Menteri PUPR Basuki Hadimuljono (baju putih) juga sebagai Plt Kepala OIKN saat mengunjungi Expo IKN di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, Jumat (16/8/2024). ANTARA/Nyaman Bagus Purwaniawan
PENAJAM PASER UTARA – Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (OIKN) Basuki Hadimuljono menyebutkan Expo IKN 2024 di Kabupaten Penajam Paser Utara, Provinsi Kalimantan Timur, menjadi magnet untuk menarik investor ke daerah Benuo Taka itu.
“Kegiatan Expo IKN yang diadakan adalah magnet untuk menarik para investor atau penanam modal ke Kabupaten Penajam Paser Utara,” ujar Basuki, yang juga Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) di Penajam, Kaltim, Jumat (16/8/2024).
Basuki mengapresiasi Expo IKN, yang baru pertama kalinya digelar Pemerintah Kabupaten Penajam tersebut, saat melihat langsung gelaran tersebut.
“Baru pertama kali diadakan, tapi sudah banyak daerah lain yang berpartisipasi, ada Jawa Tengah, Tangerang, Kalimantan Tengah, dan lainnya,” jelasnya.
Partisipasi daerah lain merupakan bukti potensi yang ada di Kabupaten Penajam Paser Utara, lanjut dia, sehingga sudah waktunya Kabupaten Penajam Paser Utara bangkit mengembangkannya.
Menurut dia, apabila Kabupaten Penajam Paser Utara memanfaatkan potensi yang dimiliki, sebagai daerah mitra Kota Nusantara bisa mengiringi laju pembangunan ibu kota baru Indonesia itu.
Salah satu potensi yang dilirik investor di Kabupaten Penajam Paser Utara adalah ketersediaan pangan, menurut Basuki, apabila belasan ribu hektare lahan yang dimiliki dikelola dengan baik bisa menjadi lumbung pangan bagi Kota Nusantara.
“Kegiatan ekspo yang baru pertama kali, kami yakini bisa tarik minat investor, karena sebagai daerah mitra ibu kota baru Indonesia,” tambah Penjabat (Pj) Bupati Penajam Paser Utara Makmur Marbun.
Target investasi pada 2023 mencapai Rp2 triliun dan terealisasi 92 persen, kata dia, diharapkan pada 2024 ada peningkatan investasi yang masuk Kabupaten Penajam Paser Utara seiring perkembangan Kota Nusantara.
Pada Expo IKN tersebut disediakan lebih kurang 150 stan, yang diisi instansi, perusahaan maupun organisasi atau lembaga dari Kabupaten Penajam Paser Utara dan juga dari luar daerah, serta diisi usaha mikro kecil menengah (UMKM) yang menjual berbagai macam jajanan dengan harga terjangkau.
Expo IKN yang digelar 15-17 Agustus 2024 tersebut juga dirangkai dengan hiburan rakyat, dan forum investasi memaparkan peluang investasi dengan narasumber dari dalam maupun luar negeri, sebut Makmur Marbun. (ANT/KN)
Sejumlah pekerja berjalan di depan rumah susun (rusun) aparatur sipil negara (ASN) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, Kamis (15/8/2024). ANTARA FOTO/Fauzan
JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) meneken Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2024, yang salah satunya mengatur soal pemberian insentif berupa pembebasan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB) di Ibu Kota Nusantara (IKN), Kalimantan Timur.
Dikutip dari salinan peraturan pemerintah (PP) di laman Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara di Jakarta, Jumat (16/8/2024), disebutkan PP Nomor 29 Tahun 2024 tentang Perubahan atas PP Nomor 12 Tahun 2023 tentang Pemberian Perizinan Berusaha, Kemudahan Berusaha dan Fasilitas Penanaman Modal bagi pelaku usaha di Ibu Kota Nusantara itu, resmi diundangkan pada 12 Agustus 2024.
Sesuai PP tersebut pemerintah memberikan insentif kepada pengembang dan konsumen hunian berimbang di IKN berupa pembebasan BPHTB dan keringanan pajak bumi dan bangunan (PBB).
