Beranda blog Halaman 848

Inilah 5 Masukan Fraksi Golkar dan NasDem dalam Pendapat Akhir Perubahan APBD 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Pendapat akhir Partai Golkar bersama Nasdem

BONTANG – Fraksi Golongan Karya (Golkar) bersama NasDem DPRD Bontang menyampaikan pendapat akhir terhadap  laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terkair Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Rabu (7/8/2024).

Anggota Komisi III DPRD Bontang, Faisal menyampaikan apresiasi atas kerja Badan Anggaran (Banggar) Dewan dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang telah menjalankan tugas menyelesaikan pembahasan Perubahan APBD 2024 ini dengan baik.

Penyusunan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024 ini sesuai dengan amanah Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

“Penyusunan Anggaran bukan sekadar menaikan atau menurunkan nilai anggaran, tetapi pencapaian pada periode sebelumnya seharusnya menjadi salah satu tolak ukur dalam penyusunan Perubahan Anggaran Tahun 2024,” terangnya.

Hasil Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang Tentang Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024, dilaporkan bahwa telah diperoleh Kesepakatan Bersama antara Badan Anggaran DPRD Kota Bontang dengan TAPD Kota Bontang Terkait Struktur Jumlah Total APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 adalah sebesar Rp 3,3 triliun

Hasil Pembahasan Banggar bersama TAPD, Fraksi Golkar bersama Nasdem sependapat dengan catatan dan masukan. Pertama, Banggar DPRD Kota Bontang meminta kepada TAPD Kota Bontang untuk menginventarisasi aset-aset yang bergerak maupun yang tidak bergerak serta aset yang masih dikuasai oleh pihak lain dan disampaikan ke DPRD Kota Bontang

Kedua, Kepala BPKAD Kota Bontang menyampaikan ada penambahan pendapatan daerah dari lain-lain pendapatan daerah yang sah sebesar Rp. 9.767.213.171,00, yang bersumber dari bagi hasil pemegang izin usaha pertambangan khusus (IUPK) yang diadministrasikan di Belanja Modal Gedung dan Bangunan.

Ketiga, Banggar DPRD Kota Bontang meminta agar anggaran untuk kegiatan festival di Kelurahan Api-Api tidak dialihkan untuk kegiatan lain yang seharusnya anggaran tersebut digunakan untuk kegiatan-kegiatan yang berdampak pada penguatan ekonomi masyarakat.

Keempat, Banggar DPRD Kota Bontang meminta kepada TAPD Kota Bontang untuk tetap mengikuti tahapan-tahapan dalam membahas Perubahan APBD ΤΑ 2024.

Terakhir, Banggar DPRD Kota Bontang meminta kepada pemkot Bontang agar dapat melakukan percepatan penanganan banjir yang masih terjadi di daerah Guntung. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Raperda APBD Perubahan 2024, 3 Fraksi Minta Peningkatan Pengawasan Penggunaan Anggaran

Penulis
redaksi2
-
0
Pendapat Akhri Fraksi PKB, bersama PPP dan PDI Perjuangan Terhadap perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

BONTANG – Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD pada Rabu (7/8/2024).

Kali ini terkait dengan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang.

Anggota Komisi I DRPD Kota Bontang, Abdul Haris menyampaikan berdasarkan hasil laporan nota Wali Kota Bontang tentang APBD 2024, menunjukkan adanya peningkatan signifikan antara APBD 2024 dengan tahun  2023 lalu.

“Karena anggaran naik cukup signifikan, kami harap kebijakan dan pengawasan harus diperbaiki dan lebih ditingkatkan, agar pelaksaan roda pemerintahan kedepan bisa terwujud kearah yang lebih baik,” tegasnya.

Perencanaan semula Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2024 Rp 2.379.581.074.122 mengalami penambahan sebesar Rp. 401.157.037.462.  Dalam perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 pendapatan daerah menjadi sebesar Rp. 2.780.738.111.584.

