Beranda blog Halaman 850

Impor Tekstil Ilegal Rugikan Negara hingga Rp 6,2 Triliun

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip - Petugas memeriksa bukti kain gulungan impor ilegal di Tempat Penimbunan Pabean (TPP) Bea dan Cukai, Cikarang, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Selasa (6/8/2024). ANTARA FOTO/Fakhri Hermansyah/foc.

JAKARTA – Kementerian Koperasi dan UKM memperkirakan impor tekstil ilegal mengakibatkan negara kehilangan pendapatan hingga Rp6,2 triliun setiap tahunnya.

Plt. Deputi Bidang UKM Kemenkop UKM Temmy Setya Permana mengatakan bahwa berdasarkan simulasi yang dilakukan oleh timnya, negara kehilangan pendapatan dari pajak sebesar Rp1,4 triliun per tahun.

Sementara itu, kerugian dari sisi bea cukai mencapai Rp4,8 triliun per tahun.

“Banyaknya barang masuk yang tidak tercatat tanpa bea masuk ini akan mendistorsi harga di pasar karena harga pakaian impor ini dijual dengan harga yang sangat murah,” kata Temmy dalam diskusi media di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Ia lebih lanjut menyampaikan masuknya produk impor secara besar-besaran ke pasar domestik telah memicu gejala deindustrialisasi, yang berakibat pada penurunan kontribusi sektor industri pengolahan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).

Temmy, mengutip data Badan Pusat Statistik (BPS) dari 2015-2023, menyebut bahwa sektor industri pengolahan mencatatkan andil terhadap PDB Indonesia di atas 20 persen per tahun. Namun, nilainya turun di bawah 20 persen dalam lima tahun terakhir.

Data BPS (2024) menunjukkan terdapat lonjakan impor pakaian dan produk tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 62,28 persen pada Januari 2024 dibandingkan Januari 2023. Total impor pada Januari 2024 mencapai 11.604 ton.

Impor ilegal, menurut dia, juga telah mengubah struktur pelaku usaha mikro. Pada 2023, proporsi usaha mikro mencapai 99,62 persen, sedangkan proporsi pelaku usaha kecil dan menengah sebesar 1,32 persen. Mayoritas dari para pelaku usaha mikro cenderung informal dan bergerak di sektor bernilai tambah rendah.

Data Institute for Development of Economic and Finance (Indef) pada 2023 menunjukkan bahwa sebagian besar pelaku UMKM yang ada di e-commerce adalah reseller yang menjual produk-produk impor, terutama barang habis pakai atau consumer goods. 74 persen barang yang dijual di e-commerce merupakan barang impor.

Temmy menyebut impor tekstil ilegal juga berpotensi menyebabkan kehilangan serapan 67 ribu tenaga kerja dengan total pendapatan karyawan Rp2 triliun per tahun, serta kehilangan potensi PDB multi sektor TPT sebesar Rp11,83 triliun per tahun.

Kemenkop UKM merekomendasikan kebijakan pengenaan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP) sebesar 200 persen untuk produk tekstil dengan memperhatikan pembatasan hanya untuk produk yang dikonsumsi akhir, seperti pakaian jadi, aksesoris, dan alas kaki.

Sedangkan, bahan baku industri seperti filamen, kain, dan serat masih dapat diimpor untuk memenuhi kebutuhan industri TPT dalam negeri.

Selain itu, Kemenkop UKM mendukung usulan Kementerian Koordinator bidang Perekonomian tentang insentif restrukturisasi mesin yang diberikan melalui perbankan dalam bentuk pembebasan bea impor terhadap mesin. (ANT/KN)

Garuda Indonesia Tambah Layanan Penerbangan ke Balikpapan pada HUT RI di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra. ANTARA/Azmi Samsul Maarif

TANGERANG – Maskapai penerbangan nasional PT Garuda Indonesia (Persero) menambahkan jumlah pelayanan penerbangan ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Balikpapan, sebagai mendukung kelancaran acara HUT RI ke-79 di Ibu Kota Nusantara (IKN) Kalimantan Timur.

“Tetapi kita nanti akan koordinasi dengan penyelenggara (HUT RI) di Ibu Kota Nusantara (IKN),” kata Direktur Utama Garuda Indonesia Irfan Setiaputra di Tangerang, Selasa (6/8/2024).