Pada Pasal 25 ayat 1 PP Nomor 29 Tahun 2024 itu menyebutkan percepatan pembangunan dan penyediaan perumahan dan kawasan permukiman bagi masyarakat di IKN, pelaku usaha di bidang perumahan dan kawasan permukiman yang belum dapat memenuhi kewajiban hunian berimbang di wilayah lain, dapat dilaksanakan di wilayah IKN dengan memperhatikan rencana detail dan tata ruang IKN.
Kemudian, dalam Pasal 25 ayat 7 menyatakan pelaku usaha diberikan insentif berupa pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu.
Tidak hanya BPHTB dan keringanan PBB, lanjut pasal tersebut, pengembang hunian berimbang di IKN juga mendapatkan insentif-insentif lainnya yakni bantuan program pembangunan perumahan, keringanan pajak untuk rumah sederhana sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bantuan prasarana, sarana, dan utilitas umum.
Kemudian, insentif juga mencakup pada pemberian kemudahan perolehan lahan untuk pembangunan perumahan dan pengembangannya, dukungan aksesibilitas ke lokasi perumahan hunian berimbang dalam kawasan Ibu Kota Nusantara, serta pemberian penghargaan bidang perumahan dalam hunian berimbang.
Dalam PP tersebut selain pengembang, konsumen hunian berimbang juga mendapatkan insentif pembebasan BPHTB dan keringanan PBB.
“Pembebasan BPHTB sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf f dan keringanan Pajak Bumi dan Bangunan dengan jangka waktu tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf g berlaku juga bagi konsumen,” sebut Pasal 25 ayat 8 PP Nomor 29 Tahun 2024 tersebut.
Pembebasan BPHTB dan keringanan PBB dengan jangka waktu tertentu diajukan oleh Kepala Otorita IKN untuk ditetapkan oleh Bupati Penajam Paser Utara atau Bupati Kutai Kartanegara sesuai dengan wilayahnya sampai dengan ditetapkannya penyelenggara Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara.
Perubahan terhadap PP Nomor 12 Tahun 2023 ini dilatarbelakangi kegiatan persiapan, pembangunan, dan pemindahan ibu kota negara serta penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Khusus Ibu Kota Nusantara harus dilaksanakan dengan optimal dan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.
Adapun pokok materi muatan perubahan yang diatur dalam PP ini salah satunya meliputi pemberian insentif bagi pelaku usaha yang melaksanakan kewajiban hunian berimbang di Ibu Kota Nusantara.
Kebijakan hunian berimbang mewajibkan badan hukum yang melakukan pembangunan perumahan (pengembang perumahan) untuk mengembangkan perumahan atau kawasan hunian dengan komposisi seimbang antara rumah mewah, menengah, dan sederhana dengan pola pembangunan 1 rumah mewah harus diimbangi dengan pembangunan 2 rumah menengah dan pembangunan 3 rumah sederhana atau 1:2:3. (ANT/KN)
BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang mengadakan Rapat Paripurna Ke-1 Masa Sidang I DPRD Kota Bontang dalam rangka Pembukaan Masa Sidang I Tahun 2024, Jum’at (16/8/2024), di Ruang Rapat Lantai II Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Rapat tersebut dipimpin oleh Ketua Sementara DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam dan dihadiri oleh 15 anggota dewan.
Andi Faiz mengapresiasi semangat dari dewan baru pada gelaran rapat tersebut. Menurutnya, pertemuan rapat paripurna itu diliputi kehangatan dan kekompakan, masing-masing dari mereka pun menyampaikan berbagai pendapat.
Ia memaparkan pada Senin (19/8/2024) mendatang dewan akan kembali mengadakan rapat, dalam rapat yang akan datang pihaknya akan membentuk Panitia Khusus (Pansus) dari perwakilan fraksi-fraksi. Lalu, tata tertib baru akan disepakati kembali.
“Bisa dilihat tadi para dewan sangat bersemangat mempercepat pembentukkan fraksi,” terangnya.
