lama sama dengan mereka yang datang dari Samarinda. Menuju Km 38 Samboja. Bisa melalui jalan poros biasa Balikpapan-Samarinda (Jl Soekarno-Hatta) atau masuk jalan tol lewat Km 13 atau lewat pintu tol Batakan, Jln Mulawarman, Balikpapan Timur.

Tapi mereka yang dari Balikpapan sepertinya tidak akan  menggunakan rute lama, sebab  terlalu jauh. Sekarang ada akses baru lewat jalur tol IKN, meski belum sepenuhnya rampung. Tapi pekerjaan tahap 1 sebagian sudah selesai dikerjakan.

Sayang jalur tol IKN dari Karangjoang (Km 8) sampai Kariangau (Tol Segmen 3A sepanjang 13,4 Km) belum selesai. Tapi laporan terakhir ada yang sudah terhubung, yaitu segmen 3A1 yang konek ke 3B1.

Jadi kita yang dari Balikpapan lewat Jl Soekarno-Hatta dulu menuju Km 13, baru belok kiri masuk  ke poros kawasan industri Kariangau (Alhamdulillah, jalannya sekarang sudah mulus). Dari sini baru kita bisa menjajal jalan tol IKN.

Bagi mereka yang mendarat di Bandara SAMS Sepinggan bisa juga langsung menuju Jl Mulawarman, Balikpapan Timur. Keluar bandara belok kanan, lalu masuk ke pintu tol Batakan Km 0 dekat Stadion Persiba. Nanti keluar di pintu tol Km 11 (Km 13 Jl Soekarno-Hatta) baru masuk ke arah jalan Kawasan Industri Kariangau.

Dari sini kita masuk ke Tol Segmen 3B KKT Kariangau-Simpang Tempadung sepanjang 7,3 km. Lalu lanjut ke Tol Segmen 5A Simpang Tempadung-Jembatan Pulau Balang sepanjang 6,7 Km.

Dari Pulau Balang kita masuk sedikit ke jalan biasa atau jalan nasional. Nanti bisa melewati bandara VVIP IKN di kelurahan Gersik, lanjut lewat tol sedikit, masuk lagi ke jalan nasional sampai akhirnya tembus ke Kawasan Inti  Pusat Pemerintahan (KIPP).

Menurut Menteri PUPR Basuki Hadimuljono, yang juga Plt Ketua Otorita IKN, total panjang jalur tol IKN dari Balikpapan ke kawasan inti IKN sepanjang 88 km. Bisa ditempuh sekitar 90 menit. Tentu jauh lebih cepat dibanding jalur lama lewat Km 38 dengan waktu tempuh 2,5 jam lebih.

Jalur lain ke IKN dari Balikpapan bisa juga melalui laut. Dari Pelabuhan Semayang kita bisa naik speedboat menyusuri Teluk Balikpapan dan melintasi Jembatan Pulau Balang, yang baru saja diresmikan Presiden Jokowi. Setelah itu kita melanjutkan lewat jalan darat melalui jalan hutan produksi menuju pintu masuk KIPP. Tapi rute ini pasti tidak dipakai mereka yang mau mengikuti upacara. Karena moda transportasinya harus ganti-ganti dan belum dibuka secara resmi.

Kabarnya ASDP Indonesia Ferry (Persero) membuka rute baru untuk mendukung kelancaran mobilisasi masyarakat dan barang ke IKN terutama menjelang perayaan 17-an.  Pihak ASDP mempersiapkan jalur alternatif yang menghubungkan Kariangau, Balikpapan dengan Pulau Balang bentang pendek.

Corporate Secretary ASDP Shelvy Arifin menyatakan, lokasi IKN merupakan bagian dari wilayah operasional ASDP Balikpapan di Pelabuhan Penyeberangan Penajam. “Untuk mengantisipasi kepadatan di jalur reguler menjelang HUT Kemerdekaan, kami menyiapkan jalur alternatif,” jelasnya beberapa waktu lalu.

Dikatakan, ASDP akan mengoperasikan 4 dari 18 kapal yang dimiliki selama 24 jam. Empat kapal itu adalah KMP Poncan Moale, KMP Goropa, KMP Dingkis dan KMP Gajah Mada.

Untuk melayani tamu-tamu yang datang ke Upacara 17-an di IKN, Kantor Presiden atau Sekretariat  Jakarta, Surabaya, Semarang, Solo, Makassar, Bali dan Palu.