Ia mengatakan, jika maskapai penerbangan nasional Garuda Indonesia melakukan penambahan jadwal penerbangan menuju Ibu Kota Nusantara ini berjumlah tujuh flight yang akan dimulai pada 16 Agustus mendatang.

Selain itu, sebagai memperlancar dalam perjalanan dari Bandara Soekarno-Hatta (Soetta) Tangerang, Banten ke Bandara Sultan Aji Muhammad Sulaiman, Kalimantan Timur, pihaknya akan menggunakan pesawat berbadan besar.

“Untuk penambahan penerbangan itu ada tujuh penerbangan untuk ke Balikpapan, itu biasanya kita tambah tiga penerbangan. Tapi kita juga sudah menyampaikan pesan ke pihak terutama panitia HUT RI di IKN. Dan kita akan menerbangkan jenis pesawat besar,” jelasnya.

Ia mengungkapkan, selain meningkatkan jumlah penerbang ke IKN, Garuda Indonesia juga melakukan penambahan penerbangan rute-rute khusus pada perhelatan MotoGP Mandalika.

“Jadi MotoGP Mandalika kemudian dalam waktu dekat HUT di IKN dan WWF. Garuda akan mendukung kegiatan sekala nasional dan tentu saja akan ada rute-rute khusus,” ungkapnya.

Irfan menegaskan, untuk melakukan kelancaran pihaknya telah berkoordinasi dengan penyelenggara dan Pengembangan Pariwisata Indonesia (Tourism Development Corporation atau ITDC) sebagai persiapan menjelang balapan di Mandalika dan IKN.

“Tapi kita juga sudah menyampaikan pesan banyak terutama Panitia HUT RI di IKN. Saya infokan pada pertama kali Mandalika dalam satu hari itu ada 23 penerbangan, jadi kita lihat dari kebutuhannya,” kata dia. (ANT/KN)

KPU RI Diminta Tidak Hapus Sanksi Diskualifikasi Paslon Pilkada

Penulis
redaksi2
-
0
Ilustrasi

JAKARTA – The Constitutional Democracy Initiative (CONSID) meminta KPU RI tidak menghapus sanksi diskualifikasi bagi pasangan calon (paslon) pada pemilihan kepala daerah (pilkada) yang tidak menyampaikan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK).

“Sebaliknya, KPU seharusnya mengembangkan peraturan dana kampanye agar kualitas informasi yang disajikan oleh paslon lebih transparan, akuntabel, komprehensif, mudah diakses, dan lebih bermanfaat bagi publik,” ucap Ketua CONSID Kholil Pasaribu dalam keterangan tertulis diterima di Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Menurut dia, rancangan Peraturan KPU tentang Dana Kampanye Peserta Pilkada 2024 yang menghapus sanksi pembatalan bagi paslon yang terlambat melaporkan LPPDK merupakan langkah mundur bagi penyelenggaraan pilkada yang bersih dari dana politik kotor.

“Pembatalan tersebut bertentangan dengan norma hukum, karena sanksi itu dianggap melebihi batas kewenangan yang diberikan undang-undang,” ujarnya.

Sebagai gantinya, KPU mengusulkan sanksi bagi paslon yang tidak menyampaikan LPPDK yakni tidak dapat mengikuti kampanye dan tidak ditetapkan sebagai paslon terpilih sampai paslon yang bersangkutan menyampaikan LPPDK.

Kholil menilai, KPU tidak konsisten dengan cara pandang dan sikap hukum yang dilakukan. Di satu sisi, kata dia, KPU tidak bisa menerapkan sanksi yang melebihi batas yang diberikan undang-undang, tetapi di saat yang sama KPU mengatur sanksi yang tidak jelas batas ukurnya.

“Jika dinyatakan Pasal 75 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada tidak mengatur sanksi bagi paslon yang tidak menyerahkan LPPDK, seharusnya tidak perlu ada sanksi sama sekali yang diberikan. Tetapi, KPU nyatanya tetap mengatur sanksi, yang jika dinilai, tidak maksimal dan jauh dari prinsip transparansi dan akuntabilitas,” kata dia.

Selain itu, CONSID menilai, penghapusan sanksi pembatalan seolah-olah memberi ruang bagi paslon untuk melakukan korupsi dan beredarnya dana ilegal. KPU juga dinilai terlalu ramah dan mengakomodir kemauan peserta pilkada.