Lebih lanjut, ia berharap, 13 dewan baru bisa segera beradaptasi dengan sistem dan kinerja DPRD Kota Bontang. Kemudian, bagi dewan lama yang duduk kembali, diharapkan bisa membimbing para dewan baru.
“Saya harap dewan yang lama bisa membimbing dengan sebenar-benarnya,” tandasnya.
Para dewan baru pun akan mengikuti masa orientasi yang akan segera dilaksanakan awal bulan September di Kota Balikpapan. (ADV/KN)
Ketua sementara DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam
BONTANG – Ketua Sementara DPRD Kota Bontang, Andi Faizal Sofyan Hasdam menanggapi hal terkait Kota Bontang, yang masuk dalam kategori rendah kedua untuk angka kemiskinan di Kaltim, akan tetapi tidak untuk angka stunting yang tinggi.
Diketahui, untuk angka kemiskinan Kota Bontang dari data Badan Pusat Statistik (BPS) hanya terdapat 4,11 persen, sedangkan untuk angka stunting dari data Survei Kesehatan Indonesia (SKI) dari Kementerian Kesehatan RI menyatakan Kota Bontang mencapai 23,26 persen.
“Iya alhamdulillah kalau memang Bontang angka kemiskinannya rendah, tapi kalau untuk angka stunting yang tinggi, berarti kita harus benar-benar tanggapi dengan serius permasalahan ini,” ucapnya saat diwawancarai, Senin (5/8/2024) lalu.
Mendengar Kota Bontang masih menduduki angka stunting yang tinggi, Andi Faiz mempertanyakan terkait anggaran dalam penanganan stunting yang dirasa belum memadai.
“Sebenarnya ini tamparan bagi kita, dengan wilayah hanya terdapat 3 kecamatan, dan penduduknya masih sedikit kenapa bisa angka stunting masih tinggi. Artinya kedepan untuk pihak yang menangani harus bekerja sama,” tutupnya. (ADV/KN)
BONTANG – Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bontang periode 2024-2029 akan mengkuti rangkaian pengenalan atau orientasi yang akan dilaksakan tanggal 2 – 4 September 2024 di Swiss-Bell Hotel, Balikpapan.
Adapun pelaksanaan orientasi ini dilakukan bergantian dengan seluruh dewan di wilayah Kalimantan Timur, dan Kota Bontang mendapatkan giliran pertama untuk melaksanakan orientasi bersama dengan DPRD Kota Samarinda.
Ketua DPRD Sementara Kota Bontang, Andi Faizal Sofyam Hasdam mengatakan rangkaian kegiatan tersebut akan diatur oleh BKPSDM Provinsi. Yang pasti dalam kegiatan tersebut akan diperkenalkan apa saja tugas pokok, fungsi dari DPRD.
“Dilihat dari 5 tahun lalu, lebih pada pembekalan 3 fungsi DPRD, dan seluruh DPRD wajib hadir,” terangnya, Jumat (16/8/2024).
Andi Faiz berharap setelah seluruh dewan mengikuti orientasi, mereka dapat lebih memahami apa saja tugas yang harus mereka jalani dan diharapkan bisa benar-benar mengemban amanah dari masyarakat.
Yessy Waspo, Sekretaris DPRD Kota Bontang mengatakan mereka nantinya akan melakukan orientasi bersama dan mendapatkan materi dari BKPSDM Provinsi terkait tugas maupun fungsi mereka.
“Rangkaian kegaiatan nanti yang mengatur BKPSDM Provinsi, kami menunggu penentuan saja dari mereka,” tambahnya.
Adapun tiga funsi DPRD yakni pertama, fungsi Legislasi yang diwujudkan dalam membuat peraturan daerah bersama Kepala Daerah. Kedua, fungsi anggaran yang dibuat sesuai rencana dan anggaran belanja dan belanja daerah bersama Kepala Daerah. Dan terakhir fungsi pengawasan yang diwujudkan dalam peraturan pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. (ADV/KN)
BONTANG – Sumardi Syawal resmi menjadi Anggota DPRD Kota Bontang usai dilantik pada Kamis (15/8/2024) pagi, dalam acara yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna, Lantai III Sekretariat DPRD Kota Bontang.
