Beranda blog Halaman 847

Kebakaran Hebat di Samarinda, 12 Bangunan Ludes, Diduga Dipicu Warga dengan Gangguan Jiwa

0
Foto: Kebakaran hebat melanda Jalan Abdul Hasan, Gang 7, RT 13, Kecamatan Samarinda Kota, pada Jumat (9/8) dini hari.(foto: Dimas)

SAMARINDA – Kebakaran hebat melanda Jalan Abdul Hasan, Gang 7, RT 13, Kecamatan Samarinda Kota, pada Jumat (9/8) dini hari. Sebanyak 12 bangunan, terdiri dari 1 rumah bangsalan dan 11 rumah tunggal, habis dilalap api.

Kebakaran ini diduga dipicu seorang warga bernama Yudin yang mengalami gangguan jiwa.

Menurut keterangan saksi mata, Ramli, api pertama kali terlihat membesar dari rumah Yudin.

Ramli menyaksikan kobaran api yang tinggi dari atas loteng rumahnya sebelum bergegas menyelamatkan motornya.”Saya melihat api dari atas loteng, tinggi apinya. Saya langsung lari menyelamatkan motor saya,” ujar Ramli.

Ramli juga mengungkapkan bahwa beberapa hari sebelumnya, Yudin menunjukkan perilaku yang tidak biasa, termasuk kamarnya yang berasap.

“Dua hari lalu, kamar Yudin berasap. Kami sempat memadamkannya, tapi setelah keluarganya datang, kamarnya langsung dipaku,” tambahnya.

Dugaan sementara, kebakaran ini disebabkan oleh prilaku Yudin, yang menurut Ramli, pernah dirawat di rumah sakit jiwa tetapi telah dipulangkan.

Hery Nurdi, Sekretaris Dinas Pemadam Kebakaran (Damkar) Samarinda, membenarkan adanya kejadian tersebut. Menurutnya, pihaknya menerima laporan kebakaran sekitar pukul 00.45 WITA. “Dugaan sementara, sekitar 20 rumah terdampak kebakaran,” kata Hery.

Hery menjelaskan bahwa proses pemadaman berlangsung selama 1,5 jam, dengan kendala utama berupa akses jalan yang sempit dan banyaknya warga yang ingin melihat kejadian tersebut. (Dim)

Penulis: Dimas
Editor: Agus S

Kasus Perceraian di Samarinda Menurun pada Semester Pertama 2024, Perselisihan Jadi Faktor Utama

0
Foto: Kantor Pengadilan Agama Samarinda.

SAMARINDA – Pengadilan Agama Samarinda merilis data terbaru mengenai kasus perceraian di Kota Tepian yang menunjukkan adanya penurunan jumlah kasus selama enam bulan pertama tahun 2024.

“Dari Januari hingga Juni, tercatat 725 kasus perceraian. Angka ini menurun dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun 2023, di mana tercatat 840 kasus pada juni 2023,” ungkap Panitera Pengadilan Agama Samarinda, Muhammad Rizal Kamis (8/8/2024).

Ia menjelaskan bahwa perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus menjadi penyebab utama perceraian di Samarinda, dengan jumlah mencapai 502 kasus.

Faktor ekonomi juga berperan, dengan 99 kasus perceraian dipicu oleh masalah finansial dalam rumah tangga. Selain itu, terdapat 73 kasus yang disebabkan oleh salah satu pasangan meninggalkan pasangannya.

“Faktor lainnya menyumbang sebagian kecil dari keseluruhan kasus perceraian yang terjadi,” ujarnya.

Penurunan jumlah kasus perceraian ini bisa menjadi indikasi adanya perbaikan dalam upaya menjaga keutuhan rumah tangga di Samarinda, meskipun angka tersebut masih relatif tinggi.

“Dari menurun nya angka ini, Kami berharap semua elemen dapat terus meningkatkan upaya dalam memberikan dukungan dan edukasi kepada pasangan suami istri, melalui konseling pernikahan,” tutupnya. (*)

Penulis: Hanafi

Bupati Kukar Lantik Pj Kepala Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu

0
Foto: Rully Purbayanto saat menerima SK dari Bupati Edi Damansyah.(ist)

TENGGARONG – Rully Purbayanto resmi dilantik sebagai Penjabat (Pj) Kepala Desa (Kades) Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu oleh Bupati Kutai Kartanegara, Edi Damansyah.