Sehingga pada Perubahan APBD 2024 pendapatan daerah menjadi sebesar Rp 3.385.998.808.720.

Di akhir,  Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan menyatakan telah menerima dan menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda Kota Bontang. (ADV/KN)

Editor: Nicha R

Jembatan Pulau Balang Permudah Akses Ekonomi dan Penyerapan Tenaga Kerja Lokal di Smelter Nikel MMP 

Penulis
redaksi
-
0
Jembayan Pulau Balang. (istimewa)

BALIKPAPAN – Peresmian Jembatan Pulau Balang oleh Presiden Joko Widodo, 28 Juli lalu, menandai langkah penting dalam meningkatkan konektivitas antara Balikpapan sebagai daerah penyangga dan IKN. Jembatan Pulau Balang memangkas waktu tempuh secara signifikan hingga membuka peluang-peluang baru bagi pengembangan wilayah dan mendorong pertumbuhan ekonomi di kawasan sekitar, khususnya di Balikpapan, Ibu Kota Nusantara, dan Penajam Paser Utara.

Dengan jembatan ini, waktu tempuh yang sebelumnya sekitar 2,5 jam kini dapat dipangkas menjadi 1 jam. Hal ini tidak hanya mempermudah akses, tetapi juga membuka peluang investasi di kawasan Balikpapan dan IKN. 

Selain meresmikan Jembatan Pulau Balang, Presiden Joko Widodo juga sempat  berkantor di IKN. Hal ini menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mempercepat pembangunan ibu kota baru. Kehadiran Presiden di IKN diharapkan dapat memperkuat upaya dalam menjadikan kawasan ini sebagai pusat pemerintahan dan pusat pertumbuhan ekonomi baru di Indonesia. 

Kehadiran Jembatan Pulau Bayang juga memberikan keuntungan bagi PT Mitra Murni Perkasa (MMP) yang memiliki pabrik pengolahan dan pemurnian (smelter) nikel matte. Smelter nikel MMP terletak di lokasi yang strategis karena letaknya tak jauh dari Jembatan Pulau Balang yang berada di Kariangau dan hanya memakan jarak 30 kilometer untuk menuju Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN. 

Hal ini membuat pertumbuhan ekonomi di Balikpapan dan Kalimantan Timur berpeluang besar untuk mengalami peningkatan. Terbukanya jalur darat yang sebelumnya menjadi kendala kini dapat diakses dengan mudah bagi para masyarakat lokal. Hal inilah yang semakin mendorong MMP melalui smelter nikelnya untuk menyerap hingga 1,000 tenaga kerja dalam negeri, khususnya masyarakat lokal. 

Hal ini juga menegaskan jika smelter nikel MMP siap berkontribusi dan mendukung pembangunan IKN, khususnya sebagai pemasok kebutuhan baterai dan komponen penting lainnya untuk proyek-proyek di kawasan tersebut. 

“Salah satu pertimbangan kami berinvestasi di Balikpapan karena adanya kepastian investasi, infrastruktur dan aksesibilitas yang baik. Selain itu Balikpapan juga merupakan area penyangga IKN yang menandai Nusantara Baru. Kami siap bersinergi dengan IKN”, kata Adhi Dharma Mustopo selaku Presiden Direktur MMP. 

Smelter nikel MMP membawa semangat “100 persen dari dan untuk negeri”, dengan seluruh pengelolaan dan operasional yang didukung oleh tenaga kerja lokal Indonesia. Selain berkontribusi pada agenda hilirisasi mineral nasional, smelter nikel MMP juga berkomitmen untuk menyerap tenaga kerja lokal, sehingga dapat memberikan manfaat ekonomi langsung kepada masyarakat sekitar. 

Peresmian Jembatan Pulau Balang dan kehadiran smelter nikel MMP merupakan contoh nyata dari sinergi antara infrastruktur dan industri yang diharapkan dapat mendorong percepatan pembangunan IKN. MMP berkomitmen untuk terus mendukung agenda pembangunan nasional dan berkontribusi dalam menjadikan IKN sebagai pusat industri dan ekonomi baru yang berkelanjutan. (kn)

Isu Penyewaan 1.000 Unit Mobil Operasional HUT RI di IKN, Kemensetneg : Itu Hoaks !