Diketahui, Sumardi Syawal dari Partai Demokrat, Dapil Bontang Utara, berhasil memperoleh sebanyak 1.678 suara saat Pemilihan Legislatif (Pileg) beberapa bulan lalu.
Usai dilantik, ke depannya Sumardi akan menjalankan visi dan misinya yang terbaik untuk masyarakat, di mana ia akan bekerja nyata khususnya untuk masyarakat Kota Bontang.
“Yang jelas, kita harus bisa mendengarkan apa aspirasi dari masyarakat,” ucapnya saat diwawancarai awak media.
Bahkan saat ditanya mengenai penempatan posisi, ia mengatakan dengan tegas bahwa secara pribadi ingin masuk di Komisi II.
“Saya inginnya di Komisi II, kemarin juga sudah berkoordinasi dengan anggota dewan terpilih,” paparnya.
Selanjutnya, terkait Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Sumardi berharap anggaran Kota Bontang nantinya bisa berjalan dengan tepat sasaran dan harus sesuai dengan kebutuhan masyarakat.
“Untuk mekanismenya seperti apa, saya belum tahu pasti. Nanti kita akan lihat dengan seiring berjalannya waktu, terkait fraksi,” tutupnya. (ADV/KN)
BONTANG – Rusli, Anggota Komisi I DPRD Kota Bontang, telah mengakhiri masa jabatannya setelah dua periode di legislatif. Dirinya berpesan kepada DPRD Bontang periode 2024-2029 untuk tetap berkomitmen dan terus memperjuangkan kesejahteraan masyarakat.
Menurutnya, selama dirinya menjabat, banyak sekali pelajaran berharga yang telah diambil. Maka dari itu, dia berharap anggota dewan yang telah terpilih dapat melanjutkan apa yang telah dirintis selama ini oleh rekan-rekannya.
“Saya sangat yakin, kepengurusan DPRD Bontang yang baru dapat menjalankan tugasnya dengan baik,” ucapnya saat diwawancarai beberapa waktu lalu.
Tak hanya itu, Rusli juga yakin bahwa para Anggota DPRD Kota Bontang yang terpilih bisa lebih progresif dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat, terutama dalam hal pendidikan, kesehatan, serta kesejahteraan.
“Wakil rakyat ini perannya sangat penting, jadi kejujuran, kerja keras, dan komitmen adalah salah satu kepercayaan masyarakat kepada kita,” paparnya.
Rusli juga mengingatkan kembali para legislator baru agar tetap mengutamakan kepentingan publik, serta agar nilai-nilai integritas dan pelayanan yang telah dijunjung tinggi selama ini dapat dilanjutkan dengan baik oleh penerusnya.
“Jadilah pelayan masyarakat yang setia, bekerja dengan setulus hati, serta selalu ingat bahwa DPRD adalah wakil rakyat,” tutupnya. (ADV/KN)
BONTANG – Sebanyak 25 Anggota DPRD Kota Bontang periode 2024-2029 telah resmi dilantik, Kamis (15/8/2024) di Sekretariat DPRD Bontang.
Salah satu Anggota DPRD yang baru dilantik ini akan segera mengundurkan diri, yaitu Muhammad Aswar. Alasan pengunduran dirinya adalah karena ia akan segera maju dalam pemilihan kepala daerah pada November 2024 mendatang.
Meskipun nantinya hanya duduk di kursi DPRD selama 1 bulan ke depan, Aswar tetap ingin melakukan sesuatu yang berarti bagi masyarakat Bontang. Ia mengungkapkan bahwa dirinya ingin berada di Komisi I untuk sementara.
Ia akan segera menyerahkan surat pengunduran diri sebelum melakukan pendaftaran Pilkada 2024 ke KPU. Selama itu pula ia akan tetap berkantor layaknya Anggota DPRD.