Pelantikan ini berlangsung pada Rabu (7/8/2024) di Puskesmas Kembang Janggut, Kecamatan Kembang Janggut. Rully Purbayanto akan menjabat sebagai Pj Kades selama paling lama tiga tahun.

Dalam kesempatan tersebut, Bupati Edi Damansyah juga menyerahkan Peraturan Bupati (Perbup) tentang Penetapan Desa Persiapan Kembang Janggut Ulu.

Edi menegaskan bahwa pemekaran desa ini merupakan tindak lanjut dari aspirasi masyarakat setempat.

Menurut Edi, pembentukan Desa Persiapan diperlukan untuk mewujudkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan desa, mempercepat peningkatan kesejahteraan masyarakat, meningkatkan kualitas pelayanan publik, dan mengembangkan tata kelola pemerintahan desa yang lebih baik.

Selain itu, pemekaran ini juga bertujuan untuk meningkatkan daya saing desa yang baru terbentuk.

Edi berharap Pj Kades yang baru dilantik dapat fokus bekerja sehingga pemilihan kepala desa definitif bisa segera dilaksanakan, bahkan sebelum tiga tahun.

“Saya ingin kepala desa fokus bekerja, sehingga tidak butuh waktu tiga tahun untuk mengadakan Pilkades. Saya harap dalam satu tahun sudah bisa dilaksanakan Pilkades,” ujarnya.

Bupati juga menekankan bahwa setelah pemekaran, permasalahan terkait batas tanah diharapkan tidak lagi menjadi isu, karena semua sudah dibicarakan sebelumnya.

“Tinggal bagaimana memajukan daerah baru ini dengan berinovasi dan menggali potensi baru dari desa pemekaran,” tambah Edi. (adv)

Penulis: Hanafi

Polres Kutai Barat Gelar Patroli Presisi dan KRYD untuk Amankan Situasi Jelang Pilkada 2024

0
Foto: (foto: Ichal)

KUTAI BARAT – Dalam rangka menjaga situasi Kamtibmas menjelang Pilkada 2024 dan menjelang pelantikan anggota DPRD di Kabupaten Kutai Barat, Polres Kabupaten Kutai Barat melaksanakan kegiatan patroli Presisi Polri dan Kegiatan Rutin Yang Ditingkatkan (KRYD). Kegiatan ini dimulai pukul 09.30 – 11.30 Wita.

Tim patroli yang terlibat dalam kegiatan ini dipimpin oleh Purmin Ops Iptu Samsul Hadi, KBO Satuan Resnarkoba Ipda Joko Harianto dan Paurmin Bag SDM Ipda Sugiarto serta seluruh personel Polres Kutai Barat yang terlibat sesuai Sprint dengan menggunakan kendaraan melibatkan satu unit mobil D-Max sebagai kendaraan operasional dan truk Satuan Samapta.

Sasaran patroli meliputi masyarakat pengguna jalan, tempat pemukiman padat penduduk, dan ruas jalan yang rawan terjadinya tindak pidana. Rute patroli melibatkan sejumlah titik strategis, termasuk seputaran kantor KPU, gudang logistik KPU Kutai Barat, jalan-jalan protokol dan perkantoran Pemkab Kutai Barat.

Kapolres Kutai Barat AKBP Kade Budiyarta, melalui Kabag Ops Polres Kutai Barat Kompol Emanuel Teguh Budi Santoso menuturkan, Patroli dimulai dengan mengunjungi kantor KPU Kabupaten Kutai Barat.

“Petugas memberikan imbauan kepada sekuriti yang sedang berjaga agar tetap berhati-hati. Selanjutnya, patroli berlanjut di sekitaran gudang logistik KPU,” ujar Kabag Ops kepada pewarta di Kutai Barat, Kamis
(8/8/2024).

Masyarakat pun memberikan tanggapan positif terhadap kegiatan ini, dengan mengucapkan terima kasih kepada Polri, dan menyarankan agar kegiatan patroli semacam ini terus ditingkatkan demi menjaga situasi Kamtibmas yang kondusif.

“Patroli Presisi Polri dan KRYD Polres Kutai Barat. Kegiatan berjalan dengan aman kondusif,” tutup Kabag Ops.