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Biro Humas Setneg Edy Cahyono saat menyampaikan keterangan di sela acara Akselerasi Digital Government Public Relation Menyongsong Indonesia Maju 2045 di Gedung Kementerian Sekretariat Negara Jakarta, Rabu (07/08/2024). ANTARA/HO-Humas Setneg

JAKARTA – Kementerian Sekretariat Negara (Kemensetneg) menyebut isu seputar penyewaan 1.000 unit mobil untuk operasional pada agenda Upacara HUT Ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, sebagai hoaks atau kabar bohong.

“Dua hari terakhir ini sedang viral diperbincangkan orang, bahwa Kemensetneg menyewa 1.000 mobil untuk HUT di IKN. Yang diperbincangkan orang, ini enggak peka terhadap keuangan, boros. Menurut saya ini masuk klasifikasi hoaks,” kata Kepala Biro Humas Setneg Edy Cahyono di sela acara Akselerasi Digital Government Public Relation Menyongsong Indonesia Maju 2045 di Gedung Kemensetneg Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Ia mengatakan, isu itu mengemuka dalam acara yang dihadiri oleh sekitar 300 praktisi kehumasan pemerintah dan swasta yang digelar secara hybrid di Aula Serbaguna Kemnsetneg, Gedung 3 Jakarta.

Ia mengatakan, pemberitaan yang beredar di sejumlah media massa lokal dan nasional itu diklasifikasikan sebagai hoaks, sebab tidak ada dasarnya.

“Sudah ada kebijakan untuk mobilisasi dari IKN, apalagi di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) yang memang mengutamakan sarana transportasi massal. Itu yang disiapkan Kemensetneg,” katanya.

Untuk mendukung hal itu, Kemensetneg telah mempersiapkan operasional bis serta penyewaan sekitar 100 hingga 120 unit mobil.

Namun Edy belum merinci lebih jauh jenis mobil dan bis yang dipesan Kemensetneg untuk kebutuhan tersebut.

“Operasional di hitungan kita tidak lebih dari 100-120 unit mobil sewaan. Itu sudah ada pembagian tugas, misalnya tanggung jawab Otorita IKN, Kemenhub. Tapi framing yang dibentuk seolah itu Setneg yang pesan,” ujarnya.

Informasi tersebut dibahas dalam agenda pertemuan praktisi humas, agar klarifikasi perihal kabar bohong itu disampaikan dan diluruskan ke publik, kata Edy menambahkan.

“Supaya publik mendapat informasi yang utuh dan peran humas ini sangat strategis karena mereka corongnya,” katanya. (ANT/KN)

Presiden Jokowi Bentuk Satgas Percepatan Investasi di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Presiden Joko Widodo memperlihatkan suasana ruang konferensi pers dalam Kantor Presiden atau yang disebut Istana Garuda di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur, Senin (29/7/2024). (ANTARA/Mentari Dwi Gayati)

JAKARTA – Presiden Joko Widodo membentuk Satuan Tugas (Satgas) Percepatan Investasi di Ibu Kota Nusantara (IKN), guna mendorong peningkatan pelayanan investasi di IKN, Kalimantan Timur.

Pembentukan Satgas itu tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 25 Tahun 2024 tentang Satuan tugas Percepatan Investasi Di Ibu Kota Nusantara (IKN).

Dalam salinan Keppres yang dilihat di laman jdih.setneg.go.id, di Jakarta, Rabu (7/8/2024), pertimbangan diterbitkannya keppres tersebut yakni untuk memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha, kemudahan berusaha dan fasilitas penanaman modal yang bersifat lintas sektor dan kewenangan.

Dalam keppres tersebut disebutkan Satgas bertanggungjawab kepada Presiden.