“Ketentuan KPU sendiri harus ada formulir pengunduran diri, nanti itu saya serahkan saat pendaftaran,” terangnya.
Terkait penggantinya nanti, ia menyebutkan bahwa Arfian Arsyad, yang memperoleh suara terbanyak dari Partai Gelora, akan menjadi penggantinya. (ADV/KN)
Isran-Hadi berfoto bersama Ketua Umum DPP PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri.
Catatan Rizal Effendi
PARTAI DEMOKRASI INDONESIA PERJUANGAN (PDIP) memenuhi janjinya. Tak ada calon tunggal atau kotak kosong (KK) di Pilgub Kaltim. Itu terwujud Rabu, 14 Agustus 2024 pukul 10.00 WIB atau 11.00 Wita.
Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri secara resmi menyerahkan surat dukungan kepada Isran Noor (IN) bersama calon kepala daerah lainnya. Acara berlangsung di Kantor DPP PDIP yang sangat bersejarah, di Jl P Diponegoro No 58 Menteng, Jakarta Pusat.
Tiga minggu lalu, tepatnya 27 Juli 2024, PDIP memperingati peristiwa Kudatuli (kerusuhan dua puluh tujuh Juli) 1996, ketika Megawati menghadapi perebutan kantor DPP PDIP itu pada era rezim Presiden Soeharto. Mega teguh, meski ada jatuh korban.
Isran bersama Hadi Mulyadi datang ke Kantor DPP PDIP 30 menit sebelum acara. Dia datang bersama beberapa anggota tim pemenangan di antaranya Yayan Aliansyah, H Masykur Sarmian, H Sarwono dan lainnya. Belakangan ikut bergabung Sumariah Daeng Toba dan Yunita Indarini dari Kopi Johny Balikpapan.
Acara berlangsung dengan penjagaan ketat. Hanya para calon dan wartawan saja yang bisa masuk. Lainnya menunggu di lobi dan bisa menonton di layar tv atau live streaming lewat HP.
Sempat muncul pertanyaan apa Isran saja yang didukung PDIP? Soalnya dalam daftar nama kepala daerah yang menerima rekomendasi hanya tertulis nama Isran Noor saja. Tapi semua lega, ketika Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto menyampaikan laporan kepada Ibu Mega. Dia menyebutkan untuk Kaltim, yang menerima rekomendasi adalah pasangan Isran Noor-Hadi Mulyadi.
Isran tampak tersenyum semringah ketika menerima map berwarna merah dengan lambang banteng hitam bermoncong putih dari Ibu Megawati. “Siap Ibu,” kata Isran sambil mengacungkan jempolnya ketika Mega mengucapkan selamat sekaligus mewanti-wanti untuk siap berjuang memenangi Pilgub Kaltim.
Isran dan Hadi dicegat wartawan setelah menerima surat rekomendasi. Isran dengan salam komando ketika dipanggil ke panggung.
Selesai acara dia dan Hadi diajak Ibu Megawati makan siang bersama. Banyak hal yang disampaikan kepada mereka berdua. Mulai cerita di balik layar dalam menerbitkan rekomendasi sampai petunjuk dalam menghadapi Pilkada Serentak yang sangat penting.
Sekitar pukul 13.00 Isran dan Hadi baru bisa keluar dari tempat acara. “Alhamdulillah kita ucapkan syukur,” katanya kepada anggota tim yang menunggu. Isran langsung diserbu wartawan. “Terima kasih Ibu Megawati dan PDIP atas kepercayaan yang diberikan kepada kami, kami siap memenangi Pilgub Kaltim,” tandasnya.
Ketika acara penyerahan, Isran-Hadi didampingi juga oleh Sekretaris DPD PDIP Kaltim Ananda Emira Moeis dan M Samsun, wakil ketua DPRD Kaltim dari Fraksi PDIP. Ketua DPD Safaruddin berhalangan karena kondisi kesehatannya.