“Itu permintaan dari Kementerian Sekneg, sudah dibayar 50 persen dari nilai kontrak,” kata Ketua Dewan Pimpinan Daerah Asosiasi Pengusaha Rental Mobil Daerah Indonesia (DPD Asperda) Kaltim Damun Kiswanto kepada berbagai media.

Bisnis sewaan mobil memang melonjak luar biasa. Menanggapi sewa mobil Alphard Rp25 juta per unit per hari, Kepala Staf Presiden (KSP) Moeldoko mengatakan, tidak mahal jika untuk menunjang acara HUT kemerdekaan.

“Kalau untuk national day atau hari kemerdekaan, menurut saya enggak ada yang mahal. Karena itu adalah hari kita,” kata Moeldoko seperti diberitakan Viva.co.id, Selasa (6/8).

Dalam keterangan terpisah, Mensesneg Pratikno membantah bahwa pemerintah menyewa ribuan mobil dengan tarif Rp25 juta per unit per hari. “Transportasi di IKN memang masih sangat terbatas. Karena itu, pemerintah akan menyediakan bus untuk mengangkut para tamu,” katanya.

Sementara hotel-hotel di Balikpapan dan Samarinda okupansinya juga penuh sesak. Banyak yang tidak dapat kamar. Apalagi tarifnya juga melonjak. Bisnis kafe, restoran dan rumah makan juga cuan. Hanya saja kemacetan di Balikpapan makin ruwet termasuk juga antrean BBM di SPBU.

BANYAK YANG DAFTAR

Dalam keterangan( lain, Mensesneg mengungkapkan banyak anggota masyarakat yang ingin mengikuti Upacara 17-an di IKN. Mereka bersurat ke Sekneg, ada dari organisasi sosial, ormas hingga keagamaan. Tapi tidak semuanya dipenuhi. Karena keterbatasan, maka lebih banyak diprioritaskan warga lokal dari Kaltim terutama PPU, Paser, Kukar, Samarinda dan Balikpapan.

“Menteri pun tidak semuanya hadir, karena ada juga yang menjadi inspektur upacara di daerah-daerah pinggiran,” jelasnya.

Rencananya peserta upacara di IKN dibatasi sebanyak 1.000 orang pada pengibaran bendera pagi hari dan 1.000 pada penurunan bendera sore hari.

Upacara HUT RI di IKN dipimpin langsung oleh Presiden Jokowi dengan dihadiri presiden terpilih Prabowo Subianto. Kita berharap Jokowi mengenakan baju adat Kaltim, bisa dari Kesultanan Kutai Kartanegara atau Kesultanan Paser.

Sedang upacara di Istana Jakarta dipimpin Wakil Presiden KH Ma’ruf Amin dengan dihadiri wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka. “Upacara di Istana Jakarta nyambung dan menjadi satu kesatuan dengan upacara di IKN,” kata Heru

Karena itu di Jakarta tidak ada pengibaran bendera Merah Putih. Mereka akan mengikuti pengibaran Merah Putih di IKN melalui videotron. Bendera Merah Putih di Istana Jakarta lebih dulu dinaikkan tanpa upacara resmi.

Ada dua siswa Kaltim yang menjadi anggota Paskibraka tingkat nasional. Yaitu Sunnu Wahyudi, siswa SMK Negeri 2 Sangatta Utara dan Livenia Evelyn Kurniawan, siswa SMA Katolik St. Fransiskus Assisi Samarinda. Kita berharap mereka terpilih menjadi komandan regu dan pembawa baki bendera. Tapi berita lain menyebutkan, Maulia Permata Putri, siswa SMA Negeri 1 Solok, Sumbar yang terpilih.

Atraksi militer juga dipusatkan di IKN.  “Jadi semua undangan di Jakarta juga akan menyaksikan siaran langsungnya lewat videotron,” kata Sekretaris Kemensetneg Setya Utama. Semoga juga komandan upacara HUT dipilih dari perwira menengah terbaik Kodam VI/Mulawarman.

Sementara itu, TNI AL menyiapkan beberapa kapal angkut landing platform dock (LDP) untuk mengangkut pasukan ke IKN. Mereka juga akan tidur di kapal tersebut. Dapat dibayangkan Teluk Balikpapan nanti juga dipenuhi kapal-kapal militer.