Sementara tugas Satgas, sebagaimana tercantum dalam pasal 3 Keppres itu, terdiri dari sembilan poin yakni:
a. Mendorong peningkatan koordinasi kebijakan antara Otorita IKN dengan kementerian/lembaga terkait dan daerah mitra;
b. Menyelaraskan perolehan tanah, perencanaan pembangunan dan tata ruang, serta pengembangan dan pemanfaatan lahan bagi kegiatan investasi prioritas di IKN;
c. Mengoordinasikan pengelolaan lingkungan hidup dan persetujuan lingkungan bagi kegiatan investasi di IKN;
d. Melaksanakan kolaborasi kegiatan promosi baik di dalam maupun di luar negeri untuk meningkatkan investasi di IKN;
e. Meningkatkan sinergi antarpemangku kepentingan bagi pengembangan financial center di IKN;
f. Memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh perizinan berusaha di IKN;
g. Memfasilitasi pelaku usaha dalam memperoleh kemudahan berusaha, perolehan hak atas tanah dan fasilitas penanaman modal;
h. Menyinergikan ketersediaan sarana dan prasarana pendukung yang dibutuhkan bagi percepatan kegiatan investasi;
i. Mendorong terciptanya koordinasi pengawasan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan investasi di IKN

Satgas terdiri atas unsur Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris, Anggota, Anggota Pelaksana dan Sekretariat.

Ketua Satgas yakni Menteri Investasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal, sedangkan Wakil Ketua terdiri dari Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional dan Kepala Otorita IKN.

Sekretaris Satgas yakni Wakil Kepala OIKN dan seseorang bernama Firdaus Dewilmar.

Susunan Anggota Satgas terdiri atas Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia dan Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan.

Susunan Anggota Pelaksana Satgas terdiri atas Deputi Bidang Koordinasi Investasi dan Pertambangan dari Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi; serta pejabat dari unsur: Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Kementerian Keuangan, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Kementerian lnvestasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal, serta Otorita IKN.

Lalu Sekretaris Kementerian Badan Usaha Milik Negara; Jaksa Agung Muda Bidang Intelijen Kejaksaan Agung; Kepala Badan Pemelihara Keamanan, Kepolisian Negara Republik Indonesia; dan pejabat dari unsur Otoritas Jasa Keuangan.

Satgas harus melaporkan pelaksanaan tugas kepada Presiden melalui Ketua Satgas paling sedikit satu kali dalam tiga bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Segala biaya pelaksanaan tugas Satgas bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Investasi/Badan Koordinasi Penanaman Modal atau sumber lain yang sah sesuai ketentuan perundang-undangan.

Keppres ditetapkan pada tanggal 5 Agustus 2024 oleh Presiden Joko Widodo dan mulai berlaku pada tanggal ditetapkan. (ANT/KN)

Groundbreaking Istana Wapres dan Investor Tahap ke-7 Bakal Dilakukan 12 Agustus 2024

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi IKN

JAKARTA – Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) mengungkapkan peletakan batu pertama atau groundbreaking Istana Wakil Presiden (Wapres) dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur, akan dilakukan pada 12 Agustus 2024.

“Groundbreaking Istana Wapres dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh rencananya akan dilakukan pada 12 Agustus,” ujar Staf Ahli Menteri PUPR Bidang Teknologi, Industri dan Lingkungan sekaligus Juru Bicara Kementerian PUPR Endra S Atmawidjaja, di Jakarta, Rabu (7/8/2024)

Lokasi kawasan Istana Wapres RI berada di Sumbu Timur, Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN.

Sedangkan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh di IKN akan diikuti oleh empat investor swasta dalam negeri, antara lain BCA, Swiss-Belhotel, Royal Golden Eagle, dan Intiland.

Endra mengatakan, groundbreaking Istana Wapres dan groundbreaking untuk investor tahap ketujuh rencananya akan dilakukan setelah Sidang Kabinet Paripurna di IKN.

Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat atau PUPR melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya mengungkapkan pemisahan Istana Presiden dan Wakil Presiden di Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara karena alasan keamanan.