Seminggu sebelumnya, Isran-Hadi sudah menerima surat dukungan dari Ketua Umum DPP Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY). Dengan adanya koalisi Partai Demokrat dan PDI Perjuangan, maka Isran-Hadi sudah memenuhi syarat untuk mendaftar ke KPU, 27 Agustus mendatang.
Hasil Pileg 2024, PDIP memperoleh 9 kursi di DPRD Kaltim. Ditambah 2 kursi dari Partai Demokrat, maka jumlahnya menjadi 11 kursi. Itu sudah cukup buat Isran-Hadi untuk memenuhi syarat minimal pendaftaran yang juga ditetapkan KPU 11 kursi.
Sebanyak 44 dari 55 kursi di DPRD Kaltim sudah diborong pasangan H Rudy Mas’ud (HARUM) dan Seno Aji. Terdiri dari Golkar (15), Gerindra (10), PKB (6), PAN (4), PKS (4), NasDem (3) dan PPP (2). Itu sebabnya ada warga yang bilang kontestasi Pilgub Kaltim 2024 terjadi antara “Koalisi Gemuk lawan Koalisi Rakyat.”
Sehari sebelum menerima rekomendasi, saya sempat ke apartemen Isran di Sahid Sudirman Residence. Isran tampak santai bersama cucu, putri dan menantunya. Ada beberapa warga Kaltim datang memberikan dukungan. Ada juga Ketua Tim Pemenangan Iswan Priyadi.
Saya sempat diajak Isran makan siang bersama Yayan dan Hakim. Menunya ikan goreng dan tumis jagung. Ada sambel juga. Enak sekali. “Kita berdoa semoga semuanya berjalan lancar,” katanya bersahaja.
DISAMBUT RELAWAN
Setelah cukup lama di Jakarta, Isran Kamis pagi kemarin langsung pulang ke Kaltim. Ketika mendarat di Bandara SAMS Sepinggan dia disambut oleh sejumlah relawan di antaranya dari Sempekat Nusantara Berdaulat (SERAT) Balikpapan. Hadir juga ketua umumnya Mugeni serta tokoh Maesa, Youce Rumambi dan tokoh Banjar, Muhammad. Mereka membentangkan spanduk bertuliskan: “Selamat Datang Isran-Hadi.
“Alhamdulillah, Allah memberkahi pemimpin kita, Pak Isran dan Pak Hadi. Kita siap berjuang untuk memenangkan beliau di Pilgub Kaltim untuk melanjutkan Kaltim Berdaulat 2,” kata Mugeni bersama yang lain.
Youce menyampaikan rencananya mengundang Gubernur Sulut Olly Dondokambey, yang juga Bendahara Umum DPP PDIP. “Kita akan kumpulkan keluarga besar warga Sulawesi Utara di Kaltim untuk memberikan dukungan kepada Pak Isran dan Pak Hadi,” jelasnya.
Rencana ini sudah dia sampaikan langsung ke Gubernur Olly, yang kebetulan beberapa hari lalu ada di Balikpapan dalam rangka mengikuti Raker Gubernur se-Indonesia di Ibu Kota Nusantara (IKN). “Gubernur Olly setuju,” kata Youce bersemangat.
Spanduk “Selamat Datang” menyambut kedatangan Isran di Bandara SAMS Sepinggan. Diskusi “Cagub Ideal untuk Provinsi di IKN” yang digelar Lembaga Pemilih Indonesia (LPI).
Sebelum pulang ke Samarinda, Isran singgah dulu ke Polda Kaltim. “Saya mengurus Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) untuk persyaratan pendaftaran,” katanya menjelaskan.
Menurut Ketua Tim Pemenangan Iswan Priyadi, pihaknya mengundang warga Kaltim termasuk para pendukung dan relawan untuk menghadiri acara Rapat Umum Suara Rakyat yang digelar di Hotel Bumi Senyiur Samarinda, Minggu (18/8) pukul 14.00.
“Silakan datang, ini semacam acara syukuran kita untuk Pak Isran dan Pak Hadi yang sudah mendapatkan surat rekomendasi dan siap berjuang untuk mengikuti Pilgub Kaltim 2024,” jelasnya.