Pewarta: Ichal
Editor : Nicha R

Tenggarong Terus Berbenah: Pemasangan Penerangan Jalan Umum di Berbagai Titik

0
Foto: Camat Tenggarong, Sukono. (Foto: Hanafi)

TENGGARONG – Sebagai ibu kota Kabupaten Kutai Kartanegara, Kecamatan Tenggarong terus berbenah dan melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan kenyamanan dan keamanan warganya.

Salah satu langkah terbaru yang diambil oleh pemerintah kecamatan adalah pemasangan fasilitas penerangan jalan umum (PJU) di beberapa titik jalan utama yang menghubungkan antar kelurahan dan desa.

“Beberapa jalan utama kelurahan dan desa sudah terpasang PJU,” ujar Camat Tenggarong, Sukono, pada Jumat, 9 Agustus 2024.

Ia menjelaskan bahwa pemasangan Lampu Penerangan Jalan Umum (LPJU) telah dilakukan di sejumlah wilayah seperti Kelurahan Jahab, Loa Ipuh Darat, Bukit Biru, Maluhu, serta Desa Bendang Raya dan Rapak Lambur.

Pemasangan PJU ini merupakan bagian dari program Bupati Kutai Kartanegara yang dijalankan oleh Dinas Perhubungan, dikenal dengan nama program “Terang Kampungku.” Menurut Sukono, tujuan utama dari program ini bukan hanya untuk menerangi jalan, tetapi juga untuk meningkatkan keselamatan dan mengurangi potensi kejahatan di malam hari.

“Manfaat PJU juga untuk mencegah kecelakaan dan kerawanan kriminal yang terjadi pada waktu malam hari,” jelasnya lebih lanjut.

Lurah Jahab, Laoren Sirenden, juga menyambut baik pemasangan PJU di wilayahnya. Menurutnya, lampu-lampu jalan ini sangat membantu masyarakat, terutama pada malam hari.

Kelurahan Jahab merupakan bagian dari jalur poros yang menghubungkan Samarinda dengan kawasan hulu Mahakam, sehingga keberadaan PJU sangat penting.

“Untuk Jalur Triyu yang menghubungkan Jahab-Loa Ipuh juga terpasang PJU sekitar 16 titik. Dan ini akan berproses terus pemasangannya,” kata Laoren.

Langkah pemerintah kecamatan Tenggarong ini mendapat apresiasi dari berbagai pihak, termasuk warga setempat yang merasakan langsung manfaat dari penerangan jalan ini.

Dengan terangnya jalan-jalan utama, diharapkan aktivitas masyarakat di malam hari bisa berlangsung dengan lebih aman dan nyaman.

“Keberadaan PJU juga diharapkan dapat menjadi pendorong bagi pembangunan dan perkembangan perekonomian masyarakat desa, mengingat pentingnya infrastruktur dasar dalam mendukung pertumbuhan ekonomi lokal,” pungkasnya. (Adv)

Penulis: Hanafi

Pemkot Diminta Prioritaskan Penanganan Banjir Rob di Bontang Kuala

0
Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad

BONTANG – Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Abdul Samad meminta untuk Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang agar bisa lebih prioritaskan penanganan banjir rob di Bontang Kuala (BK).

Menurutnya, permasalahan banjir rob di wilayah tersebut sudah sering kali kerap terjadi. Bahkan saat banjir berlangsung pun akses jalan sampai terputus. Padahal, jalan tersebut adalah akses utama untuk masyarakat sekitar untuk berlalu lalang.

“Selain terputusnya akses jalan, itu juga membuat aktivitas masyarakat terhambat. Saya ingin Pemkot Bontang, untuk bisa segera mengatasi penanganan banjir rob di wilayah tersebut, ucapnya saat Rapat Paripurna berlangsung, Kamis (8/8/2024) kemarin.

Di kesempatan yang sama, Wali Kota Bontang, Basri Rase menyampaikan jika pihaknya telah berdiskusi dengan Universitas Mulawarman (Unmul) untuk segera mencari solusi terkait penanganan banjir rob, karena tidak bisa dilakukan secara parsial.