Lokasi kawasan Istana Wakil Presiden RI di IKN berada di lokasi yang terpisah dengan kawasan Istana Presiden RI.

Kementerian PUPR telah berdiskusi dengan Kementerian Pertahanan bahwa Istana Presiden dan Wakil Presiden tidak bisa dijadikan satu, sehingga memang harus dipisahkan.

Selain itu, Kementerian PUPR berharap groundbreaking untuk investor tahap ketujuh dapat terlaksana sebelum Upacara HUT Kemerdekaan RI di IKN pada 17 Agustus 2024.

Ibu Kota Nusantara (IKN) diharapkan dapat menjadi contoh tata kelola pemerintahan yang baik dan cepat.

Hingga saat ini terdapat total 45 investor yang telah melangsungkan prosesi peletakan batu pertama atau groundbreaking pada tahap 1 sampai dengan tahap 6. Adapun untuk groundbreaking tahap 7 rencananya akan melibatkan empat investor.

Proses pembangunan di IKN telah berdampak pada pertumbuhan ekonomi di wilayah sekitar.

Presiden RI menyampaikan bahwa IKN memang masih dalam proses pengerjaan dan pembangunan di IKN merupakan pekerjaan besar yang dilakukan sesuai dengan perencanaan yang ada, tanpa terburu-buru. (ANT/KN)

Jelang Pilkada Jakarta, PKB Tak Menampik Ada Ajakan Gabung KIM Plus

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua MPR RI Jazilul Fawaid di Kompleks Parlemen, Jakarta, Jumat (2/8/2024). (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)

JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid tak menampik bila partainya turut diajak bergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus dalam menghadapi Pilkada Jakarta 2024.

Namun, dia menyebut sosok calon yang akan diusung pada Pilkada Jakarta 2024 belum ditentukan.

“Ya, kalau ajakan ya ada, tapi siapa pasangan calonnya, ini kan juga belum,” kata Gus Jazil, sapaan karibnya, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Dia mengatakan PKB belum memutuskan terkait ajakan bergabung tersebut dan masih mencermati dinamika yang berkembang.

“Dinamikanya memang terus berkembang sehingga masih banyak pertimbangan-pertimbangan dan belum sampai pada tahap kesimpulan,” ucapnya.

Dia menyebut bahwa DPP PKB akan mempertimbangkan pula keputusan usulan dari Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) PKB DKI Jakarta yang mempersiapkan nama Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

“DPW PKB DKI juga perlu kita ajak bicara apa yang sudah menjadi usulan dan keputusan DPW DKI juga harus kita pertimbangkan. Nah, munculnya wacana-wacana lain (bergabung dengan KIM Plus), tentu kami juga akan melihat sampai di mana wacana itu berkembang dan sampai di mana keputusannya,” tuturnya.

Dia pun mengatakan PKB terus menjajaki komunikasi politik dengan partai-partai lainnya, meski sejauh ini pembicaraan yang bergulir belum sampai pada pembahasan dukungan untuk sosok tertentu pada Pilkada Jakarta 2024.

“Komunikasi-komunikasi informal pasti ada di setiap partai. Masalahnya sampai hari ini, tidak satu pun partai-partai yang ada ini duduk bersama-sama membahas siapa pasangan calonnya,” katanya.

Dia menepis pula anggapan bahwa wacana pembentukan KIM Plus sebagai upaya untuk menjegal Anies Baswedan pada Pilkada Jakarta 2024.

“Koalisi KIM Plus saja belum ada dan belum duduk bersama, apalagi tuduhan menjegal atau apa. Jadi, masih terlalu dini untuk mengambil kesimpulan,” kata dia.

Sebelumnya, Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan partai-partai yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) Plus telah sepakat untuk mengusung mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil untuk maju sebagai bakal calon gubernur dalam pemilihan kepala daerah (pilkada) Jakarta 2024.