Menurut Basuki, pada perayaan 17-an di IKN, Presiden juga meminta agar Plaza Seremoni difungsikan. Di situ akan digelar berbagai acara kesenian. Mampu menampung 4.000 orang. Tapi Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Nugroho mengatakan bahwa undangan masyarakat untuk hadir di Plaza Seremoni adalah sebanyak 1.500 orang.

Plaza Seremoni adalah tempat berlangsungnya upacara. Di situ ada bangunan yang difungsikan sebagai Visitor Center. Pengunjung bisa mendapatkan segala informasi yang menggambarkan semangat juang masyarakat Indonesia yang tidak pernah padam untuk terus mewujudkan masa depan Indonesia yang lebih baik.

Selain itu, juga dimanfaatkan sebagai Sentra Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). “Tujuannya untuk memfasilitasi para UMKM lokal yang berada di sekitar kawasan IKN,” kata Plt Wakil Kepala Otorita IKN Raja Juli Antoni, yang juga Wamen ATR/BPN.

Sebelum Upacara HUT RI, Presiden Jokowi sempat ke IKN, tanggal 11 sampai 14 Agustus ini. Acaranya menggelar Sidang Kabinet pertama di Istana Garuda IKN pada hari Selasa (12/8). Semua menteri hadir termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto, yang juga presiden terpilih. “Hadir dong,” kata Prabowo ketika ditanya wartawan.

Selain sidang kabinet, Jokowi ternyata juga mengundang semua kepala daerah. Ada pengarahan tentang Pilkada netral dan masalah lain pada tanggal 13 Agustus di IKN. Bayangkan, 500 lebih kepala daerah datang terdiri 38 gubernur, 98 wali kota dan 416 bupati.

Mungkin juga Jokowi ingin memperlihatkan kepada kepala daerah perkembangan pembangunan IKN yang maju pesat. Terutama kepada para gubernur, yang pada 14 Maret 2022 lalu membawa satu liter air dan dua kilogram tanah pada Prosesi Penyatuan Tanah dan Air di Kendi Nusantara, Titik Nol IKN.

Presiden juga melaksanakan groundbreaking beberapa proyek investasi. Di antaranya dari BCA, Intiland, Indogrosir, LGE dan Swissbell. “Ngga terlalu banyak, tapi sudah lengkap dengan PKS (perjanjian kerja sama) termasuk perizinannya,” kata Basuki.

Menteri PUPR ini menjadi orang yang paling super sibuk di IKN. Ya ngurusi penyelesaian sejumlah proyek infrastruktur IKN, ngurusi persiapan upacara 17-an ditambah lagi ada sidang kabinet dan pengarahan kepada semua kepala daerah se-Indonesia.

Saya tak dapat membayangkan juga betapa padatnya jadwal Presiden Jokowi. Karena dia harus bolak balik Jakarta-IKN. Setelah Rapat Kabinet, pengarahan kepala daerah dan groundbreaking, dia kembali ke Jakarta untuk mengikuti Sidang Tahunan MPR, DPR dan DPD RI, 16 Agustus. Baru kembali lagi terbang ke IKN memimpin Upacara HUT Ke-79 Kemerdekaan, 17 Agustus 2024.

Dirgahayu Bangsaku. “Nusantara Baru, Indonesia Maju.” (*)

Kualitas Udara di Jakarta Nomor 2 Terburuk di Dunia

0
Ilustrasi Kota Jakarta

JAKARTA – Kualitas udara di Jakarta pada Rabu (7/8/2024) pagi masuk kategori tidak sehat dan menduduki posisi ke-2 sebagai kota dengan udara terburuk di dunia.

Berdasarkan data situs pemantau kualitas udara IQAir pada pukul 06.09 WIB, indeks kualitas udara (AQI) di Jakarta berada di angka 153 atau masuk dalam kategori tidak sehat dengan polusi udara PM2,5 dan nilai konsentrasi 58,6 mikrogram per meter kubik.

Konsentrasi tersebut setara 11,7 kali nilai panduan kualitas udara tahunan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO).

PM 2,5 adalah partikel udara yang berukuran kecil dari 2,5 mikron (mikrometer).