“Penghapusan tersebut juga semakin memperkuat penilaian masyarakat bahwa lembaga ini tidak mandiri dalam membuat regulasi dan/atau menjalankan semua tahapan pilkada, inkonsisten, serta minim komitmen pada pilkada bersih dan antikorupsi,” sambung Kholil.

Lebih lanjut, Kholil mengatakan, KPU sebagai regulator teknis pilkada semestinya berwenang mengatur sanksi bagi pasangan calon yang tidak mematuhi kewajiban pelaporan dana kampanye, sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pilkada.

Di samping itu, sambung dia, KPU sebagai penyelenggara pilkada berkewajiban untuk memastikan asas dan prinsip pilkada yang jujur dan adil diimplementasikan menyeluruh dalam penyelenggaraan pilkada.

“Sudah semestinya KPU tetap menerapkan pengaturan progresif yang sudah sejak lama dipraktikkan dalam penyelenggaraan pilkada serentak di Indonesia,” ucap Kholil. (ANT/KN)

Sebelumnya, KPU RI akan menghapus sanksi diskualifikasi calon kepala daerah (cakada) yang tidak menyampaikan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) dan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) dalam Pilkada Serentak 2024.

Anggota KPU RI Idham Holik di Jakarta, Jumat (2/8), menjelaskan, aturan sanksi diskualifikasi karena tak melapor LPPDK tidak diatur dalam UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pilkada. Oleh karena itu, KPU tidak bisa membuat aturan teknis yang bertentangan dengan aturan di atasnya.

Mitratel Bangun 19 Menara Telekomunikasi Berdesain Kamuflase di IKN

Penulis
redaksi2
-
0
Menara telekomunikasi dengan konsep desain kamuflase milik Mitratel di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur. ANTARA/HO-Mitratel

LABUAN BAJO – PT Dayamitra Telekomunikasi Tbk (MTEL) atau Mitratel membangun sebanyak 19 menara (tower) telekomunikasi dengan konsep desain kamuflase di Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) 1A Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.

Direktur Bisnis Mitratel Agus Winarno mengatakan keberadaan menara tersebut menandakan bentuk dukungan perseroan terhadap pembangunan IKN.

Apalagi, ujar Agus, pemerintah hanya memberikan kepercayaan pembangunan infrastruktur di KIPP 1A kepada beberapa pihak saja.

“Hari ini kita hadir dengan 19 tower, terdiri dari 2 tower makro dan 17 tower mikro. Di posisi hari ini persiapan menuju tanggal 17 Agustus, rasanya sudah 99 persen. Tinggal 1 koneksi PLN yang hari ini masih kami usahakan, yang kalau hari ini sudah bisa on, 19 tower ini bisa hadir semua di tanggal 17 Agustus,” kata Agus saat media gathering di Labuan Bajo, Manggarai Barat, NTT, Selasa (6/8/2024).

Untuk menara yang baru dibangun di IKN itu, Mitratel telah menyediakan antena, sehingga menjadi efisien untuk dapat digunakan para operator seluler yang menyewa menara.

Selain itu, Mitratel juga sekaligus menyediakan fiber optic dan power-as-a-service sehingga operator tidak perlu menyiapkan kelengkapan itu secara sendiri-sendiri. Dengan demikian, konsep penyewaan menara yang ditawarkan di IKN itu merupakan satu paket solusi yang diharapkan dapat lebih efisien dari sisi cost penyewa.

Direktur Utama Mitratel Theodorus Ardi Hartoko atau Teddy menjelaskan, desain kamuflase untuk menara Mitratel di IKN selaras dengan tema yang diamanahkan oleh Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) yaitu berkaitan dengan aspek kehutanan dan lingkungan sekaligus mengedepankan sisi futuristik.

“Kami sempat mengajukan desain dalam bentuk pohon, ternyata malah dianggap kurang sesuai sehingga kami membuat desain yang kira-kira sesuai dengan tema lingkungan tetapi futuristik,” jelas dia.

Teddy memastikan bahwa biaya (cost) atau pengeluaran modal (capex) untuk membangun menara di IKN telah melewati perhitungan yang cermat. Dari sisi hitungan bisnis, kata dia, Mitratel tidak ragu berinvestasi di IKN mengingat saat ini sejumlah operator seluler telah menyepakati kontrak sebagai penyewa menara dalam beberapa tahun ke depan.

Adapun secara total, menurut catatan perseroan, terdapat 82 menara yang dibangun Mitratel di seluruh kawasan IKN sebagaimana amanah yang diberikan pemerintah melalui OIKN.