Ketika di Jakarta, saya sempat diundang Lembaga Pemilih Indonesia (LPI) yang dipimpin Boni Hargens menjadi salah seorang narasumber diskusi publik “Cagub Ideal untuk Provinsi di IKN, yang berlangsung di Hotel Aryaduta, Senin (12/8).
Pembicara lain di antaranya Prof Indria Samego dari Dewan Pakar The Habibie Center, Muhammad Nurhasim (Direktur Politik & Hankam BRIN), Ah Maftuchan (Direktur Eksekutif The Prakarsa), Dr Asep Kususanto (Ahli Kebijakan Publik) dan Mardiyanto (Ahli Ekonomi Politik). Acara dipandu Ali Ramadhan, Wakil Direktur LPI.
Sebagian pembicara membahas soal fenomena kotak kosong dan politik dinasti. “Ini memang fenomena yang terjadi di beberapa daerah termasuk Kaltim. Sesuai aturan dibenarkan, tapi tidak sehat untuk proses demokrasi kita,” kata Prof Samego.
Terlepas dari soal itu, saya juga sempat mengusulkan dalam pemerintahan Prabowo Subianto nanti, ada tokoh Kaltim yang dipercaya menjadi menteri. “Masa IKN-nya di Kaltim tapi tidak ada menterinya dari Kaltim,” kata saya begitu. Ternyata usul ini diamini Kang Asep, panggilan akrab Dr Asep. “Saya setuju itu,” tandasnya.
Saya kaget, Santi dari tim LPI yang memaparkan hasil survei LPI ternyata anak Samarinda. “Hasil survei kami, pasangan Isran-Hadi mengungguli Rudy Mas’ud-Seno Aji,” katanya dengan memaparkan sejumlah data.
Yang menarik hasil survei itu juga menunjukkan sebagian besar pemilih di Kaltim menyukai musik dangdut dan olahraga sepakbola.
Ketika di Kantor DPP PDIP, saya sempat bertemu langsung Ananda Emira Moeis. Saya minta PDIP juga mendorong tidak terjadi calon tunggal atau kotak kosong di Pilwali Balikpapan. “Ayo mana calonnya, kalau tidak Ibu Arita saja yang maju,” katanya begitu. (*)
JAKARTA – Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono mengungkapkan akan melakukan uji coba makan gratis usai perayaan HUT ke-79 RI.
Hal itu dikarenakan saat ini Heru yang juga menjabat sebagai Kepala Sekretariat Presiden (Kasetpres) sedang sibuk menyiapkan perayaan HUT ke-79 RI di Ibu Kota Nusantara (IKN).
“Setelah 17-an besok (uji coba makan gratis). Saya masih ada 17 Agustus. Nanti begitu selesai mungkin hari Senin,” jelas Heru di Jakarta, Rabu (14/8/2024).
Kendati demikian, Heru mengatakan lokasi pelaksanaan uji coba makan gratis belum dipastikan. Namun ia akan keliling ke daerah Kalibaru, Cakung, Muara Angke, Cilincing, dan seterusnya.
Sementara untuk biaya pemberian makan gratis, Heru menghitung, apabila makanan yang disajikan senilai Rp15.000 per anak, maka setidaknya pemerintah membutuhkan dana hingga Rp8 juta untuk setiap sekolah.
“Misalnya untuk tahap pertama saya hitung kurang lebih lima sampai delapan juta, anak SD. Kalau bisa, seminggu dua kali,” jelas Heru.
Namun, karena anggaran pasti belum dialokasikan, Heru mengatakan akan menggunakan tunjangan operasionalnya sebagai gubernur untuk menjalankan uji coba program makan gratis tersebut.
Setelah itu, uji coba makan gratis ini nantinya akan dijalankan dengan bantuan Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) lewat program Corporate Social Responsibility (CSR).
Sebagai informasi, makan siang gratis ini merupakan program unggulan Prabowo Subianto – Gibran Rakabuming Raka saat kampanye Pilpres 2024 lalu. (ANT/KN)!