Kategori tidak sehat, yakni kualitas udaranya tidak sehat bagi kelompok sensitif karena dapat merugikan manusia ataupun kelompok hewan yang sensitif atau bisa menimbulkan kerusakan pada tumbuhan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 100 lebih.

Adapun kategori sedang, yakni kualitas udaranya yang tidak berpengaruh pada kesehatan manusia ataupun hewan tetapi berpengaruh pada tumbuhan yang sensitif dan nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 51-100.

Kategori baik, yakni tingkat kualitas udara yang tidak memberikan efek bagi kesehatan manusia atau hewan dan tidak berpengaruh pada tumbuhan, bangunan ataupun nilai estetika dengan rentang PM2,5 sebesar 0-50.

Lalu, kategori sangat tidak sehat dengan rentang PM2,5 sebesar 200-299 atau kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan pada sejumlah segmen populasi yang terpapar.

Terakhir, berbahaya (300-500) atau secara umum kualitas udaranya dapat merugikan kesehatan yang serius pada populasi.

Kota dengan kualitas udara terburuk urutan pertama yaitu Kinshasa (Kongo) di angka 190, urutan kedua Jakarta (Indonesia) di angka 153; urutan ketiga Kampala (Uganda) di angka 131, urutan keempat Kairo (Mesir) di angka 122 dan urutan kelima Beijing (China) di angka 119.

Dinas Lingkungan Hidup (DLH) DKI Jakarta telah meluncurkan platform pemantau kualitas udara terintegrasi hasil pantauan di 31 titik Stasiun Pemantau Kualitas Udara (SPKU) tersebar di kota metropolitan tersebut.

Dari SPKU tersebut, kemudian data yang diperoleh ditampilkan melalui platform pemantau kualitas udara sebagai penyempurnaan dari yang sudah ada sebelumnya dan sesuai dengan standar yang berlaku secara nasional.

Laman ini juga menampilkan data dari 31 SPKU di Jakarta yang mengintegrasikan data dari SPKU milik DLH Jakarta, Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika (BMKG), World Resources Institute (WRI) Indonesia dan Vital Strategis. (ANT/KN)

Menteri PUPR : Warna Patung Garuda Raksasa di IKN Akan Seperti GWK di Bali

0
Ilustrasi Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali

JAKARTA – Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono mengatakan warna patung garuda raksasa yang menyelimuti Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara (IKN) akan tampak seperti Patung Garuda Wisnu Kencana (GWK) di Bali seiring dengan berjalannya waktu.

“Kalau menurut Pak Nyoman Nuarta (pembuat desain patung garuda di Istana IKN), itu kalau nanti kena oksidasi itu jadi hijau seperti GWK,” kata Basuki dijumpai di Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Dikatakan pula bahwa patung garuda raksasa di Istana Garuda IKN merupakan perunggu yang diberi cairan. Setelah mengalami oksidasi, patung akan menjadi berwarna hijau persis seperti di GWK, Bali.

Basuki menekankan bahwa oksidasi itu memerlukan waktu.

Sebelumnya, Deputi Sosial Budaya Pemberdayaan Masyarakat Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Alimudin mengatakan bahwa pembangunan Istana Garuda di IKN dengan lambang garuda yang menghadap ke depan membuktikan pembangunan Indonesia sentris.

“Sekarang (lambang) garuda kita (Istana Garuda IKN) menatap ke depan, artinya bahwa kita menjadikan IKN itu adalah Indonesia sentris, bukan lagi Jawa sentris,” kata Alimudin dalam ASN Festival 2024 di ANTARA Heritage Center, Jakarta, Sabtu (3/8/2024).

Alimudin menegaskan bahwa kepala garuda di Istana Garuda IKN menghadap ke depan, bukan lagi menengok ke kanan sebagai bukti bahwa Pemerintah melakukan pemerataan pembangunan bukan hanya di daerah Jawa.

Selain itu, hal tersebut juga yang sebagai upaya untuk memutus stereotip mengenai pandangan bahwa selama ini pembangunan lebih ke wilayah Pulau Jawa.

“Hari ini (pembangunan Istana) garuda kita (di IKN) melihat ke depan, menatap ke depan tidak miring ke kiri, miring ke kanan. Kalau dahulu zaman Orde Baru, kita bilang pantas aja daerah barat lebih maju dari pada Indonesia timur karena garudanya lihat ke kanan,” ujarnya. (ANT/KN)