“Pastinya ini menjadi perhatian bagi Pemkot Bontang, untuk bisa segera mengatasi permasalahan banjir rob, nantinya akan kami kaji lebih lanjut,” paparnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kota Bontang, Edy Prabowo mengatakan untuk permasalahan banjir rob yang ada, jika pihaknya telah melakukan koordinasi dengan Balai Besar Pelaksana Jalan Nasional (BBPJN) Perwakilan Kalimantan Timur.

Untuk perbaikan di wilayah tersebut tidak bisa dilakukan pada Perubahan APBD 2024, akan tetapi perbaikan jalan di BK telah masuk di proyek prioritas BBPJN pada 2025 mendatang.

“Ada tiga skema nantinya untuk penanganan banjir rob di sana, rencananya. Pertama dengan menggunakan struktur jembatan layang, kedua ditambah dengan timbunan tanah, dan ketiga montar foam,” tutupnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Sudah Ingatkan Empat Kali, Nursalam Desak Pemkot Segera Atur Ulang Akses Jalan di RSUD

0
Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Nursalam

BONTANG – Saat Rapat Paripurna berlangsung, Anggota Komisi III DPRD Kota Bontang, Nursalam mengingatkan kembali Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang untuk akses jalan yang berada di RSUD Taman Husada.

Menurutnya hingga sampai saat ini, belum ada pergerakan untuk mengatasi permasalahan tersebut. Masih banyak pasien memutar jalan sangat jauh saat hendak ingin ke RSUD.

“Selain memutar arus jalan yang cukup jauh, turunan di sana juga cukup membahayakan bagi pengguna jalan. Saya ingin evakuasi jalan harus segera diproses,” ucapnya, Kamis (8/8/2024) kemarin.

Sehingga jika nantinya permasalahan ini tidak segera dieksekusi, semakin banyak juga pasien yang semisalkan membutuhkan penanganan cepat mau tak mau harus tetap memutar di jalan yang cukup jauh, hingga ke Tugu Selamat Datang.

Nursalam juga sudah mengatakan hal yang sama setiap kali rapat digelar, terkait permasalahan akses jalan di RSUD Taman Husada, tidak untuk pertama kalinya.

“Belajar dari yang lalu, di mana turunan dan tanjakan di RSUD sudah banyak kejadian kecelakaan. Ini sudah keempat kalinya saya menyampaikan hal yang sama,” tutupnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Fraksi Gerindra dan Berkarya Tekankan 5 Poin pada Pendapat Akhir Perubahan APBD 2024

0
Penyerahan Pendapat Akhir Fraksi Gerindra Bersama Berkarya

BONTANG – Fraksi Gerindra Bersama Berkarya DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap  laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terkair Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Rabu (7/8/2024).

Sekretaris Fraksi Gerindra Bersama Berkarya, Tri Ismawaty berterima kasih kepada Badan Anggaran DPRD dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang telah bekerja untuk membahas dan menyusun Raperda perubahan APBD, yang mana telah disepakati struktur jumlah total perubahan APBD Kota Bontang tahun anggaran 2024 sebesar Rp 3,3 triliun.

Terhadap Rancangan Peraturan Daerah tersebut Fraksi GERINDRA BERSAMA BERKARYA mempertegas kembali beberapa poin sebagai berikut, pertama, pemerintah Kota Bontang dalam merealisasikan anggaran harus sesuai dengan RPJMD dan RKPD serta senantiasa berdasarkan fungsi-fungsi APBD.

Kedua, Setiap OPD harus tetap komitmen dan sungguh-sungguh dalam melaksanakan program anggaran Tahun 2024 ini, sehingga serapan anggaran dapat tercapai sesuai targetkan yang telah ditetapkan sehingga dapat mengurangi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (Silpa).

Ketiga, pemerintah harus bisa memastikan bahwa setiap biaya yang keluar dari APBD Perubahan Tahun Anggaran 2024 ini memiliki manfaat ekonomi, memberikan manfaat yang besar untuk masyarakat, serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Keempat, Pengelolaan keuangan daerah semestinya sudah menggunakan standart akuntasi keuangan daerah yang memadai.

Dan terakhir, Fraksi Gerindra bersama Berkarya berkomitmen akan terus menjalankan fungsi pengawasan guna mengetahui sejauh mana konsistensi pemerintah dalam melaksanakan program pembangunan berdasarkan anggaran yang telah ditetapkan baik APBD sebelum perubahan, maupun setelah perubahan. (ADV/KN)

Editor: Nicha R

Fraksi Annur Harap APBD 2024 Mampu Tingkatkan Pelayanan Masyarakat

0
Penyerahan pendapat akhir Fraksi Annur DPRD Bontang

BONTANG – Fraksi Amanat Nurani Rakyat (Annur) DPRD menyampaikan pendapat akhir terhadap  laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terkair Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024 dilaksanakan di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Rabu (7/8/2024).