Dalam rangka mendukung keberlanjutan lingkungan, Mitratel mengganti kandungan besi dengan glass fiber reinforced polymer (GFRP) untuk pembangunan menara di Soekarno Hatta KM2 Balikpapan, Kalimantan Timur.

Meski glass fiber reinforced polymer tidak sekokoh besi, namun material ini dinilai lebih ramah lingkungan mengingat proses produksinya tidak menghasilkan karbon dibandingkan proses produksi besi secara konvensional yang harus melewati pembakaran.

“Ini belum kami gunakan sampai ketinggian tertentu. Ini (menara yang menggunakan glass fiber reinforced polymer) ketinggiannya masih pendek-pendek sekitar 15-20 meter. Tapi cukup menarik ini untuk isu lingkungan karena barangnya, secara fabrikasinya dicetak, sehingga lebih ramah lingkungan,” kata Teddy.

Implementasi glass fiber reinforced polymer itu merupakan salah satu program yang turut mendongkrak skor ESG perseroan. Mitratel berhasil memperbaiki strateginya dalam mendukung isu keberlanjutan yang ditandai dengan peningkatan skor dari Sustainalytics.

Sebelumnya, Sustainalytics memberi skor 34,5 atau kategori high risk kepada Mitratel. Kini skornya meningkat menjadi 22,4 atau kategori medium risk. Dengan pencapaian tersebut, catat perseroan, Mitratel termasuk dalam daftar 30 perusahaan yang melantai di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang memiliki skor ESG terbaik. (ANT/KN)

Mendagri : Pelantikan Gubernur dan Wakil Gubernur Terpilih Digelar 7 Februari 2025

Penulis
redaksi2
-
0
Mendagri Tito Karnavian di kantor Menko Polhukam RI, Jakarta Pusat, Selasa (6/8/2024) (ANTARA/Walda Marison)

JAKARTA – Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian mengatakan pelantikan gubernur dan wakil gubernur terpilih direncanakan digelar pada 7 Februari 2025.

“Sedangkan untuk bupati dan wali kota karena dilantik oleh gubernur yang baru dilantik tanggal 7 Februari, maka mereka akan dilantik tanggal 10 Februari 2025,” kata Tito saat ditemui di kantor Kementerian Politik Hukum dan Keamanan, Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Tito menjelaskan hal tersebut bisa terjadi jika tidak ada pihak yang mengajukan sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) ke Mahkamah Konstitusi (MK).

Jika salah satu pasangan calon terlibat dalam gugatan PHPU di MK, maka pihak pasangan calon harus menuntaskan sengketa sebelum dilantik.

Tito melanjutkan, rencana tanggal pelantikan kepala daerah tersebut dibahas dalam rapat antara Menko Polhukam dan Ketua KPU yang digelar di kantor Kemenko Polhukam hari ini.

Dia menjelaskan rapat ini membahas tentang revisi Perpres Nomor 16 tahun 2016 tentang pelantikan kepala daerah. Perpres ini direvisi untuk menyesuaikan dengan putusan Mahkamah Agung (MA) terkait batas usia calon kepala daerah ketika dilantik.

Selain itu, revisi ini juga dilakukan atas dasar permintaan KPU untuk menetapkan tanggal pelantikan kepala daerah.

Tito melanjutkan, revisi perpres itu mengatur tanggal pemungutan suara pilkada yang akan digelar pada 27 November 2024. Setelah itu, pihak KPUD diharuskan melakukan rekapitulasi suara hingga 16 Desember 2024.

Setelah hasil rekapitulasi selesai, KPUD harus menetapkan siapa saja pasangan yang terpilih berdasarkan hasil pemungutan suara.

“Setelah rekapitulasi suara setelah itu menetapkan paslon terpilih, nanti kan ada gugatan biasanya di MK,” kata Tito.

Jika tidak ada sengketa di MK, maka Tito dapat memastikan pelantikan gubernur, wakil gubernur hingga wali kota dan bupati sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Tito melanjutkan, pihaknya akan merampungkan draf revisi Kepres secepatnya.