“KIM Plus sudah muncul satu nama, yaitu Ridwan Kamil untuk pilkada DKI Jakarta,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (5/8).

Namun, dia belum menyebutkan partai-partai baru dalam KIM Plus selain partai-partai politik dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) pada Pilpres lalu. (ANT/KN)

Kejagung dan Imigrasi Koordinasi Pecegahan Ronald Tannur ke Luar Negeri

Penulis
redaksi2
-
0
Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar menjawab pertanyaan awak media di Gedung Kejaksaan Agung, Jakarta, pada Selasa (6/8/2024). ANTARA/Nadia Putri Rahmani.

JAKARTA – Kejaksaan Agung menyatakan bahwa pencegahan Gregorius Ronald Tannur ke luar negeri yang telah diajukan Kejaksaan, saat ini sedang dikoordinasikan dengan Ditjen Imigrasi Kemenkumham.

“Jajaran Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan Kejaksaan Negeri Surabaya telah melakukan koordinasi dengan pihak imigrasi,” kata Kepala Pusat Penerangan Hukum (Kapuspenkum) Kejaksaan Agung Harli Siregar di Jakarta pada Selasa (6/8/2024) malam.

Ia menjelaskan, koordinasi dilakukan lantaran status Ronald yang telah dinyatakan bebas dari dakwaan kasus pembunuhan terhadap Dini Sera Afrianti.

“Karena ada kekhawatiran bahwa yang bersangkutan berpergian ke luar negeri, maka dilakukan upaya-upaya terkait itu. Oleh karenanya, beberapa waktu yang lalu dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur sudah berkoordinasi dengan pihak imigrasi untuk mencari solusi terhadap kondisi ini,” ucapnya.

Apabila ada kabar terbaru terkait pencegahan ini, ia memastikan akan menyampaikannya kepada publik.

Sementara itu, terkait upaya kasasi terhadap putusan bebas Ronald, Harli mengatakan saat ini jaksa penuntut umum Kejaksaan Negeri Surabaya sedang mempersiapkan memori kasasi dengan asistensi dari Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

“Tim ini akan terus melakukan inventarisasi terhadap fakta persidangan dari berkas perkara dan menganalisa salinan putusan,” ucapnya.

Diketahui, pada Rabu (24/7), Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, Jawa Timur, memutus bebas terdakwa Gregorius Ronald Tannur, putra dari anggota DPR nonaktif Edward Tannur, dari dakwaan terkait pembunuhan korban Dini Sera Afriyanti (29).

Ketua Majelis Hakim Erintuah Damanik menyatakan, terdakwa dianggap tidak terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan pembunuhan maupun penganiayaan yang menyebabkan tewasnya korban.

“Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan sebagaimana dalam dakwaan pertama pasal 338 KUHP atau kedua Pasal 351 ayat (3) KUHP Atau ketiga Pasal 359 KUHP dan 351 ayat (1) KUHP,” ujarnya.

Hakim juga menganggap terdakwa masih ada upaya melakukan pertolongan terhadap korban di saat masa-masa kritis yang dibuktikan dengan upaya terdakwa yang sempat membawa korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan.

“Membebaskan terdakwa dari segala dakwaan jaksa penuntut umum di atas,” tegasnya. (ANT/KN)

Kaltim Gencarkan Operasi Modifikasi Cuaca Jelang Perayaan HUT RI di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Posko operasi modifikasi cuaca di Bandara Samarinda saat menerbangkan dua pesawat. ANTARA/HO-UPBU APT Pranoto Samarinda.

SAMARINDA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kalimantan Timur bersama Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) tengah gencar mengoperasikan modifikasi cuaca menjelang perayaan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-79 RI tahun 2024 di Ibu Kota Nusantara.

“Selain Bandara Balikpapan, operasi modifikasi cuaca sebagian dipindahkan ke Bandara Samarinda, bertujuan sebagai upaya percepatan pembangunan IKN dan meminimalisasi potensi bencana hidro meteorologi di wilayah tersebut,” kata Kepala BPBD Kaltim Agus Tianur di Samarinda, Rabu (7/8/2024).