Wakil Ketua Fraksi Annur, Abdul Samad mengatakan pemerintah harus melakukan banyak hal yang dapat memberikan rasa aman dan nyaman, mengayomi, melindungi, dan memberikan perhatian yang besar kepada masyarakat. Mereka membutuhkan kepastian tentang ketersediaan fasilitas kesehatan yang memadai, dan jaminan untuk bertahan hidup.

Oleh karena itu, muara dari persoalan ini adalah ketersediaan dana. Pemerintah sebagai pengelola APBD harus mengeluarkan dana yang maksimal untuk penanganan ini. Pemerintah juga harus lebih fokus pada kebutuhan pendidikan, pengangguran, menurunnya daya beli masyarakat, serta menjaga aktivitas ekonomi yang sedang terancam resesi.

Dengan berbagai pertimbangan tersebut Fraksi Annur menyatakan menerima dan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah Kota Bontang tentang perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi pertuaran daerah Kota Bontang

Dengan struktur sebagai berikut. Pendapatan Daerah pada Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.780.738.111.584, kemudian belanja Daerah dalam Perubahan APBD Kota Bontang Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp. 3.360.998.808.720, dan Penerimaan Pembiayaan sebesar Rp 605.260.697.136  dan Pengeluaran Pembiayaan Rp 25 miliar.

“Semoga semua hasil kerja keras dan cerdas ini bisa bermuara pada upaya kita meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui implementasi APBD yang berpihak pada kepentingan masyarakat secara luas,” harapnya. (ADV/KN)

Editor: Nicha R

Anggaran Naik Signifikan, Fraksi PKB-PPP-PDIP Minta Pengawasan Diperketat

0
Pendapat akhir Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan terhadap perubahan APBD Tahun Anggaran 2024

BONTANG – Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan DPRD Kota Bontang menyampaikan pendapat akhir terhadap laporan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD terkait Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) Kota Bontang tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2024. Paripurna digelar di Pendopo Rujab Wali Kota Bontang, Rabu (7/8/2024).

Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, Abdul Haris, menyampaikan bahwa berdasarkan laporan nota Wali Kota Bontang tentang APBD 2024 dan dibandingkan dengan tahun 2023 lalu, APBD 2024 mengalami peningkatan yang signifikan.

“Karena anggaran naik cukup signifikan, kami berharap kebijakan dan pengawasan harus diperbaiki dan lebih ditingkatkan agar pelaksanaan roda pemerintahan ke depan bisa berjalan ke arah yang lebih baik,” ungkapnya.

Perencanaan awal Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kota Bontang pada Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp 2.379.581.074.122,00 (Dua Triliun Tiga Ratus Tujuh Puluh Sembilan Miliar Lima Ratus Delapan Puluh Satu Juta Tujuh Puluh Empat Ribu Seratus Dua Puluh Dua Rupiah) mengalami penambahan sebesar Rp 401.157.037.462,00 (Empat Ratus Satu Miliar Seratus Lima Puluh Tujuh Juta Tiga Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Enam Puluh Dua Rupiah), sehingga dalam Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024, pendapatan daerah menjadi sebesar Rp 2.780.738.111.584,00 (Dua Triliun Tujuh Ratus Delapan Puluh Miliar Tujuh Ratus Tiga Puluh Delapan Juta Seratus Sebelas Ribu Lima Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah).

Dengan demikian, pada Perubahan APBD 2024, pendapatan daerah menjadi sebesar Rp 3.385.998.808.720,00 (Tiga Triliun Tiga Ratus Delapan Puluh Lima Miliar Sembilan Ratus Sembilan Puluh Delapan Juta Delapan Ratus Delapan Ribu Tujuh Ratus Dua Puluh Rupiah).

Di akhir, Fraksi PKB bersama PPP dan PDI Perjuangan menyatakan telah menerima dan menyetujui Raperda tersebut menjadi Perda Kota Bontang. (ADV/KN)

Editor: Nicha R