“Ya kami sudah menyampaikan izin prakarsa (ke presiden) kemarin, kemudian juga nanti ada surat jawaban ya dari presiden melalui Mensesneg setelah itu melakukan harmonisasi. Drafnya sudah kita susun dan itu revisi dari draf yang lama,” kata Tito. (ANT/KN)

Sidang Kabinet Paripurna di IKN Akan Bahas Transisi Pemerintahan

Penulis
redaksi2
-
0
Menteri Sekretaris Negara Pratikno (kiri) memberikan keterangan pers di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2024). ANTARA/Rangga Pandu Asmara Jingga

JAKARTA – Menteri Sekretaris Negara Pratikno mengatakan sidang kabinet paripurna yang dipimpin Presiden Joko Widodo bersama para menteri Kabinet Indonesia Maju di Ibu Kota Nusantara akan membahas salah satunya transisi pemerintahan.

“Itu kan sidang kabinet paripurna tentu saja pembahasannya akan lebih bersifat umum ya, seperti sidang kabinet paripurna pada umumnya,” kata Pratikno saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Selasa (6/8/2024).

Pratikno menjelaskan seluruh menteri akan diundang untuk menghadiri sidang kabinet paripurna di Istana Presiden di IKN yang dijadwalkan pada Senin, 12 Agustus 2024.

Mensesneg memaparkan pembahasan dalam sidang kabinet meliputi evaluasi pemerintahan pada tahun ini, terutama tahun terakhir Pemerintahan Presiden Joko Widodo-Wakil Presiden Ma’ruf Amin.

Selain itu, sidang juga membahas perencanaan tahun depan termasuk transisi pemerintahan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka.

“Apalagi ini kan di masa-masa akhir pemerintahan Pak Presiden Jokowi, kemudian transisi ke Pak Presiden Prabowo, sekitar itu,” kata Pratikno.

Dalam kesempatan sebelumnya, Plt. Kepala Otorita IKN/Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Basuki Hadimuljono menyiapkan Istana Garuda dan Istana Negara sebagai tempat untuk sidang kabinet yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur.

Meski tidak ingin merinci, Basuki menjelaskan pihaknya akan menyiapkan kedua istana tersebut untuk sidang bersama para menteri.

“Kalau itu belum tahu saya. Apa di Istana Negara atau Istana Garuda. Akan kita siapkan dua-duanya,” kata Basuki saat ditemui di Istana Kepresidenan Jakarta, Senin (5/8).

Basuki memaparkan bahwa untuk di Istana Negara, OIKN menyiapkan empat hall atau ruangan untuk mencakup semua menteri kabinet. (ANT/KN)

Istana Bantah Jokowi “Cawe-Cawe” Perpanjangan Pengurus PDIP

Penulis
redaksi2
-
0
Arsip foto - Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana memberikan keterangan kepada wartawan di Gedung Kementerian Sekretariat Negara, Jakarta, Rabu (31/1/2024). (ANTARA/Yashinta Difa Pramudyani/am)

JAKARTA – Koordinator Staf Khusus Presiden, Ari Dwipayana membantah bahwa Presiden Joko Widodo (Jokowi) melakukan “cawe-cawe” pada perpanjangan masa bakti sejumlah pengurus PDIP.

“Terkait dengan narasi yang diangkat dan dikembangkan oleh sebuah media yang menyebutkan Presiden cawe-cawe pada perpanjangan masa bakti pengurus PDIP, cerita yang diangkat oleh media tersebut sama sekali tidak benar,” kata Ari Dwipayana dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (7/8/2024).

Ari mengatakan, Presiden tidak pernah membentuk Tim Khusus (Timsus) untuk mengkaji aspek hukum dari perpanjangan masa bakti pengurus PDIP.

Selain itu, kata Ari, perpanjangan dan pergantian susunan kepengurusan partai politik merupakan urusan internal sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga (AD/ART) dari partai politik tersebut.

Berdasarkan Pasal 23 ayat (2) UU Partai Politik, susunan kepengurusan hasil pergantian kepengurusan partai politik didaftarkan ke Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), dan selanjutnya akan ditetapkan dengan keputusan Menkumham, kata Ari menambahkan.

“Mengenai tindak lanjut proses perpanjangan masa bakti dari pengurus PDIP dapat ditanyakan langsung kepada Menkumham yang berwenang menetapkan hal tersebut berdasarkan UU Partai Politik,” katanya.

Sebelumnya diberitakan, Ketua Umum DPP PDIP Megawati Soekarnoputri memimpin acara pengambilan pengucapan sumpah janji jabatan pengurus DPP PDIP masa bakti 2019-2024 yang diperpanjang hingga 2025 di Sekolah Partai PDIP, Lenteng Agung, Jakarta, Jumat (5/7).