Dia menjelaskan bahwa operasi modifikasi cuaca itu dilakukan secara intensif selama 24 jam setiap hari. Pesawat digunakan untuk menyemai ke udara bahan NaCI Powder untuk memicu hujan dan Kapur Tohor untuk memanaskan lapisan atmosfer.

“Kami ingin memastikan cuaca mendukung pelaksanaan berbagai kegiatan, terutama upacara peringatan HUT ke-79 RI di IKN,” ujarnya.

Agus menjelaskan, penempatan posko operasi modifikasi cuaca di Bandara Balikpapan dan Bandara Samarinda dengan masing-masing menerbangkan dua unit pesawat, didasarkan pada pertimbangan strategis.

“Dua posko tersebut cukup strategis untuk menjangkau wilayah yang lebih luas, terutama kawasan IKN,” katanya.

Selain mendukung pembangunan IKN, operasi modifikasi cuaca juga dilakukan untuk mengantisipasi potensi bencana banjir.

“Kami telah melakukan berbagai persiapan, termasuk patroli gabungan bersama instansi terkait dan Desa Tanggap Bencana,” kata Agus.

Agus juga menyampaikan bahwa pihaknya telah berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten/kota untuk memastikan kesiapsiagaan menghadapi potensi bencana.

“Meskipun operasi modifikasi cuaca kami lakukan, namun masyarakat mesti tetap waspada terhadap perubahan cuaca. Ini hanya upaya mitigasi. Masyarakat tetap harus siap menghadapi segala kemungkinan,” ujar Agus. (ANT/KN)

Kisruh PKB – PBNU, Wapres Ma’ruf Amin Siap Jadi Penengah

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Presiden Ma'ruf Amin memberikan keterangan kepada wartawan di Bantul, Yogyakarta, Rabu (7/8/2024). ANTARA/HO-BPMI Setwapres

JAKARTA – Wakil Presiden Ma’ruf Amin menegaskan kesediaannya menjadi penengah atas konflik yang terjadi antara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU).

Hal ini diutarakan Wapres dalam keterangan persnya usai meninjau MuseumKu Gerabah Timbul Raharjo Kasongan, Kajen, Bangunjiwo, Kec. Kasihan, Kab. Bantul, D.I. Yogyakarta, Rabu.

“Kalau keinginan mereka itu untuk saya dimintai sebagai orang yang bagaimana meng-islahkan, mendamaikan dengan tulus dengan ikhlas, saya sangat bersedia,” kata Wapres dalam siaran pers di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Sebab, sambung Wapres, mendamaikan dua pihak yang berseteru merupakan perintah agama. Terlebih, dirinya merupakan salah satu pendiri PKB, dan juga pernah aktif di PBNU.

“Apalagi saya juga terlibat dulu waktu pendirian (PKB), bahkan Ketua Dewan Syuro pertama itu saya, sebelum Gus Dur, tentu saya punya (kedekatan),” sebutnya.

Namun demikian, Wapres juga menegaskan akan menolak menjadi juru damai, jika kedua belah pihak mendekatinya sekadar mencari “peluru” untuk menyerang satu sama lain.

“Tapi kalau hanya nyari ‘peluru’, untuk menghantam yang satu, hanya minta dari saya tapi digunakan untuk peluru, untuk menghantam yang lain, saya tidak bersedia,” katanya tegas.

Wapres menegaskan, dirinya tidak mau memicu konflik yang ada menjadi semakin besar.

“Tapi kalau saya dimintai untuk mendamaikan, mereka ingin berdamai mencari solusi, tentu saya sangat siap untuk melakukan itu,” ujarnya.

Mendampingi Wapres dalam keterangan pers kali ini, Bupati Bantul Abdul Halim Muslih dan Staf Khusus Wapres Bidang Komunikasi dan Informasi Masduki Baidlowi. (ANT/KN)

1...847848849...1,257Halaman 848 dari 1,257