Mereka yang ditambahkan masa jabatannya ialah pengurus lama, antara lain, anak Megawati Prananda Prabowo dan Puan Maharani. Ada juga Hasto Kristiyanto, Olly Dondokambey, Bambang Wuryanto, dan Said Abdullah. (ANT/KN)

Data Angka Stunting Tidak Konsisten, DPRD Bontang Minta OPD Lakukan Pendataan Menyeluruh

Penulis
redaksi2
-
0
Wakil Ketua Komisi I DPRD Bontang, Tri Ismawati

BONTANG – Persoalan stunting di Kota Bontang masih menjadi perdebatan karena jumlahnya yang dinilai tidak konsisten. Menanggapi itu Wakil Ketua Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang, Tri Ismawati mengatakan, Pemerintah Kota (Pemkot) Bontang perlu menyajikan data yang akurat untuk angka stunting di Kota Bontang.

Angka ini menjadi sorotan Pj Gubernur Kalimantan Timur dikarenakan berdasarkan data SKI, ada kenaikan angka stunting di Kota Bontang.

“Pj Gubernur sudah menunjukkan data, tidak bisa kita tentang, Wali Kota juga harus menunjukkan data,” katanya Jum’at (2/8/2024).

Ia ingin OPD terkait melakukan pendataan secara menyeluruh daerah di Kota Bontang. Terutama di kawasan pesisir, yang menjadi lokasi tertinggi kasus stuntingnya. Kemudian jika ada daerah yang belum tersentuh, maka harus disusuri dan di data anak-anak yang gizinya belum terpenuhi.

Saat ini ia melihat posyandu-posyandu telah melakukan langkah pencegahan stunting dengan baik, seperi memberikan telur, kemudian Pemberian Makanan Tambahan (PMT), dan tentu penginputan data bayi-bayi.

Seluruh kalangan diharapkan dapat menuntaskan stunting. Dinas terkait melalui kelurahan, kemudian kelurahan memberikan sosialisasi dan edukasi ke masyarakat untuk datang ke posyandu.

Tri berharap stunting di Kota Bontang dapat teratasi dan mencapai target hingga 14 persen bahkan dapat mencapai 0 persen.  “Kalau bisa 0 persen. Tapi kan tidak bisa total hilang,” harapnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

Persiapan Pelantikan Anggota DPRD Kota Bontang Capai 70 Persen

Penulis
redaksi2
-
0
Kabag Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat DPRD Bontang, Taufiqurrahman

BONTANG – Pelantikan 25 Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang terpilih periode 2024-2029, dijadwalkan akan berlangsung pada 15 Agustus 2024.

Kabag Risalah dan Perundang-undangan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Bontang, Taufiqurrahman mengatakan, persiapan pelantikan Dewan terpilih Kota Bontang sudah mencapai 70 persen.

Dijelaskan, keamanan akan ditingkatkan dalam kegiatan tersebut. Karenanya,  DPRD Bontang telah bekerja sama dengan Polres Bontang guna memastikan seluruh proses pelantikan berlangsung aman dan tertib.

Saat ini mereka masih menunggu beberapa dokumen termasuk SK dari Gubernur Kaltim. Untuk itu sterilisasi ruangan serta pembersihan gedung sedang berjalan.

“Paling lambat 14 Agustus sudah diserahkan ke kami SK-nya,” ungkapnya.

Terkait unsur pimpinan, pihaknya akan bersurat ke Ketua DPRD dan diteruskan ke partai politik dengan peraih kursi terbanyak pertama dan kursi terbanyak kedua.

Penentuan unsur pimpinan mengacu UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Aturan ini juga memiliki turunanya di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 12 Tahun 2018, sesuai pasal 164 ayat 3 tertulis ketua DPRD kabupaten/kota ialah anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh kursi terbanyak pertama di DPRD kabupaten/kota.

Untuk kursi wakil ketua, berdasarkan undang-undang yang sama pada Pasal 164 ayat 7, tertulis, wakil ketua DPRD kabupaten/kota ditetapkan dari anggota DPRD kabupaten/kota yang berasal dari partai politik yang memperoleh urutan suara terbanyak kedua, ketiga, dan/atau keempat sesuai dengan jumlah wakil ketua DPRD kabupaten/kota.

“Parpol yang memiliki kursi terbanyak pertama dan kedua berhak menentukan ketua dan wakil ketua sementara. Penunjukan ini dilakukan pada saat rapat paripurna nanti,” jelasnya. (ADV/KN)

Editor : Nicha R

KRI Banda Aceh Angkut Pasukan HUT RI IKN dari Jakarta ke Balikpapan

Penulis
redaksi2
-
0
Kapal perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh-593 berlayar dari Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Senin (5/8/2024), menuju Balikpapan, Kalimantan Timur, untuk mengantarkan pasukan TNI dan Polri serta taruna yang terlibat dalam HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024. ANTARA/Genta Tenri Mawangi.

JAKARTA – Kapal perang Republik Indonesia KRI Banda Aceh-593 mengangkut pasukan TNI dan Polri yang akan dilibatkan untuk upacara peringatan HUT Ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN), dari Dermaga Kolinlamil, Jakarta, Senin (5/8/2024), menuju Balikpapan, Kalimantan Timur..

Informasi yang dihimpun ANTARA di lokasi tersebut menyebutkan kapal tersebut mengangkut total 171 prajurit TNI, sejumlah personel Polri, dan 100 taruna dari akademi TNI dan akademi Polri, yang dijadwalkan tiba di Balikpapan pada Kamis (8/8/2024).

KRI Banda Aceh, kapal yang saat ini di bawah kendali Komando Lintas Laut Militer (Kolinlamil) TNI Angkatan Laut, meninggalkan dermaga pukul 10.40 WIB. Tahapan embarkasi pasukan dan sejumlah kendaraan yang akan dibawa ke IKN telah berlangsung sejak Minggu (4/8/2024) malam sampai dengan Senin (5/8/2024) dini hari.

Dalam rombongan keberangkatan pasukan hari ini, beberapa pasukan berasal dari satuan musik tiga matra, yaitu Satuan Musik (Satsik) TNI Angkatan Darat 25 orang, Satsik TNI Angkatan Udara 6 orang, dan Satsik TNI Angkatan Laut beserta prajurit dari Korps Marinir TNI AL sebanyak 99 orang.

Kemudian, ada juga dari Pasukan Pengamanan Presiden (Paspampres) 36 orang, prajurit yang berdinas di Sekretariat Presiden (Setpres) empat orang, dan dari Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan) II sebanyak satu orang.

Sementara dari rombongan taruna,  terdiri dari taruna Akademi Militer 25 orang, Akademi Angkatan Laut 25 orang, Akademi Angkatan Udara 25 orang, dan taruna Akademi Kepolisian 25 orang.

KRI Banda Aceh pada hari ini juga memberangkatkan sejumlah kendaraan dari tiga matra dan Polri, yang jumlahnya 30 lebih unit, terdiri atas bus dan truk, serta mobil dinas tipe SUV, dan sepeda motor.

Sebelumnya, pada Selasa (30/7) Kepala Staf Umum (Kasum) TNI Letjen TNI Bambang Ismawan menyebut ada sekitar 800 prajurit TNI dikerahkan untuk menjadi petugas upacara HUT Ke-79 Republik Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN) pada 17 Agustus 2024.

Dia menjelaskan jumlah prajurit yang ditugaskan itu mengikuti kebutuhan dan situasi di IKN, yang saat ini masih dalam tahap pembangunan.

“Ini dinamis sekali perkembangannya, memang untuk upacara 17 Agustus nanti dibagi dua, ada yang di IKN, ada yang di Istana di Jakarta. Untuk pastinya sekitar 800 sekian untuk upacara di sana (IKN),” kata Kasum TNI menjawab pertanyaan ANTARA saat jumpa pers pada sela acara di Markas Besar TNI, Cilangkap, Jakarta, bulan lalu (30/7/2024).

Sebelumnya juga pada Juli 2024, Komandan Korps Marinir TNI AL (Dankormar) Mayjen TNI (Mar) Endi Supardi menyebut Korps Marinir TNI AL menyiapkan dua peleton prajuritnya yang jumlah total 42 orang untuk pelaksanaan upacara HUT RI di IKN.

“Kami siapkan 42 prajurit, ditambah pendukung kemudian danton (komandan peleton), danki (komandan kompi), dan cadangan sehingga total keseluruhan 53 orang,” kata Dankormar. (ANT/KN)

1...849850851...1,257Halaman 850 dari 1,257